faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat


  • Suatu negara mengalami perangkap pendapatan menengah (middle-income trap) jika sudah berada di kelompok pendapatan menengah berdasarkan ukuran pendapatan per kapita, tetapi tak kunjung menembus ke kelompok pendapatan tinggi. 

    Bank Dunia mengelompokkan perekonomian menurut kelompok pendapatan dengan menggunakan  Gross National Income (GNI) per kapita tahun 2012 yang dihitung berdasarkan World Bank Atlas method. Pengelompokannya adalah sebagai berikut: berpendapatan rendah, $1,035 atau kurang; berpendapatan menengah bawah, $1,036 – $4,085; berpendapatan menengah atas, $4,086 – $12,615; dan berpendapatan tinggi, $12,616 atau lebih.[i]

    Indonesia masih berada di kelompok pendapatan menengah-bawah (lower-middle income), sehingga masih ada waktu cukup lama untuk mempersiapkan diri membangun fondasi yang kokoh agar terhindar dari middle-income trap.

    middle

    Perekonomian Asia Timur yang telah berhasil masuk ke kelompok negara berpendapatan tinggi adalah Singapura, Hong Kong, Korea, dan Taiwan. Sementara itu, negara-negara di Amerika Latin masih mengalami middle-income trap.

    Menurut Asian Development Bank (ADB), ciri-ciri negara yang masuk perangkap middle-income trap adalah:  (1) nisbah investasi (investment to GDP ratio) rendah, (2) pertumbuhan industri manufaktur rendah; (3) diversifikasi industri terbatas; dan (4) kondisi pasar kerja buruk.[ii]

    Negara-negara Amerika Latin tak berhasil mengatasi ciri pertama, sebaliknya negara-negara Asia Timur yang tak mengalami middle-income trap memenuhinya. Berdasarkan ciri pertama ini, tampaknya China juga akan memenuhinya.

    Indonesia mengalami peningkatan terus menerus nisbah investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sejak tahun 2003 dan menembus 30 persen sejak 2009. Jika yang telah tercapai bisa dipertahankan, Indonesia berpeluang tak mengalami middle income trap. Satu saja persyaratannya, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas investasi. Sejauh ini porsi mesin yang diimpor (imported machinery) dalam pembentukan modal tetap bruto (gross fixed capital formation) masih sangat terbatas, hanya sekitar seperempat dari yang berupa bangunan. Peningkatan kemampuan industri barang modal dalam negeri juga mejadi kuncinya. Jika tidak, kita akan mengalami masalah kesimbangan eksternal, karena impor barang modal dan bahan baku/penolong bakal menggerus cadangan devisa.

    gfcf

    Syarat kedua masih belum muncul tanda-tanda yang meyakinkan. Pertumbuhan industri manufaktur pascakrisis hampir selalu di bawah pertumbuhan PDB, sehingga peranannya turun terus. Diversifikasi industri pun belum menampakkan perbaikan berarti.
    mfg
    Pekerjaan rumah paling besar boleh jadi adalah kondisi pasar kerja. Ditambah dengan kualitas sumber daya manusia dan status pekerjaan yang masih didominasi oleh pekerja informal.
    status_pekerjaanmutu_sdm

    Melihat gambaran di atas, amat berat tantangan yang dihadapi Indonesia supaya tak mengalami middle-income trap. Walaupun demikian, cukup banyak potensi yang bisa digerakkan untuk melaju. Salah satu yang terpenting adalah berpijak pada kekuatan luar biasa yang kita miliki, yaitu jatidiri sebagai negara maritim.


  • Nusantara takluk berulang kali oleh kekuatan armada laut asing. Sekarang kita terpedaya oleh dominasi angkutan darat. Sudah ribuan triliun terkuras dari kas negara untuk membiayai subsidi BBM.

    Hasilnya, daya saing melorot, ongkos logistik mahal, yaitu 27 percent terhadap produk domestik bruto (Bisnis Indonesia, 2 Mei 2013, hal. 7, Laporan Khusus). Rata-rata Asia sekitar 17 persen, China 15 persen, India 13 persen.[i]

    Data perbandingan antarnegara menunjukkan Logistik Performance Index (LPI) Indonesia pada tahun 2012 berada di urutan ke-59, kalah dengan Vietnam yang berada di urutan ke-53. Apatah lagi dengan negara-negara Asean-5 (Singapura di urutan pertama, Malaysia ke-29, Thailand ke-38, Philippines ke-52). Juga kalah dengan China yang berada di urutan ke-26.

    Pada tahun 2007 posisi Indonesia lebih baik 10 peringkat dari Vietnam, masing-masing di urutan ke-43 dan ke-53. Posisi Indonesia anjlok ke urutan ke-75 pada tahun 2010, sedangkan Vietnam tetap di urutan ke-53. Di antara negara-negara Asean, Indonesia cuma unggul dari Laos, Kamboja, dan Myanmar.

    logistic

    Penjajah menikmati keuntungan luar biasa dari kekayaan alam Indonesia. Namun, sekarang, setelah 68 tahun merdeka, bukannya menjadi negara pengekspor utama kekayaan alam (leading exporter of natural resources), melainkan justru sebagai leading importer of natural resources, tepatnya di urutan ke-14. Sebaliknya, Singapura yang tak “punya apa-apa” menjadi leading exporter of natural resources nomor 14. Data ini diambil dari WTO, World Trade Report 2010.

    importer

    Sumber daya alam yang kita ekspor amat beragam, dari beras, gandum, kedelai, cabai, bawang, hingga alumina, minyak mentah dan BBM. Juga garam yang diimpor antara lain dari Australia dan Singapura.[i]

    Indonesia tak kekurangan potensi untuk menghasilkan garam. Sentra prosuksi Madura makin merosot karena pembangunan jembatan Suramadu membuat harga tanah di pulau Madura naik sehingga tak lagi layak untuk produksi garam. Diperkirakan dalam waktu tak terlalu lalu lahan untuk produksi garam beralih menjadi kawasan industri.

    Yang punya potensi cukup besar sebagai sentra produksi garam yang baru adalah Nusa Tenggara Timur. Namun, bagaimana mungkin bisa dikembangkan jika ongkos angkutnya ke jawa sangat mahal, lebih mahal dai ongkos angkut dari Australia ke Jawa.

    Jika laut diabaikan, kita akan kian banyak menyaksikan ironi. Ya, ironi negara maritim yang membuat daya saing kita semakin tergopoh-gopoh.

     


  • avatar kultwitKultwit – Kuliah Lewat Twitter

    From: @faisalbasri
    Sent: Oct 13, 2010 12:38a

    Negeri tercinta ini sangat unik, dgn 17.000-an pulau, luas lautan yg 2X dari luas daratan, dan garis pantai yg amat panjang. #maritim

    From: @faisalbasri
    Sent: Oct 13, 2010 12:39a

    Tengok, tak ada satu negara pun yg menyerupai Indonesia, bentangannya amat luas. #maritim http://plixi.com/p/50260604

    From: @faisalbasri
    Sent: Oct 13, 2010 12:42a

    Jika kita keluarkan Indonesia dari atlas dunia, betapa uniknya kondisi geografis kita. #maritim http://plixi.com/p/50260982

    From: @faisalbasri
    Sent: Oct 13, 2010 12:44a

    Visi (usul): “Mewujudkan negara maritim yang mampu mengintegrasikan perekonomian domestik menuju negara maju yang berkeadilan. ” #maritim

    From: @faisalbasri
    Sent: Oct 13, 2010 12:45a

    Secara ekonomi, kita masih cerai berai, jauh dari terintegrasi. Salah satu indikatornya terlihat dari disparitas harga antardaerah. #maritim

    From: @faisalbasri
    Sent: Oct 13, 2010 12:46a

    Disparitas harga beberapa kebutuhan pokok. #maritim http://plixi.com/p/50261557

    From: @faisalbasri
    Sent: Oct 13, 2010 12:49a

    Sayang, kt amat lemah di transportasi laut. Moda transportasi…

    Lihat pos aslinya 659 kata lagi


  • Inkonsistensi MP3EI

    Dokumen MP3EI cukup banyak mengetengahkan karakteristik Indonesia yang unik sebagai negara kepulauan. Berikut kutipannya:

    1. “Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang mencapai 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 km. Lokasi geografisnya juga sangat strategis (memiliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia) karena Indonesia dilewati oleh satu Sea Lane of Communication (SLoC), yaitu Selat Malaka, di mana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global (lihat Gambar 1.6).” (MP3EI, hal.18)

    2. ” Berdasarkan data United Nations Environmental Programme (UNEP, 2009) terdapat 64 wilayah perairan Large Marine Ecosystem (LME) di seluruh dunia yang disusun berdasarkan tingkat kesuburan, produktivitas, dan pengaruh perubahan iklim terhadap masing-masing LME. Indonesia memiliki akses langsung kepada 6 (enam) wilayah LME yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, yaitu: LME 34 – Teluk Bengala; LME 36 – Laut Cina Selatan; LME 37 – Sulu Celebes; LME 38 – Laut-laut Indonesia; LME 39 – Arafura – Gulf Carpentaria; LME 45 – Laut Australia Utara. Sehingga, peluang Indonesia untuk mengembangkan industri perikanan tangkap sangat besar. ” (MP3EI, hal.18)

    3. “Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim global. Beberapa indikator perubahan iklim yang berdampak signifikan terhadap berlangsungnya kehidupan manusia adalah: kenaikan permukaan air laut, kenaikan temperatur udara, perubahan curah hujan, dan frekuensi perubahan iklim yang ekstrem. Demikian pula, pengaruh kombinasi peningkatan suhu rata-rata wilayah, tingkat presipitasi wilayah, intensitas kemarau/banjir, dan akses ke air bersih, menjadi tantangan bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.” (MP3EI, hal.20)

    4. “Indonesia Sebagai Negara Maritim”

    “Total panjang garis pantai Indonesia seluas 54.716 kilometer yang terbentang sepanjang Samudera India, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Samudera Pasifik, Laut Arafura, Laut Timor, dan di wilayah kecil lainnya. Melekat dengan Kepulauan Indonesia terdapat beberapa alur laut yang berbobot strategis ekonomi dan militer global, yaitu Selat Malaka (yang merupakan SLoC), Selat Sunda (ALKI 1), Selat Lombok dan Selat Makassar (ALKI 2), dan Selat Ombai Wetar (ALKI 3). Sebagian besar pelayaran utama dunia melewati dan memanfaatkan alur-alur tersebut sebagi jalur pelayarannya.”

    “MP3EI mengedepankan upaya memaksimalkan pemanfaatan SLoC maupun ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) tersebut di atas. Indonesia bisa meraih banyak keuntungan dari modalitas maritim ini untuk mengakselerasi pertumbuhan di berbagai kawasan di Indonesia (khususnya Kawasan Timur Indonesia), membangun daya saing maritim, serta meningkatkan ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional. Untuk memperoleh manfaat dari posisi strategis nasional, upaya Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia perlu memanfaatkan keberadaan SLoC dan ALKI sebagai jalur laut bagi pelayaran internasional.” (MP3EI, hal. 33)

    Hujah Filosofis

    Sungguh sangat ironis bahwa kesadaran yang sudah sangat kental tentang keunikan geografis Indonesia–bahkan MP3EI menjuluki Indonesia sebagai Negara Maritim–justru yang menjadi primadona MP3EI adalah proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Dua halaman pertama dokumen MP3EI penuh dengan gambar JSS. Pemerintah sadar bahwa laut merupakan sumber kekuatan utama dari negeri ini, tetapi justru pembangunan JSS secara relatif melemahkan transportasi laut.

    Pada butir 4 ditunjukkan sebagian besar pelayaran utama dunia melewati alur-alur pelayaran yang ada di perairan Indonesia. Betapa pentingnya kita bagi pelayaran laut dunia, namun mengapa kita sendiri yang menafikannya dengan membangun JSS.

    JSS tak akan banyak membantu provinsi-provinsi di Sumatera kecuali Lampung. Ongkos logistik lewat darat dari sebagian besar provinsi di Sumatera ke Jawa dan sebaliknya akan tetap jauh lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan transportasi laut.

    Kalau sekedar untuk mengintegrasikan Lampung dengan Banten, kapal ferry atau RhoRho cepat sudah sangat memadai.

    Dengan demikian, JSS bukanlah perangkat yang efektif untuk memperkokoh konektivitas Sumatera dengan Jawa khususnya, apalagi untuk memperkokoh integrasi Indonesia umumnya. Jarak ekonomi antara Padang dan Jakarta (lihat Peraga di bawah) juga tidak akan terpangkas secara berarti, bahkan tak tertutup kemungkinan semakin jauh. Demikian pula dengan jarak ekonomi antara Aceh dan Jambi dengan Jakarta tak akan mengalami perubahan berarti.

    Rencana pembangunan jalan tol Trans-Sumatera sekalipun tak akan menolong, karena angkutan barang lewat darat sejatinya jauh lebih mahal ketimbang angkutan laut. Hukum ekonomi ini berlaku pula untuk angkutan manusia. Bepergian dari Palembang ke Jakarta lewat darat dengan bantuan JSS tak akan bisa menandingi moda transportasi udara.

    Tanpa JSS sekalipun Jawa dan Sumatera sudah sangat mendominasi perekonomian nasional dengan kecenderungan semakin mencengkeram selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2011 sumbangan Jawa terhadap perekonomian nasional sbesar 57,59 persen, lalu naik menjadi 57,62 persen pada tahun 2012, dan naik lagi menjadi 58,15 pada triwulan II-2013. Pada periode yang sama, peranan Sumatera masing-masing adalah 23,57 persen, 23,77 persen, dan 23,90 persen. Dengan demikian sumbangan kedua pulau ini merangkak naik dari 81,16 persen pada tahun 2011 menjadi 81,39 persen pada tahun 2012, dan 82,05 persen pada triwulan II-2013.

    jarak

    Bagaimanapun, jembatan adalah wujud dari cara berpikir darat. Dengan JSS, dominasi transportasi darat akan semakin mencengkeram. Untuk menopang JSS, pemerintah harus menambah kapasitas jalan di kedua pulau agar tidak seperti leher botol. Beban jalan di Jawa dan Sumatera bakal semakin berat. Ongkos pemeliharaan jalan semakin mahal. Sedangkan dengan memperkokoh transportasi laut tidak membutuhkan ongkos pemeliharaan. Tinggal membenahi pelabuhan dan memperkokoh armada pelayaran, sesusai dengan jatidiri negara maritim.

    Dengan memperkokoh kelautan kita, arah industrialisasi bisa berubah. Industri yang berkembang pesat bukan kendaraan bermotor pribadi, melainkan industri perkapalan dan industri maritim yang mengolah hasil laut. Industri kendaraan bermotor bukannya akan mati, melainkan tetap tumbuh karena derived demand dari pengoptimalan potensi kekayaan laut.

    Tak hanya itu. Sosok angkatan bersenjata kita pun akan berubah. Angkatan laut diperkuat untuk menjaga segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia. Terus menerus memperbesar angkatan darat akan membuat bias, akan (baca: sudah) kambuh kecenderungan memperluas kesatuan teritorial, Kodam baru bermunculan. Padahal ancaman lebih besar dari luar sangat nyata. China yang semakin memperkokoh angkatan perangnya mengharuskan kita memperkuat angkatan laut. Bukankah ancaman dari dalam cukup ditangani oleh kepolisian negara. Belum lekang dari ingatan kita kasus dua pulau terdepan kita yang akhirnya dikuasai Malaysia

    Hujah Teknis Finansial

    Jembatan JSS yang membentang sepanjang kira-kira 30 kilometer diklaim bakal menjadi jembatan terpanjang di dunia.

    Dana yang bakal dibenamkan sudah barang tentu sangat luar biasa, ditaksir sekitar Rp 200 triliun. Pemerintah mengklaim JSS tak menggunakan dana APBN sama sekali. Lalu, pihak mana yang hendak mendanai? Sepenuhnya swasta? Tampaknya begitu. Kalau ada penyertaan dana dari pemerintah provinsi Lampung dan provinsi Banten, agaknya sangat tidak berarti karena APBD kedua provinsi tersebut hampir habis untuk belanja rutin. Jika beberapa BUMN ikut serta, kapasitas pendanaan niscaya sangat terbatas. Perusahaan mana yang mampu membiayai proyek yang masa konstruksinya begitu panjang tanpa penghasilan sama sekali dan niscaya balik modalnya jauh lebih panjang lagi, setidaknya di atas 20 tahun.

    Katakanlah pihak swasta murni yang akan mendanai dengan topangan dari pinjaman luar negeri. Hampir bisa dipastikan pihak penyandang dana akan mensyaratkan jaminan pemerintah. Jaminan itu bisa berupa kewajiban pemerintah menanggung pembayaran jika terjadi default atau wanprestasi. Bisa juga pihak swasta pengelola proyek meminta jaminan tingkat keuntungan (imbal hasil dalam persentase tertentu) yang berimplikasi pada keleluasaan pengelola untuk menentukan tarif jasa penggunaan jembatan. Jaminan sekecil apa pun secara tidak langsung melibatkan negara atau pemerintah dalam menanggung risiko. Sekalipun tak menggunakan dana APBN langsung, bakal ada dana yang harus dicadangkan di APBN untuk menutup sebagian dari risiko yang muncul. Dengan demikian hampir mustahil pemerintah lepas tangan sama sekali tanpa menanggung risiko sama sekali.

    Pemerintah mengatakan proyek JSS diintegrasikan dengan proyek pengembangan kawasan JSS (PK-JSS). Kalau demikian halnya, bisa lain jalan ceritanya. Katakanlah pemerintah pusat atau pemerintah daerah memberikan konsesi lahan bagi proyek PK-JSS. Lahan baru yang bakal didedikasikan untuk proyek PK-JSS diperkirakan mencapai puluhan ribu hektar. Dengan penguasaan lahan seperti itu, boleh jadi PK-JSS bisa merupakan bisnis property raksasa di tanah air yang bernilai ratusan triliun. JSS merupakan pemantik luar biasa untuk melahirkan maharaja properti di negeri tercinta ini.

    Misalkan luas lokasi yang didapat adalah 20.000 hektar atau 200 juta m2. Seandainya dijual dengan harga Rp 1 juta per m2, maka nilai tahan PK-JSS adalah Rp 200 triliun. Angka ini kebetulan sama dengan nilai proyek JSS.

    Akan lebih menggiurkan lagi kalau calon pengelola proyek telah mengusai ribuan hektar tanah di sekitar PK-JSS, baik di Banten maupun Lampung, yang mereka telah beli dengan harga sangat murah. Kalau benar adanya demikian, proyek JSS senilai Rp 200 triliun menjadi sangat feasible secara bisnis. Mereka bisa menjualnya sebelum JSS selesai dibangun dan dioperasikan.

    ***


  • Summary

    From the historical perspective, in the colonialism era, Asian deindustrialization was due to the pooled effect of at least two factors. First, the unequal terms of trade and commerce that the colonial home countries imposed by force: competition from European manufactured goods on the Indian and Chinese markets had taken place in a context of free trade that was anything but free, since the colonies were compelled to open their borders unilaterally to European product without any quid pro quo. Second, Europe had acquired a decisive lead in technology: mechanization brought major increases in productivity, resulting in an explosive growth of manufactured goods with lowered production costs.

    China and India have adopted a measured and gradual approach to liberalization in order to shift to more productive economies and pro big business approach. In the last decade investment in China generated a lot more growth than in India where average investment rate in China was 60 per cent higher than in India its growth exceeded that of India by a greater margin (10.1 per cent against 5.5 per cent). This relation appears to have been reversed in the more recent period as China deepened its integration into the global economy at a faster pace, and experienced a surge in inflows of FDI, an investment boom and rapid growth of exports and imports. Between 2000 and 2005, Investment in India has generated more growth than in China.

    Growth miracles are a result of a dramatic shift towards more productive firms and better forms of industrial organization. These same types of situation also translate to India and China where India lead the market in offshored back-office services, but as a manufacturing center it lags behind China, Thailand, and the rest of Asia. With high-skill sectors accounting for almost 40 percent of the manufacturing output of India, it is in a good position to absorb some of that increase. The country offers abundant engineering and technical talent: every year, it produces 400,000 graduate engineers, second only to China’s 490,000. In a few important segments (such as customized performance chemicals, including advanced printing inks and adhesives), domestic demand is rising as well. In India only 1.2 million people hold engineering degrees—4 percent of the total university-educated workforce, as compared with 33 percent in China. Pooled with the generally low level of suitability among Indian graduates, this means that India could face an overall shortage of engineers in the next few years, with a particular squeeze in certain cities. Consider engineers. China has 1.6 million young ones, more than any other country we examined. Indeed, 33 percent of the university students in China study engineering, compared with 4 percent in India.

    China’s pool of potential talent is enormous. In 2003 China had roughly 8.5 million young professional graduates with up to seven years’ work experience and an additional 97 million people that would qualify for support-staff positions. Just one-quarter of all Chinese graduates live in a city or region close to a major international airport—a requirement of most multinationals setting up offshore facilities. Raising the quality of China’s graduates will be a long-term effort, but even modest improvements would make a huge difference. If the proportion of Chinese engineering graduates who could work at global companies increased to 25 percent (as it is in India), from today’s 10 percent, China’s pool of qualified young engineers would be among the world’s largest by 2008.

    The labour market problem in China, India and industrial countries cannot be solved by the expansion of trade liberalisation through market integration and high economic rate of growth only but also originate primarily in macroeconomic and financial policies. More importantly, massive unemployment and underemployment in developing countries especially in Asia have their origins in structural weakness rather than market integration per se. Not only that, the role of MNCs in labour employment is only a tiny fraction of total labour forces, for example in China its only employ around four million worker and in India where employment in the entire IT services is only one million. Last but not least, the emergence of China and India (including Vietnam) has contribute to the main source of insecurity among workers in world including Asian workers as already indicated by widespread global unemployement and underemployment.

    ***

    From the historical perspective, in the colonialism era, Asian deindustrialization was due to the pooled effect of at least two factors. First, the unequal terms of trade and commerce that the colonial home countries imposed by force: competition from European manufactured goods on the Indian and Chinese markets had taken place in a context of free trade that was anything but free, since the colonies were compelled to open their borders unilaterally to European product without any quid pro quo. Second, Europe had acquired a decisive lead in technology: mechanization brought major increases in productivity, resulting in an explosive growth of manufactured goods with lowered production costs.

    In the 1950’s and 1960’s, it was broadly argued that long-run income levels depended on capital investment, and raising savings through a “big push” would launch countries into self-sustaining growth or “take-off”. Accordingly, the World Bank funded infrastructure, like dams and roads. However, by the 1980’s international financial institution policymakers decided that capital accumulation and technological progress depended not so much on investment and careful engineering, but rather on a better economic policy environment (Williamson 1990, World Bank 1993a). Development assistance was extended conditionally to encourage countries to adopt economic policies associated with this “Washington consensus” view, characterized by reduced tariffs (free trade), appropriate foreign exchange rates and low inflation. By the 1990’s, this approach too became broadly seen as unsuccessful, and according to a new consensus, the mandated policies would have only limited impact in the absence of fundamental institutional reforms (World Bank 1998). Income differences can be attributed, at least in part, to differences in TFP which include fundamental institutional conditions. Previous studies of poverty trap models with endogenous TFP pointed to the failure of adopting the most productive technology as the cause of low TFP and income in poor countries. The Industrial Revolution was characterized by a shift from less productive forms of production (household workshops) to more productive ones (factories). In China case, the source of growth from TFP contribution alone in 1984-94 was 4.6 per sent annually which was the highest in Asia.

    China and India have adopted a measured and gradual approach to liberalization in order to shift to more productive economies as also explained in their TFP performances and pro big business approach. Even in the most democratic societies, ultimate power rests with those who control the means of granting or withholding a livelihood. Big business is still the economic prime mover and guarantor of security for the masses. Indeed, the grand alliance of the oligopolies, mercenary politics, and entrenched bureaucracy is further consolidated in the power center where the elite organizations guiding the policies and actions of the private and public sectors. After the cold war era, both countries have tried to begin gradual step toward manageable liberalization. The same story applies to Vietnam where communism has been helping those countries in taking a careful step toward liberalization. At this point, transformation from communism to capitalism tends to produce high economic growth as long as gradual step to liberalization is in place. Even though, the average economic growth of India is only second behind China in the world, there are also important differences between them in terms of accumulation and growth.  In the last decade investment in China generated a lot more growth than in India where average investment rate in China was 60 per cent higher than in India its growth exceeded that of India by a greater margin (10.1 per cent against 5.5 per cent). This relation appears to have been reversed in the more recent period as China deepened its integration into the global economy at a faster pace, and experienced a surge in inflows of FDI, an investment boom and rapid growth of exports and imports. Between 2000 and 2005, Investment in India has generated more growth than in China. Several factors for high capital-output ratio in China compared to India are misallocation of resources, excess capital and gross wastage of capital.

    A puzzle closely related to cross-country income differences is the question of how and why countries grow and what causes growth miracles. A common view in the literature is that growth miracles are a result of a dramatic shift towards more productive firms and better forms of industrial organization. For example, the Industrial Revolution was accompanied by the ever-growing physical separation of the unit of consumption (household) from the unit of production (plant), due to  concentration of former artisans and domestic workers under one roof (plants), in which workers were more or less continuing what they were doing before, only away from home and a more radical change in production technique, with substantial investment in fixed capital pooled with strict supervision and rigid discipline. Thus, plants and factories (i.e., bigger establishments) must have been more productive than in home production units (i.e., the smallest establishments), and the Industrial Revolution can be viewed as a shift of resources from smaller, less productive units to larger, more productive ones. Japan postwar growth miracle is similar in this respect to the Industrial Revolution: the labor share of the smallest establishments (i.e., establishments with nine employees or fewer) fell by 9 percentage points between 1957 and 1969. The period from 1957 to 1969 was a period of remarkable economic growth. The usage of worse technologies, on the other hand, depends on the entry cost. A reduction in the entry cost can cleanse the economy of lower productivity, increasing average productivity and TFP. This mechanism of growth miracles shares a common driving force, reduction of barriers. A common explanation for why LDCs are poor is that they have poor institutions which result in high barriers to capital and technological accumulation and entry. These translate in low levels of capital, productivity and output. Capital goods are more expensive to acquire in poor countries than in rich ones, and this translates into low levels of capital.

    These same types of situation  also translate India and China where India to lead the market in offshored back-office services, but as a manufacturing center it lags behind China, Thailand, and the rest of Asia. The reasons are well documented: multinational companies operating in India must overcome erratic electricity supplies, poor roads, and gridlocked seaports and airports while contending with government policies that discourage hiring and hold back domestic demand for goods in many sectors. With high-skill sectors accounting for almost 40 percent of the manufacturing output of India, it is in a good position to absorb some of that increase. For one thing, the country offers abundant engineering and technical talent: every year, it produces 400,000 graduate engineers, second only to China’s 490,000. Companies might also be attracted to India (and to other developing countries) by the increasing availability of reliable suppliers, the chance to escape unrelenting price pressures at home, and the size of the domestic market. LG, for example, plans to make handsets in India to take advantage of its rapidly growing demand for mobile telephones.

    Automakers in developed markets must contend with twin pressures: to innovate and, at the same time, to reduce costs. On the one hand, they must not only develop expensive new features to please consumers but also ratchet up their environmental and safety standards; on the other, the base price of a car is expected to remain. flat over the next decade. This combination of factors is pushing companies to source more components from places where costs are lower. As a result, outsourcing in this sector could be worth $375 billion by 2015, up from $65 billion in 2002. I think that India could capture up to $25 billion of this amount, to become (along with China, Mexico, and Thailand) one of the developing world’s top sourcing bases. Already, out of a sample of more than 400 Indian suppliers, 80 percent have ISO 9000 certification—the international standard for quality management. By contrast, the offshore manufacturing and sourcing of specialty chemicals has yet to take off: in most US specialty-chemical segments, for example, imports account for less than 20 percent of consumption. Moreover, developing countries have less than 20 percent of world trade in individual segments and a cumulative share of 10 to 15 percent. But price pressures and low profitability in developed countries, as well as the movement to Asia of a large number of industries that consume specialty chemicals, are giving multinationals incentives to look for new places to source, to manufacture, and to carry out research and development. The emergence of a maturing supplier base in countries such as China and India is furthering the trend.

    Given India’s capabilities in chemistry, engineering, and cost reduction, the country has the potential to become one of the developing world’s top two exporters (along with China) of specialty chemicals and to increase its exports of them to as much as $15 billion in 2015, from $2 billion in 2002. A large pool of unskilled labor enhances its complement of engineers and chemists. As the head of the Indian unit of a specialty-chemical multinational put it, “We achieve European levels of labor productivity at our Indian plant, but at 20 percent of the labor cost.” In a few important segments (such as customized performance chemicals, including advanced printing inks and adhesives), domestic demand is rising as well.

    When multinationals evaluate India as a hub for offshore manufacturing and sourcing, its engineering capacity and existing network of suppliers and related companies are important inducements. But before the manufacture of electrical and electronic products can take off, the country must address three issues: low domestic demand, a lack of manufacturing clusters, and an unreliable transportation infrastructure. For many of these products, India’s domestic market, constrained mainly by the higher retail prices resulting from high indirect taxes and import duties, lags behind China’s. Efforts to create manufacturing clusters for electrical and electronic gear have met with only minor success, owing to severe restrictions in the Special Economic Zone policy, including limits placed on the use of contract labor and complex administrative and customs procedures. As a result, companies remain geographically dispersed even if they have strong networks of suppliers and partners. And problems with the capacity and turnaround times of India’s ports reduce its competitiveness in time-sensitive industries.

    In India only 1.2 million people hold engineering degrees—4 percent of the total university-educated workforce, as compared with 20 percent in Germany and 33 percent in China. Pooled with the generally low level of suitability among Indian graduates, this means that India could face an overall shortage of engineers in the next few years, with a particular squeeze in certain cities. Wages for India’s graduate software engineers have already risen steeply in the most popular offshoring destinations, such as Bangalore and Mumbai. Consider engineers. China has 1.6 million young ones, more than any other country we examined. Indeed, 33 percent of the university students in China study engineering, compared with 20 percent in Germany and just 4 percent in India. But the main drawback of Chinese applicants for engineering jobs is the educational system’s bias toward theory. Compared with engineering graduates in Europe and North America, who work in teams to achieve practical solutions, Chinese students get little practical experience in projects or teamwork. The result of these differences is that China’s pool of young engineers considered suitable for work in multinationals is just 160,000—no larger than the United Kingdom’s. Hence the paradox of shortages amid plenty.

    Overall communication style and cultural fit are also difficult hurdles. One Chinese HR professional points out, for example, that Chinese software engineers would find it hard to draw up an information flowchart for an international five-star hotel, not because they don’t understand flowcharts, but because state-run hotels in China—the only ones they know—are so very different. Some people argue that a willingness to work long hours will compensate for any deficiencies in the suitability of China’s talent. Although this may hold true to some extent in manufacturing, it is likely to make only a marginal difference in services because of the specific skill deficiencies that come into play.

    But in research, India faces stiff competition from China, Russia, and the United States, as R&D often gravitates to countries with large domestic markets for the resulting products. India enjoyed annual GDP growth of 6 percent from 2001 to 2004, for a total GDP of around $600 billion, but that isn’t enough to offset China’s advantage. India also suffers by comparison because of its income distribution. China’s wealthy elite is small compared with its large, fast-growing middle class; India’s elite is relatively larger, but in 2002 some 74 percent of the country’s households earned less than $2,000, which weakens the domestic market’s overall purchasing power.

    China’s pool of potential talent is enormous. In 2003 China had roughly 8.5 million young professional graduates with up to seven years’ work experience and an additional 97 million people that would qualify for support-staff positions. Just one-quarter of all Chinese graduates live in a city or region close to a major international airport—a requirement of most multinationals setting up offshore facilities. Compounding that problem is a lack of mobility: only one-third of all Chinese graduates move to other provinces for work. By contrast, almost half of all Indian students graduate close to a major international hub, such as Bangalore, Delhi, Hyderabad, and Mumbai, and most are quite willing to move. As a result of these two factors, world-class companies that want to hire service labor in China have difficulty reaching as much as half of the total pool of graduates.

    As economies develop, they shift from labor-intensive manufacturing to higher-value areas, notably marketing, product design, and the manufacture of sophisticated intermediate inputs. Northern Italy’s textile and apparel industry, for example, has moved most garment production to lower-cost locations, but employment remains stable because companies have put more resources into tasks such as designing clothes and coordinating global production networks. Similarly, in the US automotive industry, imports of finished cars from Mexico increased rapidly after the North American Free Trade Agreement took effect, but at the same time exports of US auto parts to Mexico have quadrupled, allowing much of the more capital-intensive work—and many of the higher-paid jobs—to remain in the United States. Raising the quality of China’s graduates will be a long-term effort, but even modest improvements would make a huge difference. If the proportion of Chinese engineering graduates who could work at global companies increased to 25 percent (as it is in India), from today’s 10 percent, China’s pool of qualified young engineers would be among the world’s largest by 2008.

    The competion in unskill labour product market such as textile/garment is getting tough in the world including among Asia nations, eventhough China and India has been raising the quality of their graduate from time to time to follow higher industrial ladder including the success story from Northern Italy. But as we could see from the current experience in developed countries which fail to shift all their low skill labour productions into totally higher skill labour production stage in their economy as stated from their protection in high tariff barrier in industrial products and agriculture outputs, I think,  it is also difficult for China and India to reduce the proportion of their low skill labour in their total labour force instantly or at least in medium term in order to reduce low sill labour surplus in Asia. This situation contributes to the lower participation of many countries especially in Asia with large amounts of surplus low skill labour in the expansion of international production networks, international trade and investment. As result, eventhough accompanied by high productivity in some sectors, it is also possible accompanied by greater emergence of enclave economies in Asia. As a result, informal labour markets continue to absorp rising numbers of workers, particularly in Asian countries which have experience deindustrilalization as result of rapid liberalisation and rapid competition in low skill product markets after China, India and Vietnam entering capitalism phase of development. The labour market problem in China, India and industrial countries cannot be solved by the expansion of trade liberalisation through market integration and high economic rate of growth only but also originate primarily in macroeconomic and financial policies. More importantly, massive unemployment and underemployment in developing countries especially in Asia have their origins in structural weakness rather than market integration per se. Not only that, the role of MNCs in labour employment is only a tiny fraction of total labour forces, for example in China its only employ around four million worker and in India where employment in the entire IT services is only one million. Last but not least, the emergence of China and India (including Vietnam) has contribute to the main source of insecurity among workers in world including Asian workers as already indicated by widespread global unemployement and underemployment.

    References

    Engardio, Pete. 2007. How China and India are Revolutionizing Global Business. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

    Kelly, D.A. 2006. Managing Globalization Lessons from China and India.Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

    *****


  • at-taqwa

    Rembulan menampakkan diri setitik

    Pertanda esok 1 Syawal

    Langit bersedih tak terperi

    Tumpahkan airmata deras sekali

    **

    Seusai shalat asar tadi

    Pun maghrib barusan

    Tak kuasa panjatkan doa

    Mendamba ramadhan tahun muka

    **

    Dosa tak kunjung terbakar

    Bahkan kian menggunung

    Sesal berulang

    Walau tekad selalu dipancangkan

    **

    Ilahi

    Beri hamba-Mu kesempatan lagi

    Melantunkan harap ampunan-Mu.

    Berbagi asa untuk sesama.

    **

    Bagi sahabat yang merayakan idul fitri

    Ied mubarak.

    Taqabbalallah minna wa minkum.

    Mohon Maaf lahir batin

    atas segala khilaf dan kesalahan

    yang terkatakan maupun yang tertulis.

    **

    Hadirkan #bening di lubuk hati

    ***


  • Bulan lalu saya mengunjungi Kitakyushu, Jepang. Kota ini merupakan salah satu sentra industri di Jepang, termasuk industri berat. Nippon Steel memiliki pabrik yang menghasilkan rel kereta api yang dipasok ke seluruh Jepang.

    Pada tahun 1960an, Kitakyushu mengalami polusi berat dari cerobong asap pabrik-pabrik yang berlokasi di sepanjang pantai. Akibatnya, kota dan pantai sangat kotor dan tidak sehat, tercemar oleh polusi udara dan air.  Dua puluh tahun dibutuhkan untuk melakukan transformasi. Kini keadaan Kitakyushu sudah berubah total sebagaimana terlihat pada gambar.

     polusi

    Pada tahun 1960-an bibir-bibir sungai dipadati rumah-rumah kumuh, mirip seperti pemandangan di Jakarta dewasa ini. Kini sudah berubah total. Sungai-sungai bersih, warnanya berubah dari cokelat menjadi biru. Pemukiman warga direlokasi ke lokasi yang lebih aman dan layak, berikut dengan fasilitas penunjangnya. Di kedua sisi sungai menjadi kawasan publik, terbuka dan bersih.

    river

    Transformasi Kitakyushu dimotori oleh warga, terutama kaum ibu. Merekalah yang paling merasakan dan menderita akibat kota yang kotor dan kumuh. Anak-anak mereka terjangkit berbagai jenis penyakit. Kulit anak-anak mereka kusam atau cemong jika bermain di luar rumah.

    Ketika diterima oleh Walikota Kitakyushu, kami banyak memperoleh penjelasan tentang proses transformasi kota ini. Walikota optimistik Jakarta tak perlu menunggu 20 tahun untuk bertransformasi. Jakarta bisa belajar dari kota-kota yang telah mengalami transformasi. Tak lagi perlu belajar dan mereka-reka dari titik nol. Apalagi Jakarta tak mengalami persoalan seberat Kitakyushu di tahun 1960-an. Praktis tinggal satu-dua saja industri berat yang tersisa di Jakarta. Persoalan lebih berat bagi Jakarta adalah tekanan penduduk dan rehabilitasi sungai.

    Tak ada yang tidak mungkin. Visi pembangunan jangka panjang Jakarta harus segera dibentangkan. Kita tunggu desain besar dari pak Gubernur. Kita niscaya bisa. ***


  • Penulis : Jay Waluyo – Editor : Dzikry Subhanie      Minggu, 23 Juni 2013 07:56:21

    Jakarta –  Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri memperkirakan, target inflasi yang ditetapkan dalam APBN-P 2013, sebesar 7,2 persen, sebagai respons kenaikan BBM, akan terlampaui. Karena, sebelum kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan, harga semua bahan kebutuhan pokok telah naik rata-rata di atas 10 persen. Sehingga, itu menjadi indikator dan kontribusi nyata bagi pergerakan inflasi saat ini.

    “Saat ini saja inflasi terus bergerak naik, sudah di atas 6,5 persen. Apalagi bulan depan akan segera memasuki Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, tingkat konsumsi meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan suplai yang cukup sehingga kondisi itu akan terus berkontribusi inflasi, akibat pemerintah tidak dapat kendalikan kenaikan barang-barang di pasar,” ujar Faisal Basri di Jakarta, Sabtu (22/6)

    Akibat kenaikan BBM yang dilakukan menjelang Ramadhan, Faisal memperkirakan, inflasi akan tembus di atas 8 persen. “Tidak ada kenaikan BBM saja, setiap memasuki Ramadhan sumbang angka inflasi, karena harga barang-barang kebutuhan pokok yang semua naik, apalagi dengan kenaikkan BBM saat ini, memicu semua barang harganya naik, akibat ongkos transportasinya naik rata-rata di atas 30 persen,” jelasnya.

    Lebih lanjut Faisal mengatakan, jika pemerintah nantinya tak mampu menahan target inflasi sebagaimana ditetapkan dalam APBN-P 2013, sebesar 7,2 persen, jelas itu akan melanggar UU. Tapi masalahnya, kalaupun pemerintah melanggar UU, DPR saat ini akan mampu berbuat apa. “Inflasi di atas 8 persen akibat kenaikan BBM ini tidak bisa dihindari dan itu sulit dikendalikan.,” katanya.

    Sekalipun pemerintah akan mengintervensi pasar dan menggunakan cadangan devisa negara yang ada, tambah Faisal, pertanyaannya seberapa besar cadangan devisi negara yang ada untuk tahan kondisi itu dan sampai kapan. “Cadangan devisa kita saat ini hanya sekitar 100 miliar dolar AS. Itu sudah sempat digunakan di antaranya kemarin-kemarin untuk hal-hal lainnya,” tegasnya. ***

    Sumber: http://www.jurnalparlemen.com/view/4318/prediksi-faisal-basri-inflasi-2013-tembus-8-persen.html


  • Dalam beberapa tahun terakhir tampak nyata daya saing Indonesia mengalami kemerosotan. Akun semasa (current account)–yang merupakan selisih antara ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa–sudah mengalami defisit sejak tahun 2012. Pada tahun yang sama transaksi perdagangan barang (trade account) juga telah mengalami defisit. Selama ini transaksi perdagangan barang selalu surplus.

    Jika dipilah lebih rinci, defisit perdagangan barang terjadi untuk hampir semua kelompok barang: produk manufaktur, pangan, dan migas. Defisit produk manufaktur terjadi sejak tahun 2008.

    Image

    Sementara itu defisit pangan mulai terjadi sejak tahun 2007. Banyak sekali kebutuhan pangan yang kita impor, antara lain gandum dan terigu, kedelai, jagung, beras, cabai, bawang, dan garam. Senarai impor pangan kian panjang.

    Image

    Sedangkan defisit migas pertama kali terjadi tahun 2008. Defisit BBM sudah terjadi lima tahun sebelumnya. Lebih parah lagi, mulai tahun 2013, minyak mentah pun sudah mengalami defisit.

    migas

    Sekalipun mengalami triple deficits, sampai sebelum tahun 2012, defisit perdagangan barang total bisa dihindari oleh hasil ekspor komoditas berbasis sumber daya alam yang belum diolah atau sedikit diolah, seperti batubara, bauksit, nikel, timah, minyak sawit, dan karet. Pada tahun 2012, enam jenis komoditas bahan mentah menyumbang 46,4 persen terhadap ekspor total.

     

    rmrm-2

    Namun, sejak tahun 2012 tak tertahankan lagi, sehingga ekspor produk-produk berbasis sumber daya alam tak bisa lagi menutupi triple deficit, sehingga kita mengalami defisit perdagangan total.

    Keterpurukan Indonesia dikonfirmasikan oleh hasil survei WEF dan IMD. Berdasarkan kedua lembaga yang berbasis di Swiss ini, indeks daya saing Indonesia dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan.

    wefimd

    Berdasarka pendekatan WEF, daya saing suatu negara ditentukan oleh 12 pilar yang dbagi ke dalam 3 kelompok besar. peraga di bawah. Lihat peraga di bawah.

    Image

    Jadi, kalau hendak mendongkrat daya saiang, kita harus memperkuat factor-driven, efficiency-driven, dan innovation driven.


  • Menyongsong lebaran tahun ini dibalut mendung berita ekonomi. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2013 turun menjadi di bawah 5 persen, pertama kali dalam 10 triwulan terakhir, dan penurunan keempat kali berturut-turut sejak triwulan II-2012. Subsektor pertanian pangan hanya tumbuh 0,78 persen tatkala permintaan bahan makanan meningkat selama bulan puasa. Hal inilah yang tampaknya melambungkan harga cabai dan bawang merah lebih dari 50 persen. Kenaikan harga juga terjadi untuk beberapa jenis bahan makanan lain, seperti daging dan telur ayam ras, ikan, dan daging sapi.

    Peningkatan harga pangan selama bulan puasa merupakan ritual tahunan, tetapi pemerintah tak kunjung piawai  membendungnya. Bahkan terkesan kian reaktif dan kalap seolah baru sekali ini terjadi. Penambahan impor daging baru diupayakan setelah bulan puasa. Itu pun yang diimpor daging beku, padahal kebanyakan konsumen rumah tangga terbiasa dengan daging potong dari sapi lokal atau sapi bakalan impor.

    Menteri Perdagangan terkaget-kaget menyaksikan sendiri kenyataan ini di pasar. Daging sapi beku yang diimpor oleh Bulog pun ternyata dijual dengan harga yang masih relatif tinggi, bukan Rp 75.000 di tingkat konsumen seperti yang dijanjikan oleh Bulog dan pemerintah sebelumnya.

    Kenaikan harga makanan menyumbang separuh inflasi bulan Juli 3,29 persen (bulanan) sehingga laju inflasi kumulatif bulanan pada tahun kalender 2013 yang baru 7 bulan sudah mencapai 6,75 persen. Adapun laju inflasi tahunan (indeks harga konsumen bulan Juli tahun ini dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2012) sudah mencapai 8,61 persen, jauh melebihi target pemerintah sebesar 7,2 persen ataupun perkiraan Bank Indonesia (BI) dan sejumlah ekonom.

    Tentu saja lonjakan inflasi juga bersumber dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang berdampak penuh pada bulan Juli dan menimbulkan dampak lanjutan pada kenaikan ongkos angkutan sehingga mendorong kenaikan harga-harga secara umum.

    Sementara itu, data terbaru perekonomian Amerika Serikat menunjukkan tambahan lapangan kerja baru di luar sektor pertanian (farming) sebanyak 162.000. Walaupun angka ini lebih rendah dari perkiraan, angka pengangguran turun dari 7,6 persen pada bulan Juni menjadi 7,4 persen pada bulan Juli. Ditambah data pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan II-2013 yang lebih baik dari triwulan sebelumnya, masing-masing 1,7 persen dan 1,1 persen, membuat Bank Sentral AS (The Fed) sudah ancang-ancang memotong separuh penyuntikan likuiditas ke dalam perekonomian AS mulai akhir tahun ini dan menghentikan total pada pertengahan tahun 2014. Selama ini The Fed dalam sebulan membeli mortgage-backed securities senilai 40 miliar dollar AS dan obligasi negara (Treasury securities) 45 miliar dollar.

    Perkembangan terakhir di dalam negeri dan luar negeri itu bakal memperlambat arus masuk dana luar negeri, bahkan harus mulai diantisipasi kemungkinan terburuk, yaitu arus modal balik keluar. Dengan mempertimbangkan yang sudah terjadi dan kemungkinan ke depan, BI boleh jadi menaikkan BI Rate menuju aras 7 persen.

    Sebelum kenaikan suku bunga kredit sekalipun, laju investasi sudah melemah. Pertumbuhan investasi—yang diukur berdasarkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB)—terus menerus melorot selama empat triwulan berturut-turut hingga menjadi 4,7 persen pada triwulan II-2013, hanya sekitar sepertiga dari laju pertumbuhan triwulan II-2012. Selama kurun waktu 2009-2012, pertumbuhan investasi berkisar 8,5 persen hingga 9,8 persen.

    Kinerja perdagangan luar negeri juga tidak menggembirakan. Ekspor bulan Juni turun 1,4 miliar dollar AS dari bulan Mei sehingga memperlebar defisit perdagangan pada semester I-2013 yang sudah mencapai 3,3 miliar dollar AS atau hampir dua kali lipat dari defisit sepanjang tahun 2012.

    Impor BBM tetap menjadi momok. Selama paruh pertama 2013 impor BBM sudah mencapai 14 miliar dollar AS, membuatnya terus bertengger sebagai komoditas impor terbesar. Kondisi perminyakan kian buruk karena ekspor minyak mentah justru turun tajam sebesar 21 persen pada bulan Juni dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Perlu dicatat, sejak tahun ini Indonesia telah mengalami defisit perdagangan minyak mentah. Produksi minyak mentah sudah lama turun, bahkan sejak 2012 sudah menyeret penurunan produksi minyak dan gas secara keseluruhan.

    Pemburukan di hampir semua indikator ekonomi tidak terjadi hanya menjelang Lebaran ini, tetapi sudah berlangsung hampir dua tahun.

    Seminggu ke depan kita rehat sejenak dari kecenderungan pemburukan ekonomi. Berbagi rezeki untuk sanak keluarga di kampung halaman. Melepas penat setelah berjibaku dengan kemacetan parah di jalan.

    Perekonomian di pedesaan akan lebih semarak untuk bilangan minggu. Setelah itu lesu seperti sediakala. Para pemudik kembali harus berjibaku di kota-kota besar dengan beban hidup yang semakin mengimpit. Setidaknya peluhan ribu dari mereka bakal menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja, seraya kenaikan harga kian menggerus daya beli pekerja.

    Ada baiknya sedia payung sebelum hujan. Tambahan pendapatan menjelang lebaran sebagian ditabung. Sekecil apa pun pendapatan kita nanti sehabis lebaran, sisihkanlah setidaknya 10 persen untuk ditabung. Bagi yang memiliki lebih, investasikanlah dalam bentuk perangkat finansial yang aman, semisal saham atau reksa dana.

    Dengan tekad baru di hari fitri, kita kembali bekerja dengan semangat baru, memacu produktivitas lebih tinggi. Dengan kesadaran baru, menyisihkan sebagian hasil untuk ditabung agar kala perekonomian “paceklik” kita tak serta merta terempas tanpa bantalan. Rakyat terpaksa harus mencari selamat sendiri-sendiri karena negara belum kunjung menghadirkan sistem jaminan sosial nasional semesta. ***

    * Dimuat di harian Kompas, 5 Agustus 2013, halaman 15.