Audit Pengadaan Minyak Mentah

ekonomi > sektor riil > Audit Pengadaan Minyak Mentah

Audit Pengadaan Minyak Mentah

PES Harus Bisa Mencari Pasar

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri menyarankan agar dilakukan audit forensik terhadap seluruh proses pengadaan bahan bakar minyak dan minyak mentah. Selama ini, pengadaan tersebut dilakukan oleh Pertamina Energy Services.

Perusahaan ini merupakan anak usaha Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral. Audit tersebut penting menyusul rencana pembubaran Petral oleh PT Pertamina (Persero).

Faisal mengatakan, pihaknya pernah merekomendasikan audit forensik tersebut kepada pemerintah beberapa waktu lalu. Ia menduga ada ketidakefisienan dalam hal pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah selama ini. Hanya saja, katanya, timnya belum melihat rekomendasi tersebut dilaksanakan.

“Tim kami menduga ada proses pengadaan BBM dan minyak mentah yang tak lazim. Misalnya, biasanya pembelian BBM dan minyak mentah kontraknya paling lama adalah tiga bulan. Namun, saat ramai dibicarakan pengambilalihan pengadaan oleh Integrated Supply Chain (ISC), kontraknya diubah menjadi enam bulan. Itu yang perlu diaudit,” kata Faisal, Kamis (23/4), di Jakarta.

“Supaya tak ada lagi mafia-mafia baru yang bermunculan di dunia migas. Hasil audit itu nanti bisa menjadi pembelajaran penting bagi kita,” ucap Faisal.

Mengenai pengambilalihan tender pengadaan BBM dan minyak mentah oleh ISC, sebuah divisi usaha Pertamina, menurut Faisal, langkah itu sudah tepat. Artinya, Pertamina Energy Services (PES) murni menjadi sebuah perusahaan perdagangan migas.

“Hanya saja, tetap diperlukan akuntabilitas dan penegakan transparansi di tubuh ISC,” ucap Faisal.

Faisal sekaligus berharap PES tumbuh menjadi perusahaan dagang yang besar. Jika sebelumnya hanya sekadar menjadi agen pembelian, PES harus punya kemampuan fasilitas penyimpanan, pencampuran, dan lincah dalam hal jual beli.

Secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro tidak menjawab langsung saat ditanya kelanjutan rekomendasi untuk dilakukan audit forensik seperti yang diusulkan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Wianda, seluruh pengadaan BBM dan minyak mentah kini sudah berada di tangan ISC. Harapannya adalah timbul efisiensi dari pemasok yang lebih beragam sehingga tercipta harga dan produk yang lebih kompetitif.

“PES telah berubah fungsi dari pengadaan untuk Pertamina menjadi perusahaan dagang yang harus mampu mencari pasar di luar Pertamina,” kata Wianda.

Berdayagunakan ISC

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, Pertamina sebaiknya memberdayakan secara optimal peran ISC. Tak hanya berperan dalam hal pengadaan BBM dan minyak mentah, ISC bisa dioptimalkan sekaligus sebagai perusahaan trading migas.

“Tidak perlu lagi perusahaan trading yang menjadi perpanjangan tangan Pertamina. Cukup semua dilakukan ISC agar lebih efisien,” kata Satya.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, seharusnya harga Pertalite yang akan diluncurkan awal Mei lebih murah dibanding Premium. “Apabila harga Pertalite lebih mahal, harus dicurigai adanya permainan,” katanya.

Dia menjelaskan, selama ini diributkan permainan terhadap premium oktan 88. Pemerintah terpaksa hanya mengimpor premium beroktan 88 dari Singapura, karena hanya Singapura yang memiliki teknologi penurunan oktan 90 ke 88. Pemerintah harus membayar lebih untuk penurunan ini. (APO/ARN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 April 2015, di halaman 17 dengan judul “Audit Pengadaan Minyak Mentah”.

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Migas, News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s