Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development.
His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003).
He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement.
Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir dengan misi khusus, bukan sekedar bisnis biasa. Karena, pada dasarnya negara ada bukan untuk berbisnis, m elainkan memajukan perekonomian secara keseluruhan serta memberdayakan dan menyejahterakan rakyatnya. Lihat Konsep Holding BUMN Berbahaya dan Menyesatkan.
Betapa besar peranan BUMN untuk mempertajam bisnisnya sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengakselerasikan pembangunan, misalnya dalam pembangunan infrastruktur. BUMN keuangan juga tertantang untuk mempercepat inklusi keuangan sehingga bisa turut serta memperkuat jantung perekonomian.
Namun, belakangan ini sejumlah BUMN melakukan ekspansi ke berbagai sektor yang jauh dari bisnis intinya, padahal misi utamanya belum terlaksana secara optimal. Tengok misalnya PT (Persero) Pegadaian, PT (Persero) Adhi Karya, dan PT (Persero) Hutama Karya yang merambah ke bisnis perhotelan di berbagai kota.
Di Semarang saja kita dengan mudah menemukan hotel-hotel milik BUMN yang bukan merupakan bisnis intinya, bahkan lokasinya berdekatan. HAKA Hotel yang tertera di bawah belum selesai pembangunannya.
Boleh jadi masih ada BUMN lain yang juga memiliki hotel.
Apa gunanya kita memiliki Kementerian BUMN yang notabene berperan sebagai super holding untuk memastikan BUMN berada di jalur yang benar? Bukankah sudah ada BUMN khusus yang bergerak di bidang perhotelan?
Yang lebih ironis, salah satu BUMN di atas memperoleh kucuran dana dalam bentuk suntikan modal dari APBN (penyertaaan modal negara atau PMN). Jadi, uang rakyat digunakan untuk bersaing dengan rakyat.
Pagi tadi (16/2/2017) saya berkesempatan mengunjungi proyek MRT Jakarta. Masuk dari stasiun Bundaran Hotel Indonesia.
Dalam hitungan jengkal, terowongan akan tersambung dari kedua arah, bertemu di stasiun Setiabudi.
Jika tidak ada aral melintang, proyek MRT tahap pertama (Lebak Bulus – Bundaran HI) akan selesai dan mulai beroperasi pada Maret 2019.
MRT dapat mengangkut sekitar 400.000 penumpang setiap hari dengan frekuensi setiap 5 menit. Beroperasi dari pk.05:00 hingga pukul 24:00. Satu rangkaian terdiri dari enam kereta.
Bagi yang hendak berkunjung, silakan menghubungi PT MRT Jakarta, Wisma Nusantara, lt.21. Waktu kunjungan setiap hari Kamis.
Dewasa ada sebanyak 119 badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi di hampir semua sektor perekonomian, mulai dari sektor pertanian, pertambangan, industri manufaktur hingga di berbagai sektor jasa (konstruksi, listrik, gas, air bersih, perdagangan, keuangan, asuransi, perhotelan, transportasi, informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya).
Latar belakang keberadaan BUMN beragam. Pertama, sejumlah BUMN lahir dari kebijakan nasionalisasi. Sebelum kemerdekaan, BUMN dimiliki oleh perusahaan Belanda.
Kedua, sebagai pioner. BUMN yang masuk kategori ini didirikan untuk mengemban misi negara memenuhi kebutuhan rakyat banyak seperti pangan, sandang, dan papan yang belum mampu dihadirkan oleh swasta. Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, termasuk mewujudkan swasembada beras, pemerintah mendirikan beberapa pabrik pupuk. Untuk mendukung kebutuhan sandang pemerintah mendirikan industri sandang, dan untuk mendukung pengadaan perumahan pemerintah mendirikan Perumnas. Banyak BUMN lain didirikan juga untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh swasta. Ketika swasta sudah kian mampu, pemerintah berangsur surut dari usaha itu, misalnya pemerintah melikuidasi industri sandang. Ada pula yang masih tetap diusahakan oleh pemerintah walaupun swasta sudah sangat mampu dan kian dominan, misalnya di usaha perhotelan.
Ketiga, pemerintah membentuk BUMN karena alasan strategis. Termasuk dalam kelompok ini PT. Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, dan PT. PAL.
Keempat, karena alasan menopang penerimaan negara. Pada masa awal pembangunan, sumber penerimaan negara dari pajak masih sangat terbatas. Karunia sumber daya alam yang relatif melimpah diusahakan untuk menopang penerimaan negara. Keberadaan Pertamina yang memiliki sejarah cukup panjang sempat menjadi ujung tombak penerimaan negara.
Kelima, mempercepat ketersediaan infrastruktur dan sarana transportasi yang amat vital dalam menunjang mobilitas barang dan manusia. Untuk itu, didirikanlah BUMN di sektor konstruksi, PT KAI, Garuda Indonesia dan Merpati, Pelni, dan sebagainya. Juga dibangun pelabuhan dan bandar udara yang dikelola oleh BUMN.
Sudah barang tentu keberadaan BUMN ada pula yang dilatarbelangi perpaduan dari faktor-faktor di atas.
Dengan berjalannya waktu dan semakin majunya perekonomian yang ditandai pula oleh peranan swasta yang semakin kuat, keberadaan BUMN dalam peta perekonomian Indonesia berubah. Ada yang fungsinya bergeser, ada yang mengalami penciutan dan bahkan dilikuidasi, dan ada pula yang semakin besar.
Oleh karena itu, wajar saja jika pemerintah melakukan penataan ulang terhadap BUMN. Mengingat perbedaan latar belakang sejarah dan beragamnya jenis usaha dengan karakteristik yang berbeda-beda pula, maka penataan BUMN tidak bisa hanya menggunakan satu cara/metode/instrumen.
Acuan yang tetap relevan untuk mempertahankan keberadaan BUMN adalah maslahat sosialnya (eksternalitas) yang tinggi. Jika usaha itu dipegang oleh swasta, ongkos privat (private cost) lebih tinggi ketimbang maslahat privat (private benefit), sehingga swasta merugi. Kalaupun swasta dibolehkan mengelola usaha itu, harga produknya cenderung mahal sehingga tak terjangkau oleh rakyat kebanyakan.
Jika BUMN yang mengelola usaha yang maslahat sosialnya tinggi (eksternalitas tinggi) merugi karena tidak efisien, maka BUMN tersebut harus disehatkan dengan langkah restrukturasasi atau korporatisasi.
Seandainya BUMN yang menghasilkan eksternalitas tinggi sudah efisien, sebaiknya terus dijaga untuk semakin sehat, bukan sebaliknya diganggu dengan menggabungkannya dengan BUMN yang sakit.
Bagaimana dengan BUMN yang maslahat sosialnya sangat rendah dan tidak efisien? Tanpa perlu banyak pertimbangan, pemerintah sepatutnya segera menutup atau melikuidasi BUMN itu. Jika BUMN yang memiliki eksternalitas rendah tetapi efisiensinya tinggi, patut dipertimbangkan untuk diprivatisasi. Sebagian pemilikan saham pemerintah bisa dijual ke pasar saham lewat initial public offering (IPO) atau dialihkan ke koperasi dan karyawan. Perusahaan yang sudah go public atau beralih kepemilikan ke koperasi atau perorangan diharapkan semakin maju dan pada gilirannya pemerintah memetik manfaat dari peningkatan pajak yang dibayar oleh perusahaan kepada negara.
Pemerintah tampaknya tidak menempuh pola pikir di atas. Pemerintah langsung memilih instrumen tunggal untuk menata BUMN dengan konsep holding. Beberapa BUMN sejenis digabung di bawah payung holding dengan menunjuk salah satu BUMN sebagai induk holding.
Dengan konsep holding, saham pemerintah di BUMN yang masuk sebagai anggota holding dialihkan ke BUMN induk. Agar pengalihan saham pemerintah memiliki landasan hukum, maka keluarlah PP No. 72/2016. Jadi, PP No.72/2016 hendak dijadikan “jalan tol” oleh pemerintah untuk mewujudkan konsep holding BUMN. Ultimate goal yang hendak dicapai oleh pemerintah adalah membentuk super holding sejenis Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia.
Pemerintah lupa bahwa latar belakang dan peranan BUMN di Indonesia berbeda dengan Malaysia dan Singapura. Di kedua negara tetangga itu tidak ada kementerian khusus yang mengurus BUMN. Pada galibnya, Kementerian BUMN sudah menjalankan sebagian peran super holding.
Pemerintah juga tidak mempertimbangkan langkah-langkah beragam yang dilakukan di Singapura dan Malaysia atas BUMN mereka. Di Singapura, misalnya, bank-bank nasional tidak digabung dalam bentuk holding, melainkan dilebur dari 13 bank menjadi tiga bank. Hasilnya, ketiga bank di Singapura menjadi bank terbesar di ASEAN.
Jika pemerintah membuat holding atas empat bank BUMN yang ada, keempat bank yang ada tetap dipertahankan dengan identitas masing-masing sehingga tidak meningkatkan asset maupun modal bank tersebut. Akibatnya bank-bank BUMN Indonesia tetap saja tidak optimal dalam menjalankan fungsi intermediary-nya.
Tidak berlebihan untuk menduga bahwa langkah pemerintah dengan menerapkan konsep holding adalah untuk meminimalisasikan peranan DPR dalam pengelolaan BUMN. Dengan konsep holding, seluruh BUMN yang menjadi anggota holding tidak lagi berstatus sebagai BUMN, sehingga setiap langkah korporasi tidak agi membutuhkan izin DPR.
Dalam iklim politik dan ketatanegaraan yang berlaku, terlalu riskan membiarkan pemerintah bertindak tanpa check and balances. Jika memang pemerintah yakin pilihannya adalah yang terbaik, mengapa harus takut dengan peran pengawasan DPR dalam rangka checks and balances.
Pemerintah dan DPR sama-sama berpotensi melakukan korupsi.
Menjelang akhir tahun lalu, saya makan malam dengan Dr. Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina yang hari ini diberhentikan, ditemani oleh Prof. Mukhtasor, guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Pada kesempatan itu saya curhat kepada Pak Dwi tentang perasaan ketersendirian saya menyuarakan persoalan migas nasional, termasuk mafia migas dan konsep holding migas. Pak Dwi serta merta berujar: “Saya juga merasa lonely di Pertamina.”
Pak Dwi menunjukkan satu pesan singkat (SMS) di telepon genggamnya yang menunjukkan “arogansi” salah satu direksi. Pertemuan kami mlam itu terjadoi setelah perubahan struktur organisasi Pertamina yang menambahkan posisi wakil direktur utama.
Usulan perubahan struktur organisasi disampaikan oleh dewan komisaris kepada Menteri BUMN. Pak Dwi sempat bertanya perihal struktur baru kepada Komisaris Utama Pertamina, Dr. Tanri Abeng. Menurut Pa Dwi, Pak Tanri mengatakan bahwa konsep struktur oragnisasi yang baru disiapkan oleh Kantor Kementerian BUMN, Pak Tanri tinggal menandatangani. Ketika konsep itu disampaikan ke Kwmenterian BUMN, Pak Dwi sedang di luar negeri.
Pak Dwi juga menyampaikan salah satu keganjilan dalam AD/ART Pertamina yang baru, yaitu tentang kewenangan yang dimiliki Wakil Direktur Utama (bukan Direktur Utama) menunjuk pemegang komando tertinggi Pertamina tatkala Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhalangan.
Pemerintah telah menunjuk Plt. Direktur Utama Pertamina. Kita tunggu saja dalam waktu 30 hari apakah Pemerintah hanya akan menunjuk Direktur Utama baru atau sekaligus dengan Wakil Direktur Utama. Kalau opsi pertama yang ditempuh, cukup masuk akal dugaan kalau penunjukan Wakil Direktur Utama dengan kewenangan istimewanya beberapa bulan lalu untuk membuka potensi konflik yang akhirnya menjadi alasan pencopotan Pak Dwi.
Dalam konsep holding BUMN yang hingga kini menjadi kontroversi, induk holding harus BUMN yang sahamnya 100 persen dimiliki negara atau BUMN murni. Oleh karena itu, Pertamina mengambil alih PGN yang merupakan perusahaan publik. Holding BUMN perumahan terdiri dari BUMN karya dengan induknya Perumnas, karena Perumnas 100 persen milik negara. Pemikiran serupa melatarbelakangi pemilihan Danareksa sebagai induk holding yang beranggotakan semua bank BUMN. Jadi, indikator satu-satunya dalam pemilihan BUMN induk adalah 100 persen milik negara. Bakal seperti apa pada akhirnya, kita tunggu saja, mengingat perubahan kerap terjadi dalam waktu yang relatif singkat terkait dengan pengelolaan BUMN.
Holding menjadi satu-satunya pilihan, sehingga tertutup opsi terbaik untuk memajukan BUMN sesuai dengan karakteristik usaha, profil risiko, sejarah, dan misi yang diembannya. Untuk perbankan, misalnya, opsi terbaik adalah konsolidasi dengan merger antara Bank Mandiri dengan Bank BNI mengingat keduanya memiliki karakteristik yang mirip. Jika kedua bank BUMN itu digabung, maka bank gabungan itu serta merta menjadi bank terbesar ketujuh di ASEAN. Sekarang Bank Mandiri di posisi ke-11. Dengan penggabungan, efisiensi bakal meningkat, kapasitas menyalurkan kredit pun akan naik dan bisa menekan cost of fund sehingga menekan suku bunga kredit. Praktek seperti ini paling lazim di dunia, bukan dengan holdingisasi.
Apakah induk holding yang sahamnya 100 persen milik negara terkait dengan risiko terkikisnya kedauluatan negara dan sesuai dengan UUD 1945? Silakan ahli hukum yang menelaahnya.
Yang pasti, di China, yang merupakan negara komunis, empat BUMN migas mereka semuanya sudah go public, bahkan ada yang listed di New York Stock Exchange. Dalam waktu dekat, perusahaan migas milik kerajaan Saudi Arabia akan melepas sahamnya ke bursa. Jika terwujud, nilai saham yang dijual ke publik bakal memecahkan rekor dunia.
Jadi apa yang melatarbelakangi pemerintah bersikukuh menempuh model holding dengan induknya berstatus BUMN murni? Setahu saya tidak ada presedennya di dunia, dalam praktek maupun di buku teks.
Negara bisa tetap menjadi pemilik mayoritas. Saham yang dijual bisa hanya 10 persen. Kedaulatan negara tidak hanya soal kepemilikan. Pemerintah adalah satu-satunya entitas yang bisa mengatur dan mengendalikan bagaimana sumber daya dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah bisa mengatur harga seperti dalam kasus BBM dan gas.
Yang lebih menyedihkan, pemerintah tidak memiliki roadmap bakal seperti apa BUMN kita, bagaimana perannya dalam memajukan perekonomian, apa targetnya, dan masih banyak lagi.
Sektor pertanian yang tangguh merupakan salah satu pilar pembanguan terpenting. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan pertanian adalah petani yang semakin sejahtera. Jika petani sejahtera, industrialisasi memiliki pijakan kuat karena hasil industri bisa dibeli oleh mayoritas penduduk yang hidup dari sektor pertanian. Pertanian yang maju membuat rakyat berkecukupan pangan dengan harga yang patut sehingga tidak banyak bergantung pada impor. Kemajuan sektor pertanian akan mengurangi arus urbanisasi sehingga mengurangi beban kota. Yang lebih penting lagi, sektor pertanian yang mumpuni niscaya akan mengurangi tingkat ketimpangan dan mempercepat penurunan kemiskinan.
Indikasi awal menunjukkan kesejahteraan petani terseok-seok. Pertama, indeks nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun.
Tentu saja indikator itu tidak serta merta menunjukkan kesejahteraan petani sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Pertanian dalam Surat Kementan kepada saya. Indikator ini bukan satu-satunya yang saya gunakan. Masih banyak yang lain.
Kedua, upah riil buruh tani mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif.
Penurunan koefisien gini di pedesaan bukan ukuran yang akurat untuk menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani sebagaimana diklaim oleh Kementan dalam suratnya. Kementan harusnya mengetahui bahwa koefisien gini tidak mengukur ketimpangan pendapatan, melainkan ketimpangan pengeluaran.
Menteri Pertanian dan Kementerian Pertanian kerap mengutarakan peningkatan produksi pertanian sebagai keberhasilan. Ya, tentu saja kita gembira jika produksi pertanian, khususnya pangan, meningkat terus menerus. Namun, data produksi banyak yang meragukan dan menimbulkan banyak kontroversi. Sampai-sampai BPS “belum berani” mengeluarkan data produksi pangan untuk tahun 2016. Lihat misalnya Overestimasi Data Produksi Pangan.
Peningkatan produksi pangan baru bisa dikatakan berhasil jika dana yang dikeluarkan untuk sektor pertanian efektif untuk meningkatkan produksi pertanian. Kenyataannya, peningkatan dana yang dikucurkan lewat APBN lebih cepat dari peningkatan produksi pertanian. Tengok sinyalemen Bank Dunia (2017):
In agriculture, large increases in government spending have not been associated with similar increases in agricultural production or even rice production, such that the ratio of spending to output in agriculture is increasing (Figure). This is partly because a large proportion of the increase in central government spending has gone to subsidize inputs (fertilizer subsidies, other agricultural subsidies, and MoA social aid). This proportion reached 47% in 2015, while only 3% was spent on R&D and extension services.
Dukungan pemerintah ke sektor pertanian meningkat berlipat ganda, sementara negara lain sebaliknya. Jika hasilnya amat dirasakan oleh petani, tentu saja kita senang.
Dukungan pemerintah untuk sektor pertanian di banyak negara antara lain untuk menopang ekspor. Yang terjadi di Indonesia, ekspor sektor pertanian terus merosot.
Di sisi lain, konsumen tak henti dihadapkan pada kenaikan harga pangan. Berbagai kebijakan pemerintah semakin menggerus kocek konsumen.
Harga beras di Indonesia menunjukkan kecenderungan kenaikan yang persisten dan jauh lebih mahal ketimbang di Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, tren perkembangan harga beras di Indonesia berlawanan dengan harga beras di pasar internasional.
Tren yang berlawanan tenjadi pula untuk beberapa jenis pangan lain seperti daging sapi dan gula. Berikut harga daging sapi.
DI bawah ini perkembangan harga gula.
jadi, persoalan pangan dan kebijakan pertanian tampaknya tidak banyak menolong petani dan juga mencekik konsumen. Peraga di bawah menunjukkan kenaikan harga beras lebih cepat dari kenaikan harga gabah kering di tingkat petani. Sebaliknya, jika harga harga turun, penurunan paling tajam dialami petani. Pada Desember 2016 misalnya, harga eceran beras hanya turun 0,12 persen, tetapi harga gabah kering petani melorot 9,67 persen.
Jadi siapa yang diuntungkan atau lebih diuntungkan atau lebih dirugikan? Yang hampir pasti, yang paling berkeringat paling sedikit menikmati.
Kenaikan harga pangan cukup besar menyumbang pada angka kemiskinan.
Kementan membangga-banggkan peningkatan produksi jagung. Karena klaim produksi meningkat pesat (dengan data yang masih dipertanyakan), Kementan menghambat impor jagung. Akibatnya memang fantastik. Impor jagung pakan turun sangat tajam dari 3,3 juta ton tahun 2015 menjadi 1,2 juta ton (angka perkiraan, angka realisasi Januari-Oktober = 0,9 juta ton). Pengusaha pakan ternak dan peternak kalang kabut. Mencari jagung di pasar domestik kesulitan dengan harga bersaing. Untuk bisa bertahan, sebagai penggantinya mereka akhirnya mengimpor gandum pakan. Akibatnya, impor gandum pakan naik dari hanya 0,02 juta ton tahun 2015 menjadi 2,5 juta (perkiraan, angka realisasi Januari-Oktober = 1,8 juta ton). Akibatnya, “penghematan” devisa dari penurunan impor jagung senilai 448,3 juta dollar AS pada tahun 2015 lebih kecil dari tambahan devisa yang terkuras untuk peningkatan impor gandum pakan senilai 479,5 juta dollar AS. Ujung-ujungnya konsumen membayar lebih mahal untuk daging ayam dan telur ayam.
Menurut Presiden, saat ini rasio porsi tabungan terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) kita masih sangat rendah, masih kurang lebih 20%. Padahal idealnya adalah 32%. Selain itu, tingkat kepemilikan rekening kita juga masih rendah masih sebatas 19% dari total penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun.
Menurut data terbaru Bank Dunia, nisbah tabungan terhadap produk domestik bruto (gross domestic saving as percent of GDP) Indonesia pada tahun 2015 adalah 34,8 persen, jauh lebih tinggi ketimbang yang diutarakan Presiden sebesar kurang lebih 20 persen. Jika menurut Presiden idealnya adalah 32 persen, berarti tingkat tabungan kita sudah di atas ideal.
Berdasarkan data BPS sebagaimana tercantum dalam Statistik Indonesia 2016, nisbah tabungan domestik bruto tahun 2014 adalah Rp 3.327,9 triliun. Pada tahun yang sama, produk domestik bruto (PDB) Indonesia adalah Rp 10.565,8 triliun. Dengan demikian, nisbah tabungan domestik bruto terhadap PDB adalah 31,5 persen. Data versi BPS ini pun telah nyaris mendekati tingkat ideal versi Presiden.
[Catatan: Data tabungan dan PDB berdasarkan harga berlaku. Data BPS tahun 2015 masih bersifat sangat sangat sementara, oleh karena itu saya menggunakan data 2014. Myanmar adalah satu-satunya negara ASEAN yang datanya tidak tersedia.]
Di ASEAN, posisi Indonesia di urutan keempat setelah Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Dibandingkan dengan BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa), Indonesia hanya lebih rendah dari China.
Presiden agaknya mengunakan data tahun 2011 untuk tingkat kepemilikan rekening di lembaga keuangan. Data terbaru yang tersedia adalah untuk tahun 2014 yang besarnya 36,1 persen. kalau soal financial inclusion index ini –walaupun naik cukup tajam dari 2011 ke 2014, antara lain karena perluasan cakupan definisi–memang Indonesia masih relatif sangat rendah dibandingkan rata-rata negara East Asia & Pacific maupun BRICS.
Di berita itu, Kasubdit Data Ekonomi Pertanian Pusdatin Kementan, Dr. Anna Astrid S., mengatakan banyak hal. Pada kesempatan ini saya hanya hendak mengomentari tentang pernyataannya terkait dengan penugasan saya sebagai ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Berikut kutipannya:
Ana menegaskan tidak mungkin Kementan bekerja sama dengan para pendukung impor dan mafianya. Juga tidak betul Kementan menawari proyek-proyek, bahkan kalaupun ada proposal dari mereka pun pasti akan ditolak. “Kami turut berdoa semoga Saudara Faisal Basri di usia senja ini, selaku Mantan Ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas dengan gaji dari negara, ya tolong tuntaskan berantas mafia migas dong,” ujar Ana.
Pernyataan Dr. Anna senada dengan pesan WhatsApp (WA) Menteri Pertanian yang dikirim kepada saya pada 5 Desember 2016:
Menteri Pertanian pernah pula mengirim via SMS kepada saya pada 2 Maret 2016. Beberapa SMS lainnya masih saya simpan.
Tahukah Pak Menteri bahwa Tim Reformasi Tata Kelola Migas Nasional adalah tim adhoc yang tugasnya hanya enam bulan, dari November 2014 hingga Mei 2015. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan tugas tepat waktu. Tim menghasilkan Rekomendasi Akhir.
Salah satu rekomendasi Tim adalah agar pemerintah melakukan audit forensik atas PES/Petral. Rekomendasi ini dilaksanakan oleh pemerintah. Hasil audit forensik yang diurus dan dibiayai oleh Pertamina sudah di tangan pemerintah dan bahkan telah diserahkan kepada KPK. Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, telah menyampaikan sebagian hasil audit ke publik. Praktek mafia migas sudah kian terang benderang. Perusahaan apa saja yang terlibat dan siapa di belakang perusahaan-perusahaan itu sudah kasat mata. Publik pun sudah mafhum tentang keterlibatan Mohammad Riza Chalid.
Sebaiknya Pak Menteri bertanya kepada Presiden mengapa hasil audit belum kunjung ditindaklanjuti.
Kehidupan ibarat pendulum, kadang bergerak ke kiri, kadang ke kanan. Kecepatannya berubah-ubah, bergantung pada besar kekuatan yang menggerakkannya. Keteraturan hanya ditemukan pada benda mati seperti lonceng jam.
Pergerakan ke kiri dan ke kanan amat jarang mencapai titik maksimum. Hanya dalam situasi ekstrem saja bisa terjadi, antara lain karena tumbangnya rezim otoriter atau monarki absolut yang digantikan oleh rezim demokrasi. Bisa pula penggantinya adalah rezim nondemokratik dengan mengusung populisme.
Di masyarakat terbuka dan demokratik, selalu muncul kekuatan pengimbang yang membawa ke arah sebaliknya. Dalam jangka panjang posisinya berada di sekitar titik keseimbangan.
Apakah janji-janji kampanye Donald Trump yang sangat populis itu bakal terwujud? Tidak semudah membalikkan telapak tangan.Apakah Donald Trump akan sesegera mungkin menghapus Obama care? Bagaimana nasib 20 juga rakyat AS yang terancam tidak dilindungi oleh asuransi kesehatan? Yang dirugikan juga warga kulit putih yang juga memilih Donald Trump pada pemilihan presiden November tahun lalu.
Industri AS “dipaksa” bangun pabrik di dalam negeri –tidak kompetitif dan kehadiran artificial intelligence.
Hendak membatalkan perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) pada hari pertama menjadi presiden sebagaimana dikatakan Trump? Ingat, Asia Pasifik merupakan mitra dagang Amerika Serikat yang lebih penting ketimbang Eropa.
Pengertian populisme menurut Fareed Zakaria (Foreign Affairs, November/December Issue, 2016):
It means different things to different groups, but all versions share a suspicion of and hostility toward elites, mainstream politics, and established institutions. Populism sees itself as speaking for the forgotten “ordinary” person and often imagines itself as the voice of genuine patriotism. “The only antidote to decades of ruinous rule by a small handful of elites is a bold infusion of popular will.
Populisme sudah muncul sejak ratusan tahun silam, mulai dari gerakan petani, krisis representasi politik, perlawanan terhadap kelas menengah yang mapan, perlawanan berbasis agama hingga gerakan sosial yang menuntut tatanan baru.
Gerakan populisme kontemporer, terutama yang merebak di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Berdasarkan produk domestik bruto (PDB) yang disesuailan dengan paritas daya beli (gross domestic product based on purchasing power parity/PPP), empat dari sepuluh negara terbesar dunia adalah new emerging economic powers, yaitu China (peringkat pertama), India (ketiga), Brazil (ketujuh), dan Indonesia (kedelapan). Ditambah dengan Rusia (keenam), maka kekuatan baru dan kekuatan lama masing-masing lima negara. Jika PDB-PPP masing-masing kelompok digabung, kekuatan lima negara ekonomi baru pada tahun 2015 lebih besar ketimbang kekuatan lama, masing-masing 37,1 triliun dollar AS dan 31,9 triliun dollar AS.
Salah satu penyebab utama pergeseran itu adalah penduduk di negara-negara mapan sudah menua (aging population), sebaliknya penduduk usia produktif masih dominan di negara-negara emerging economic powers. Negara-negara maju bisa memperpanjang tahapan pertumbuhan lebih tinggi dengan mengandalkan masuknya tenaga kerja produktif (in-migration). Sistem jaminan sosial yang baik juga turut membantu.
Kedua, kemajuan teknologi di negara-negara maju ternyata tidak banyak meningkatkan produktivitas. Lihat misalnya The curious case of missing global productivity growth. Semakin banyak pekerja konvensional yang tersisih akibat kemajuan artificial intelligence. s
Ketiga, gelombang penolakan terhadap globalisasi. Perdagangan bebas yang sudah terbukti berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dunia dalam jumlah yang cukup signifikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga menimbulkan dampak negatif di banyak negara. Di negara maju, relokasi pabrik dan kegiatan ekonomi lainnya ke negara berkembang menimbulkan pengangguran. Ditambah lagi dengan barang-barang impor dengan harga yang lebih murah yang mengalir deras.
Keempat, ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Di tingkat dunia, kekayaan semakin terkonsentrasi pada segelintir orang. Hampir tiga perempat penduduk dunia berpendapatan di bawah 10 ribu dollar AS yang hanya menikmati 2,4 persen dari kekayaan total dunia. Sebaliknya, hanya 33 juta (0,7 persen) yang berpendapatan di atas 1 juta dollar AS dengan penguasaan 45,6 persen kekayaan dunia.
Di puncak piramid bertengger 140.900 penduduk dewasa dengan kekayaan di atas 50 juta dollar AS.
faisal basri 