faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat

recent posts

about

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

Neraca Perdagangan Cetak Rekor Terburuk & Benalu di Lingkungan Dekat Presiden

16 Jan 2019

waystocap.com

Defisit perdagangan (ekspor barang minus impor barang) sangat jarang terjadi. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia hanya mengalami tujuh kali defisit perdagangan, yaitu tahun 1945, 1952, 1961, 2012, 2013, 2014, dan tahun 2018 baru lalu. Di tahun-tahun awal kemerdekaan sampai tahun 1950, nilai ekspor dan impor masih di bawah satu miliar dollar AS, sehingga walaupun defisit, nilai defisitnya sangat rendah untuk bilangan sekarang. Defisit perdagangan tahun 1945 senilai 103,6 juta dollar AS, tahun 1952 sebesar 13,5 juta dollar AS, dan tahun 1961 hanya 8,0 juta dollar AS.

Selama setengah abad kemudian, transaksi perdagangan luar negeri Indonesia selalu menikmati surplus. Defisit perdagangan kembali terjadi tiga tahun berturut-turut selama kurun waktu 2012-2014. Penyebab utamanya ialah kemerosotan harga komoditas ekspor dan melonjaknya impor bahan bakar minyak (BBM). Pada tahun 2013 defisit minyak (minyak mentah dan BBM) mencapai rekor tertinggi senilai 27,6 miliar dollar AS.

Namun, defisit perdagangan 2018 yang terparah sepanjang sejarah Indonesia merdeka tergolong ganjil. Penyebab utamanya bukanlah lonjakan impor BBM seperti tahun 2013. Betul bahwa defisit minyak (minyak mentah dan BBM) melonjak 37 persen dari 14,6 miliar dollar AS tahun 2017 menjadi 20,0 miliar dollar AS tahun 2018.

Jika meliputi gas, bahkan lonjakan defisit migas lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 44,2 persen, dari 8,6 miliar dollar AS tahun 2017 menjadi 12,4 miliar dollar AS tahun 2018.

Tak kurang, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengatakan penyebab defisit perdagangan 2018 adalah defisit migas.

“Penyebab defisit 2018 lebih karena defisit migas 12,4 miliar dollar AS,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (15/1/2019).” Sumber: https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/15/123000226/rekor-terburuk-defisit-perdagangan-ri-857-miliar-dollar-as-di-2018

Penyebab Utama Bukan Defisit Migas

Jika kita telusuri lebih seksama, penyebab utama lonjakan defisit perdagangan ternyata adalah kemerosotan tajam transaksi perdagangan nonmigas. Tak tanggung-tanggung, surplus perdagangan nonmigas anjok sebesar 81,4 persen, dari 20,4 miliar dollar tahun 2017 menjadi hanya 3,8 miliar dollar AS tahun 2018.

Surplus perdagangan nonmigas yang terpangkas sangat dalam bukan disebabkan oleh penurunan ekspor superit terjadi tahun 2013. Pada tahun 2018, ekspor justru masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tak dinyana, impor meningkat jauh lebih pesat sebesar 20,2 persen atau tiga kali lipat dari pertumbuhan ekspor. Tidak hanya impor migas yang melonjak, melainkan juga impor nonmigas. Perbedaannya relatif tipis, masing-masing 22,6 persen untuk migas dan 19,7 persen untuk nonmigas.

“Jalan Tol” Membuat Impor Kian Deras

Kondisi Perekonomian tidak mengalami pemanasan (overheating) karena pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari sekitar 5 persen, sehingga tidak ada alasan kuat impor melonjak, karena lebih dari 90 persen impor berupa bahan baku dan barang modal. Tidak terjadi pula lonjakan impor barang konsumsi.

Oleh karena itu, niscaya ada penyebab khusus yang mengakibatkan lonjakan impor tahun lalu. Gencarnya pembangunan infrastruktur memang membutuhkan alat berat dan bahan baku tertentu yang diimpor. Namun, pembangunan infrastruktur yang masif telah berlangsung selama tiga sampai empat tahun, bukan baru terjadi tahun lalu. Jadi, sangat boleh jadi ada penyebab yang lebih khusus.

Pembangunan infrastruktur fisik berupa jalan tol, jembatan, LRT, MRT, bandara, kereta bandara, dan bendungan tentu saja membutuhkan banyak sekali besi/baja. Ada yang khusus terjadi tahun lalu terkait dengan impor besi/baja, yaitu terbitnya Permendag Nomor 22 Tahun 2018 tentang ketentuan impor baja yang menghapuskan syarat rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian dan memindahkan pengawasan beji/baja keluar kepabeanan. Ketentuan itu ibarat “jalan tol” bagi impor besi/baja, memuluskan arus masuk baja impor–termasuk yang berkualitas rendah–sehingga mengakibatkan masalah level of playing field bagi produsen baja domestik. Lihat https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20190105/281767040356732 dan https://industri.kontan.co.id/news/kras-maraknya-baja-impor-membuat-persaingan-tidak-sehat.

Aturan serupa juga diberlakukan untuk impor ban, sehingga pertumbuhan impor ban melonjak lebih dari 100 persen. Beberapa produk lainnya juga memperoleh fasilitas kemudahan impor sehingga banyak dikeluhkan produsen di dalam negeri.

Berburu Rente dan Free Rider

Saya tertegun mendapatkan data yang menunjukkan Indonesia telah menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia, mengalahkan China dan Amerika Serikat.

Berbekal data dari portal statistik Statista, saya menelusuri berbagai sumber. Ternyata sumber International Trade Center (ITC) yang berada di bawah World Trade Organization (WTO), USDA (United States Department of Agriculture) dan tentu saja Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata data itu memang benar adanya. Data BPS menunjukkan impor gula (HS 1701) Indonesia melonjak sejak 2009 dan meroket pada 2016. Pada tahun 2018 sampai November, impor gula sudah mencapai 4,63 juta ton, sehingga untuk keseluruhan tahun 2018 sangat berpeluang memecahkan rekor tertinggi baru untuk impor gula.

Potensi rente yang diperoleh dari bisnis gula ini boleh jadi mirip dengan praktek mafia migas yang dikomandoi Riza Chalid–sungguh sangat menggiurkan. Memang produksi gula nasional yang berbasis tebu jauh dari mencukupi kebutuhan gula nasional. Namun, obral lisensi impor raw sugar yang menjadi bahan baku untuk menghasilkan gula rafinasi di dalam negeri melampaui kebutuhan industri makanan dan minuman. Padahal, ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa gula rafinasi hanya boleh dijual ke produsen industri makanan dan minuman. Pemerintah pula yang pernah mengatakan bahwa gula rafinasi tidak baik untuk kesehatan dan oleh karena itu melarangnya untuk dijual sebagai gula konsumsi masyarakat.

Belakangan justru pemerintah menggunakan gula rafinasi untuk operasi pasar demi menjaga laju kenaikan harga gula enceran sebagai salah satu cara untuk menjaga laju inflasi.

Dengan harga eceran tertinggi Rp 12.500 per kilogram yang ditetapkan oleh pemerintah, tentu saja keuntungan yang diraup sangat menggiurkan, karena selisih harga enceran di dalam negeri dengan harga dunia rata-rata mencapai tiga kali lipat.

Katakanlah gula di pasar dunia itu masih berupa raw sugar. Jenis raw sugar yang lazim diperdagangkan dan dicatat pergerakan harganya di pasar London adalah yang berkode #11. Berikut adalah hitungannya sampai diolah di pabrik gula rafinasi.

Keuntungan terbesar tentu saja jika gula rafinasi dijual eceran sebagaimana dengan mudah kita dapatkan di toko-toko atau pasar modern.

Potensi rente yang dirau tercermin dari bidang C dan E’ + E” yang berwarna biru. Lezat, bukan?!!! Sedangkan bidang D dan F merupakan rugi beban-mati (deadweight loss) yang menguap di dalam perekonomian dalam bentuk inefisiensi dari sisi konsumen dan produsen.

Para pedagang tentu saja enggan menyerap gula petani yang memang harganya lebih mahal. Akibatnya gula milik petani menumpuk dan akhirnya merugi. Petani kian enggan menanam tebu, mengakibatkan produksi gula nasional berpotensi turun atau setidaknya stagnan di kisaran 2 juta ton setahun.

Upaya maraup rente pernah juga dilakukan dengan ketentuan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan yang mewajibkan seluruh transaksi gula rafinasi melalui lelang. Perusahaan yang ditunjuk berkantor di Gedung Artha Graha. Setiap ton yang ditransaksikan dikenakan ongkos administrasi sebesar Rp 85.000. Banyak lagi kutipan lainnya yang dibebankan kepada peserta tender. Pengguna gula rafinasi mengajukan keberatan. Setelah Ketua KPK melayangkan surat “peringatan” akhirnya Menteri Perdagangan mencabut Permen wajib lelang.

Kasus Beras

Atas nama stabilisasi harga beras untuk meredam laju inflasi dan peningkatan penduduk miskin, pemerintah juga mengobral impor beras. Tak tanggung-tanggung, impor beras selama Januari-November 2018 meningkat lebih dari 600 persen, dari hanya 0,3 juta ton tahun 2017 menjadi 2,3 juta ton tahun 2018.

Padahal, menurut BPS yang baru saja memutakhirkan data perberasan dengan teknologi canggih, tahun 2018 kita menikmati surplus 2,8 juta ton. Kita sangat menyadari, sekalipun surplus, boleh jadi masih perlu impor karena panen beras tidak sepanjang tahun. Ada bulan-bulan yang produksinya sangat rendah jauh di bawah tingkat konsumsi bulanan. Namun, mengapa impor sedemikian banyak?

Ditambah lagi, waktu mengimpor dalam jumlah yang besar dilakukan justru ketika musim panen, tatkala produksi melebihi konsumsi. Sebaliknya, impor sangat rendah ketika sedang dalam kondisi defisit (produksi lebih rendah dari konsumsi), yaitu pada bulan Janua ri dan Oktober sampai Desember. Akibatnya, lagi-lagi petani dirugikan, demikian juga konsumen.

Kasus Garam

Inisiatif penggelembungan impor garam berawal dari Kementerian Perindustrian. Dengan alasan kelangkaan garam, terbit Peraturan Pemerintah (PP) yang tidak lagi mewajibkan rekomendasi impor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi impor cukup dari Menteri Perindustrian. Serta merta, Menteri Perindustrian mengeluarkan rekomendasi impor garam untuk setiap perusahaan lengkap dengan jumlah kuota volume impor masing-masing. Entah dari mana angka jumlah kuota impor sebesar 3,7 juta ton untuk tahun 2018. Belakangan dirjen yang mengurusi garam di Kemenperin mengakui angka itu tidak memperhitungkan produksi garam nasional.

Presiden memanggil menteri-menteri yang terkait dengan urusan garam. Sehari setelah pertemuan itu, Menperin mengumpulkan para pedagang yang memperoleh rekomendasi impor dan “perwakilan” petani garam. Dari pertemuan itu dihasilkan MoU berisi kesediaan para pedagang menyerap garam petani. Sudah bisa diduga nasib MoU itu. Karena kemarau yang cukup panjang tahun lalu, produksi garam nasional melonjak, dari di bawah 1 juta ton tahun 2017 menjadi 2,7 juta ton tahun 2018. Hingga akhir tahun lalu, garam petani yang belum terserap berkisar 800.000 ton (lihat https://kompas.id/baca/utama/2019/01/14/tata-ulang-kebijakan-impor-garam/)

“Musuh” Pak Jokowi Bukan Pak Prabowo, Melainkan Pembantu-pembantu Terdekatnya

Ketiga contoh kasus di atas nyata adanya. Puluhan juta petani menjadi korban. Mereka menaruh harapan besar Pak Jokowi dapat mengangkat kesejahteraan petani. Mungkin sebagian besar mereka memilih Pak Jokowi ketika Pemilihan Presiden 2014. Akibat ulah segelintir pembantu Presiden yang mengikis asa puluhan juta petani (dan mungkin tak sedikit pula konsumen yang mengeluh karena kenaikan harga gula dan beras), boleh jadi cukup banyak dari mereka yang mulai apatis menghadapi pemilu April nanti.

Tidak ada kata terlambat walaupun memang waktunya kian mepet. Bersihkanlah lingkungan dekat Presiden dari para penunggang percuma (free rider) dan para pemburu rente. Komitmen dan langkah tegas Presiden menghadapi mereka bisa memunculkan kembali asa.

Dan, yang tak kalah penting, defisit transaksi perdagangan bisa ditekan dan bahkan kembali surplus, sehingga bisa menjinakkan tekanan terhadap rupiah. Cara ini tokcer, berdampak “seketika”, tidak membutuhkan waktu selama serangkaian upaya pemerintah yang sudah dilakukan.

***

[Data dimutakhirkan pada 16 Januari 2019, pk. 13:03 dan penambahan data impor baja pada 18 Januari 2019, pk.02:10]
Impor Beras Sejak Orde Baru Soeharto Hingga Kini

19 Nov 2018

Impor beras tahun ini hingga September sudah menembus 2 juta ton.

monitor.co.id

Tahun ini hingga September, impor beras telah menembus 2 juta ton, tertinggi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terasa pahit memang jika dibandingkan dengan tekad untuk mencapai swasembada beras sebagaimana didengungkan semasa kampanye pemilihan presiden 2014.

Namun, tidak benar kalau ada yang mengatakan selama masa Orde Baru Soeharto lebih baik. Memang, Presiden Soeharto pernah memperoleh penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO), lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 14 November 1985. Sekretaris Jenderal FAO, DR Edward Samoa memberikan penghargaan atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan, khususnya swasembada beras.

Indonesia sempat tidak mengimpor beras sama sekali pada tahun 1985-1986. Pada tahun itu bahkan Indonesia mengekspor beras masing-masing 106 ribu ton pada tahun 1985 dan 231 ribu ton tahun 1986. Setahun kemudian ekspor beras mencapai jumlah tertinggi yakni 231 ribu ton. Setelah ini ekspor meredup, tidak pernah lagi di atas 100 ribu ton. Ekspor tertinggi di masa Presiden Jokowi terjadi tahun 2017, itu pun hanya 3,5 ribu ton. Sampai September 2018 tercatat 3,2 ribu ton.

Keberhasilan menekan impor beras pada Era Soeharto berlangsung tidak sampai 10 tahun. Di masa itu pun Indonesia beberapa tahun mengimpor ratusan ribu ton Pada tahun 1995 dan 1996 impor beras kembali melonjak tajam menjadi masing-masing 1,3 juta ton dan 2,0 juta ton. Setahun kemudian nyaris tak mengimpor, tetapi pada 1998 ketika Presiden Soeharto “lengser” impor mencapai rekor tertinggi, yaitu 2,8 juta ton. Itulah salah satu warisan terakhir Soeharto, selain tentu saja krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah Indonesia. Rekor tertinggi impor beras pecah pada 1999 (3 juta ton) dan bertahan sampai sekarang.

Di masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, impor beras tertinggi sebesar 2,75 juta ton pada tahun 2011.

Tantangan utama yang harus kita selesaikan adalah kesinambungan peningkatan produksi lewat peningkatan produktivitas dan manajemen stok.

Yang tidak boleh dilanjutkan dari era Soeharto adalah model paksa dan praktek pemburuan rente. Hanya segelintir (tak sampai hitungan jari satu tangan) pengusaha yang memperoleh lisensi impor beras.
Posisi Indonesia dalam Human Capital Index Terbaru Versi Bank Dunia

15 Okt 2018

kendo-guide.com

Bank Dunia baru saja meluncurkan indikator baru di Nusa Dua, Bali, dalam forum pertemuan IMF-Bank Dunia untuk mengukur derajat modal manusia yang diberi nama Human Capital Index (HCI). Selama ini yang menjadi acuan adalah Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam publikasi tahunannya bertajuk Human Development Report. Posisi terakhir (2017) Indonesia adalah di urutan ke-116 dari 189 negara.

Menurut Bank Dunia, modal manusia terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang mengakumulasi sepanjang hidup manusia, memungkinkan mereka untuk menyadari potensi mereka sebagai anggota masyarakat yang produktif. Kita dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dengan mengembangkan sumber daya manusia. Untuk itu, dibutuhkan investasi pada orang-orang melalui nutrisi, perawatan kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan dan keterampilan.

Metodologi Human Capital Index versi Bank Duniabisa dilihat di sini.

Empat peringkat tertinggi diborong oleh negara-negara Asia. Indonesia berada diperingkat ke-87 dari 157 negara. Posisi Indonesia lebih buruk ketimbang lima negara ASEAN, namun lebih baik dibandingkan dengan tiga negara ASEAN lainnya dan dua anggota BRICS, yaitu India dan Afrika Selatan.

World Economic Forum (WEF) juga menerbitkan index serupa dalam publikasinya “Global Human Capital Report” (GHCR).

Dalam indeks Global Human Capital, Indonesia berada di peringkat ke-65 dari 130 negara. Sama dengan versi Bank Dunia, posisi Indonesia lebih buruk dari lima negara ASEAN dan lebih baik dibandingkan dengan tiga negara ASEAN lainnya. Bedanya, versi WEF menempatkan Indonesia lebih tinggi dari Brazil yang merupakan salah satu negara anggota BRICS.

Semoga kita kian terpecut untuk mengejar ketertinggalan dari mayoritas negara ASEAN dalam pengembangan modal manusia. Jika sebatas business as usual, ancamannya adalah masuk ke dalam middle income trap dan mayoritas penduduk akan sengsara ketika memasuki hari tua.
Kekuatan Suara di IMF

12 Okt 2018

Source: burnabynow.com

Dana Moneter Internasional atau the International Monetary Fund (IMF) dan saudara kandungnya Bank Dunia (the World Bank) lahir Pada tahun 1944 dari hasil Bretton Woods Conference yang secara resmi dikenal dengan the United Nations Monetary and Financial Conference, diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat.

Tujuan utama IMF adalah untuk menjamin kestabilan sistem moneter internasional–sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara-negara dan warganya untuk melakukan transaksi satu sama lain dengan menjaga perkonomiann global dan perekonomian negara-negara anggotanya berada di jalur yang sehat, memberikan pinjaman kepada negara anggota yang mengalami persoalan neraca pembayaran, dan memberikan bantuan praktis kapada negara anggota. Sumber dana dikumpulkan dari negara anggota sesuai dengan kuota masing-masing. Besarnya kuota ditentukan berdasarkan ukuran perekonomian (nilai produk domestik bruto) negara anggota.

Source: IMF

Sebaran kuota dewasa ini sudah tidak mecerminkan kekuatan ekonomi dunia. China, misalnya, merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, namun kuota dan kekuatan suaranya lebih kecil dari Jepang. Sebaliknya, negara-negara Eropa yang peranannya dalam PDB dunia kian susut memiliki kuota dan kekuatan suara lebih tinggi dari porsi PDB-nya. Tidak heran jika orang nomor satu di IMF selalu dari Eropa. Sejak berdiri, Managing Director IMF lima kali dari Prancis, dua kali dari Swedia, dan masing-masing sekali dari Jerman, Spanyol, Belanda, dan Belgia.

Bagi-bagi kursi ditentukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara utama Eropa. Jabatan tertinggi kedua (First Deputy Managing Director) selalu berasal dari Amerika Serikat. Negara Paman Sam ini juga mendapat jatah mengisi Presiden Bank Dunia.

Keputusan-keputusan penting, termasuk perubahan IMF’s charter tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan Amerika Serikat karena harus didukung 85 persen suara mayoritas. Dengan kekuatan suara 16,52 persen, Amerika secara de facto memiliki hak veto. Beberapa kali upaya untuk mereformasi IMF kandas karena tidak disetujui Amerika Serikat. Pertemuan di Bali tidak mengagendakan pembaruan IMF.
Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kembali Terkoreksi

10 Okt 2018

Source: theday.co.uk

Selasa kemarin (9/10), International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk 2018 dan 2019 masing-masing dari 3,9 persen yang tercantum dalam World Economic Outlook update Juli 2018 menjadi 3,7 persen dalam World Economic Outlook (WEO) terbaru. Sekalipun prospek pertumbuhan ekonomi dunia mendatar, namun tetap lebih tinggi ketimbang pertumbuhan selama kurun waktu 2012-2016. Hampir semua kawasan mengalami koreksi ke bawah. Pertumbuhan volume perdagangan dunia juga turut terkoreksi cukup dalam dari 4,8 persen menjadi 4,2 persen untuk 2018 dan dari 4,5 persen tahun 2019 menjadi 4,0 persen untuk tahun 2019. Koreksi yang cukup tajam ini tak pelak lagi akibat perang dagang AS-China.

IMF juga mengoreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,3 persen menjadi 5,1 persen untuk tahun 2018. Koreksi lebih tajam dilakukan untuk tahun 2019 yaitu dari 5,5 persen menjadi 5,1 persen. Trend pertumbuhan mendatar ini sama dengan trend pertumbuhan ekonomi dunia.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Malaysia juga mengalami koreksi relatif tajam. Sebaliknya, prospek pertumbuhan Thailand lebih baik, terutama untuk 2018. Sedangkan untuk Filipina dan Vietnam hanya mengalami koreksi tipis.

Dari perbandingan di atas tampak bahwa sekalipun prospek pertumbuhan dunia melemah dan banyak tantangan muncul silih berganti, dampaknnya terhadap setiap negara berbeda-beda, bahkan ada yang positif. Faktor penentunya adalah daya tahan setiap negara. Salah satu unsur dari daya tahan itu adalah kondisi transaksi berjalan. Thailand, Malaysia, dan Vietnam lebih tangguh karena menikmati surplus transaksi berjalan. Faktor ini kita belum punya.
Cadangan Devisa Kian Tergerus

6 Okt 2018

Kemarin (5/10), Bank Indonesia mengumumkan cadangan devisa per akhir September 2018 sebesar 114,8 miliar dollar AS, merosot sebanyak 3,08 miliar dollar AS dibandingkan sebulan sebelumnya sebesar 117,9 miliar dollar AS.

Penurunan cadangan devisa sudah berlangsung selama delapan bulan berturut-turut tanpa jeda sejak Februari 2018, dari aras tertinggi pada Januari 2018 sebesar 132 miliar dollar AS.

Sejauh observasi penulis, ini adalah penurunan berturut-turut terlama. Kinerja eksternal Indonesia yang terus memburuk sedemikian lama mencerminkan pemburukan strutural yang membutuhkan penanganan seksama. Tidak boleh dipandang sebelah mata, sekalipun Bank Indonesia menilai cadangan devisa sebesar 114,8 miliar dollar AS pada akhir September 2018 masih cukup tinggi.

Berikut adalah rilis lengkap Bank Indonesia:

“Posisi cadangan devisa Indonesia cukup tinggi sebesar USD114,8 miliar pada akhir September 2018, lebih rendah dibandingkan dengan USD117,9 miliar pada akhir Agustus 2018. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Penurunan cadangan devisa pada September 2018 terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik, serta kinerja ekspor yang tetap positif.”

Betul bahwa kinerja ekspor tetap positif, yakni tumbuh 10,4 persen selama Januari-Oktober 2018. tetapi, bukankah pada kurun waktu yang sama, transaksi perdagangan luar negeri (ekspor barang dikurangi impor barang) sudah mengalami defisit sebesar 4,1 miliar dollar AS. Defisit itu disebabkan pertumbuhan impor barang yang meroket sebesar24,5 persen, lebih dua kali lipat dari pertumbuhan ekspor barang. Defisit perdagangan terakhir terjadi pada 2014 dan itu pun hanya 2,2 miliar dollar AS.

Sejauh ini pemerintah lebih mengedepankan pengendalian impor untuk memperbaiki transaksi perdagangan luar negeri. Kita mendukung upaya ini jika menyasar ke pembasmian pemburuan rente. Di luar itu, tampaknya cara ini bakal kurang efektif dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jauh lebih ampuh dengan menggenjot ekspor.

Ambil contoh grup Semen Indonesia yang berhasil memanfaatkan peluang ekspor dengan mengoptimalkan kapasitas produksi yang tak terpakai dan kelebihan pasokan semen di dalam negeri. Tahun ini grup Semen Indonesia mampu mencetak rekor ekspor tertinggi sepanjang sejarah. Upaya grup Semen Indonesia bisa ditiru oleh industri lainnya yang pemanfaatan kapasitas produksi reratanya masih sekitar 70 persen, bahkan beberapa industri hanya sekitar 50 persen seperti industri otomotif.
Harga Minyak Terus Merangkak Naik, Rupiah Melemah, Indeks Saham Merosot

2 Okt 2018

Harga minyak jenis Brent yang dimonitor sore ini telah mencapai 84,54 dollar AS per barrel, sedangkan harga minyak jenis WTI juga naik menjadi 75,33 dollar AS per barrel. Para analis pasar minyak memperkirakan kenaikan harga minyak akan berlanjut sebagai akibat sanksi ekonomi baru AS atas Iran yang akan menghukum pihak yang membeli minyak Iran mulai bulan depan.

Harga minyak referensi OPEC (OPEC basket price) telah menembus 80 dollar AS per barrel pada hari pertama Oktober kemarin.

Kenaikan harga minyak mentah mengakibatkan ancaman langsung bagi Indonesia yang mengimpor minyak mentah dan BBM sekitar 775 ribu barrel sehari. Karena permintaan terhadap BBM diperkirakan tidak menurun mengingat tidak terjadi pennyesuaian harga BBM yang diatur pemerintah, maka defisit perdagangan akan meningkat sehingga turut menekan nilai tukar rupiah.

Hari ini harga spot pada penutupan pasar sudah menembus Rp 15.000 per dollar AS. Kurs JISDOR hari ini mencapai aras terlemah tahun ini dan setelah krisis 1998.

Di pasar saham, investor asing melakukan aksi jual bersih. Indeks hari ini ditutup melemah 1,16 persen.
Tak lagi ku kenali

17 Sep 2018

Bukan karena tidak sepaham dengan seseorang lantas kita memusuhinya.

Bukan karena tidak sekeyakinan dengan seseorang kita memperlakukannya dengan tidak adil.

Bukan karena seseorang pernah mencerca lantas kita menistanya dan memupuk dendam.

Bukan karena seseorang memusuhi kita lantas kita tidak menyapanya.

Nilai-nilai kemanusiaan melampaui perbedaan pandangan politik.

Nilai-nilai demokrasi melampaui kepentingann partai.

Prinsip melampaui pilihan politik

Kebenaran di atas siasat.

Persaingan politik sejatinya untuk membuat negara lebih baik, bukan untuk memecah belah.

Pertarungan politik adalah penawaran gagasan-gagasan baru, bukan penajaman perbedaan yang menyuburkan sekat-sekat.

Pemilihan umum adalah untuk menghadirkan kontrak politik baru bagi kemajuan bangsa.

Kampanye bukan mengumbar janji palsu.

***

Bayang-bayang itu timbul tenggelam.

Kadang menyembul nyata tapi kerap bersembunyi dalam ego.

Ke arah mana kaki ini hendak dilangkahkan.

Kala tempat berteduh tidak lagi menghadirkan kesejukan.

Tetapi

Asa harus terus dibentangkan

Kekuatan berserakan harus dihimpun

Semangat harus terus digelorakan

Bagi perubahan yang menyejahterakan

Jakarta, 16 September 2018
Harusnya Kita Sudah Belajar Dari Peristiwa Serupa Tahun 2013 (Revisi)

16 Sep 2018

Sumber: emergingequity.wordpress.com

Catatan: Tulisan dengan judul yang sama yang saya posting 26 September 2018 ternyata terhapus. Beberapa pembaca menyampaikan bahwa dalam tuisan itu ditemukan banyak salah ketik. Ternyata versi yang saya posting bukan versi terakhir dan belum diedit. Tulisan ini merupakan versi yang telah saya koreksi dan perbarui. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.

Agaknya gejolak perekonomian tahun 2013 belum terlalu lama da semoga belum lekang dari ingatan kolektif kita. Kala itu, Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah menengarai biang keladi gejolak perekoomian berasal dari faktor eksternal atau global, yakni tatkala bank sentral Amerika Serikat (The Fed) mengumumkan rencana pemotongan dana stimulus sebanyak 85 miliar dollar AS setiap bulan. Paragraf pembuka isi pidato Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, pada acara Bankers Dinner 14 November 2013 menyuratkan hal itu:

“Secara pribadi kami sungguh merasakan tantangan ekonomi yang tidak ringan di tahun 2013 ini. Kami bergabung dengan Bank Indonesia pada 24 Mei 2013, tepat dua hari setelah Chairman dari Federal Reserve memberikan sinyalemen akan mengurangi stimulus moneter (tapeting). Sinyalemen yang sangat singkat, namun pengaruhnya mendunia. Sejak saat itu, hari demi hari hingga akhir Agustus lalu, ekonomi kita ditandai dengan derasnya aliran keluar modal portofolio asing, yang kemudian menekan nilai tukar rupiah dengan cukup tajam.” (huruf tebal oleh penulis.)

Menteri Keuangan menyampaikan hal senada, bahkan memperkirakan rupiah akan terus melemah hingga awal tahun 2014:

“Indonesia’s rupiah and bond yields will return to levels seen in 2009 after the Federal Reserve cuts stimulus that has buoyed emerging-market assets, Finance Minister Chatib Basri said.” (Source: Bloomberg.com, Indonesia’s Basri Sees Rupiah Back to 2009 Levels After QE Taper http://bloom.bg/1cHKkKO, November 8, 2013.)

Tidak hanya sampai awal tahun 2014, nilai tikar rupiah melemah terus hingga akhir tahun dan bahkan berkepanjagan hingga sekarang. Pada hari Gubernur The Fed, Ben Shalom Bernanke, mengumumkan rencana pemotongan stimulus, nilai tukar rupiah berada pada Rp 9.765 per dollar AS. Ketika Gubernur BI menyampaikan pidato akhir tahun pertamanya, kurs rupiah sudah mencapai Rp 11.546 per dollar AS. Pada akhir tahun 2014 rupiah kian melemah menjadi Rp 12.440. Hari ini, nilai tukar rupiah Sudan mendekati Rp 15.000 per dollar AS.

Indonesia relatif cepat menjinakkan gejolak 2013. Menteri Keuangan ketika itu, Muhamad Chatib Basri, mengutarakan pengalamannya mengelola gejolak dalam makalah yang diterbitkan oleh Ash Center, Harvard Kennedy School, Harvard University.

Gubernur baru sekarang yang dilantik pada 24 Oktober 2018 juga menghadapi tantangan pertama dalam bentuk yang mirip dengan yang dihadapi Gubernur BI sebelumnya yang juga baru dilantik pada 24 Mei 2013. Langkah pertama yang ditempuh keduanya juga sama, yakni menaikkan suku bunga acuan beberapa kali dalam waktu relatif singkat. Pemerintah kala itu dengan sigap melakukan langkah-langkah kebijakan untuk memitigasi gejolak. Tentu ada perbedaan dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sekarang.

Ada kesamaan tindakan pemerintah pada 2018 dan 2013 antara lain adalah penerapan kewajiban penggunaan biofuel dalam solar: tahun 2013 sebesar 10 persen dan tahun ini sebesar 20 persen.

Perbedaan mendasar yang dilakukan pemerintah pada tahun 2013 adalah relaksasi perpajakan dan lebih beragam instrumen untuk meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi tata niaga yang menghambat impor demi menekan praktek pemburuan rente. Tindakan pemerintah sekarang lebih banyak untuk menekan impor seraya kurang menyentuh praktek pemburuan rente. Tahun 2013 Kebijakan lebih bersifat ofensif, sedangkan pemerintah sekarang lebih bersifat defensif.

Pengalaman tahun 2013 semakin menyadarkan pemerintah, Bank Indonesia, kalangan ekonom dan analis betapa penting menggulirkan penyesuaian struktural untuk membakar lemak-lemak yang menyelubungi perekonomian agar pertumbuhan bisa kembali mengakselerasi. Sayangnya pertimbangan politik lebih mendominasi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyoo sebetulnya tidak memikul beban politik yang terlalu berat karena tidak lagi berlaga dalam pemilihan presiden 2014. Presiden Joko Widodo kembali berlaga untuk terpilih kembali dalam pemilihan presiden 2019. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh lebih bernuansa populis dan menghindari penyesuaian struktural yang pahit dalam jangka pendek tetapi meyembuhkan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Sudah barang tentu ada risikonya. Katakalah harga minyak mentah merangkak naik mendekati 100 dollar AS awal tahun depan, antara lain disebabkan oleh penerapan sanksi oleh Amerika Serikat atas ekspor minyak Iran. Menghadapi kondisi demikian, pemerintah nyaris tidak memiliki pilihan kecuali menaikkan harga BBM, karena PT Pertamina (persero) dan PT PLN (persero) menghadapi keterbatasa untuk menanggung beban tambahan. Bisa dibayangkan betapa bakal tidak populernya Presiden Jokowi dengan semakin dekatnya hari pencoblosan.

Sementara itu, fundamen perekonomian dewasa ini cenderung melemah dibandingkan kondisi tahun 2013. Jika pada 2013 pemerintah masih bermodalkan nisbah pajak (tax ratio) dua digit (11,3 persen), pada semester I-2018 tinggal 9,1 persen. Kemampuan bermanuver pemerintah menghadapi lonjakan harga minyak bakal semakin terbatas.

Kedua, pada tahun 2013 nisbah ekspor barang dan jasa terhadap PDB masih 23,9 persen, sedangkan pada semester I-2018 turun menjadi 20,7 persen. Jika hanya ekspor barang, pada kurun waktu yang sama, porsinya terhadap PDB turun dari 21,4 persen menjadi hanya 18 persen. Sampai kini kita belum mampu menghentikan trend penerunan nisbah ekspor terhadap PDB yang sudah terjadi sejak awal tahun 2000-an.

Padahal kebutuhan devisa Indonesia terus meningkat untuk membiayai cicilan dan bunga utang luar negeri maupun untuk berjaga-jaga menghadapi penjualan bersih investor asing dalam bentuk investasi portofolio.

Ketiga, obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah yang dipegang oleh investoir asing merangkak naik. Jika pada tahun 2013 baru mencapai 32,5 persen, per Maret 2018 sudah mencapai 39,3 persen.

Keempat, sejak 2010, baru pada tahun ini terjadi akumulasi penjualan Surat Utang Negara (SUN) berdasarkan data bulanan lebih besar dari pembeliannya sehingga mengalami net sale, bahkan sudah berulang kali. Kejadian ini sudah barang tentu berkontribusi signifikan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.

Kelima, pada tahun 2013 dan beberapa tahun sebelumnya, penanaman modal asing langsung (foreign direct investment) lebih besar dari investasi asing dalam bentuk portofolio. Namun, sejak 2014 keadaannya berbalik. Akibatnya terlihat tahun ini ketika investasi portofolio yang keluar lebih banyak dari yang masuk, membuat nilai rupiah kian melemah. Pada waktu bersamaan FDI yang masuk pada semester I-2018 juga merosot dibandingkan dengan semester I-2017. Di antara negara emerging Asia Tenggara, Indonesia paling sedikit menerima FDI.

Kemerosotan daya tarik Indonesia dalam menarik FDI terlihat pula dari survei tahunan yang dilakukan oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) terhadap perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri. Pada tahun 2013 Indonesia untuk pertama kali menduduki posisi puncak. Dua tahun berturut-turut kemudian posisi Indonesia turun ke peringkat kedua, lalu pada tahun 2016 turun ke peringkat ketida, dan pada tahun 2017 turun dua peringkat ke urutan kelima. Untuk pertama kali Vietnam berada di peringkat lebih tinggi dari Indonesia.

Keenam, untuk mengurangi beban fiskal, pemerintah mempercepat kenaikan harga BBM pada 22 Juni 2013. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, seluruh subsidi BBM dan listrik dibebankan pada APBN. Pada pemerintahan Joko Widodo, kenaikan harga minyak tidak direspon oleh pemerintah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebagian besar beban kenaikan itu dibebankan kepada PT Pertamina (persero) dan PT PLN (persero).

Harusnya kini kita lebih sigap menghadapi gejolak dibandingkan tahun 2013. Keledai tidak pernah terperosok dua kali di tempat yang sama.
Apakah Benar Perekonomian Indonesia Dikuasai Asing?

11 Sep 2018

independensi.com

Salah satu isu panas yang hampir selalu mengemuka menjelang pemilihan umum adalah sentimen anti asing. Gejala xenophobia pada umumnya terkait dengan privatisasi badan usaha milik negara (BUMN) dan penguasaan sumber daya alam.

Bertaburan gambar yang menunjukkan betapa Tanah Air kita dari Sumatera hingga Papua dicengkeram oleh asing. Tengok saja bendera pada kedua gambar pertama di tulisan ini. Sebetulnya masih ada lagi yang bisa ditambahkan agar bendera asing lebih berjejal, yaitu hampir semua operator seluler besar di Indonesia dimiliki asing. Hanya Telkomsel yang saham mayoritasnya di tangan pihak Indonesia, yakni oleh PT Telkom (persero).

kompas.com

Data membuktikan justru sebaliknya. Sentuhan asing di Indonesia sangat kecil. Investasi di Indonesia tidak pernah didominasi oleh asing. Penanaman modal langsung oleh asing (direct foreign investment) hanya sekitar 5 persen dari keseluruhan pembentukan modal tetap bruto (gross fixed capital formation/GFCF).

Bandingkan dengan Malaysia yang nisbah FDI terhadap GFCF-nya sekitar tiga kali lipat Indonesia dan Vietnam–yang notabene negara Komunis–empat kali lipat Indonesia pada periode 2011-16. Filipina yang juga relatif kurang diminati asing pun lebih besar dari Indonesia. Peranan asing dalam pembentukan modal tetap bruto Indonesia berada di bawah rerata Asia sepanjang periode observasi. Bahkan terhadap Bolivia yang di bawah rezim sosialis pimpinan Presiden Juan Evo Morales Ayma, Indonesia jauh lebih rendah.

Data terbaru dari Bloomberg masih menunjukkan kecenderungan serupa. Di antara negara Emerging Markets di Asia Tenggara, Indonesia paling rendah dalam menarik investasi langsung asing dalam persentase terhadap PDB. Pada triwulan II-2018, investasi langsung asing yang mengalir ke Indonesia mengalami kemerosotan sebesar 12,9 persen dari triwulan yang sama tahun lalu–penurunan pertama kali sejak 2011–yang membuat Indonesia berada di peringkat buncit di anntara negara-negara tetangga Asia Tennggara relatif terhadap ukuran perekonomiannya. Untuk menggambarkan Indonesia “salah arah” dalam menarik modal asing, Bloomberg memilih judul berita: “Indonesia Is Flirting With the Wrong Foreign Money.”

Pada tahun 2018 investasi asing langsung merosot cukup tajam. Demikian pula investasi asing dalam bentuk portofolio.

Benar adanya akumulasi penanaman modal asing langsung di Indonesia kian meningkat terhadap PDB. Peningkatan pesat terjadi pada kurun waktu 2011-2016. Sekalipun demikian, tetap saja peranan asing di dalam perekonomian Indonesia tidak setinggi kebanyakan negara tetangga. Pada tabel di atas, Indonesia hanya lebih tinggi ketimbang Filipina.

Perbandingan dengan lebih banyak negara dan kelompok negara menunjukkan hal serupa.

Di Indonesia yang lebih dominan adalah BUMN. Hampir semua sektor didominasi BUMN/BUMD: listrik, gas, air bersih, pertambangan, minyak mentah, kilang minyak, perbankan, asuransi, konstruksi, bandara, pelabuhan, kereta api, jalan tol, pompa bensin, pupuk, dan konstruksi. BUMN juga cukup besar di beberapa jenis usaba seperti garam, semen, baja, semen, gula, perkebunan, penangkapan ikan, maskapai penerbangan, angkutan laut, dan angkutan darat.

Tak ketinggalan, negara ikut merambah bisnis perhotelan, perdagangan, properti, konsultan bisnis, sekuritas, pusat perbelanjaan, industri kaca, industri perkapalan, dan banyak lagi.

Indonesia lambat laut mengarah ke kapitalisme negara.

[Dimutakhirkan pada 10 Februari 2019, pk. 04:29.]