faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat

recent posts

about

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

  • Trend Pertumbuhan Terus Melambat


    Laju pertumbuhan ekonomi yang terus melambat harus diwaspadai. Kecenderungan perlambatan terjadi sejak empat tahun lalu atau triwulan I-2011. Kemerosotan mencapai titik terendah sebesar 4,71 persen pada triwulan I-2015. Inilah angka pertumbuhan terendah dalam lima setangah tahun terakhir.

    growth-turun

    Saatnya untuk introspeksi desain kebijakan makroekonomi. Kebijakan moneter dan fiscal harus padu, jangan saling mengeliminasikan. Kedua kebijakan itu juga harus serasa dengan perencanaan. Sepiawai apa pun kedua kebijakan itu tidak akan mampu mewujudkan perencanaan yang mengawang atau tidak membumi. Ingat, dalam kenyataan kita menghadapi banyak kendala. Tidak bias tiba-tiba take off kalau tidak cukup energy. landasannya harus cukup panjang dan mulus.

    Denga kendala yang cukup banyak dan mendasar sehingga tidak bisa dienyahkan dalam jangka pendek, pesawat yang kita gunakan untuk terbang tidak bias yang besar sekelas Airbus A380 yang dapat mengangkut banyak penumpang.

  • Pertumbuhan Ekonomi Merosot


    Berita-berita belakangan ini yang menunjukkan kegiatan ekonomi melesu di hampir semua sektor terkonfirmasi. Data pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 hanya 4,71 persen, merosot dari triwulan IV-2014 sebesar 5,02 persen. Perkiraan bahwa kinerja ekonomi triwulan IV-2014 mencapai titik terendah ternyata tidak menjadi kenyataan. Kecenderungan perlambatan berlanjut.

    Dari 17 sektor dalam produk domestik bruto (PDB), 13 sektor mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Semua sektor penghasil barang (pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur) mengalami kemerosotan pertumbuhan. Sementara itu, dari 14 sektor jasa, hanya empat yang tumbuh lebih tinggi, yaitu Informasi dan komunikasi, Keuangan dan asuransi, Real estat, serta Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun, secara keseluruhan, pertumbuhan sektor jasa naik tipis bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014, yakni masing-masing 6,3 persen dan 6,2 persen.

    growth-sektor

    Ada yang ganjil jika kita menelaah lebih jauh kinerja perekonomian pada triwulan I-2015. Biasanya pertumbuhan sektor penghasil barang (tradable sector) dan sektor jasa (non-tradable sector) bergerak dengan arah bersamaan, sama-sama naik atau sama-sama turun. Namun, pada triwulan I-2015, sektor tradable merosot cukup tajam, sedangkan sektor non-tradable tetap naik. Bisa dikatakan penurunan pertumbuhan ekonomi disertai oleh kemerosotan kualitas pertumbuhan. Sektor jasa yang pertumbuhannya naik sangat sedikit menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja formal. Tak heran jika angka pengangguran pun meningkat pada Februari 2015 (5,81 persen) dibandingkan dengan Februari 2014 (5,70 persen).

    tradable

    Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan konsumsi rumah tangga turun tipis. Penurunan konsumsi privat secara keseluruhan lebih buruk karena non-profit private consumption mengalami pertumbuhan negatif. Konsumsi pemerintah masih lemah dan investasi juga belum menunjukkan peningkatan signifikan.

    growth-exp

  • Kalau Mau Bubarkan Petral, Jangan Tanggung-tanggung


    Petral memang harus segera dibubarkan karena nyaris tak punya kegiatan, kecuali yang bersifat administratif dan konsolidasi keuangan dua anak perusahaannya, Pertamina Energy Services Pte. Ltd. (PES) yang berbasis di Singapura dan Zambesi Investments Limited (Zambesi) yang berbasis di Hongkong. Zambesi tak banyak diurusi Pertamina karena tak banyak kegiatannya. Boleh dikatakan Zambesi tidak memberikan sumbangsih laba kepada Pertamina.

    Pembubaran Petral sepatutnya menjadi momentum pembenahan mendasar sektor hilir Pertamina, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional.

    Pandangan awam saya, kalau Petral dibubarkan, Pertamina akan beruntung. Petral sebagai induk perusahaan mencatatkan laba sehingga harus membayar pajak kepada pemerintah administratif Hongkong. Kalau Petral segera dibubarkan, dan kedua anak perusahaan Petral langsung diambil alih Pertamina, maka laba PES yang selama ini dikonsolidasikan ke Petral akan masuk sebagai penerimaan pajak pemerintah Indonesia.

    Bagaimana dengan Zambesi? Karena tidak ada kegiatan usaha yang berarti, Zambesi pun seharusnya dibubarkan bersamaan dengan pembubaran Petral.

    PES pun bisa dibubarkan sehingga tamat sejarah kelam kongkalikong PES dengan mafia migas. Lalu Pertamina membentuk perusahaan dagang baru yang diarahkan sebagai perusahaan dagang profesional berskala internasional berbasis di Singapura. Perusahaan dagang baru ini lebih ramping dari PES dan berkonsentrasi mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjadi international oil trading company yang mumpuni untuk menopang bisnis Pertamina.

    Itulah first best solution. Opsi second best adalah mempertahankan PES tetapi seluruh manajernya diganti segera. Kalau tidak, mereka akan terus menerus berupaya memanfaatkan injury time yang berpotensi bakal merugikan Negara.

    Dalam proses restrukturisasi, baik Petral, PES, dan Zambesi hanya melakukan aktivitas rutin, tidak boleh melakukan tindakan atau transaksi bisnis yang signifikan dan berjangka panjang.

    Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina bisa mempercepat pengambilalihan pengadaan minyak yang masih ditangani PES. Supaya tidak digerayangi mafia migas, ISC harus diperkuat, personelnya segera diganti dan jangan dimasuki manajer dari PES, supaya putus matarantai dengan mafia migas. Buat SOP yang memperketat proses tender, yang membuka akses lebih luas kepada pelaku tender, proses tender yang transparan, dan diawasi ketat, kalau perlu oleh BPK atau KPK.

    Kalau mau mengubah, lakukanlah secara menyeluruh dan secepatnya. Jangan biarkan kekuatan mafia migas mengonsolidasikan diri atau muncul mafia baru, atau mafia lama dan baru menyatu. Jangan biarkan mereka masuk kembali ke relung-relung pusat kekuasaan.

  • Secercah Cahaya Terang di Tengah Mendung Tebal: Penerbitan Obligasi Pelindo II


    newpriok
    Pelabuhan New Priok tahap I menjelang uji coba (Sumber: og-indonesia.com)

    Di tengah pemburukan berbagai indikator ekonomi yang berpotensi membuat sovereign rating Indonesia merosot, setidaknya dengan outlook berubah dari stable menjadi negative, PT Pelindo  II (persero) menerbitkan obligasi global (global bonds) dengan hasil yang cukup membanggakan.

    Obligasi senilai 1,6 miliar dollar AS terdiri dari seri I bertenor 10 tahun senilai 1,1 miliar dollar AS dan seri II bertenor 30 tahun senilai 500 juta dollar AS.

    Obligasi seri I hanya dengan bunga (coupon rate) 4,375 persen, jauh lebih rendah dibandingkan bunga obligasi pemerintah yang diterbitkan awal tahun 2014 dengan tenor yang sama (10 tahun) sebesar 5,875 persen. Perbedaannya mencapai 162,5 basis poin. Perbedaan bunga seri II yang sama-sama bertenor 30 tahun juga lebih dari 100 basis poin.

    Pencapaian Pelindo II lebh bermakna karena lazimnya obligasi pemerintah berbunga lebih rendah dari obligasi korporasi. Lebih bermakna lagi karena obligasi Pelindo II diterbitkan di tengah Indonesia sedang mengalami tekanan dan investor asing melakukan net sale di pasar saham.

    pelindo bonds

    Sebetulnya Pelindo II ditawari suntikan dana oleh pemerintah dalam bentuk penyertaan modal pemerintah (PMP). Namun, Pelindo II menolak memperoleh alokasi PMP itu yang jumlah keseluruhannya tahun ini Rp 37 triliun lebih. Ternyata Pelindo II mampu mencari dana sendiri setara Rp 20,7 triliun atau 55 persen dari keseluruhan PMP.

    Semoga dana ini memperlancar pembangunan kawasan pelabuhan Kalibaru, pembenahan berbagai pelabuhan, dan pembangunan pelabuhan baru.

    Kisah membanggakan ini sepatutnya menjadi pembelajaran pemerintah.

  • Risiko Besar Menghadang


    Negeri kita tak lagi bertirai. Semua kejadian dapat disaksikan oleh dunia. Segala langkah dan ucapan harus serba terukur, karena semua bisa dinilai.  Tak bisa  lagi dipoles agar dapat nilai ekstra.

    Sebulan terakhir indeks saham gabungan terpangkas 432 poin atau melorot 7,8 persen, dari 5.518,675 pada 31 Maret menjadi 5.086,425 pada 30 April.

    Tahun lalu, tepatnya 2 April 2014, kinerja pasar saham Indonesia year to date dalam US$ terms terbaik di dunia. Namun, setahun kemudian (29 April 2015) terperosok menjadi kelima dari bawah. Yang lebih buruk dari Indonesia hanya Yunani, Turki, Mesir, dan Kolombia. (Berdasarkan senarai saham yang tertera di majalah The Economist: http://econ.st/1OHQ1eq). Hampir semua negara di seluruh kawasan mencatatkan pertumbuhan positif.

    Posisi terkuat rupiah tahun ini hanya di level Rp 12.444 per dollar AS. Bahkan sempat mencapai titik terlemah sejak krisis pada 16 Maret 2015 di posisi Rp 13.237 per dollar AS. Pada 3o April 2015, kurs bertengger di posisi Rp 12.937 per dollar AS. Nilai tukar rupiah sudah melemah 10,9 persen dibandingkan setahun yang lalu.

    Pertumbuhan kredit hanya 12,2 persen, di bawah target Bank Indonesia sebesar  15-17 persen untuk tahun 2015. Penjualan mobil turun 9,1 persen pada Januari dan merosot lebih dalam lagi sebesar 20,6 persen pada Februari dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

    Penjualan sepeda motor juga turun tajam, masing-masing 11,5 persen pada Januari dan 16,3 persen pada Februari tahun ini. Penjualan semen, makanan olahan, omzet perdagangan eceran semuanya turun.

    Nilai ekspor terus menerus turun sejak tahun 2012 dan semakin parah pada Januari-Maret 2015 yang anjlok dua dijit yaitu 11,7 persen. Melesunya perekonomian juga ditunjukkan oleh penurunan impor nonmigas sebesar 5,0 persen pada Januari-Maret 2015.

    Realisasi penerimaan pajak triwulan pertama tahun ini (Januari-Maret) baru mencapai 15,32 persen dari target penerimaan pajak 2015 dan turun 5,63 persen dibandingkan triwulan I 2014.

    Menghadapi kondisi perekonomian yang mengalami pelemahan secara nyaris merata, saatnya menghimpun segenap potensi kekuatan, bahu membahu mengejar ketertinggalan. Jangan membuang-buang energi untuk sesuatu yang absurd, apalagi memperkeruh keadaan.

    Dalam situasi yang semakin tak terkendali, pemimpin justru harus menunjukkan ia mampu memegang kendali penuh. Bertindak sebagai konduktor agar segenap pemain alat musik dan pelantun lagunya membaca partitur yang sama dan memahami gerak-gerik sang konduktor. Hanya dengan begitu pengunjung puas menikmati keanggunan alunan musik dan lagu. Pemimpin harus memiliki helicopter view, sehingga bias mensinergikan seluruh bawahannya untuk mencapai tujuan akhir bersama, bukan bertindak sendiri-sendiri sesuka hati.

  • Ironi Negara Maritim


    Dua pertiga lebih wilayah Republik Indonesia berupa air (laut dan sungai). Namun, 91 persen pergerakan barang menggunakan angkutan darat. Ditambah dengan lewat angkutan penyeberangan (0,99 persen) dan angkutan kereta api (0,70 persen), keseluruhan angkutan berbasis darat mencapai 93 persen. Porsi angkutan udara hanya 0,55 persen. Selebihnya lewat angkutan laut (7,1 persen) dan angkutan sungai (0,01 persen).

    Tak heran jika logistics costs di Indonesia sangat mahal, mencapai 27 persen dari produk domestik bruto (PDB). Bandingkan dengan Malaysia sebesar 13 persen PDB, Thailand sebesar 20 persen PDB, dan Vietnam sebesar 25 persen PDB. Di kawasan ASEAN, Singapura yang paling murah (8 persen PDB). Singapura mengalahkan Amerika Serikat (9,9 persen PDB) dan Jepang (10,6 persen PDB). Lihat Center of Logistics and Supply Chain Studies ITB, Asosiasi Logistik Indonesia, Panteia/NIA, dan The World Bank, State of Logistics Indonesia 2013n

    Ukuran lain yang lazim dipakai untuk membandingkan perbandingan kinerja logistik antarnegara adalah Logistics Performance Index (LPI). Walaupun telah menunjukkan perbaikan dalam skor dan ranking sejak 2012, tetap saja Indonesia tidak bisa mengejar ketertinggalannya dari negara-negara di atas. Bahkan Indonesia telah disusul oleh Vietnam.

    lpi_indonesia
    lpi

    Komponen terbesar dari ongkos logistik adalah ongkos persediaan (inventory). Akibat sistem logistik yang buruk, perusahaan harus menumpuk inventori lebih banyak, tidak bisa menerapkan just in time inventory system. Betapa banyak uang “mati” atau terpendam di gudang. Biaya bunga bank yang relatif tinggi semakin membebani.

    Komponen kedua terbesar adalah ongkos angkut, karena bagaimanapun ongkos angkut barang lewat darat jauh lebih mahal daripada ongkos angkut lewat laut dan sungai. Semakin jauh jarak tempuh kian besar pula ongkos angkut lewat darat.

    Jika dalam jangka menengah angkutan barang lewat laut bisa meningkat hingga 50 persen dari keseluruhan angkutan barang, dapat dibayangkan pengaruhnya terhadap perekonomian. Bahkan, sangat mudah membayangkan pembenahan angkutan laut bakal menjadi pengakselerasi pertumbuhan dan daya saing perekonomian nasional.

    Yang lebih penting lagi, perekonomian domestik bakal lebih terintegrasi. Kalau sudah begitu, tak perlu lagi muncul kekhawatiran berlebihan kita bakal tersungkur memasuki Masyarakat ASEAN.

  • Indonesia Masih Berutang ke IMF?


    Pada publikasi Statistik Utang Luar negeri Indonesia edisi April 2015 tercantum utang Indonesia kepada IMF pada akhir Februari 2015 sebesar 2,8 miliar dollar AS.

    Kalau kita membuka laman http://www.imf.org,[1] tampak credit outstanding IMF untuk Indonesia yang terakhir sebesar SDR5,462,200,004 per Desember 2005. Setahun kemudian (Desember 2006) sudah nol. Memang Indonesia telah melunasi seluruh utang ke IMF pada Oktober 2006. Utang kepada IMF itu untuk mengatasi krisis tahun 1998.

    [SDR = special drawing right] adalah instrument IMF untuk menambah likuiditas dunia. Bisa dikatakan mata uang maya, karena secara fisik tidak ada, tidak diperjualbelikan di pasar uang. Kurs SDR mengacu pada pergerakan mata uang utama dunia, yaitu dollar AS, Yen Jepang, Euro, dan pounsterling Inggis.]

    Adapun posisi keuangan Indonesia di IMF,[2] tercantum kuota Indonesia sebesar SDR 2,079.30. Jika dikalikan dengan kurs kemarin (27/4/2015), nilai itu setara dengan 2,89 miliar dollar AS, hampir sama dengan data utang Indonesia kepada IMF di dalam Statistik Utang Luar Negeri. Perbedaan kecil ini boleh jadi disebabkan oleh waktu perbedaan pencatatan sehingga kursnya juga berbeda.

    Ada pula kewajiban Indonesia sebagai anggota untuk membayar semacam charges. Jadwal pembayaran untuk tahun 2015 sebagai berikut:

    30 April berupa SDR assessments sebesar SDR13,325

    1 Mei berupa net SDR charges sebesar SDR26,748

    1 Agustus berupa net SDR charges sebesar SDR27,644

    1 November berupa net SDR charges sebesar SDR27,644.

    Jadi, pembayaran total sampai akhir tahun 2015 berjumlah SDR95,4 ribu. Sangat kecil, tak sampai SDR100 ribu atau 132,4 ribu dollar AS atau Rp 1,7 miliar. Jelas, ini pun bukan utang.

    Kesimpulan: Indonesia tidak memiliki utang atau tunggakan kepada IMF seperti yang pernah kita alami untuk mengatasi krisis. Bukan pula menarik cadangan devisa kita yang ditempatkan di IMF untuk mengatasi kesulitan likuiditas. Juga bukan seperti utang Yunani kepada IMF sebagai dana bailout.

    Perlu dicatat, nilai cadangan devisa yang bisa kita lihat di laman BI halaman muka (www.bi.go.id) meliputi juga cadangan devisa dalam bentuk SDR (special drawing right) dan emas yang ditempatkan di IMF.

    Per akhir Maret 2015, cadangan devisa resmi (official reserve assets) kita berjumlah 111,553.65 juta dollar AS, terdiri dari:

    – 105,369.44 dollar AS berupa foreign currency reserves

    – 201.30 dollar AS berupa IMF reserve position in the Fund

    – 2,436.47 dollar AS berupa SDR

    – 2,975.46 berupa emas (gold)

    – 570.99 berupa other reserves assets.

    Semoga lebih jelas duduk perkaranya.

    [1] http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exportal.aspx?memberKey1=440&date1key=2015-03-31&category=EXC

    [2] (http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=440&date1key=2015-03-31)

  • Financial Inclusion Index Indonesia Masih Sangat Rendah


    Jumlah orang dewasa di Indonesia yang memiliki akun di bank atau lembaga keuangan lainnya masih relatif sangat sedikit. Pada tahun 2011 hanya 19,6 persen. Pada tahun 2014 jumlahnya meningkat pesat menjadi 36,1 persen. Peningkatan ini terbantu oleh definisi yang lebih luas dengan memasukkan mobile account.

    Penetrasi telepon genggam yang sangat tinggi dan tersebar sampai ke pelosok negeri, nyaris 100 persen, membuat pelayanan perbankan dapat merambah luas, jauh melampaui jumlah kantor bank umum yang hanya 18.114 dan bank perkreditan rakyat sebanyak 4.656 (per Oktober 2013).

    Namun, financial inclusion index Indonesia masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan rerata Negara Asia Timur dan Asia Tenggara yang pada tahun 2014 sudah mencapai 69 persen. Yang tertinggi adalah Singapura (98,2 persen), disusul oleh Malaysia (80,7 persen), China (78,9 persen), dan Thailand (78,1 persen). Negara yang tergabung dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) seluruhnya memiliki indeks yang juga jauh lebih tinggi dari Indonesia.

    Indonesia hanya unggul dibandingkan dengan Gilipina, Vietnam, dan Kamboja.

    Penetrasi lembaga keuangan bias meningkat pesat jika bisa memanfaatkan teknologi komunikasi. Jumlah kantor cabang bank diperkirakan tidak bisa bertambah secara signifikan dalam jangka dekat dan menengah.

    fininclusionindex

  • Petral Bubar Jadi Berita Besar: Ada Apa?


    Sejarah Petral

    Pada 1969, Pertamina dan satu “interest group” Amerika Serikat mendirikan Perta Group dengan tujuan memasarkan minyak mentah dan produk minyak Pertamina di pasar Amerika Serikat. Perta Group—yang memulai kegiatan perdagangan minyak pada tahun 1972—terdiri dari Perta Oil Marketing Corporation Limited, perusahaan yang mencatatkan diri di Bahama dan berkantor di Hongkong, dan Perta Oil Marketing Corporation, perusahaan California yang menjalankan aktivitas keseharian di Amerika Serikat.

    Pada tahun 1978 terjadi reorganisasi besar-besaran. Perusahaan yang berbasis di Bahama digantikan dengan Perta Oil Marketing Limited, perusahaan yang berbasis di Wanchai, Hong Kong. Pada September 1998, Pertamina mengambil alih seluruh saham Perta Group. Pada Maret 2001, perusahaan berubah nama menjadi Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) yang berperan sebagai trading and marketing arm Pertamina di pasar internasional.[1]

    Petral mendirikan anak perusahaan berbadan hukum dan berkedudukan di Singapura bernama Pertamina Energy Services Pte Limited (PES) pada tahun 1992 yang mengemban tugas melakukan perdagangan minyak mentah, produk minyak, dan petrokimia.[2]

    Pembentukan dan operasional Petra Group pada awalnya lebih diarahkan untuk pemasaran minyak bumi mengingat di masa itu Indonesia merupakan pengekspor netto (net exporter) minyak bumi dan masih menjadi anggota OPEC. Peranan minyak bumi juga masih sangat dominan baik sebagai sumber penerimaan devisa maupun sebagai sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Pembentukan dan operasional Perta Group tidak terlepas dari kepentingan elit penguasa Orde Baru untuk meraup rente dari ekspor minyak bumi. Operasional Perta Group praktis hanya sebagai “agen penjualan” minyak mentah Indonesia. Proses pemburuan rente dari penjualan minyak tersebut melalui keikutsertaan kroni penguasa dalam kepemilikan Perta Group.

    Petral Hendak Dibubarkan

    Beberapa hari terakhir heboh pemberitaan soal rencana pembubaran Petral.[3] Ada yang ganjil dalam pemberitaan itu. Pertama, urusan kecil begini hendak diserahkan kepada Presiden. Pembubaran Petral yang berbasis di Hongkong memang sudah lama tidak melakukan aktivitas pengadaan minyak secara langsung karena sudah diserahkan sepenuhnya ke anak perusahaannya yang bermarkas di Singapura (PES). Praktis pekerjaan Petral sebatas administasi dan konsolidasi laporan keuangan yang bisa dilakukan oleh segelintir orang, tak lebih dari 5 orang staf. Serahkan saya sepenuhnya kepada Pertamina untuk melikuidasi Petral. Tugas itu bisa diserahkan kepada firma hokum lokal di Hongkong. Buat apa Presiden diminta untuk memutuskan atau menerima laporan sekalipun.[4] Bukankah mafia migas bercokol dalam pengadaan migas yang dilakukan oleh PES yang berkantor di Singapura? Apa susahnya menyelesaikan nasib segelintir pegawai di Petral? Apakah harus dicampuri oleh Menteri BUMN? Buat apa pula mengurusi pengalihan aset Petral ke PES? Semua konsekuensi dari penutupan Petral cukup ditangani Pertamina.

    Kedua, mengapa mengaitkan pembubaran Petral dengan pengalihan pengadaan minyak dari PES ke Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina? Bukankah kedua persoalan ini tidak saling berkaitan? Penutupan Petral tidak ada urusannya dengan efisiensi pengadaan minyak. Yang dituntut adalah bagaimana membasmi mafia migas di seputar operasi PES. Mafia migas tidak bercokol di Petral.

    Karena itu, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) merekomendasikan pengadaan minyak dialihkan dari PES ke ISC. Rekomendasi TRTKM sudah dilaksanakan bertahap dan mulai 1 Juli 2015 pengadaan minyak sepenuhnya dilaksanakan oleh ISC. PES diarahkan menjadi perusahaan dagang minyak (oil trading company) yang profesional. Bisa saja PES dibubarkan untuk menutup sejarah kelam Perta Group dan Petral lantas dibuat perusahaan dagang baru. Bagaimanapun, Indonesia membutuhkan perusahaan dagang migas karena di masa mendatang kegiatan usaha di hilir bakal jauh lebih besar ketimbang usaha di hulu. Volume impor dan ekspor minyak sudah lebih besar dari volume produksi dan kesenjangannya akan kian melebar dari waktu ke waktu mendatang.

    Mengapa yang diributkan adalah yang tetek-bengek seperti ini? Dunia migas kita semakin suram. Yang suram di masa lalu sampai sekarang belum berhasil kita sibakkan penyebab dan para pelakunya. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda pengadaan minyak yang ganjil bakal diinvestigasi tuntas lewat audit forensik.[5] Mengapa audit forensik pengadaan minyak sekitar 10 juta kiloliter untuk Januari-Juni 2015 yang ditutup kontraknya pada Desember tahun lalu tak diinvestagasi segera. Pertamina sudah secara gambling mengakui telah berhasil menekan ongkos pengadaan minyak sebesar lebih dari 20 juta dollar AS dalam dua bulan terakhir. Kalau kontrak itu ada keganjilan, bukankah bisa dibatalkan sehingga bisa menekan kerugian Pertamina dalam menjual BBM jenis premium?

    [1] Berdasarkan informasi dari hongkongcompanylist.com yang diunduh pada 25 April 2015 pk.21:00, tanggal registrasi Pertamina Energy Trading Limited adalah pada 5 Maret 1976. Setelah itu tercatat dua kali berganti nama, yaitu menjadi Perta Oil Marketing Limited pada 19 Agustus 1986 dan Pertamina Energy Trading Limited pada 12 Februari 2001.

    [2] Bagian sejarah ini merupakan penambahan dari yang tercantum dalam Rekomendari Tim Reformasi Tata Kelola Migas tentang Keberadaan Petral yang dipaparkan kepada publik pada 30 Desember 2014.

    [3] “Petral Dibubarkan, Menteri Rini Kaji Nasib Karyawannya,” tempo.co, 24 April (http://tempo.co/s/1660598); “Keputusan Pembubaran Petral Ada di Tangan Presiden,” KATADATA News, 24 April 2015 (https://shar.es/1pGgOC); “Pertamina Bersiap Bubarkan Petral, Kompas, 23 April 2015, hal. 1; “Audit Pengadaan Minyak Mentah,” Kompas, 24 April 2015, hal. 17.

    [4] Memang semasa kampanye, Jokowi melontarkan keinginannya membubarkan Petral karena dipandang sebagai sarang mafia migas. Mungkin waktu itu Presiden belum memiliki Informasi lengkap dan belum mengetahui sejarah kehadiran Petral.

    [5] Mengapa kontrak dilakukan untuk enam bulan ke depan, padahal kebiasaan Petral melakukan kontrak hanya untuk tiga bulan. Kontrak pengadaan minyak dengan masa enam bulan baru dilakukan Petral pada tahun 2014 yang merupakan tahun pemilu.

  • Audit Pengadaan Minyak Mentah


    ekonomi > sektor riil > Audit Pengadaan Minyak Mentah

    Audit Pengadaan Minyak Mentah

    PES Harus Bisa Mencari Pasar

     Cetak | 24 April 2015

    JAKARTA, KOMPAS — Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri menyarankan agar dilakukan audit forensik terhadap seluruh proses pengadaan bahan bakar minyak dan minyak mentah. Selama ini, pengadaan tersebut dilakukan oleh Pertamina Energy Services.

    Perusahaan ini merupakan anak usaha Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral. Audit tersebut penting menyusul rencana pembubaran Petral oleh PT Pertamina (Persero).

    Faisal mengatakan, pihaknya pernah merekomendasikan audit forensik tersebut kepada pemerintah beberapa waktu lalu. Ia menduga ada ketidakefisienan dalam hal pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah selama ini. Hanya saja, katanya, timnya belum melihat rekomendasi tersebut dilaksanakan.

    “Tim kami menduga ada proses pengadaan BBM dan minyak mentah yang tak lazim. Misalnya, biasanya pembelian BBM dan minyak mentah kontraknya paling lama adalah tiga bulan. Namun, saat ramai dibicarakan pengambilalihan pengadaan oleh Integrated Supply Chain (ISC), kontraknya diubah menjadi enam bulan. Itu yang perlu diaudit,” kata Faisal, Kamis (23/4), di Jakarta.

    “Supaya tak ada lagi mafia-mafia baru yang bermunculan di dunia migas. Hasil audit itu nanti bisa menjadi pembelajaran penting bagi kita,” ucap Faisal.

    Mengenai pengambilalihan tender pengadaan BBM dan minyak mentah oleh ISC, sebuah divisi usaha Pertamina, menurut Faisal, langkah itu sudah tepat. Artinya, Pertamina Energy Services (PES) murni menjadi sebuah perusahaan perdagangan migas.

    “Hanya saja, tetap diperlukan akuntabilitas dan penegakan transparansi di tubuh ISC,” ucap Faisal.

    Faisal sekaligus berharap PES tumbuh menjadi perusahaan dagang yang besar. Jika sebelumnya hanya sekadar menjadi agen pembelian, PES harus punya kemampuan fasilitas penyimpanan, pencampuran, dan lincah dalam hal jual beli.

    Secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro tidak menjawab langsung saat ditanya kelanjutan rekomendasi untuk dilakukan audit forensik seperti yang diusulkan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi.

    Menurut Wianda, seluruh pengadaan BBM dan minyak mentah kini sudah berada di tangan ISC. Harapannya adalah timbul efisiensi dari pemasok yang lebih beragam sehingga tercipta harga dan produk yang lebih kompetitif.

    “PES telah berubah fungsi dari pengadaan untuk Pertamina menjadi perusahaan dagang yang harus mampu mencari pasar di luar Pertamina,” kata Wianda.

    Berdayagunakan ISC

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, Pertamina sebaiknya memberdayakan secara optimal peran ISC. Tak hanya berperan dalam hal pengadaan BBM dan minyak mentah, ISC bisa dioptimalkan sekaligus sebagai perusahaan trading migas.

    “Tidak perlu lagi perusahaan trading yang menjadi perpanjangan tangan Pertamina. Cukup semua dilakukan ISC agar lebih efisien,” kata Satya.

    Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, seharusnya harga Pertalite yang akan diluncurkan awal Mei lebih murah dibanding Premium. “Apabila harga Pertalite lebih mahal, harus dicurigai adanya permainan,” katanya.

    Dia menjelaskan, selama ini diributkan permainan terhadap premium oktan 88. Pemerintah terpaksa hanya mengimpor premium beroktan 88 dari Singapura, karena hanya Singapura yang memiliki teknologi penurunan oktan 90 ke 88. Pemerintah harus membayar lebih untuk penurunan ini. (APO/ARN)

    Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 April 2015, di halaman 17 dengan judul “Audit Pengadaan Minyak Mentah”.