Barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian–diukur dengan produk domestik bruto atau PDB (Y)–terdiri dari konsumsi rumahtangga (Cp), konsumsi pemerintah (Cg), investasi (I), ekspor (X), dan impor (M). Tulisan ini menitikberatkan pembahasan pada komponen Cp. Ketika suatu negara masih berpendapatan sangat rendah atau miskin dan baru pada tahapan awal pembangunan, komponen Cp sangat mendominasi.
Kategori: Salah Kaprah
Daya beli (purchasing power) merupakan sekedar istilah, bukan teori. Menurut Oxford Dictionary of Economics, puchasing power adalah “The amount of real goods and services each unit of money will buy. Purchasing power is thus the reciprocal of a suitable price index: if prices go up, the purchasing power of money goes down.” Definisi tidak jauh
Tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan tiba-tiba merosot. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan riil konsumsi masyarakat (private consumption) mencapai rata-rata 5 persen. Pertumbuhan nominal konsumsi masyarakat pada triwulan I-2017 masih 8,6 persen. Jadi, baik secara nominal maupun riil, konsumsi masyarakat masih naik. Memang benar kenaikan konsumsi masyarakat sedikit melambat
Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia tidak sepatutnya mengimpor garam jutaan ton setiap tahun. Begitulah mitos yang melekat pada banyak orang, tidak hanya di kalangan awam, melainkan juga kerap didengungkan oleh kaum berpendidikan dan pejabat tinggi. Mitos itu benar adanya jika garam diproduksi di laut, karena dua pertiga luas Indonesia
Baru saja awal tahun ini Kementerian Pertanian mengklaim harga beras di Indonesia lebih murah ketimbang di India, Thailand, dan Vietnam. Kalau benar begitu, harga rerata beras di Indonesia tergolong sangat murah kalau tidak hendak dikatakan termurah di dunia. Menjelang akhir pekan ini, heboh harga beras mahal bertaburan di media massa. Menurut ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Sentimen populisme dan nasionalisme yang melanda dunia juga menerpa Indonesia. Bedanya, di Indonesia masih berkutat pada persoalan kepemilikan negara. Kedaulatan ekonomi seolah-olah terampas jika kepemilikan tidak sepenuhnya atau 100 persen di tangan badan usaha milik negara (BUMN). Tengok saja konsep holding BUMN. Semua induk holding dipegang oleh BUMN yang kepemilikannya 100 persen oleh pemerintah. PT
Kementerian Pertanian agak mirip dengan Presiden Donald Trump dan Sekretaris Pers Gedung Putih, Sean Spicer. Kementan kerap menyanggah pemberitaan yang dianggapnya tidak benar dengan mengajukan pendapat dan fakta versinya sendiri yang akurasi dan kredibilitasnya diragukan. Terakhir terkait dengan harga beras. Menurut Kementan, harga beras di Indonesia tergolong murah dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, Vietnam,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir dengan misi khusus, bukan sekedar bisnis biasa. Karena, pada dasarnya negara ada bukan untuk berbisnis, m elainkan memajukan perekonomian secara keseluruhan serta memberdayakan dan menyejahterakan rakyatnya. Lihat Konsep Holding BUMN Berbahaya dan Menyesatkan. Betapa besar peranan BUMN untuk mempertajam bisnisnya sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengakselerasikan pembangunan, misalnya
Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembentukan enam holding (induk ) badan usaha milik negara (BUMN). Lihat Enam Perusahaan Induk Perkuat BUMN dan Tok! Jokowi Setujui Pembentukan 6 Holding BUMN. Ada baiknya Presiden tidak segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang penggabungan itu. Banyak persoalan mendasar yang belum ditangani oleh Kementerian BUMN. Pembentukan induk BUMN jangan terkesan sebatas aksi korporasi
Catatan: Siap dialog terbuka bagi perbaikan mendasar. *** Luthful meminta agar Faisal Basri lebih fokus menuntaskan masalah mafia migas saja JITUNEWS.COM, 15 Juli 2016 09:30 WIB JAKARTA, JITUNEWS.COM – Kasubid Data Sosial, Prasarana dan Sarana, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Dr. Luthful Hakim, menilai bahwa Faisal Basri gagal paham soal kebijakan pemerintah yang
faisal basri 