Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Dinilai Memicu Populisme


indemo-kompas-com

Kristian Erdianto

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah pengamat memandang bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menjadi salah satu penyebab munculnya fenomena populisme di Indonesia.

Kesenjangan sosial memicu lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa dengan pemerintah dan beralih pada tokoh-tokoh populis.

Tokoh populis yang cenderung anti-demokrasi dan anti-pluralisme itu dipercaya membawa ide-ide kemakmuran bagi rakyat.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan, saat ini pemerintah belum berhasil mengatasi kesenjangan ekonomi.

(baca: Ancaman Gerakan Populis terhadap Demokrasi di Indonesia)

Dia menyebut, 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,7 persen kekayaan nasional. Kekayaan tersebut diperoleh karena faktor kedekatan dengan kekuasaan.

Sementara di sisi lain, pemerintah belum mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok pekerja.

Menurut Faisal, pendapatan kelompok masyarakat pekerja cenderung menurun. Hal itu diperparah dengan bertambahnya jam kerja karena tekanan ekonomi.

“Mayoritas pendapatan petani, buruh tani dan buruh bangunan menurun. Karena tekanan ekonomi jam kerja pun jadi bertambah, rata-rata 49 jam per minggu. Kelompok Pekerja di Indonesia masuk kategori pekerja keras nomor tiga setelah Hongkong dan Korea,” ujar Faisal dalam diskusi ‘Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme’ di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017).

Faisal menuturkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, masih terdapat 28,01 juta jiwa yang hidup miskin.

Kemiskinan yang paling parah berada di wilayah pedesaan. Baik indeks kedalaman kemiskinan maupun keparahan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat.

BPS mencatat, periode November 2014 hingga 2016, pendapatan rata-rata petani indonesia menurun 1,80 persen (Koreksi Faisal Basri: yang benar minus atau menurun 3,44 persen).

Sedangkan pendapatan pekerja konstruksi turun 0,76 persen.

Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat sosial dan politik Yudi Latif. Menurut Yudi, gejala demokratisasi yang terjadi sejak 1998 tidak diikuti dengan upaya kolektivisme. Artinya, banyak keputusan pemerintah yang didasarkan pada kehendak mayoritas.

“Gejala demokratisasi tidak diikuti dengan kolektivisme, maka keputusan berdasarkan mayoritas. Banyak persoalan tidak diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat,” ujar Yudi.

Ketimpangan demokrasi tersebut, menurut Yudi, berimbas pada kesenjangan ekonomi yang dalam 10 tahun terakhir dinilai tidak banyak berubah.

Rasio gini sebagai alat pengukur kesenjangan berkutat antara 0,39-0,43.

Menurut Yudi, perekonomian Indonesia saat ini hanya dikuasai oleh kelompok tertentu dan tidak mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

“Hanya 40 konglomerat yang menguasai seluruh perekonomian indonesia,” kata Yudi.

Yudi menuturkan, untuk mencegah meluasnya fenomena populisme di masyarakat, pemerintah harus bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada kualitas dinilai mampu mempersempit kesenjangan sosial, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Sandro Gatra

Diunduh dari: http://nasional.kompas.com/read/2017/01/15/17373151/kesenjangan.sosial.dan.ekonomi.dinilai.memicu.populisme

 

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Development, Ekonomi Politik, News, Political Economy, Public Policy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s