wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat
Acara bertajuk “Kebangkitan Populisme” yang digelar dalam rangka ulang tahun Indonesian Democracy Monitor (inDEMO) ke-17 dan peringatan 43 tahun peristiwa Malari berlangsung pada 15 Januari 2017 di Balai Kartini. Presentasi ringkas saya bisa dilihat di youtube: Indonesia di Tengah Arus Populisme Dunia.
Tidak semua bahan yang saya siapkan sempat dipaparkan karena keterbatasan waktu. Insya Allah dalam waktu dekat akan saya tuangkan versi yang lebih lengkap dalam bentuk tulisan di blog ini.
World Economic Forum baru saja menerbitkan laporan berjudul The Inclusive Growth and Development Report 2017. Ada tiga indikator kunci dalam mengukur kinerja pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif sebagaiamana tertera pada peraga di bawah.
Ada 30 negara/perekonomian maju (Advanced Economies) dan 79 negara/perekonomian berkembang (Developing Economies) yang dicakup dalam laporan ini. Skor indeks pembangunan inklusif (inclusive development index = IDI) kedua kelompok negara itu tidak bisa diperbadingkan secara tegas karena perbedaan definisi tentang kemiskinan.
Skor IDI menggunakan skala 1 sampai 7: 1=terburuk dan 7=terbaik.
Norwegia menduduki peringkat teratas dengan skor 6,02. Dua negara Skandinavia lainnya juga menduduki posisi terhormat, yakni Denmark di urutan ke-5 dengan skor 5,31 dan Swedia di urutan ke-6 dengan skor 5,30.
Indonesia berada di posisi ke-22 dari 79 negara berkembang dengan skor 4,29. Indikator kunci terbaik adalah dalam kelompok “intergenerational equity”. Di kelompok ini hanya komponen lingkungan sebagaimana terlihat dari indikator “carbon intensity of GDP” yang relatif sangat buruk.
Indikator-indikator dalam kelompok “growth and development” pada umumnya berada di sekitar median, dengan pengecualian indikator “healthy life expectancy” yang agak buruk.
Sangat disayangkan kinerja Indonesia untuk indikator-indikator di kelompok “iclusion” relatif sangat buruk. Yang terburuk adalah “wealth inequality,” menyusul kemudian “net income inequality” dan “poverty rate.”
Jika pembangunan hendak semakin inklusif, maka prioritas utama harus menyasar ke indikator-indikator di kelompok ketiga yang bisa dikatakan sebagai inti dari IDI.
IDI memperlakukan ketiga kelompok indikator dengan bobot yang sama. Jika kita lebih menekankan pada komponen “inclusion” dengan memberikan bobot 50 persen dan dua komponen lainnya masing-masing 25 persen, maka IDI Indonesia turun dari 4,29 menjadi 4,11.
Temuan pada laporan WEF terbaru ini semakin memperkuat kenyataan bahwa masalah ketimpangan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat serius. Lihat Mendeteksi Akar Ekonomi dari Radikalisme dan Dishormoni Sosial.
Untuk itu, kebijakan dan ekosistem kelembagaan yang mendukung pertumbuhan inklusif harus menjadi perhatian utama. Unsur kebijakan strategis yang perlu menjadi prioritas adalah fiscal transfer, financial intermediation, asset building, dan employment. Rincian dari masing-masing unsur bisa dilihat di Laporan.
Pemerintah tampaknya mulai menyadari persoalan ketimpangan yang kian memburuk. Tahun ini pemerintah bertekad untuk melakukan reforma agraria “besar-besaran”. Sepatutnya bukan sekedar bagi-bagi tanah lalu dibuat sertifikatnya secara individu. Perlu ada inovasi dengan memperkenalkan sertifikat kolektif untuk menghindari penguasaan tanah yang semakin terkonsentrasi oleh kaum kapitalis kota dan kehadiran absentee landlord. Intinya, akumulasi modal juga di tangan rakyat.
[Diperbarui tanggal 17 Januari, pk.02:57]
Genap sudah lima tahun nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan terus menerus.
Tren penurunan terjadi pada semua kelompok barang. Yang cukup tajam dialami kelompok tambang & lainnya.
Namun, produk pertanian pun mengalami kemerosotan tajam.
Memang perdagangan dunia melemah, tetapi tetap tumbuh. Cukup banyak negara tetangga yang tidak sampai mengalami penurunan ekspor, walaupun pertumbuhannya turun.
JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah pengamat memandang bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menjadi salah satu penyebab munculnya fenomena populisme di Indonesia.
Kesenjangan sosial memicu lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa dengan pemerintah dan beralih pada tokoh-tokoh populis.
Tokoh populis yang cenderung anti-demokrasi dan anti-pluralisme itu dipercaya membawa ide-ide kemakmuran bagi rakyat.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan, saat ini pemerintah belum berhasil mengatasi kesenjangan ekonomi.
(baca: Ancaman Gerakan Populis terhadap Demokrasi di Indonesia)
Dia menyebut, 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,7 persen kekayaan nasional. Kekayaan tersebut diperoleh karena faktor kedekatan dengan kekuasaan.
Sementara di sisi lain, pemerintah belum mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok pekerja.
Menurut Faisal, pendapatan kelompok masyarakat pekerja cenderung menurun. Hal itu diperparah dengan bertambahnya jam kerja karena tekanan ekonomi.
“Mayoritas pendapatan petani, buruh tani dan buruh bangunan menurun. Karena tekanan ekonomi jam kerja pun jadi bertambah, rata-rata 49 jam per minggu. Kelompok Pekerja di Indonesia masuk kategori pekerja keras nomor tiga setelah Hongkong dan Korea,” ujar Faisal dalam diskusi ‘Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme’ di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017).
Faisal menuturkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, masih terdapat 28,01 juta jiwa yang hidup miskin.
Kemiskinan yang paling parah berada di wilayah pedesaan. Baik indeks kedalaman kemiskinan maupun keparahan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat.
BPS mencatat, periode November 2014 hingga 2016, pendapatan rata-rata petani indonesia menurun 1,80 persen (Koreksi Faisal Basri: yang benar minus atau menurun 3,44 persen).
Sedangkan pendapatan pekerja konstruksi turun 0,76 persen.
Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat sosial dan politik Yudi Latif. Menurut Yudi, gejala demokratisasi yang terjadi sejak 1998 tidak diikuti dengan upaya kolektivisme. Artinya, banyak keputusan pemerintah yang didasarkan pada kehendak mayoritas.
“Gejala demokratisasi tidak diikuti dengan kolektivisme, maka keputusan berdasarkan mayoritas. Banyak persoalan tidak diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat,” ujar Yudi.
Ketimpangan demokrasi tersebut, menurut Yudi, berimbas pada kesenjangan ekonomi yang dalam 10 tahun terakhir dinilai tidak banyak berubah.
Rasio gini sebagai alat pengukur kesenjangan berkutat antara 0,39-0,43.
Menurut Yudi, perekonomian Indonesia saat ini hanya dikuasai oleh kelompok tertentu dan tidak mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Hanya 40 konglomerat yang menguasai seluruh perekonomian indonesia,” kata Yudi.
Yudi menuturkan, untuk mencegah meluasnya fenomena populisme di masyarakat, pemerintah harus bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada kualitas dinilai mampu mempersempit kesenjangan sosial, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Sandro Gatra
Diunduh dari: http://nasional.kompas.com/read/2017/01/15/17373151/kesenjangan.sosial.dan.ekonomi.dinilai.memicu.populisme
Pemerintah mengklaim selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK berhasil mengurangi tingkat ketimpangan sebagaimana tercermin dari penurunan nisbah Gini (Gini ratio). Bahkan pada Maret 2016, nisbah gini sudah turun di bawah 0,4, yang berarti tingkat ketimpangan tergolong baik. Nisbah gini antara 0,4 sampai 0,5 masuk kategori ketimpangan sedang; dan di atas 0,5 tergolong ketimpangan buruk.
Kecenderungan ketimpangan jangka panjang (garis hitam) masih menunjukkan pemburukan.
Namun perlu diingat, nisbah Gini yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mengukur tingkat ketimpangan pendapatan (income inequality) maupun ketimpangan kekayaan (wealth inequality). BPS menghitung nisbah Gini berdasarkan data pengeluaran yang diperoleh dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Ketimpangan pengeluaran sudah barang tentu lebih rendah ketimbang ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan kekayaan, karena perbedaan konsumsi orang terkaya dibandingkan konsumsi orang termiskin cenderung jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan pendapatan dan kekayaannya.
Perbedaan sangat mencolok antara data pengeluaran dan kekayaan bisa dilihat pada dua peraga berikut. Berdasarkan data pengeluaran yang dipublikasikan oleh BPS, kelompok 20 persen terkaya menyumbang 47 persen pengeluaran, sedangkan kelompok 40 persen termiskin hanya 17 persen dengan kecenderungan menurun dan stagnan dalam enam tahun terakhir.
Bandingkan dengan data kekayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse. Hanya satu persen saja orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Konsentrasi kekayaan pada 1 persen terkaya di Indonesia terburuk keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Jika dinaikkan menjadi 10 persen terkaya, penguasaannya mencapai 75,7 persen.
Kelompok milyarder di Indonesia merapup dua pertiga kekayaannya dari praktek bisnis di sektor kroni (crony sectors), yang dimungkinkan karena kedekatan dengan kekuasaan. Oleh karena itu tidak mengejutkan jika crony-capitalism index Indonesia bertengger di peringkat ketujuh dunia. Posisi Indonesia pada tahun 2016 itu memburuk dibandingkan tahun 2007 dan 2014.
Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa pembangunan tak dapat dicapai kecuali melalui keadilan; keadilan merupakan standar penilaian keberhasilan penguasa; dan penguasa dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan. Jika rasa keadilan semakin terusik, maka harmoni sosial terganggu, yang berpotensi meningkatkan ketegangan sosial dan politik.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kerap didengungkan tertinggi ketiga di antara negara G-20 tampaknya lebih banyak dinikmati oleh top-1% atau setidaknya kelas mengengah ke atas. Indikasi nyata tercermin dari pertumbuhan sektor jasa–terutama sektor jasa modern yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja dan kebanyakan tenaga kerja berpendidikan tinggi– yang sekitar dua kali lipat dari sektor penghasil barang.
Pembangunan tidak mampu mengangkat mayoritas rakyat miskin dan yang hidup pas-pasan. Petani yang merupakan porsi terbesar rakyat Indonesia justru mengalami penurunan kesejahteraan. Kenaikan harga produk yang dihasilkan petani kalah cepat dibandingkan dengan harga barang yang dibeli petani. Walhasil, nilai barang dan jasa yang mereka beli dari pendapatannya semakin berkurang.
Nasib buruh tani pun tidak membaik. Upah riil mereka justru turun dalam dua tahun terakhir. Mereka tergolong sebagai pekerja informal di pedesaan. Nasib pekerja informal di perkotaan juga serupa, walaupun penurunan upah riilnya lebih kecil. Sekitar 58 persen pekerja di Indonesia adalah pekerja informal dengan status pekerjaan utama meliputi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar.
Secara umum sekalipun, upah riil cenderung mengalami penurunan. Penurunan upah riil paling tajam terjadi tahun 2015.
Kenaikan upah minimum setiap tahun, selain tidak mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, juga ternyata direspon oleh pengusaha dengan menurunkan jam kerja. Faktor lain yang menyebabkan penurunan jam kerja adalah kapasitas terpakai yang turun. Pengusaha berupaya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja karena ongkosnya relatif lebih mahal.
Bagaimana kaum pekerja menyiasati hidup dalam tekanan yang semakin berat? Pertama, lebih banyak anggota keluarga yang masuk pasar kerja. Sangat boleh jadi itu termasuk anak-anak yang terpaksa drop out dari sekolahnya untuk menopang kehidupan keluarga. Maka tak heran tingkat partisipasi angkatan kerja naik cukup tajam sejak 2014.
Kedua, pekerja harus mencari pekerjaan tambahan atau menambah jam kerja. Lebih dari seperempat pekerja Indonesia bekerja lebih dari 49 jam seminggu. Jumlah pekerja keras Indonesia hanya kalah dengan Korea Selatan dan Hongkong.
Terlalu miskin bagi mereka untuk menganggur-too poor to be unemployed. Ditambah lagi mencari pekerjaan semakin sulit. Jika sebelum tahun 2010 mencari pekerjaan tidak sampai enam bulan, sejak tahun 2010 bertambah menjadi satu tahun atau lebih.
Data mikro dia atas membuat kita harus lebih hati-hati menginterpretasikan data pengangguran dan kemiskinan yang justru menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung melemah sejak 2012 justru beriringan dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Perlu kajian lebih mendalam di tingkat mikro untuk menyibakkan dinamika di kalangan masyarakat berpendapatan rendah.
Yang juga perlu diwaspadai adalah relatif tingginya penganggur di kalangan usia muda. Negara-negara di Timur Tengah yang mengalami gejolak politik pada umumnya ditandai oleh tingginya penganggur belia.
Tak pelak lagi, tantangan ke depan adalah menggelar pembangunan yang lebih inklusif. Tak ada pilihan lain kecuali mentransformasikan pembangunan dari exclusive political and economic institutions menjadi inclusive political and economic institutions.
Indonesia sudah cukup lama tak kunjung menjadi juara sepakbola sekedar di kawasan Asia Tenggara. Semangat juang dan gelora pendukung yang haus kemenangan semata tidak cukup. Untuk menghasilkan tim sepakbola nasional yang berkualitas, semua pemain harus cukup stamina untuk berlaga 90 menit plus 30 menit. Asupan bergizi harus dijaga sejak balita. Kompetisi berjenjang harus digelar secara teratur. Organisasi sepakbola harus solid, tidak ada konflik internal, korupsi, atau kepengurusan ganda. Mafia judi pengatur skor harus diberangus. Klub harus memiliki kemampuan finansial memadai untuk membayar gaji pemain dan pelatih secara patut agar bisa hidup layak, sehingga tidak mudah tergiur iming-iming bandar judi.
Begitu juga dengan perekonomian. Jika begini-begini saja (business as usual), kemungkinan Indonesia terhindar dari middle-income trap ketika merayakan seabad merdeka hanya 18 persen (Putra & Basri, 2016). Pendapatan per kapita Indonesia dalam dollar AS semakin tertinggal oleh negara-negara tetangga seperti Korea, Malaysia, dan Thailand. Padahal, pada awal kemerdekaan, tingkat kesejahteraan ketiga negara hampir sama. China sudah menyusul Indonesia pada tahun 1998 dan Filipina menyusul Indonesia tahun 2015.
Kita ibarat kekurangan tenaga, daya, dan “darah” untuk berlari lebih kencang. Tidak ada jalan pintas untuk memacu diri lebih cepat. Doping hanya mewujudkan impian semu. Sampai finish dengan menyabet juara, namun di kemudian hari medali emas harus dikembalikan karena kebusukan tidak bisa ditutup-tutupi. Tubuh bakal rusak oleh zat-zat berbahaya.
Kalau memaksakan diri tumbuh lebih cepat—misalnya dengan memacu pembangunan infrastruktur dan menggelontorkan subsidi—tanpa meningkatkan kemampuan pembiayaannya, niscaya di tengah jalan bakal terengah-engah. Pemerintah bisa saja berutang lebih banyak, namun suku bunga bakal naik sehingga mengakibatkan investasi swasta melemah. Selain melemah, investasi pun kurang berkualitas, tercermin dari porsi terbesar (74 persen) pembentukan modal tetap bruto berupa bangunan sedangkan berupa mesin dan peralatan hanya 11 persen.
Kalau tidak mau terjadi efek crowding out, defisit anggaran harus ditutupi oleh utang luar negeri, menjual obligasi negara dalam denominasi mata uang asing (global bonds) dan meminjam dari negara donor dan lembaga keuangam internasional.
Akibatnya, gonjang-ganjing perekonomian global bakal serta merta mengancam stabilitas makroekonomi. Gangguan di dalam negeri, termasuk faktor sosial dan politik, turut menambah rentan stabilitas makroekonomi.
Dengan kasat mata kita menyaksikan beraneka kiat jalan pintas untuk meraih ambisi. Untuk meredam kenaikan harga pangan, pemerintah menerapkan jurus intervensi harga dengan menetapkan harga acuan di tingkat konsumen dan di tingkat produsen untuk beras, jagung, bawang merah, cabe merah keriting, kedelai (kedelai lokal dan kedelai impor). Lain lagi dengan anak ayam (day old chick/DOC). Begini “titah” Menteri Pertanian: “Tolong dicatat, harga DOC Rp 4.800 per ekor. Kita buat Peraturan Menteri-nya (Permentan). Nanti kami ketemu hari Senin,” ujar Amran (http://kom.ps/AfvnWB). Tidak hanya harga DOC. Harga ayam di kandang pun dipatok sebesar Rp 18.000 per ekor dan harga ayam di pasar sebesar Rp 32.000 per kilogram (http://kom.ps/AFvpYt). Titik berat pembenahan pangan sepatutnya dimulai dari sisi produksi dan mata-rantai penjualan serta sisi permintaan. Bagaimanapun, faktor utama penentu harga adalah interaksi antara penawaran dan permintaan.
Tekad pemerintah menurunkan harga gas di bawah 6 dollar AS per MMBTU tak kalah kontroversial. Bahkan sudah keluar Perpres tentang itu pada Mei lalu yang berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Entah dari mana datangnya angka 6 dollar AS itu.
Sebelumnya pemerintah bertitah menurunkan harga semen sebesar Rp 2.000 per sak, menurunkan tarif tol selama liburan lebaran 2015. Belakangan campur tangan langsung merembet ke penetapan suku bunga perbankan dan margin suku bunga.
Pemerintah hendak memajukan e-commerce. Tak kepalang, pendiri Alibaba, Jack Ma, diangkat sebagai penasehat Presiden. Bukankah keberhasilan e-commerce membutuhkan prasyarat pembenahan sektor produksi terlebih dahulu dan pengorganisasian petani dan usaha kecil dan menengah? Tanpa itu, yang diuntungkan adalah pedagang perantara atau pengumpul. Prasyarat yang tidak kalah penting adalah penguatan infrastruktur. Bagaimana mungkin e-commerce akan maju kalau ICT Development Index kita tercecer di urutan ke-115 dari 175 negara dengan skor hanya 3,86 (tertinggi di dunia adalah Korea Selatan dengan skor 8,84). Di antara ASEAN-6, kita yang terendah. Indonesia di urutan terendah dari 11 negara yang disurvei oleh The Economist Intelligence Unit untuk The Asian Digital Transformation Index. Skor Indonesia hanya 16,0 (tertinggi Singapura dengan skor 75,6), jauh dari skor rerata sebesar 45,8.
Kalau hendak berlari lebih kencang, benahi dulu jantung perekonomian (perbankan sebagai jantung utama dan postur APBN sebagai jantung penopang) dan cukupkan darah yang mengalir dalam perekonomian dan perlancar sirkulasinya. Bagaimana mungkin investasi swasta nasional bisa memadai secara berkelanjutan jika nisbah kredit domestik yang disalurkan oleh sektor keuangan terhadap PDB di Indonesia hanya 46 persen, sedangkan di Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura di atas 100 persen PDB. Bagaimana sirkulasi darah (uang) bakal lancar kalau hanya 36,1 persen orang dewasa yang memiliki akun di bank, itu pun sudah termasuk yang berwujud mobile accounts. Penyebab itu semua adalah tidak terjadi konsolidasi perbankan di Indonesia. Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia yang penduduknya lebih dari 250 juta jiwa hanya menduduki urutan ke-11 di ASEAN dari besarnya asset pada tahun 2015.
Postur APBN akan lebih sehat jika nisbah pajak (tax ratio) bisa dinaikkan dari hanya sekitar 12 persen PDB dengan kecenderungan yang menurun. Agar basis pajak menguat, struktur ekonomi harus disehatkan. Sumbangan industri manufaktur sangat penting. Industri manufaktur harus dipacu untuk menyerap jauh lebih banyak pekerja formal, meningkatkan produktivitas perekonomian, dan memperkokoh struktur ekspor. Sudah barang tentu disertai dengan pembenahan di segi kepatuhan.
Sampai kini jumlah pekerja informal masih lebih banyak ketimbang pekerja formal. Data terakhir (Agustus 2016) yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan porsi pekerja informal sebanyak 57 persen dan pekerja informal 42 persen. Sudah barang tentu mereka hampir semua bisa dipastikan tidak memiliki NPWP.
Ekspor sudah lima tahun berturut-turut turun. Sudah merdeka lebih dari 70 tahun tetapi ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer dan manufaktur padat sumber daya alam masih sangat tinggi, lebih dari dua pertiga keseluruhan ekspor.
Dengan pengecualian Singapura yang merupakan negara transhipment, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang perekonomiannya mengalami penurunan degree of openness dalam 15 tahun terakhir.
Pertumbuhan sekitar 5 persen memang tergolong tinggi dibandingkan pertumbuhan dunia dan rata-rata negara berkembang. Namun, harus disadari bahwa sampai sekarang perekonomian Indonesia masih dalam kecenderungan yang melemah dan tingkat kesejahteraannya semakin tertinggal dengan negara tetangga dan berpotensi disusul oleh negara-negara tetangga lain yang sekarang lebih rendah seperti Vietnam, Myanmar, dan kamboja.
Pertumbuhan yang kurang berkualitas tanpa diiringi oleh transformasi struktural yang siginifikan diiringi pula oleh ketimpangan yang sangat buruk. Koefisien Gini memang sedikit membaik dan sudah kembali di bawah 0,4. Tetapi bukankah perhitungan koefisien gini di Indonesia mencerminkan kondisi ketimpangan pengeluaran, bukan ketimpangan pendapatan atau kekayaan. Laporan Bank Dunia (2015) menunjukkan satu persen penduduk terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional sedangkan 10 persen terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional (Bank Dunia, 2015). Lebih miris lagi, orang-orang terkaya itu dua pertiga kekayaannya diperoleh dari praktek kroniisme. Angka crony-capitalism index untuk Indonesia memburuk dalam dua tahun terakhir dan menduduki posisi terburuk ke-7 dari 22 negara yang disurvei oleh The Economist (2016).
Mayoritas penduduk mengalami tekanan cukup berat. Nilai tukar petani memburuk dalam dua tahun terakhir. Upah riil buruh tani turun 4,12 persen dan upah riil buruh bangunan turun 1,74 persen pada kurun waktu yang sama. Nasib serupa dialami pekerja industri manufaktur dan sejumlah sektor lainnya. Anggota keluarga yang sebelumnya tidak bekerja dipaksa masuk pasar kerja karena pendapatan kepala keluarga tidak lagi bisa menutupi kebutuhan keluarga. Karena itulah tingkat partisipasi angkatan kerja naik tajam dalam dua tahun terakhir. Untuk memperoleh tambahan pendapatan, pekerja harus menambah jam kerja lewat lembur maupun kerja rangkap. Ada 26,3 persen pekerja Indonesia yang bekerja lebih dari 49 jam seminggu. Angka itu hanya lebih rendah dibandingkan dengan Korea dan Hongkong (Nikkei Asian Review, 2016).
Saatnya mengubah arah pembangunan Indonesia, menjadikannya inklusif, berkeadilan. Jika tidak, harmoni sosial dan kerapuhan berbangsa jadi taruhannya.
Struktur perekonomian mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pengalaman banyak negara menunjukkan pada tahapan awal pembangunan, sektor pertanian dan/atau sektor primer mendominasi perekonomian. Jika transformasi berlangsung lancar, pertumbuhan sektor pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat peningkatan produktivitas.
Sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi, peranan sektor pertanian/sektor primer mengalami penurunan. Sektor sekunder, khususnya industri manufaktur, lambat laun menguat. Di negara yang penduduknya relatif banyak, produksi manufaktur berkembang dengan topangan pasar domestik karena terjadi peningkatan daya beli masyarakat yang dihasilkan dari kemajuan sektor pertanian/ekstraktif. Di negara-negara Asia yang dijuluki Macan Asia yang penduduknya relatif sedikit, kemajuan industri manufaktur ditopang oleh industrialisasi berorientasi ekspor.
Transformasi tahap pertama itu diiringi oleh pergeseran struktur lapangan kerja. Produktivitas sektor pertanian terus mengalami peningkatan karena penurunan jumlah atau persentase pekerja di sektor pertanian. Sebagian mereka berpindah ke sektor industri manufaktur yang menawarkan tingkat upah lebih tinggi.
Peranan industri manufaktur dalam perekonomian meningkat relatif pesat ketika suatu negara menempuh fase industrializing hingga mencapai negara industri (industralized country). Sumbangan sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB) mencapai puncaknya sekitar 35 persen dan setelah itu turun perlahan. Beberapa negara mencapai di atas 40 persen.
Pengalaman Indonesia agak melenceng dari pola normal. Penurunan sumbangan sektor pertanian dalam PDB lebih cepat ketimbang penurunan pekerja di sektor pertanian. Pada tahun 1970 sektor pertanian dalam perekonomian masih sangat dominan, yakni 47 persen. Sepuluh tahun kemudian terpangkas menjadi 26 persen. Kini peranan sektor pertanian dalam PDB tinggal sekitar 13 persen. Sementara itu, sektor pertanian masih saja sebagai penyumbang lapangan pekerjaan terbesar hingga sekarang, yakni sekitar 32 persen dari keseluruhan orang yang bekerja.
Industri manufaktur sempat maju cukup pesat namun kehilangan momentum untuk menjadi motor utama pembangunan. Peranan tertinggi sektor ini dalam perekonomian Indonesia hanya mencapai 29 persen tahun 2001, setelah itu menunjukkan kecenderungan turun secara konsisten hingga sekarang.
Tahapan transformasi berikutnya adalah peningkatan sumbangan sektor jasa. Sektor ini pada umumnya mendominasi perekonomian tatkala suatu negara telah menyandang status negara maju.
Namun, Indonesia yang masih berstatus negara berkembang dan berada di kelompok negara berpedapatan menengah-bawah (lower-middle income group) dengan PDB per kapita 3.347 dollar AS pada tahun 2015, sektor jasanya sudah dominan. Bahkan, dominasi sektor jasa telah terjadi sejak 2010 ketika PDB per kapita masih 3.125 dollar AS. Bandingkan dengan sektor jasa (non-tradable) China yang baru melebihi sektor penghasil barang (tradable) pada tahun 2015 ketika mencapai PDB per kapita 8.028 dollar AS, sekitar 2,4 kali lebih tinggi dari Indonesia. Perbedaan peran sektor non-tradable dan tradable di China tahun 2015 pun masih sangat tipis, yaitu masing-masing 50,2 persen dan 49,8 persen, sedangkan perbedaan di Indonesia cukup tajam dan cenderung kian menganga, 59 persen versus 41 persen pada tahun 2015.
Setelah krisis ekonomi 1998 sektor non-tradable (jasa) tumbuh jauh lebih tinggi ketimbang sektor tradable (pertanian, pertambangan dan penggalian, dan industri manufaktur), bahkan pernah mencapai lebih dari tiga kali lipat.
Pola transformasi perekonomian yang dialami Indonesia berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Sektor jasa yang menikmati pertumbuhan pesat adalah sektor jasa modern nonpadat karya serta membutuhkan tenaga kerja berpendidikan relatif tinggi, sedangkan 60 persen pekerja kita hanya tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) ke bawah, termasuk yang tidak tamat sekolah dasar dan tidak pernah sekolah sama sekali. Dalam kondisi demikian, sektor jasa yang bisa dimasuki pekerja kita sebatas sektor jasa informal seperti jasa perdagangan, jasa konstruksi, dan jasa transportasi. Tidak mengherankan jika pekerja informal di Indonesia masih dominan, yakni 57 persen dari keseluruhan pekerja (per Agustus 2016). Para pekerja informal ini menyemut di perkotaan karena tidak mampu diserap oleh sektor industri manufaktur yang peranannya terus menurun ditambah dengan kecenderungan otomatisasi dan penggunaan robot.
Dinamika Eksternal
Globalisasi menjadi istilah yang sangat populer pasca Perang Dingin. Arus perdagangan internasional, pergerakan modal lintas negara, dan migrasi internasional meningkat sangat pesat sejak keruntuhan Tembok Berlin tahun 1989 hingga awal krisis finansial global tahun 2007.[1]
Kini globalisasi meredup. Justru negara-negara kampiun liberalisasi ekonomi menjadi simbol deglobalisasi. Integrasi perekonomian global dihadang oleh gejala fragmentasi. Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, sesumbar akan membatalkan perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) pada hari pertama menjabat sebagai presiden. Ia pun akan meninjau perjanjian North American Free Trade Agreement (NAFTA) yang beranggotakan tiga negara (Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko). Bahkan, Donald Trump berencana membangun tembok pemisah di perbatasan dengan Meksiko.
Rakyat Inggris telah menentukan pilihan lewat Referendum 23 Juni 2016 untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Semakin banyak pula negara Uni Eropa yang menolak gelombang pengunggsi akibat perang saudara tak berkesudahan di Timur Tengah.
Kemunculan populisme yang meluas di Eropa. Fenomena ini dijumpai mulai Swedia yang sangat makmur hingga Yunani yang sedang dilanda krisis ekonomi parah. Salah satu pengertian yang lebih umum tentang populism adalah kecurigaan dan permusuhan terhadap elit, politik mainstream, dan lembaga-lembaga mapan. Populisme melihat dirinya berbicara untuk orang “biasa” yang dilupakan atau tersingkirkan dan sering memandang dirinya sebagai suara patriotisme sejati.[2]
Kajian International Monetary Fund (IMF)[3] menunjukkan pada dasawarsa 1990-an pertumbuhan 1 persen pertumbuhan global meningkatkan volume perdagangan sebesar 2,5 persen, sedangkan dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan yang sama hanya meningkatkan perdagangan sebesar 0,7 persen.
Kecenderungan deglobalisasi ditunjukkan secara mencolok oleh anjloknya arus modal lintas negara dari aras tertinggi seperlima produk domestik bruto (PDB) dunia pada 2007 menjadi hanya 2,6 persen pada tahun 2015.
Dinamika Internal
Indonesia merupakan warga dunia yang mau tak mau terimbas oleh perubahan yang melanda dunia. Dinamika yang terjadi di berbagai belahan dunia turut memengaruhi perjalanan kita, baik dalam kehidupan politik, ekonomi maupun sosial.
Perekonomian kita sedang mengalami tekanan cukup berat. Sejak krisis multidimensional tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah lagi menembus 7 persen. Tingkat kesejahteraan rata-rata rakyat Indonesia tumbuh melambat sehingga semakin jauh tertingal dibandingkan negara-negara sekawasan seperti Korea, Malaysia, Thailand, dan China. Kita kekurangan tenaga dan darah untuk memacu pertumbuhan. Semakin berat tantangan yang kita hadapi di tengah perekonomian dunia yang sudah cukup lama tumbuh melambat (too slow for too long).
Akibat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia yang tertekan, ekspor tidak bisa diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Demikian pula dengan pengeluaran pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah untuk memacu pembangunan infrastruktur terkendala oleh pembiaayaan dari pajak sebagaimana tercermin dari tax ratio yang tak beringsut dari sekitar 12 persen. Program pengampunan pajak merupakan jalan pintas. Agar penerimaan pajak semakin tinggi, mau tak mau pemerintah harus berusaha keras untuk mendorong transformasi struktural, menjadikan perekonomian lebih modern, mempercepat penurunan ketergantungan pada sektor primer, mengurangi secara drastis sektor informal dan pekerja informal serta memacu industrialisasi.
Konsumsi masyarakat yang menyumbang sekitar 57 persen terhadap perekonomian nasional sedang mengalami tekanan cukup berat, terutama kelompok pendapatan terbawah. Nilai tukar petani merosot dalam dua tahun terakhir. Pada kurun waktu yang sama, upah riil buruh tani terkikis lebih dari 4 persen. Padahal mayoritas penduduk Indonesia masih bertopang pada sektor pertanian.
Penurunan upah riil dialami pula oleh pekerja di sektor lainnya. Peningkatan upah minimum setiap tahun tidak membantu karena diiringi oleh penurunan jam kerja di pabrik. Akibatnya, anggota keluarga yang tadinya tidak bekerja dipaksa masuk ke pasar kerja. Itulah yang membuat tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat cukup tajam. Para pencari kerja semakin sulit memperoleh pekerjaan. Hal ini terlihat dari waktu untuk memperoleh pekerjaan yang naik dari rata-rata 6 bulan menjadi satu tahun.
Tekanan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta praktek kapitalisme kroni yang semakin marak menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan memburuk. Satu persen orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional dan 10 persen terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. Kondisi demikian tak boleh dibiarkan karena menjadi benih-benih subur kemunculan radikalisme yang mengancam harmoni sosial dan kerawanan politik.
Pembentukan modal tetap bruto atau investasi sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian sudah empat tahun tumbuh rendah, tak pernah menembus 7 persen, bahkan lebih kerap di bawah 5 persen. Itu pun, dalam lima tahun terakhir, sebagian besar ((74 persen) dalam bentuk bangunan, sedangkan dalam bentuk mesin dan peralatan hanya 11 persen.
Belanja pemerintah yang terlalu agresif seraya penerimaan pajak tak bisa dipaksakan naik tinggi membuat defisit APBN meningkat hingga mendekati 3 persen PDB, sehingga utang pemerintah pun mau tak mau menggelembung. Konsekuensi logisnya, dana masyarakat semakin banyak yang berpindah dari perbankan ke kas pemerintah, yang pada gilirannya membuat perbankan tidak bisa memacu penyaluran kredit. Akibatnya terjadi crowding out sehingga menekan pertumbuhan ekonomi.
Mau tidak mau, kalau hendak memaksakan pertumbuhan lebih tinggi, kita harus mengundang lebih banyak modal asing. Di tengah perekonomian dunia yang serba tidak menentu, stabilitas makroekonomi menjadi taruhannya, apalagi kebanyakan modal asing yang masuk adalah portofolio yang gampang masuk tetapi juga gampang keluar.
[1] Sebastian Mallaby, “Globalization Resets: The retrenchment in cross-border capital flows and trade may be less dire than it seems,”Finance & Development, Vol.53, No.5, December 2016: 6-10.
[2] Fareed Zakaria, “Populism on the March: Why the West Is in Trouble,” Foreign Affairs, December 2016 issue.
[3] International Monetary Fund, World Economic Outlook, October 2016
Berita malam ini Presiden Banyak Salahnya terdiri dari 11 alinea. Dua alinea pertama merupakan pengantar.
Alinea ke-3: “Pertama, kita tahu semuanya. Ekonomi dunia, ekonomi global sedang lesu, melambat. Perkiraan 4,3 persen turun di Bank Dunia, di IMF. Menurunkan jadi 3,1. Tahun depan diperkirakan masih melambat lagi. Ini tantangan yang sangat berat, yang mau tak mau harus kita hadapi,” ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (13/11/2016).
Pada Oktober IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi turun dari 3,2 persen tahun 2015 menjadi 3,1 persen tahun 2016. Sebelumnya, pada Juni 2016, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 dari 2,9 persen menajdi 2,4 persen. IMF dan Bank Dunia sepakat pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diproyeksikan lebih tinggi dari tahun ini.
Alinea ke-4: “Jokowi mengatakan, kondisi ekonomi di Indonesia tetap tumbuh. Dia memaparkan pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tiap triwulan. Menurutnya, kondisi itu menempatkan Indonesia sebagai negara tertinggi ketiga di dunia.”
Betul, pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi ketiga di antara negara G-20.
Tetapi jika dibandingkan dengan seluruh negara di dunia, kinerja Indoinesia tidaklah di urutan ketiga. Masih banyak negara yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari Indonesia.
Alinea ke-10: “Kemudian berkaitan dengan inflasi. Dalam 2 tahun ini, inflasi betul-betul bisa kita kendalikan dengan baik. Tahun yang lalu inflasi kita 3,35. Tahun ini target kita di bawah 3. Artinya, pergerakan harga-harga barang bisa dikendalikan dengan baik. Kalau pertumbuhan ekonominya 5 dan inflasi cuma 3,5. Artinya ada keuntungan 1,5 yang kita nikmati,” papar Jokowi.
Dunia menghadapi fenomena penurunan inflasi, terutama disebabkan penurunan harga minyak dan harga komoditas. Kita patut bersyukur inflasi di Indonesia turun, namun negara lain turun lebih cepat lagi. Harga pangan masih kerap menyumbang inflasi terbesar di Indonesia.
Yang paling mengganggu adalah pernyataan: Kalau pertumbuhan ekonominya 5 dan inflasi cuma 3,5. Artinya ada keuntungan 1,5 yang kita nikmati.”
Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan riil produksi barang dan jasa. Jadi sudah menghilangkan faktor kenaikan harga. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen berarti produksi barang dan jasa tumbuh secara riil sebesar 5 persen. Volume barang dan jasa tumbuh 5 persen. Tidak perlu lagi dikurangi dengan inflasi untuk memperoleh “keuntungan”.
Dalam perhitungan pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) riil, pengaruh kenaikan harga sudah dikeluarkan dengan melakukan penyesuaian PDB nominal dengan GDP deflator.
KOMPAS.COM, Kamis, 15 September 2016 | 19:25 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Dari deretan bangku paling depan di auditorium Goethe-Institute Jakarta, seorang lelaki paruh baya meloncat ke atas panggung.
Sekejap orang-orang yang duduk di auditorium terkesiap, membatin atas kesopanan yang dilakukan lelaki itu.
“Apakah tindakan saya tadi elok?” tanya akademisi Universitas Indonesia itu. “Kan tidak. Itu menerobos namanya. Jalan pintas. Dan Pak Boed mengajarkan dalam buku ini tidak ada jalan pintas,” ucapnya lagi sembari menunjukkan buku Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, karya Boediono.
Ya, sore itu, Kamis (15/9/2016), Faisal Basri, lelaki yang mencontohkan jalan pintas itu, didapuk sebagai komentator, pemberi testimoni dalam peluncuran buku cetakan II Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, bersama ekonom Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, dan ekonom Universitas Padjadjaran, Armida Alisjahbana.
Menarik sekali, kata Faisal mengawali testimoninya, ketika Pak Boed berbicara tentang reformasi birokrasi.
Faisal menceritakan, dalam bukunya, Boediono menuliskan catatan sejarah Van der Capellen, seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ketika melakukan pembaruan birokrasi.
“Van der Capellen tidak pakai tax amnesty, tetapi apa yang dia lakukan sangat luar biasa,” kata Faisal.
Untuk kali pertama, Capellen mengumpulkan informasi sistematis dan statistik mengenai kondisi ekonomi dan masyarakat Jawa, dengan tujuan utama meningkatkan pengumpulan pajak.
Dia, kata Faisal, berhasil meningkatkan penerimaan pajak. “Sekali lagi, ini tidak ada jalan pintas. Itu pembelajaran sangat penting dan seperti itu juga di tempat-tempat lain,” ucapnya.
Membaca-baca buku Boediono dan buku-buku lain, Faisal menemukan pemahaman bahwa tidak ada ideologi dalam perumusan kebijakan. Yang ada adalah pragmatisme.
Bahkan kata dia, kalaupun benar-benar tidak ada jalan lain, mau tidak mau, anggaran harus dipotong.
“Infrastruktur sekalipun harus dipotong. Tidak ada jalan pintas. Ini pembelajaran penting,” katanya lagi.
Faisal juga menyadari, banyak nasihat dari Boediono bahwa segala sesuatu ada tahapannya dan tidak bisa dikejar dengan terburu-buru.
Faisal menyampaikan, tidak akan ada satu negara yang bisa meraih pertumbuhan ekonomi 7 persen, apabila rasio kredit terhadap PDB-nya baru 40 persen, atau indeks inklusi keuangannya baru 36,1 persen.
Sistem keuangan ibarat jantung, harus diperkuat agar bisa berlari kencang. “Di sinilah Pak Boed menyampaikan kaitan ekonomi-politik. Bagaimana teknokrat menghadapi lingkungan politik yang inginnya lari sprint tanpa memperkuat jantung, membenahi sistem peredaran darah,” ujar Faisal.
Pada bagian lain, Faisal juga mengajak pengunjung auditorium untuk merenungi bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terbuka sejak zaman dahulu.
Oleh karena itu, menurut dia, tidak elok apabila masih ada yang berpikir untuk tidak terbuka pada pakta-pakta perdagangan, seperti Trans-Pacific Partnership ataupun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Ada gains from trade (manfaat perdagangan). Sememble-memblenya negara, kalau punya spesialisasi produk, Anda dapat comparative advantage,” imbuh Faisal.
Hanya, masalahnya, negara-negara lain malah jauh di depan Indonesia. Mereka mendapat additional gains from trade.
Untuk itu, Faisal menyarankan pemerintah agar menggalakkan industrialisasi dan memperbanyak insentif untuk industri dalam negeri.
Terakhir, Faisal menyoroti soal ketimpangan ekonomi yang juga disinggung dalam buku Boediono.
Sepakat dengan isi buku, sistem ekonomi ekstraktif akan selalu memunculkan ketimpangan.
Faisal bilang, adalah pekerjaan rumah pemerintah untuk mengubah sistem ekonomi ekstraktif menjadi sistem ekonomi inklusif, untuk mengatasi problem ketimpangan.
Penulis : Estu Suryowati
Editor : M Fajar Marta
Diunduh dari: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/15/192513126/faisal.basri.pak.boediono.mengajarkan.kita.bahwa.tidak.ada.jalan.pintas.
faisal basri 