Perlukah Menghidupkan Kembali GBHN?


Orde Baru melahirkan GBHN sebagai instrumen perencanaan jangka panjang. Lalu ada Repelita (rencana pembangunan lima tahun) sebagai instrumen perencanaan jangka menengah lima tahunan. Dari sana dijabarkan perencanaan tahunan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Setelah Soeharto lengser, GBHN sebagai instrumen perencanaan jangka panjang tidak hilang melainkan berganti wujud menjadi dokumen PJP (perencanaan jangka panjang) 25 tahunan. Repelita berubah nama menjadi RPJM (rencana pembangunan jangka menengah).

Apakah di masa Soeharto GBHN dan Repelita menjadi instrumen yang kaku? Ternyata tidak. GBHN diubah atau dimodifikasi setiap lima tahun dalam sidang umum MPR, disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis global dan nasional. Jadi GBHN cukup fleksibel.

Menjelang sidang umum MPR dibentuk semacam panitia ad hoc yang menyusun rancangan naskah GBHN baru. Juga ada tim yang menyiapkan rancangan keputusan lainnya. Jadi tidak hanya bersidang untuk menentukan tata tertib, memilih ketua dan wakil ketua serta melantik presiden dan wakil presiden. Di awal era reformasi MPR sibuk bersidang ketika mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Pada paruh pertama pemerintahan Soeharto, target-target yang tercantum dalam Repelita bisa dicapai, bahkan realisasi beberapa indikator melampaui target. Setelah itu cenderung tercampaikan dengan semakin banyak inisiatif kebijakan yang tidak berpijak pada dokumen Repelita, terutama sejak dekade 1990-an.

Perlu dicatat, sekalipun GBHN selalu dimodifikasi setiap lima tahun, tahapan-tahapan pembangunan jangka menengah praktis tidak diubah. Lama kelamaan, Repelita semakin menjauh dari GBHN.

Sementara itu Repelita tidak pernah diganggu-gugat atau dikoreksi. Perubahan lingkungan strategis ditampung dalam target tahunan (APBN), sehingga APBN pun semakin tidak berpijak pada Repelita.

Harus diingat, GBHN dan Repelita yang pada awalnya cukup efektif sebagai instrumen perencanaan sangat ditopang oleh landskap politik masa itu. Struktur politik nyaris monopoli, satu partai menguasai DPR, kekuasaan presiden sangat besar (tidak tak terbatas), plus dwi-fungsi TNI/Polri serta lembaga profesi dan organisasi sosial dikooptasi oleh Orde Baru. Karena presiden dipilih oleh MPR, maka cengkeraman Orde Baru nyaris sempurna.

Kala itu secara formal yang berlangsung adalah bentuk pemerintahan parlementer tetapi prakteknya presidensial yang kuat.

institution

Kondisi pasca-Soeharto amat berubah. Kukuatan politik terfragmentasi. Dispersi politik sangat tinggi. Otonomi daerah tidak boleh ditarik kembali. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, tetapi kekuasaan eksekutif tergerogoti. Sekarang, formalnya presidensial tetapi prakteknya mengarah pada parlementer.

Menghadapi landskap politik yang sudah berubah drastis, apapun instrumen perencanaan cenderung tidak bisa bertahan lama. Jadi kembali ke GBHN bukanlah penyelesaian yang efektif.

Kuncinya adalah pembenahan institusi. Perkuatlah institusi. Awali dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terutama yang terkait dengan pembagian kekuasaan eksekutif-legislatif-yudikatif yang jelas dan proper, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat-provinsi-kabupaten/kota, perkokoh peran civil society, dan kembalikan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Perjelas peran negara dan peran pasar. Tidak boleh ada celah bagi segelintir orang merampok kekayaan negara.

Melangkah majulah negeriku.

 

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Development, Political Economy, Politics, Politik, Salah Kaprah and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s