faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat

recent posts

about

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

  • Turis Indonesia Makin “Canggih”


    Pemerintah gencar menarik turis mancanegara dengan mengobral bebas visa. Lihat Memacu Werman dengan Bebas Visa?. Pemerintah tidak menuntut penerapan azas timbal-balik dari negara yang memperoleh status bebas visa dengan alasan supaya orang Indonesia tidak semakin mudah melancong ke luar negeri.

    Bagi masyarakat kelas atas Indonesia berbagai kendala tak jadi masalah. Pengurusan visa diserahkan kepada agen perjalanan. Nilai tukar rupiah melorot tak jadi masalah karena mereka sudah terbiasa menyimpan dollar.

    Tahun lalu kartu Visa menerbitkan hasil survei yang rangkumannya bisa dilihat di sini: Visa Global Travel Intentions Study 2015. Survei ini mengambil sampel kelompok affluent yang untuk Indonesia berpendapatan di atas Rp 15 juta per bulan.

    Ada dua yang menonjol tentang Indonesia.  Pertama, Indonesia paling tinggi dalam peningkatan jumlah pelancong untuk leisure dalam dua tahun terakhir.

    Kedua, Indonesia masuk top five countries yang peningkatan belanjanya treating ankara 2013 dan 2015.

    ina_travelers

    sd

     

     

  • Pertumbuhan Tiongkok Melorot dan Implikasinya bagi Indonesia


    Pemerintah Tiongkok tergolong sangat cepat mengumumkan data pertumbuhan ekonomi. Ketika negara maju maupun negara berkembang belum ada yang mengumumkan, pemerintah Tiongkok sudah merilis pertumbuhan ekonomi terbaru pada Selasa (19/1). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2015 mengikuti kecenderungan penurunan sebelumnya menjadi 6,8 persen, yang membuat keseluruhan tahun 2015 hanya tumbuh 6,9 persen, terendah sejak tahun 1990.

    Sejumlah kalangan meragukan data resmi itu. Boleh jadi kenyataannya lebih rendah (lihat: China’s growth data – can you trust it?; Whether to believe China’s GDP figures).

    China_growth

    Era pertumbuhan dua gidit telah berakhir sejak memasuki dasawarsa 2010-an. Sejak 2011 pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus menurun turun tanpa jeda.

    Ada beberapa penyebab yang membuat perekonomian Tiongkok sudah mengalami kecenderungan menurun. Pertama, pertambahan tenaga kerja produktif melambat akibat kebijakan satu keluarga satu anak. Sekarang boleh dua anak.

    Kedua, era upah buruh murah telah berakhir. Lihat The End of Cheap Chinese Labour and Where the Jobs are Going. Ditambah lagi dengan merebaknya aspirasi kelas menengah, terutama dari kalangan buruh. Demonstrasi dan pemogokan kian kerap terjadi.

    strike

    Tiongkok tampaknya sedang berjibaku menuju keseimbangan baru. Pemerintah bertekad mengurangi ketergantungan pada ekspor dengan memacu permintaan domestik. Peranan sektor industri manufaktur secara sadar dikurangi dengan lebih memacu sektor jasa.

    Sebagai konsekuensi dari masuknya renminbi ke dalam keranjang SDR, mau tak mau pemerintah Tiongkok secara bertahap menyesuaikan nilai tukar mata uangnya berdasarkan dinamika pasar. Lihat Renminbi Makin Berkibar. Era renminbi “anteng” telah berakhir. Mau tak mau perekonomian Tiongkok lebih bergejolak sebagaimana terlihat dari gonjang-ganjing di pasar saham dan tekanan arus modal keluar (capital outflow).

    Indonesia berpotensi memperoleh manfaat dari transisi perekonomian Tiongkok. Restrukturisasi industri di Tiongkok mendorong relokasi industri, baik milik asing maupun milik pengusaha dan BUMN Tiongkok. Sejauh ini Vietnam banyak menikmatinya. Kalau kita bisa menarik 5 persen saja, jutaan tenaga kerja bisa terserap.

    Beberapa tantangan menghadang. Pertama, di era pertumbuhan dua digit, komoditas Indonesia banyak disantap oleh Tiongkok. Bertahun-tahun sampai 2014, ekspor nonmigas terbesar mengalir ke sana. Sejalan dengan penurunan kinerja perekonomian Tiongkok, ekspor Indonesia ke Tiongkok turun, sehingga tahun 2015 Amerika Serikat menggantikan Tiongkok sebagai negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia.

    Sebaliknya, kelebihan produksi yang tidak terserap di pasar domestik membuat Tiongkok semakin agresif membidik pasar-pasar yang relatif besar seperti Indonesia. Tak pelak lagi, Tiongkok tetap saja menjadi asal impor terbesar kita, sekitar seperempat dari impor total. Impor dari Tiongkok tetap kencang juga karena topangan pemerintahnya lewat pinjaman proyek dan penanaman modal. Tiongkok mau “banting harga” di satu transaksi tetapi untung di transaksi yang lain. Oleh karena itu, Indonesia jangan gampang tergiur dengan penawaran murah.

     

     

     

     

     

  • Surat Terbuka untuk Bapak Presiden: Jangan Lanjutkan Sesat Pikir


    Bapak Presiden yang terhormat.

    Saya gembira mendengar keputusan di bulan-bulan pertama pemerintahan Bapak membatalkan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda. Namun say kaget ketika Bapak meninjau pembangunan jalan tol Tran-Sumatera. Sadarkah Bapak bahwa proyek jalan tol Trans-Sumatera sepanjang lebh dari 2.000 km merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proyek Jembatan Selat Sunda? Keduanya tercantum di dalam dokumen MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia). Mengapa Bapak justru memaksakan pembungunan jalan tol Trans-Sumatera itu? Karena proyek itu tidak layak secara finansial, Bapak memaksa BUMN untuk membangunnya. Tetapi, sebetulnya itu dana APBN, setidaknya sebagian, karena pemerintah menyuntikkan dana Penanaman Modal Negara (PMN) lewat APBN ke BUMN yang pemerintah tunjuk untuk membangun jalan tol itu.

    Bukankah sudah ada Trans-Sumatera Highway yang dibangun dengan bantuan Jepang. Jalan itu masih ada dan beberapa ruasnya masih mulus. beberapa ruas memang kondisinya buruk. Perbaiki saja ruas yang buruk. Karena itu jalan negara, merupakan tanggung jawab pemerintah pusat untuk merawatnya. Jangan karena abai merawat atau memelihara, lantas pemerintah membuat jalan baru, apalagi jalan tol. Yang hendak dibangun pun berada di pantai timur seperti jalan Trans-Sumatera yang sudah ada.

    Memang jalan Trans-Sumatera tidak melewati semua propinsi di Sumatera daratan. Bengkulu contohnya, sehingga membuat iri hati masyarakat dan pemerintah daerah di sana. Solusi untuk Bengkulu bukanlah jalan tol. Demikian juga untuk Jambi dan kebanyakan provinsi di Sumatera. Jalan tol akan memperburuk kerusakan lingkungan di Sumatera. Berapa ribu hektar lahan yang harus dibebaskan? jalan tol Trans-Sumatera juga tidak akan membantu keterisolasian beberapa daerah.

    Untuk membuka isolasi beberapa daerah, ruas jalan yang perlu dibangun (sebaiknya bukan jalan tol) bukanlah jalur Utara-Selatan. Jalan Trans-Sumatera non-tol yang sudah ada itu telah membelah Utara-Selatan Sumatera. Yang sangat penting adalah jalur Barat-Timur (garis tebal hijau pada peraga) sehingga hasil bumi beberapa daerah bisa lebih dekat dan lebih cepat diangkut ke pelabuhan-pelabuhan yang berada di Barat ataupun Timur. Bukankah pilihan itu lebih sejalan dengan konsep Tol Laut yang Bapak anut? Dengan begitu pantai kawasan di pantai Barat pun bakal lebih hidup.

    barat-timur

    Jalan tol Trans-Sumatera hanya akan memperkokoh dominasi transportasi darat yang bertentangan dengan gagasan Pendulum Nusantara atau lebih populer dengan Tol Laut yang Bapak kumandangkan sejak kampanye pemilihan presiden. jalan tol Trans-Sumatera didedikasikan untuk mendukung Jembatan Selat Sunda. Penggagas proyek sudah barang tentu senang karena jalan tol Trans-Sumatera bakal meramaikan lalu- lalang kendaraan di Jembatan Selat Sunda. Hasil bump Sumatera akan diangkut ke Jawa lewat darat melalui Jematan Selat Sunda. Kebutuhan rakyat Sumatera yang berasal dari Jawa juga diangkut melewati Jembatan itu. Belum lagi tambahan kendaraan pribadi yang melintasi dua arah. keberadaan Jembatan Selat Sunda dengan jalan tol Trans-Sumatera sebagai pendukung utamanya sudah barang tentu amat membuat segelintir orang yang telah menguasai ribuan hentar lahan di sekitarnya mabuk gembira. Merekalah yang bakal menjadi raja-raja properti baru kelak.

    Negara kita adalah negara kepualauan terbesar dunia. Bapak jangan kecil hati jika sepanjang masa pemerintahan Bapak jalan tol yang terbangun hanya ratusan kilometer. Panjang jalan tol yang dibangun jangan bapak jadikan indikator keberhasilan. Rakyat pun rasanya tidak akan kecewa. Rakyat akan jauh lebih senang kalau jaringan jalan yang dibangun pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat mobilitas rakyat dan barang lebih tinggi dan lebih murah.

    Untuk di Jawa mungkin masih butuh jalan tol tambahan. Itu pun harus selektif. Koreksilah rencana pembangunan jalan tol yang dibuat pemerintahan sebelumnya agar lebih selektif dan memberikan hasil lebih optimal. Utamakan pembangunan jalan tol di Jawa untuk mendukung pengembangan multi-moda transportasi yang berbasis angkutan laut. Bagaimana kita bisa bersaing kalau 90 persen lebih barang di Jawa diangkut lewat darat. Bukankah angkutan darat sekitar 10 kali lebih mahal dari angkutan laut?

    Untuk angkutan manusia, Bapak bisa mendorong pembangunan kereta api cepat Jakarta-Surabaya yang singgah di beberapa kota besar yang daya belinya sudah memungkinkan untuk naik kereta cepat, misalnya Cirebon dan Semarang.

    Mumpung belum mulai dibangun, batalkanlah kereta cepat Jakarta-Bandung. Bapak bisa mendengarkan pemikiran para ahli transportasi di dalam negeri dan luar negeri yang tidak punya vested interest atas ptoyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Saya berkeyakinan mayoritas mereka akan menolak. Akal sehat saja sulit menerimanya. Mau cepat seperti apa kalau singgah di lima lokasi. Baru tancap gas sudah harus segera mengerem.

    Lalu muncul wacana kereta kecepatan sedang. Bukankah yang ada di dunia ini hanya kereta biasa dan kereta cepat? Kereta biasa meluncur dengan roda kereta dan rel bersinggungan. Sedangkan kereta cepat roda kereta dan relnya tidak bersinggungan. kalau kereta biasa mau lebih cepat, bangunlah rel yang lebih banyak lurus ketimbang berkelok-kelok. Saya tidak akan melanjutkan soal-soal teknis karena saya yakin Bapak Presiden dibantu oleh banyak ahli yang kompeten. Mohon dengan sangat Bapak Presiden merenungkannya kembali.

    Demikian keprihatinan seorang anak bangsa yang amat mengharapkan Bapak membawa Indonesia berjaya dan meluruskan yang bengkok-bengkok. Mohon maaf jika kurang berkenan.

    Tabik

    faisal basri

     

     

     

     

     

  • Tol Laut dan Nasib Pilu Petani


    Pemerintah telah maju selangkah dalam merealisasikan konsep tol laut. Pada tanggal 11 Desember 2015, untuk pertama kalinya KM Camara Nusantara I, kapal khusus ternak, bersandar di pelabuhan Tanjung Priok mengangkut 353 ekor sapi dari Nusa Tenggara Timur. Dengan kehadiran kapal khusus ternak ini diharapkan harga daging sapi bisa ditekan karena ongkos angkut jauh lebih murah. Sapi dari sentra-sentra peternak menjadi lebih tradable sehingga peternak pun diharapkan menikmati harga jual yang lebih tinggi.

    kapal_ternak

    KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

    Kita berharap pemerintah segera mempeluas penggunaan kapal khusus untuk berbagai kebutuhan agar semakin banyak produk petani lebih bisa menjangkau sentra-sentra konsumen besar yang lebih jauh dari sentra produksi.

    Kemarin malam kami sekeluarga berbelanja di salah satu kedai buah-buahan di kawasan Panglima Polim, Jakarta. Duku Pontianak kualitas premium dibandrol Rp 34.000 per kilogram.

    Minggu lalu saya ke Pontianak. Pedagang duku bertaburan di pinggir jalan. Sebatas mata memandang dan di tempat-tempat yang penulis singgahi, harga duku (masyarakat Pontianak menamakannya langsat) seragam tanpa kecuali, semuanya dengan harga Rp 5.000 per kg. Semua dengan kualitas premium. Tidak ada satu pun yang busuk atau asam. Di toko buah yang kami datangi, kualitas seperti itu berlabel duku madu.

    Salah seorang mahasiswa MM-Untan di kelas penulis adalah petani duku. Sang mahasiswa dengan wajah kecut mengatakan harga duku di tingkat petani hanya Rp 2.000 per kg. Ia bercerita suatu waktu harga duku pernah Rp 10.000 untuk 7 kg. Saya kerap mengalami sendiri Rp 10.000 untuk tiga kg. Harga duku kerap anjlok lebih parah karena tidak bisa disimpan lama.

    Di Pontianak, nasib jeruk, manggis, durian, naga merah, dan cempedak hampir sama. Lebih parah lagi, musim buah-buahan hampir bersamaan.

    Mengapa perbedaan harga duku di Jakarta dan di Pontianak sangat mencolok? Satu-satunya cara mengakut duku dari Pontianak adalah dengan pesawat terbang. Kalau diangkut dengan kapal laut, duku sudah busuk sesampai di Jakarta. Tidak perlu kapal khusus seperti kapal ternak, cukup fasilitas pengatur suhu agar duku tetap segar sampai sentra konsumen. Perlu juga tempat penampungan sementara dengan pengatur suhu. Alangkah lebih elok kalau sebagian duku bisa diolah. [Penulis belum pernah menemukan produk duku olahan.]

    Dengan topangan sarana pendukung, niscaya disparitas harga dapat ditekan. Petani menikmati harga lebih tinggi dan berlipat ganda (katakanlah Rp 7.500 per kg) sedangkan harga di tingkat eceran di Jakarta turun tajam menjadi, katakanlah, Rp 20.000 per kg.

    Seandainya kasus serupa berlaku untuk puluhan produk, termasuk sayur mayur, betapa sejahteranya para petani kita dan jutaan konsumen turut gembira.

    Saatnya petani pun bergerak bahu membahu bersatu-padu dengan mendirikan syarikat dagang petani (SDP) untuk menghadapi kaum kapitalis kota yang selama ini paling banyak menikmati rente.

    Semoga realisasi konsep tol laut atau “Pendulum Nusantara” tidak berhenti untuk sapi.

  • Renminbi Makin Berkibar


    images
    thomsonreuters.com

    Dewan Eksekutif IMF pada 30 November 2015 menuntaskan tinjauan atas keranjang mata uang Special Drawing Right (SDR). Mereka sepakat memasukkan mata uang Tiongkok, renminbi, sebagai mata uang kelima dalam keranjang SDR yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 2016.

    Masuknya Chinese renminbi dalam keranjang SDR mengubah komposisi atau bobot empat mata uang yang sampai sekarang menjadi acuan SDR. Bobot keempatnya turun. Dollar AS mengalami penurunan paling kecil, sedangkan euro turun paling tajam.

    Renminbi langsung menduduki posisi ketiga. Sepantasnya memang demikian mengingat perekonomian Tiongkok merupakan yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Euro bisa bertengger di posisi kedua karena menjadi mata uang bersama 18 dari 28 negara anggota Uni Eropa.

    sdr

    Renminbi dipandang telah memenuhi syarat untuk masuk keranjang SDR. Mata uang yang dijuluki redback ini semakin banyak digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi global. Pada Januari 2013, renminbi baru berada di posisi ke-13. Setahun kemudian melonjak ke urutan ketujuh. Per Agustus 2015 naik lagi ke posisi keempat dengan porsi 22 persen. Nilai transaksi dalam renminbi hanya dikalahkan oleh dollar AS, euro, dan pound sterling. Menurut beberapa perkiraan, pada tahun 2050 transaksi dengan renminbi akan mencapai 50 persen dari seluruh transaksi di dunia (lihat “Red Carpet for the Redback,” Nikkei Asian Review, No. 105, December 7-13, 2015, hal. 22-25).itu

    Mata uang dua negara ASEAN masuk dalam 13 besar dunia, yaitu baht Thailand di urutan ke-10 dan dollar Singapura di urutan ke-11.

  • BI Aneh?


    Hari ini (14/1) Bank Indonesia (BI) menurunkan BI rate hanya sebesar 25 basis poin menjadi 7,25 persen. Judul peraga di bawah saya buat sekitar dua bulan lalu. Kala itu inflasi sudah menunjukkan kecenderungan menurun dan diperkirakan mencapai titik terendah pada Desember 2015 karena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) November 2014 terhadap inflasi sudah sirna. Bahkan sejumlah petinggi BI beberapa kali mengatakan kemungkinan laju inflasi tahun 2015 bisa di bawah 3 persen atau setidaknya mengarah ke 3 persen.

    Periode kepemimpinan BI sekarang terkesan paling konservatif jika dilihat dari perilakunya terhadap BI rate. Selama kepemimpinan Gubernur BI sekarang , BI rate sudah enam kali naik dan dua kali turun. Sekitar sebulan menjabat Gubernur BI, BI rate naik 25 basis poin dari 5,75 persen menjadi 6,00 persen. Dua bulan berturut-turut kemudian (Juli dan Agustus 2013) dinaikkan lagi masing-masing sebesar 50 basis poin. September kembali dinaikkan 25 basis poin menjadi 7,25 persen dan sekali lagi sebesar 25 basis poin pada bulan November 2013. Jadi, selama 6 bulan menjabat, Gubernur BI yang sekarang sudah menaikkan BI rate sebanyak 5 kali dengan kenaikan total 175 basis poin.

    bi_rate-1

    Yang hampir selalu menjadi alasan untuk menaikkan BI rate ialah tekanan eksternal, khususnya setelah muncul rencana pemotongan dana stimulus oleh The Fed.

    “…. Kami bergabung dengan Bank Indonesia pada 24 Mei 2013, tepat dua hari setelah Chairman dari Federal Reserve memberikan sinyalemen akan mengurangi stimulus moneter (tapering). Sinyalemen yang singkat, namun pengaruhnya mendunia. Sejak saat itu, hari demi hari hingga akhir Agustus lalu, ekonomi kita ditandai dengan derasnya aliran keluar modal portofolio asing, yang kemudian menekan nilai tukar rupiah dengan cukup tajam.” (Paragraf pembuka isi pidato Gubernur Bank Indonesia pada acara “Governor’s Address & Annual Bankers’ Dinner 2013,” Jakarta, 14 November 2013).

    Pernyataan itu sangat berlebihan. Kenyataannya nilai tukar rupiah melemah sejak Agustus 2011, jauh sebelum Mei 2013. Tidak  benar pula pernyataan “derasnya aliran keluar modal portfolio asing.” Bahkan sebaliknya, pada triwulan II-2013 dan setelahnya justru arus deras masuklah yang terjadi. Tekanan terberat justru terjadi sebelum pernyataan The Fed dan Gubebernur BI yang sekarang belum menjabat.

    portfolio

    Lagi-lagi alasan The Fed yang mendorong BI melakukan  pertemuan bulanan tambahan pada akhir Agustus yang menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin.

    “Berlanjutnya ketidakpastian pengurangan bertahap (tapering) stimulus moneter oleh the Fed terus memberikan tekanan pada pasar keuangan di berbagai negara. Penarikan modal dan meningkatnya risiko investasi menyebabkan penurunan harga saham, meningkatnya yield obligasi, dan pelemahan nilai tukar di hampir seluruh negara emerging market, tidak terkecuali Indonesia. Tekanan yang tinggi pada pasar keuangan global ini terjadi di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan kawasan Asia, termasuk China dan India, serta terus menurunnya harga komoditas primer, kecuali harga minyak. Kondisi ini telah memberikan tekanan pada kinerja perdagangan dan pasar keuangan Indonesia.” (Siaran Pers BI, 29 Agustus 2013)

    BI kembali sangat reaktif dengan menaikkan BI rate pada November 2014 sehari setelah pemerintah menaikkan harga BBM yang mulai berlaku pada 17 November 2014. Pertemuan itu seakan merupakan pertemuan “darurat” karena 5 hari sebelumnya berlangsung pertemuan bulanan Dewan Gubernur BI. Sebaliknya, beberapa kali penurunan harga BBM tidak diikuti oleh langkah penurunan BI rate.

    Tak ayal, penurunan BI rate hari ini menyisakan rongga menganga yang sangat lebar antara BI rate dan laju inflasi: 390 basis poin.

    bi_rate

    Dengan perilaku BI seperti itu, tak haran jika prediksinya sering meleset, targetnya juga begitu. Peraga di bawah menunjukkan prediksi BI tentang pertumbuhan ekonomi 2014 sejak Juli 2013. Berubah terus dalam waktu sangat singkat. Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2014 adalah 5,0 persen.

    bi

    Kalau keliru baca medan dan kerap meleset, kredibilitas BI bakal tergerus. Apa-apa yang disampaikannya tidak didengar dan diikuti oleh pelaku pasar. Kebijakannya jadi makin tumpul alias tidak efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

  • Perlukah Menghidupkan Kembali GBHN?


    Orde Baru melahirkan GBHN sebagai instrumen perencanaan jangka panjang. Lalu ada Repelita (rencana pembangunan lima tahun) sebagai instrumen perencanaan jangka menengah lima tahunan. Dari sana dijabarkan perencanaan tahunan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Setelah Soeharto lengser, GBHN sebagai instrumen perencanaan jangka panjang tidak hilang melainkan berganti wujud menjadi dokumen PJP (perencanaan jangka panjang) 25 tahunan. Repelita berubah nama menjadi RPJM (rencana pembangunan jangka menengah).

    Apakah di masa Soeharto GBHN dan Repelita menjadi instrumen yang kaku? Ternyata tidak. GBHN diubah atau dimodifikasi setiap lima tahun dalam sidang umum MPR, disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis global dan nasional. Jadi GBHN cukup fleksibel.

    Menjelang sidang umum MPR dibentuk semacam panitia ad hoc yang menyusun rancangan naskah GBHN baru. Juga ada tim yang menyiapkan rancangan keputusan lainnya. Jadi tidak hanya bersidang untuk menentukan tata tertib, memilih ketua dan wakil ketua serta melantik presiden dan wakil presiden. Di awal era reformasi MPR sibuk bersidang ketika mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945.

    Pada paruh pertama pemerintahan Soeharto, target-target yang tercantum dalam Repelita bisa dicapai, bahkan realisasi beberapa indikator melampaui target. Setelah itu cenderung tercampaikan dengan semakin banyak inisiatif kebijakan yang tidak berpijak pada dokumen Repelita, terutama sejak dekade 1990-an.

    Perlu dicatat, sekalipun GBHN selalu dimodifikasi setiap lima tahun, tahapan-tahapan pembangunan jangka menengah praktis tidak diubah. Lama kelamaan, Repelita semakin menjauh dari GBHN.

    Sementara itu Repelita tidak pernah diganggu-gugat atau dikoreksi. Perubahan lingkungan strategis ditampung dalam target tahunan (APBN), sehingga APBN pun semakin tidak berpijak pada Repelita.

    Harus diingat, GBHN dan Repelita yang pada awalnya cukup efektif sebagai instrumen perencanaan sangat ditopang oleh landskap politik masa itu. Struktur politik nyaris monopoli, satu partai menguasai DPR, kekuasaan presiden sangat besar (tidak tak terbatas), plus dwi-fungsi TNI/Polri serta lembaga profesi dan organisasi sosial dikooptasi oleh Orde Baru. Karena presiden dipilih oleh MPR, maka cengkeraman Orde Baru nyaris sempurna.

    Kala itu secara formal yang berlangsung adalah bentuk pemerintahan parlementer tetapi prakteknya presidensial yang kuat.

    institution

    Kondisi pasca-Soeharto amat berubah. Kukuatan politik terfragmentasi. Dispersi politik sangat tinggi. Otonomi daerah tidak boleh ditarik kembali. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, tetapi kekuasaan eksekutif tergerogoti. Sekarang, formalnya presidensial tetapi prakteknya mengarah pada parlementer.

    Menghadapi landskap politik yang sudah berubah drastis, apapun instrumen perencanaan cenderung tidak bisa bertahan lama. Jadi kembali ke GBHN bukanlah penyelesaian yang efektif.

    Kuncinya adalah pembenahan institusi. Perkuatlah institusi. Awali dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terutama yang terkait dengan pembagian kekuasaan eksekutif-legislatif-yudikatif yang jelas dan proper, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat-provinsi-kabupaten/kota, perkokoh peran civil society, dan kembalikan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Perjelas peran negara dan peran pasar. Tidak boleh ada celah bagi segelintir orang merampok kekayaan negara.

    Melangkah majulah negeriku.

     

  • Oil Security dan BBM Kita


    Bayangkan apa yang bakal terjadi seandainya dua kilang minyak di dalam negeri tiba-tiba mengalami kerusakan sehingga berhenti berproduksi pada waktu yang bersamaan. Walaupun kemungkinan seperti itu sangat kecil, namun kita harus mengantisipasinya.

    Australia pernah mengalaminya. Pernah juga terjadi kecelakaan lalulintas di Australia yang menimpa truk tangki BBM. Setelah diselidiki ternyata ada kerusakan pada truk tangki yang membuat otoritas memeriksa seluruh truk tangki yang beroperasi di salah satu negara bagian. Tak ayal, pasokan BBM di negara bagian itu terganggu beberapa hari.

    Di tengah ketegangan yang meningkat di berbagai kawasan, kita harus lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk. Ketegangan di Korea, Laut China Selatan, dan Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan minyak ke Indonesia. Sekitar separuh kebutuhan minyak kita berasal dari impor. Kapasitas produksi kilang kita hanya bisa memenuhi sekitar separuh kebutuhan dalam negeri, dalam hitungan hari.

    Cadangan operasional (operational reserves) bahan bakar minyak (BBM) hanya mampu memenuhi kebutuhan untuk 20 hari. Kita tidak memiliki cadangan strategis (strategic reserves) sama sekali untuk menghadapi kejadian luar biasa seperti perang atau bencana alam.

    Jika kilang mengalami kerusakan., berapa pun produksi dan cadangan minyak mentah yang kita miliki tidak akan membantu pemulihan pasokan BBM. Berapa pun kilang baru dibangun akan menjadi sia-sia kalau tidak ada pasokan minyak mentah impor.

    Konsep ketahanan energi atau keamanan energi (energy security) perlu dirumuskan kembali, tidak sebatas penggunaan variabel tunggal (berapa banyak cadangan untuk memenuhi berapa hari kebutuhan).

    Selain menambah kapasitas tangki penyimpanan (storage) untuk cadangan operasional—agar kita bisa menikmati keuntungan dengan membeli lebih banyak ketika harga rendah dan menunda pembelian ketika harga tinggi—kita pun perlu mulai mempersiapkan pilihan tambahan agar terhindar dari kemungkinan goncangan energi di masa depan.

    Salah satu pilihan adalah menjalin kerja sama dengan negara tetangga. Jaringan kerja sama meliputi negara di berbagai kawasan untuk memperluas asal pasokan. Misalnya dengan ASEAN dan dengan APEC. Di dalam APEC ada Australia yang lokasinya relatif dekat.

    Indonesia perlu aktif meyakinkan konsep kerja sama energi yang niscaya bakal saling menguntungkan.

    Lebih baik sedia payung sebelum hujan.

     

     

  • Memacu Wisman dengan Bebas Visa?


    Tahun 2015 sampai November, wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk ke Indonesia berjumlah 8,8 juta, naik 3,2 persen dibandingkan kurun waktu yag sama tahun lalu. Jika jumlah turis asing yang masuk  pada Desember 2015 naik 10 persen (sangat optimistik) dibandingkan bulan yang sama tahun 2014, maka untuk keseluruhan tahun 2015 jumlahnya 9,8 juta, sehingga belum menembus 10 juta sebagaimana target pemerintah.

    Tahun lalu pemerintah sudah mengobral bebas visa bagi bagi 84 negara sehingga keseluruhan yang bebas visa menjadi 174 negara. Berarti 89 persen dari seluruh negara yang diakui PBB yang jumlahnya 195 negara telah bebas masuk ke Indonesia tanpa visa.

    Jika asumsi jumlah wisatawan yang masuk pada Desember 2015 terpenuhi, pertumbuhan wisatawan asing tahun 2015 mencapai 3,9 persen dibandingkan tahun 2014. Pencapaian itu relatif jauh lebih rendah ketimbang pertumbuhan tahun 2013 dan 2014 yang masing-masing 9,4 persen dan 7,2 persen.

    wisman

    Data sementara World Tourist Organization (UNWTO) menunjukkan pertumbuhan turis dunia tahun 2015 sebesar 4,4 persen, persis sama dengan pertumbuhan turis yang masuk ke Asia dan Pasifik. Sedangkan yang masuk ke Asia Tenggara naik 4,9 persen. Jadi pertumbuhan wisman yang masuk ke Indonesia lebih rendah ketimbang dunia maupun negara tetangga di kasawan Asia dan Pasifik maupun Asia Tenggara.

    Seberapa ampuh kebijakan bebas visa bisa meningkatkan jumlah wisman?

    Dorothy Riddle mengelompokkan jasa menjadi empat jenis.

    jasa

    Kelompok across-the-border trade bisa diperlakukan sama dengan perdagangan barang.

    Kita fokus ke jasa turisme yang masuk dalam kelompok jasa domestic establishment trade: konsumen mendatangi obyek wisata sedangkan produsen tetap berada di domestik karena obyek wisata tidak bisa bergerak.

    Ongkos pemakaian jasa dirumuskan sebagai berikut:

    C = (Pi + Pt ) + (Ki + Kt)

    C adalah ongkos total pemakaian jasa. Ongkos total ini terdiri dari dua bagian yaitu ongkos yang ditimbulkan oleh produsen (P) dan oleh pemakai atau konsumen (K). Masing-masing ongkos ini dibagi lagi menjadi dua unsur, yaitu ongkos yang ditimbulkan dalam isolasi (Pi dan Ki), yakni ongkos yang ditimbulkan oleh produsen dan pemakai secara independen atau ongkos sebelum ada transaksi; dan ongkos yang muncul kala kedua belah pihak berinteraksi (Pt dan Kt). Keempat komponen biaya diasumsikan non-negatif, interdependen, dan dalam keadaan persaingan sempurna. Nilai C diupayakan serendah mungkin (minimum).

    Unsur Pi dan Ki relatif sama untuk jasa sejenis.

    Misalkan S adalah komponen dari ongkos C yang muncul selama interaksi antara produsen dan konsumen,

    S = (Pt + Rt)/C

    yang mana 0 < S ≤ 1

    Jika ongkos interaksi antara produsen dan pemakai semakin rendah maka nilai S akan semakin kecil.

    Dengan memasukkan unsur S, model Heckcsher-Ohlin boleh jadi tidak mampu menjelaskan perdagangan jasa-jasa tertentu. Suatu negara yang relatif labor abundant atau kaya dengan obyek turisme belum tentu dapat bersaing menarik wisman jika komponen ongkos interaksi antara produsen dan pemakai jasa relatif tinggi. Ongkos interaksi yang tinggi inilah yang menyebabkan banyak jasa tergolong ke dalam non-tradable. Namun, dengan perkembangan teknologi informasi seperti internet dan beragam media sosial menyebabkan makin banyak jasa yang lebih tradable.

    Dalam kasus jasa turisme, Indonesia memiliki potensi keunggulan dalam hal keragaman obyek wisata yang unik dalam bentuk karunia alam dan pekerja yang relatif melimpah dan murah. Namun itu saja tidak cukup.

    Wisman yang hendak menjelajahi berbagai obyek wisata yang tersebar di ribuan pulau terkendala dengan ketersediaan angkutan antarmoda yang terbatas dan khususnya ongkos pesawat yang relatif mahal. Salah satu penyebabnya ialah harga avtur yang relatif jauh lebih tinggi ketimbang di negara tetangga seperti Singapura dan struktur pasar angkutan udara yang duopoli atau oligopoli.

    Ongkos berlibur sekeluarga di dalam negeri habis untuk ongkos pesawat. Lebih murah bagi suatu keluarga berlibur di Thailand atau Malaysia ketimbang dari Jakarta ke papua, manado, Lombok atau Bali.

    Komponen ongkos memperoleh visa relatif sangat kecil dibandingkan ongkos total (C) maupun S.

    Pembenahan turisme di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih mendasar dan menyeluruh.

  • Harga BBM Baru Masih Mahal? (Update)


    Pemerintah membatalkan pengenaan Dana Ketahanan Energi (DKE) sebesar Rp 200 per liter untuk bensin premium dan Rp 300 per liter untuk Solar. Dengan demikian, harga baru per  5 Januari 2016 untuk bensin Premium turun 4,7 persen dari Rp 7.400 per liter menjadi Rp 7.050 per liter yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Harga di luar Jawa untuk primum lebih murah Rp 100 per liter sebagaimana sebelumnya. Harga Solar diturunkan sebesar 15.7 persen, dari Rp 6.700 per liter menjadi Rp 5.650 per liter.

    Harga eceran di atas sudah termasuk Pajak Petambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen yang masuk ke pemerintah pusat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen yang merupakan pajak daerah (pemerintah provinsi).

    Sulit melakukan perbandingan harga “duku-dengan-duku” dengan negara tetangga karena hanya Indonesia yang masih menggunakan RON 88 (bensin Premium). Malaysia misalnya, jangankan RON 88, RON 90 (setara Pertalite) dan RON 92 (setara Pertamax) saja sudah tidak dikonsumsi. Kualitas terendah yang mereka pakai ialah RON 95 (setara Pertamax Plus).

    Pemerintah Malaysia telah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku mulai 1 Januari 2016. Semua jenis BBM turun dibandingkan dengan Desember 2015. Harga solar (deisel dengan kadar sulfur 0,25%) turun 15,8 persen. [Perlu dicatat, kadar sulfur dalam solar di Indonesia 0,35%.] Harga RON 95 turun sebesar 5,1 persen. Jadi, penurunannya lebih banyak ketimbang Indonesia.

    update

    Pemerintah Malaysia tidak mengenakan pajak atas RON 95. Jika ditambah pajak sebagaimana berlaku di Indonesia, harga RON 95 plus pajak di Malaysia adalah Rp 5.973 X 1.15 = Rp 6869 per liter. Berarti Rp 181 lebih murah ketimbang harga premium di Indonesia. Padahal beda oktannya tak kepalang, sebesar 7.

    Harga bensin di Amerika Serikat (rerata nasional) yang setara dengan RON 92 per 4 Januari 2016 adalah 1,99 dollar AS per gallon. (1 gallon = 3,7854118 liter). Di dalamnya sudah termasuk pajak sebesar 0,4928 per gallon (rerata nasional). Dengan demikian, harga tidak termasuk pajak adalah 1,4972 dollar AS atau 0,3955 dollar AS per liter.

    Dengan kurs Rp 13.967 per dollar AS pada 4 Januari 2016, maka harga bensin setara RON 92 tanpa pajak adalah Rp 5.524 per liter. harga RON 88 (Premium) di Indonesia tanpa pajak adalah Rp 6.130 per liter (Rp 7.050/1.15).

    Beberapa teman menyampaikan pandangan bahwa Amerika Serikat dan Malaysia tidak cocok untuk dibandingkan dengan Indonesia. Pertama, Amerika Serikat dan Malaysia merupakan pengekspor minyak neto. Kedua, Amerika Serikat terkenal memiliki kilang yang sangat atau paling efisien di dunia.

    Kedua faktor di atas memang berpengaruh, tetapi ternyata tidak signifikan. Harga bensin tanpa pajak di berbagai negara yang tidak memberikan subsidi BBM tidak jauh berbeda.

    Harga eceran di Thailand dan India memang jauh lebih mahal ketimpang Indonesia. Tetapi, baik India maupun Thailand mengenakan berbagai macam pajak dan pungutan yang nilainya sekitar 50 persen dari harga eceran. Jadi, harga BBM tidak termasuk pajak di kedua negara itu tetap saja lebih murah ketimbang di Indonesia. Perlu diingat, negara-negara lain nyaris tidak ada lagi yang menggunakan RON 88.

    Dengan harga premium yang baru, kalau dibandingkan dengan Malaysia, konsumen seharusnya memperoleh bensin yang jauh lebih berkualitas, yaitu Pertamax Plus.