Mitos “Negara dengan Garis Pantai Terpanjang Kedua di Dunia Kok Impor Garam”


Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia tidak sepatutnya mengimpor garam jutaan ton setiap tahun. 

Begitulah mitos yang melekat pada banyak orang, tidak hanya di kalangan awam, melainkan juga kerap didengungkan oleh kaum berpendidikan dan pejabat tinggi.

Mitos itu benar adanya jika garam diproduksi di laut, karena dua pertiga luas Indonesia berupa laut.

Masalahnya, garam diproses di darat. Perlu hamparan lahan untuk memproses air laut menjadi garam. Lokasi produksi pada umumnya di pantai. Padahal, pantai bisa pula digunakan untuk kegiatan ekonomi lain seperti hotel dan sarana rekreasi yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi ketimbang untuk memproduksi garam.

Kawasan pantai yang luas tidak otomatis layak untuk usaha garam jika curah hujan tinggi. Selain itu tingkat kelembaban juga menjadi faktor penentu.

Kasus seperti Indonesia juga dialami oleh empat negara lain yang masuk dalam kelompok 10 besar negara dengan garis pantai terpanjang, yaitu Rusia, Filipina, Jepang, dan Selandia Baru. Serupa seperti Indonesia, keempat negara itu bukan merupakan produsen garam terkemuka. Bahkan, Jepang justru merupakan pengimpor terbesar kedua di dunia.

Produsen terbesar di dunia adalah China. Padahal, panjang garis pantainya hanya seperempat dari Indonesia. Amerika Serikat, sebagai produsen terbesar kedua, hanya memiliki garis pantai yang panjangnya hanya sepertiga dari garis pantai Indonesia.

Sekalipun China dan Amerika Serikat berada di urutan pertama dan kedua produsen garam dunia, kedua negara itu juga merupakan negara pengimpor terbesar ketiga dan pertama. Tak ada jargon swasembada walaupun keduanya memiliki garis pantai yang lumayan panjang dan menjadi produsen garam terkemuka.

Mengapa Amerika Serikat dan China butuh banyak garam? Karena kebutuhan garam paling banyak adalah untuk industri. Industri jauh lebih banyak menyerap garam ketimbang rumah tangga. Tengoklah negara-negara pengimpor utama adalah negara industri maju. Di luar Amerika Serikat (urutan pertama), Jepang (ke-2), dan China (ke-3), ada Jerman, Korea, dan Taiwan.

salt

Mengapa India yang panjang garis pantainya hanya di urutan ke-20 bisa menjadi produsen garam terbesar ke-3 di dunia? Karena, sumber produksi garam tidak hanya dari air laut (sea brine), melainkan juga dari air danau (lake brine), sub-soil brine, dan deposit garam tambang (rock salt deposits). Hampir semua garam di Indonesia dihasilkan dari air laut.

himalayan rock salt
usefulinnovation.com
morton salt
mortonsalt.com

Sumber data:

Central Intelligence Agency 2010, The World Factbook 2010, ISSN 1553-8133, Washington, DC, viewed 6th February, 2010, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>.

mortonsalt.com

Urusan Beras Jangan Ditambah Ruwet


Baru saja awal tahun ini Kementerian Pertanian mengklaim harga beras di Indonesia lebih murah ketimbang di India, Thailand, dan Vietnam. Kalau benar begitu, harga rerata beras di Indonesia tergolong sangat murah kalau tidak hendak dikatakan termurah di dunia.

Menjelang akhir pekan ini, heboh harga beras mahal bertaburan di media massa. Menurut ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mahalnya harga beras di Indonesia disebabkan hanya segelintir pelaku usaha yang menguasai pusat-pusat distribusi atau rantai pasok (Kompas, 22 Juli 2017, hal. 1 dan 15).

Kesimpulan ketua KPPU disampaikan seusai penggerebekan oleh Satgas Pangan yang beranggotakan Polri, KPPU, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan di gudang PT Indo Beras Unggul (IBU), anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yang memproduksi beras dengan merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago.

Sangat berbahaya jika satu kasus perusahaan yang digeledah digeneralisasikan. Hampir bisa dipastikan pangsa pasar kedua merek beras yang dijual PT IBU tidak sampai satu persen dari pasar beras nasional. Volume beras dalam kemasan dan bermerek pun relatif sangat kecil.

Masih menurut pemberitaan Kompas, “Polisi memastikan perusahaan itu melakukan dua pelanggaran pidana terkait produksi beras medium, yaitu memanipulasi harga dan membohongi konsumen mengenai kandungan beras.”

Tuduhan memanipulasi harga karena perusahaan menjual beras premium dengan harga di atas harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Harga acuan di tingkat konsumen adalah Rp 9.500 per kg, sedangkan harga jual dua jenis beras  PT IBU masing-masing Rp 13.700 dan Rp 20.400 per kg.

Kalau harga jual di atas harga acuan, apakah penjual otomatis dituduh memanipulasi harga? Bukankah harga jual hampir semua komoditas yang diatur pemerintah lebih tinggi dari harga acuan?

Permendag tentang harga acuan beberapa komoditas pangan yang terakhir dikeluarkan pada Mei 2017 tidak mencantumkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar. Secara implisit Permendag No.27/2017 merupakan pedoman umum dalam melakukan stabilisasi harga bagi kalangan internal pemerintah sendiri.

Untuk kasus beras, jika harga di tingkat konsumen lebih tinggi dari harga acuan, Menteri Perdagangan dapat menugaskan BULOG untuk melakukan operasi pasar dengan menjual beras sesuai dengan harga acuan.

Sudah barang tentu urusan harga acuan tidak berlaku untuk produk premium bermerek seperti minyak goreng Bimoli dan Filma, gula kristal putih merek Gulaku, atau beras kemasan berbagai merek yang banyak dijajakan di pasar modern.

Dari pemberitaan, yang tampaknya sudah terang benderang adalah ketidaksesuaian antara informasi yang tercantum di kemasan dengan yang sebenarnya berdasarkan hasil pengujian. Dengan memanipulasi seolah-olah beras yang dijual PT IBU berkualitas tinggi, maka harga yang dibanderol pun ditinggikan.

Bagaimana menjelaskan paradoks bahwa di satu sisi klaim Kementan tentang harga beras di Indonesia lebih murah dari negara tetangga, di sisi lain pemerintah (termasuk Kementan) gencar melakukan berbagai upaya untuk menekan harga beras yang dinilai oleh ketua KPPU mahal karena praktek oligopoli yang dilakukan segelintir pelaku di pusat-usat distribusi?

Bagaimana peran BULOG yang secara eksplisit dalam Permendag No.27/2017 ditugaskan melakukan operasi pasar jika harga di tingkat konsumen di atas harga acuan?

Apakah tren kenaikan harga disebabkan oleh kekurangan pasokan?

Apakah data produksi dan konsumsi yang dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan perberasan cukup akurat? Uji coba BPS di dua lokasi menghasilkan luas lahan yang jauh lebih kecil dari yang digunakan Kementan.

Saatnya para pemangku kepentingan perberasan duduk bersama untuk menuntaskan masalah perberasan agar petani sejahtera dan konsumen ceria.

Jangan sampai berbagai masalah di atas belum tertangani, justru pemerintah mencari jalan pintas menerjunkan polisi dan tentara. Hasilnya boleh jadi harga terus merangkak naik karena pasokan tersendat akibat pengusaha ketakutan dituduh menimbun dan memanipulasi harga.

JIka ada mafia beras yang nyata-nyata melakukan tindakan kriminal, segera bongkar tuntas. Seret ke pengadilan. Hukum seberat-beratnya.

Populisme dan Nasionalisme sebagai Kedok Pemburuan Rente


freeport
wsj.com

Sentimen populisme dan nasionalisme yang melanda dunia juga menerpa Indonesia. Bedanya, di Indonesia masih berkutat pada persoalan kepemilikan negara. Kedaulatan ekonomi seolah-olah terampas jika kepemilikan tidak sepenuhnya atau 100 persen di tangan badan usaha milik negara (BUMN).

Tengok saja konsep holding BUMN. Semua induk holding dipegang oleh BUMN yang kepemilikannya 100 persen oleh pemerintah. PT Pertamina (Persero) akan memimpin holding energi dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagai anggotanya.

PT Danareksa (Persero) menjadi induk holding BUMN jasa keuangan dengan anggota empat bank BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Perum Perumnas akan menjadi induk holding perumahan dengan anggota PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero) dan PT Indah Karya (Persero).

Untuk holding jalan tol dan konstruksi, PT Hutama Karya (Persero) akan menjadi induk dengan anggota PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Indra Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Yodya Karya (Persero) dan Trans Sumatera Operating Co.

PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) akan menjadi induk holding pertambangan dengan anggota PT Bukit Asam (Persero) Tbk., PT Antam (Persero) Tbk., dan PT Timah (Persero) Tbk. Yang menarik, PT Freeport Indonesia yang saham pemerintahnya hanya 9,36% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dimasukkan ke dalam holding. Boleh jadi ini terkait dengan rencana pemerintah mendivestasi PT Freeport Indonesia sehingga kepemilikan saham pemerintah menjadi mayoritas.

Perum Bulog akan dijadikan induk holding pangan dengan anggota PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Perikanan Indonesia (Persero) dan PT Berdikari (Persero).

Hanya satu kreteria dalam menentukan induk holding, yaitu BUMN yang kepemilikan sahamnya 100 persen oleh pemerintah. Tidak ada urusan dengan besarnya modal, aset, omzet, kesehatan perusahaan, maslahat sosial, keandalan manajemen, kapabilitas bersinergi, daya ungkit bagi perekonomian, dan sebagainya.

Yang lebih ekstrim lagi, konsep holding adalah satu-satunya pilihan untuk membenahi BUMN. Tidak ada evaluasi menyeluruh dan penyaringan apakah ada BUMN yang sudah tidak patut dipertahankan karena tidak ada eksternalitas positif atau maslahat sosialnya sama sekali. Padahal Presiden dan Menteri Keuangan telah mengingatkan jangan sampai BUMN yang kurang sehat membebani holding.

Setiap kelompok BUMN memiliki karakteristik usaha, sejarah, eksternalitas, serta permasalahan yang berbeda-beda, sehingga metode pembenahannya pun tentu saja berbeda-beda pula. Untuk memperkokoh dunia perbankan misalnya, pilihan yang paling lazim di mana pun adalah dengan penggabungan (merger).

China yang notabene negara komunis saja menghalalkan perusahaan miliki negara dimiliki oleh rakyatnya sendiri, bahkan oleh asing sekalipun. Keempat BUMN migas China semuanya sudah go public dan ada yang terdaftar di New York Stock Exchange. BUMN migas milik pemerintah kerajaan Saudi Arabia yang kaya raya itu sedang diambang go public. Jika terwujud, walaupun hanya menjual 5 persen sahamnya, ini bakal menjadi privatisasi terbesar di dunia, dan pemerintah Saudi Arabia bakal meraup puluhan miliar dollar dana segar yang rencananya digunakan untuk mendiversifikasikan perekonomian mereka.

Sebaliknya, di Indonesia terus saja berkutat di persoalan kepemilikan. Tak ayal, pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian hanya tumbuh 1,7 persen rata-rata setahun selama kurun waktu 2010-2016, bahkan sempat melorot 3,4 persen pada tahun 2015.

Seandainya pemerintah mengambil alih saham PT Freeport Indonesia, produksi tidak otomatis naik, karena dananya hanya sekedar berpindah ke Amerika Serikat, bukan untuk ekspansi usaha. Devisa akan tergerus, padahal pemerintah sedang gencar mengundang penanaman modal asing untuk menutupi kesenjangan pembiayaan demi untuk mendorong pertumbuhan.

Mengapa dana yang cukup besar itu tidak digunakan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan yang telah diambil alih oleh pemerintah dari konsesi PT Freeport Indonesia? Beberapa kawasan lebih besar potensi kandungan emasnya. Kalau dana yang dikumpulkan pemerintah belum cukup, pemerintah bisa mengundang mitra strategis sehingga sedari awal perusahaan nasional sudah terlibat dalam pengusahaan sumber daya lama dengan posisi yang sejajar dengan investor asing.

Tengok pengalaman Newmont Sumbawa yang atas nama divestasi sebagian sahamnya beralih ke kelompok Bakrie. Saham itu lalu diagunkan ke asing.

Senaif itukah pemerintah? Agaknya perlu pembahasan lebih lanjut.

Kementan, Hentikan Kebohongan Soal Harga Beras


all-about-rice-by-the-high-heel-gourmet
justdakhila.com

Kementerian Pertanian agak mirip dengan Presiden Donald Trump dan Sekretaris Pers Gedung Putih, Sean Spicer. Kementan kerap menyanggah pemberitaan yang dianggapnya tidak benar dengan mengajukan pendapat dan fakta versinya sendiri yang akurasi dan kredibilitasnya diragukan.

Terakhir terkait dengan harga beras. Menurut Kementan, harga beras di Indonesia tergolong murah dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan India. Berikut sekedar contoh pemberitaan yang muncul pada 25 Januari 2017: Kementan: Beras Indonesia MurahKementan sebut harga beras RI termurah dibanding Thailand dan IndiaKementan: Harga Beras di Indonesia Relatif Murah Dibandingkan Negara Lain. Satu berita lagi yang senada muncul setahun yang lalu (24 Februari 2016): Kementan: Harga Beras di Indonesia Masih Lebih Murah.

Tak tanggung-tanggung, Kementan menurunkan tim ke berbagai negara untuk memantau harga beras. Dana mubazir untuk berkunjung ke berbagai negara hanya menghasilkan harga rata-rata yang didapat dari harga terendah dan harga tertinggi.

Menurut Kementan, di Vietnam harga beras (per kg) tertinggi adalah Rp 18.292 dan terendah Rp sebesar Rp 6.097, sehingga rata-ratanya Rp 12.195. Angka itu didapat sekedar menjumlahkan harga tertinggi dan harga terendah lalu dibagi dua atau (Rp 18.292 + Rp 6.097)/2.

Di Thailand, harga tertinggi Rp 10.837 dan harga terendah Rp 10.585, sehingga harga rata-ratanya Rp 10.711. Sedangkan di India harga tertinggi Rp 11.125 dan harga terendah Rp 11.056, sehingga harga rata-ratanya Rp 11.091.

Harga rata-rata di ketiga negara itu lebih tinggi ketimbang harga rata-rata di Indonesia sebesar Rp 10.150, dengan harga tertinggi Rp 13.500 dan harga terendah Rp 6.800.

Amat banyak kelemahan mendasar dari survei perbandingan harga yang dilakukan Kementan, bisa dikatakan sangat memalukan.

Pertama, harga rata-rata sekedar membandingkan harga tertinggi dan harga terendah. Lazimnya, harga rata-rata diperoleh dengan menggunakan bobot sehingga kita memperoleh rata-rata tertimbang. Jika harga terendah hanya mewakili satu persen dari keseluruhan beras yang dijual, maka harga rata-rata terkerek ke bawah. Sebaliknya terjadi jika harga tertinggi hanya mewakili satu persen beras yang dijual di pasar.

Kedua, Kementan tidak menjelaskan jenis beras yang dijadikan sampel dan cakupan pasar yang disurvei. Apakah di negara lain yang disurvei adalah harga di supermarket atau di pasar grosir atau di pasar tradisional. Kementan hanya menjelaskan bahwa harga patokan yang dipakai di Indonesia adalah harga di Cipinang, Jakarta.

Ketiga, apakah waktu pelaksanaan survei bersamaan?

Keempat, acuan nilai tukar yang dipakai. Apakah mengacu pada kurs Bank Indonesia? Kalau ya, apakah kurs tengah atau kurs jual atau kurs beli. Kalau kurs tengah atau kurs beli, tentu saja harga beras di luar negeri dalam rupiah lebih rendah ketimbang berdasarkan kurs jual.

Kelima, perbedaan harga tertinggi dan terendah di Thailand dan India sangat tipis, masing-masing hanya Rp 252 dan Rp 69. Sebaliknya, perbedaan di Indonesia dan Vietnam sangat tajam, masing-masing Rp 6.700 dan Rp 12.195. Perbedaan yang sangat besar sangat boleh jadi disebabkan cakupan wilayah atau lokasi dan jenis beras yang disurvei amat berbeda. Perlu diingat, Thailand menghasilkan beragam jenis dan kualitas beras sehingga perbedaan harga tertinggi dan harga terendah pun relatif besar seperti di Indonesia dan Vietnam.

Buat apa Kementan menurunkan tim ke luar negeri kalau sekedar ingin memperoleh data harga terendah dan tertinggi. Cukup minta kedubes atau konsulat kita melakukannya.

Perbandingan harga berbagai jenis komoditas pangan sangat mudah diperoleh. FAO–yang seharusnya akrab sekali di jajaran Kementan–memiliki divisi khusus memonitor harga pangan. Gratis, tak perlu buang devisa negara. Dari data FAO yang serba jelas definisinya, terlihat harga beras di Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang di India dan Thailand. Jika Kementan ingin membandingkan berbagai variabel lainnya juga tersedia di website interaktif FAO.

scan

Publikasi Bank Dunia menunjukkan pola serupa. Harga beras di Indonesia hampir sama dengan di Filipina tetapi jauh lebih tinggi ketimbang di Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar.

wb

Data Bank Dunia dan BPS menunjukkan pergerakan harga beras di Indonesia berlawanan arah dengan di Thailand. Di Indonesia dengan trend peningkatan, sebaliknya di Thailand cenderung turun.

opposite

Menurut Kementan, harga beras terendah di Cipinang Rp 6.800. Apa benar atau seberapa jauh akurasinya? Berdasarkan data BPS, harga beras kualitas rendah di tingkat penggilingan saja pada Desember 2016 sudah mencapai Rp 8.658 per kg.

ina

Saya percaya birokrat di Kementan tidak naif dalam melakukan survei dan mengolah data. Hasil survei perbandingan harga beras tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sangat disayangkan lingkungan kerja di Kementan membuat birokrat profesional tak berdaya mengungkapkan kebenaran.

Quo vadis Kementan.

[Dikoreksi dan dimutakhirkan pada 18 Februari 207, pk.21:40; ditambahkan gambar beras di muka tulisan pada pk.23:47]

Meluruskan Peran BUMN


Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir dengan misi khusus, bukan sekedar bisnis biasa. Karena, pada dasarnya negara ada bukan untuk berbisnis, m elainkan memajukan perekonomian secara keseluruhan serta memberdayakan dan menyejahterakan rakyatnya.   Lihat Konsep Holding BUMN Berbahaya dan Menyesatkan.

Betapa besar peranan BUMN untuk mempertajam bisnisnya sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengakselerasikan pembangunan, misalnya dalam pembangunan infrastruktur. BUMN keuangan juga tertantang untuk mempercepat inklusi keuangan sehingga bisa turut serta memperkuat jantung perekonomian.

Namun, belakangan ini sejumlah BUMN melakukan ekspansi ke berbagai sektor yang jauh dari bisnis intinya, padahal misi utamanya belum terlaksana secara optimal. Tengok misalnya PT (Persero) Pegadaian,  PT (Persero) Adhi Karya, dan  PT (Persero) Hutama Karya yang merambah ke bisnis perhotelan di berbagai kota.

Di Semarang saja kita dengan mudah menemukan hotel-hotel milik BUMN yang bukan merupakan bisnis intinya, bahkan lokasinya berdekatan. HAKA Hotel yang tertera di bawah belum selesai pembangunannya.

Boleh jadi masih ada BUMN lain yang juga memiliki hotel.

hotel_bumn

Apa gunanya kita memiliki Kementerian BUMN yang notabene berperan sebagai super holding untuk memastikan BUMN berada di jalur yang benar? Bukankah sudah ada BUMN khusus yang bergerak di bidang perhotelan?

Yang lebih ironis, salah satu BUMN di atas memperoleh kucuran dana dalam bentuk suntikan modal dari APBN (penyertaaan modal negara atau PMN). Jadi, uang rakyat digunakan untuk bersaing dengan rakyat.

Manuver Berbahaya Menteri BUMN


Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembentukan enam holding (induk ) badan usaha milik negara (BUMN). Lihat Enam Perusahaan Induk Perkuat BUMN dan Tok! Jokowi Setujui Pembentukan 6 Holding BUMN.

Ada baiknya Presiden tidak segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang penggabungan itu. Banyak persoalan mendasar yang belum ditangani oleh Kementerian BUMN. Pembentukan induk BUMN jangan terkesan sebatas aksi korporasi untuk penambahan modal BUMN induk dan peningkatan kapasitas pendanaan atau bisa berutang lebih banyak.

Sebelum melakukan penggabungan atau penciutan jumlah BUMN, sepatutnya pemerintah melakukan pemetaan terlebih dahulu. Yang nyata-nyata sakit, apalagi sakit parah, dan tidak memberikan maslahat besar bagi masyarakat dan perekonomian atau yang eksternalitasnya rendah, langsung saja lakukan proses likuidasi.

Tertibkan pula anak, cucu, dan cicit BUMN yang banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan penyelewengan, penggelapan, dan persaingan usaha tidak sehat.

Pertajam misi BUMN. Yang mulai melenceng segera diluruskan.

Agaknya tidak pantas di tengah pemerintah gencar membangun infrastruktur, beberapa BUMN konstruksi (“karya”) justru membangun hotel yang eksternalitasnya sangat rendah dan swasta sangat mampu melakukannya. Kalau pun hendak dipaksakan, bukankah pemerintah sudah memiliki Inna Hotel Group? Lebih ironis lagi, beberapa BUMN konstruksi itu menerima penyertaan modal negara (PMN) dengan tujuan lebih gencar mengembangkan infrastruktur. Masih banyak lagi BUMN yang perlu dibenahi.

bumn-matriks

Setelah itu, kita memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan untuk setiap kelompok BUMN yang memiliki karakteristik berbeda. Tidak ada satu obat mujarab untuk semua BUMN. BUMN yang sudah sangat sehat dan nyata-nyata memiliki eksternalitas tinggi jangan diutik-utik atau malahan dicaplok oleh BUMN yang kurang sehat. Jangan sampai pula anak perusahaan BUMN yang berstatus swasta (bukan PT persero) mengambil  alih BUMN yang berstatus PT persero dan sudah masuk bursa (go public).

Para pembantu Presiden jangan lagi menyodorkan konsep yang belum matang. Preseden seperti itu bertambah banyak. Misalnya dalam kasus induk BUMN minyak dan gas (migas).

Berawal dari keprihatinan Presiden atas harga gas di dalam negeri yang relatif  mahal, terutama gas untuk industri. Lantas Presiden memerintahkan agar Pertagas, anak perusahaan Pertamina, diambil alih oleh  PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Berbulan-bulan belum menampakkan perkembangan berarti, Presiden mengingatkan pembantunya untuk mempercepat pengambilalihan. Selanjutnya kedua belah pihak (Peertamina dan PGN) melakukan perundingan. Sampai awal November 2015 skema ini masih hidup dan tercantum dalam Roadmap Sektor Energi Kementerian BUMN.

roadmap
Sumber: “Roadmap Sektor Energy,” bahan presentasi Edwin H. Abdullah, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kemeterian BUMN, 5 November 2015.

Tiba-tiba Kementerian BUMN memunculkan skema induk BUMN energi yang tak lama kemudian berubah menjadi induk BUMN migas. Lihat PGN-Pertagas Akan Dilebur Jadi Anak Usaha Pertamina dan Perusahaan Lebih Efisien. Setelah Deputi Menteri BUMN yang membawahi BUMN energi diangkat menjadi wakil komisaris utama Pertamina pada 29 Maret 2016, roadmap yang pernah ia presentasikan pun tidak lagi jadi acuan.

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang penulis peroleh, isinya tak lebih sekedar aksi korporasi. Rancangan PP berjudul PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA.

Inbreng atau investasi pemerintah dilakukan dengan mengalihkan saham pemerintah di PGN ke PT Pertamina. Cara inbreng dalam bentuk saham tidak lazim. Biasanya inbreng dalam bentuk aset, sumber daya manusia, dan uang tunai.

Dengan aksi korporasi itu, PGN tidak lagi berstatus BUMN, melainkan swasta murni yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Salah satu alasan yang diajukan Kementerian BUMN dalam pembentukan induk BUMN migas adalah agar terdapat sinergi usaha yang lebih baik antar perusahaan. Kalau yang dituju adalah Pertamina pada tahap selanjutnya menggabungkan atau melebur Pertagas (anak perusahaan Pertamina) dan PGN menjadi perusahaan baru berstatus swasta murni, mengapa tidak menempuh opsi awal saja, yaitu PGN mengambil alih Pertagas.

Mengelola BUMN tidak semestinya melulu dengan pendekatan korporasi. Ingat, kehadiran BUMN mengemban misi khusus. Pendiri Republik dengan jernih mengamanatkan pembentukan PGN sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 19 Tahun 1965. Misi serupa termaktub pula dalam PP Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Alasan kehadiran BUMN induk agar kapasitas berutang lebih besar bukan merupakan insentif positif untuk mendorong manajemen secara sungguh-sungguh membenahi perusahaan. Doronglah BUMN mencari dana sendiri. Terbukti Pelindo III dan Pelindo II bisa meraup dana miliaran dollar AS. Lihat Pelindo II raup dana 1,6 miliar dollar AS. Bisa juga dengan menggandeng mitra strategis. Agar bisa meraup dana dan merangkul mitra strategis, mau tak mau BUMN harus berbenah agar sosoknya tampak sehat “lahir-batin” dan lebih transparan.

Indonesia menghadapi tantangan berat untuk memperkokoh ketahanan energi. Sudah lama kita mengalami defisit minyak. Produksi sudah di bawah 800.000 barrel per hari, sedangkan konsumsi minyak sekitar 1,6 juta barrel  per hari. Jadi ada kesenjangan sekitar 800.000 barrel per hari yang harus ditutupi dengan mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

Walaupun sampai sekarang kita masih menikmati surplus gas, ancaman defisit gas sudah di depan mata. Hampir bisa dipastikan tidak sampai 10 tahun lagi kita bakal mengalami defisit gas.

Bukankah lebih baik Pemerintah mendorong Pertamina lebih fokus di hulu dengan menggalakkan ekplorasi dan eksploitasi serta menggalakkan pemilikan ladang minyak di luar negeri yang cadangannya besar sehingga bisa memasok kebutuhan kilang di dalam negeri ang direncanakan bakal bertambah dan yang ada dimodernisasikan. Percepat migrasi dari Premium ke BBM dengan octane number paling tidak setara dengan Pertamax. Pertamina juga sangat diharapkan mempercepat migrasi dari euro 2 menjadi setidaknya euro 4. Dengan begitu Pertamina sangat besar sumbangsihnya mengurangi produksi CO2, sehingga menciptakan lingkungan lebih sehat, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan jaring-jaring pengaman kesehatan (BPJS).

Sementara itu, PGN sebagai perusahaan utilitas bisa lebih kokoh di hilir sebagai perusahaan utilitas, memasok gas untuk rumah tangga, industri, dan bisnis. Apalagi kalau diperkokoh dengan mengakuisisi Pertagas dari Peertamina.

Dengan skenario itu agaknya bauran energi (energy mix) lebih progresif. Pengalaman selama ini mengindikasikan terjadinya conflict of interest pada diri Pertamina. Menggalakkan penggunaan gas berarti mengurangi bisnis minyak Pertamina. Pertamina tidak perlu khawatir volume bisnisnya berkurang. Teramat besar peluang yang bisa digarap Pertamina untuk menjadi perusahaan minyak nasional yang disegani, setidaknya di kawasan Asia Pasifik. Tantangan besar menunggu Peertamina untuk mengakselerasikan kembali industrialisasi dengan lebih serius menganangi industri petrokimia yang merupakan ibu dari industri manufaktur.

***

Pemberitaan tentang holding BUMN antara lain bisa dilihat di:

kompas.com: Faisal Basri Nilai Konsep “Superholding BUMN” Rini Soemarno Tidak Jelas

tribunenews.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Tidak Jelas, Rini Soemarno Banyak Ngaconya

cnnindonesia.com: Faisal Basri: Holding Bank BUMN Cermin Kegagalan Merger

kontan.co.id: Faisal Basri tolak PGN dicaplok Pertamina

okezone.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Sangat Tidak Jelas

wartaekonomi.co.id: Faisal Basri: Rencana Holding BUMN Sangat Tidak Jelas

merdeka.com: Faisal Basri: Dalam konsep holding, rencana BUMN banyak ngaconya

pikiran-rakyat.com: Konsep Holding BUMN Belum Jelas

infobanknews.com: Faisal Basri Sebut Akuisisi PGN oleh Pertamina Tak Jelas

jitunews.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Banyak Ngaconya!

news.xcoid.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Ngga Jelas, Rini Soemarno Banyak Ngaconya

katadata.co.id: Pemerintah Sepakat Bentuk Enam Holding BUMN

Kementan: Faisal Basri Dinilai Gagal Paham Soal Larangan Impor Jagung


Catatan: Siap dialog terbuka bagi perbaikan mendasar.

***

Luthful meminta agar Faisal Basri lebih fokus menuntaskan masalah mafia migas saja

JITUNEWS.COM, 15 Juli 2016 09:30 WIB

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Kasubid Data Sosial, Prasarana dan Sarana, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Dr. Luthful Hakim, menilai bahwa Faisal Basri gagal paham soal kebijakan pemerintah yang di keluarkan oleh Kementan soal pengendalian impor jagung.

Pasalnya, langkah ini diambil pemerintah untuk mendorong gairah petani jagung agar produknya terserap ke pasar dan industri pakan ternak.
Selain itu Luthful menegaskan bahwa dari berbagai program strategis yang dicanangkan oleh pemerintah pada saat ini menujukan adanya peningkatan produksi yang cukup signifikan.

“Dari berbagai program dan capaian ini, patut diduga, jangan-jangan saudara Faisal Basri yang selama ini gagal mencari mafia migas dan memboroskan biaya, kini beralih mengamati jagung. Tapi gagal paham tentang jagung. Mudah-mudahan saja bukan dari bagian mafia itu sendiri,” kata Luthful seperti dalam keterangan tertulisnya kepada JITUNEWS.COM, Jumat (15/7).

Untuk itu, Luthful meminta agar Faisal Basri lebih fokus menuntaskan masalah mafia migas saja.

“Saran saya sebagai junior di Kementan, agar saudara Faisal Basri lebih banyak fokus atasi masalah mafia migas saja,” terang Luthful.

Sebelumnya, Faisal Basri meminta Kementerian Pertanian untuk mencabut Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2015 tentang pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan ke dan dari wilayah Indonesia. Menurutnya, salah satu penyebab harga jagung mahal karena adanya keputusan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Faisal juga mempertanyakan klaim Kementerian Pertanian yang menyebut produksi jagung naik dan sudah cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kenyataannya, kata dia, jagung langka di pasar sehingga harga melonjak.

“Kalau benar-benar stok jagung cukup, tunjukkan saja di gudang mana? Jika memang kelebihan produksi pada masa panen tentu disimpan, bukan dibuang ke laut. Kalau teknologi pengolahan buruk, masa terjadi di semua komoditas,” tutur Faisal Basri, seperti yang di kutip dari CNN Indonesia.
Penulis : Siprianus Jewarut, Riana
@jitunews http://www.jitunews.com/read/41351/kementan-faisal-basri-dinilai-gagal-paham-soal-larangan-impor-jagung#ixzz4GqWN2DKk

Kereta Cepat, Proyek Properti, dan Pembangunan yang Tergopoh-gopoh


KOMPAS.COM, Sabtu, 6 Agustus 2016 | 17:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai beberapa proyek pembangunan infrastruktur tidak dipikirkan secara matang oleh pemerintah Jokowi-JK. Ia mencontohkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dalam sebuah diskusi on air di Jakarta, Sabtu (6/8/2016) Faisal mengatakan, Jokowi terlihat sebagai sosok yang ingin mewujudkan pembangunan fisik yang bisa terlihat secara kasat mata dalam waktu cepat.

“Karena tidak dipikirkan secara matang, malah jalannya menjadi tergopoh-gopoh,” ujar Faisal.

“Misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Ndak ada progress-nya sejak diresmikan. Kan tidak dipikirkan secara matang, dan rentan terhadap intervensi,” imbuh akademisi Universitas Indonesia (UI) itu.

Catatan Kompas.com yang terangkum dalam liputan khusus “kereta cepat Jakarta-Bandung”, proyek yang digarap perusahaan patungan China dan konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) ini menuai banyak kontroversi.

Mulai dari tender proyek hingga akhirnya dimenangkan oleh China, dan kemudian dibentuk PT kereta cepat Indonesia-China (KCIC), serta pemancangan tiang pertama (ground breaking), hingga kini pembangunannya seret.

Menteri Perhubungan kala itu, Ignasius Jonan enggan menghadiri seremonial ground breaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno selalu setia mengawal berjalannya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Banyak pihak juga telah melempar kritik terhadap mega proyek senilai 5,1 miliar dollar AS atau setara Rp 67,83 triliun tersebut (kurs 13.300). Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai Jokowi terburu-buru mengambil keputusan penting tersebut.

Dikhawatirkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya akan menjadi mainan baru Jokowi dan bernasib serupa Esemka.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga mendapat kritikan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Direktur WALHI Zaenal Muttaqien mengatakan, pemaksaan kehendak Jokowi atas pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.

“Mengenai keselarasan lingkungan, kereta cepat telah melanggar prosedur pembuatan amdal, kemudian dalam hal pembebasan lahan negara, aturan pelepasan aset masih menyisakan masalah, begitu pun dalam aturan hukum lainnya,” kata Zaenal.

(Baca: WALHI: Lewat Kereta Cepat, Jokowi Langgar Nawacita)

Bahkan, megaproyek ini pun mendapat sorotan dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyusul belum dikeluarkannya izin pembangunan oleh Menteri Perhubungan kalau itu, Ignasius Jonan, padahal sudah dilakukan ground breaking pada 21 Januari 2016.

“Ada kalanya Presiden juga harus bicara sendiri. Rakyat ingin dengar, setelah menterinya bicara, Presidennya bicara untuk betul-betul menegaskan tidak ada hal yang tak sesuai aturan. Ini penting. Kalau tidak klop sana sini, bikin klop, dan sangat bisa bikin klop semuanya itu,” kata SBY.

(Baca: SBY: Malu Sama Rakyat Kalau Antar Menteri Tidak Klop)

Proyek properti

Akan tetapi, di samping menuai kritikan, proyek kereta-cepat Jakarta-Bandung memperoleh dukungan. Lembaga donor Asian Development Bank (ADB) misalnya yang menilai, terlepas dari nilai investasinya yang tinggi, Indonesia perlu membangun infrastruktur koridor ekonomi.

“Kereta api cepat ini untuk mobilitas, bukan hanya sekedar ‘Indonesia punya kereta cepat’. Tujuannya, memperbaiki mobilitas,” kata Wakil Presiden ADB Bambang Susantono.

(Baca: ADB: Ini Bukan Sekadar “Indonesia Punya Kereta Cepat”)

Meski begitu, Faisal melihat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukanlah proyek untuk meningkatkan konektivitas perkeretaapian.

“Bagi saya, kereta cepat itu bukan proyek kereta api. Tetapi proyek properti, untuk memajukan properti satu-dua perusahaan besar,” ucap Faisal, tanpa menyebut nama perusahaan yang dimaksud.

Jonan terdepak, izin keluar

Dalam perombakan kabinet jilid-II, pada Rabu (27/7/2016) Ignasius Jonan menjadi salah satu yang terdepak. Jabatan Menteri Perhubungan lantas diisi oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Budi Karya Sumadi.

Sepekan menjabat, Budi memutuskan untuk mengeluarkan izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri BUMN Rini, usai rapat dengan Budi pada Kamis (4/8/2016).

“Pada dasarnya pembangunan sudah bisa dilakukan secara full minggu depan,” kata Rini.

(Baca: Menteri Rini: Izin Pembangunan Kereta Cepat Keluar Minggu Depan)

Dalam sebuah diskusi awal pekan ini, Faisal melihat perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi bukan semata-mata urusan kinerja. Dia menilai Jokowi menyingkirkan orang-orang yang dianggap mengganggu jalannya berbagai proyek.

(Baca: Faisal Basri: “Reshuffle” Bukan Soal Kinerja, tetapi Jokowi Singkirkan Para Pengganggu..)

Penulis : Estu Suryowati
Editor : Fidel Ali

Diunduh dari: http://kom.ps/AFv5T9

Gagal Paham Proyek Kereta Api Trans-Sulawesi


Sulawesi_map
https://en.wikipedia.org/wiki/sulawesi

Betapa indah bentuk pulau Sulawesi. Ramping dan seluruh kawasannya dikelilingi laut. Semua provinsinya memiliki laut.

Mengapa pemerintah membangun kereta api trans-Sulawesi? Untuk angkutan penumpang? Rasanya kalah efesien dan efektif bepergian dengan kereta dari Makassar ke Manado atau sebaliknya dibandingkan dengan pesawat terbang. Kalau dipaksakan kereta cepat, proyek KA cepat Jakarta-Bandung saja berjalan di tempat dan betapa mahal tarif yang bakal ditetapkan.

Untuk angkutan barang? Dengan kondisi geografis khas Sulawesi, yang lebih cocok adalah mengembangkan angkutan laut sesuai dengan visi Tol Laut Presiden Joko Widodo. Untuk itu beberapa kapal ro-ro sudah cukup untuk mengelilingi pulau Sulawesi, memadukan angkutan barang dan angkutan penumpang dengan kelengkapan fasilitas penunjangnya.

Biaya investasi angkutan laut jauh lebih rendah daripada angkutan darat dan angkutan kereta api. Perwujudannya pun tidak memerlukan waktu terlalu lama.

Pembenahan pelabuhan menjadi kunci utama untuk menjamin tol laut berjalan mulus. Dengan produktivitas bongkar muat yang tinggi, ongkos bongkar muat bisa ditekan. Dengan begitu diharapkan sektor swasta pun tergerak untuk melayari semakin banyak tempat.

Agaknya konsep tol laut perlu dipertajam agar integrasi perekonomian nasional segera terwujud dengan efisien dan tepat sasaran.

longstone-9234082-ro-ro_cargo-8-170382.jpg
maritim-connector.com

Masih Ingat TPID? Efektifkah?


Dalam salah satu putaran debat calon presiden pada pemilihan umum 2014, calon presiden Joko Widodo bertanya kepada calon presiden Prabowo Subiyanto: “Bapak Prabowo, kami ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat, peran TPID. Terima kasih.” Sebelum menjawab, Prabowo terlebih dahulu bertanya balik kepada Jokowi: “Apa singkatan TPID, Pak Jokowi?” Hadirin mendadak sontak tertawa.

Sebagai gubernur DKI Jakarta dan mantan walikota Solo, tentu saja Jokowi tahu benar apa itu TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah). Tim ini dibentuk sebagai upaya untuk meredam inflasi, terutama yang bersumber dari sisi penawaran (supply) seperti gangguan produksi, hambatan distribusi, dan akibat kebijakan pemerintah, misalnya pengenaan kuota impor.

Dari sisi permintaan, tanggung jawab lebih berada di pundak Bank Indonesia.

Peraga menunjukkan skema koordinasi dan peranan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.

tpid

Presiden Joko Widodo tampaknya sangat peduli terhadap keberadaan TPID. Pada 4 Agustus  kembali Presiden memberikan pengarahan di hadapan peserta rapat koordinasi nasional TPID VII yang sebagian besar pesertanya adalah gubernur, bupati, dan walikota.

“Presiden empat kunci yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan. Kedua, agar unsur-unsur di daerah, seperti Pemda, Kepolisian, Kejaksaan, dan BI di daerah, secara rutin melakukan pemeriksaan pasokan bahan pokok di gudang penyimpanan. Ketiga, memastikan transportasi di daerah maupun antardaerah selalu lancar. Keempat, menjaga distribusi barang.”Lihat Siaran Pres BI

Bahan makanan masih kerap menjadi penyumbang terbesar inflasi di Indonesia. Jika harga bahan makanan terjaga, inflasi bisa ditekan dan lebih stabil di kisaran 3 persen sampai 4 persen. Itu pun tergolong tinggi jika dibandingkan dengan inflasi di negara-negara tetangga.

folatile_food

Harga beberapa komoditas hampir selalu menjadi penyumbang inflasi terbesar di kelompok bahan makanan, antara lain: beras, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai, bawang.

source_of_inflation

Jika kita cermati lebih jauh tampak bahwa permasalahan utama yang dihadapi bukan seperti empat faktor yang dikemukakan Presiden. Akar masalahnya justru bersumber dari pemerintah pusat sendiri.

Pemerintah menerapkan pengaturan yang tidak optimal untuk beberapa komoditas yang diimpor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. Ketika harga beberapa komoditi di pasar internasional turun, justru harga di dalam negeri cenderung naik terus menerus. Contohnya beras, jagung, daging sapi, dan gula. Pengaturan impor menimbulkan beragam praktek pemburuan rente.

imported_price

Harga beras yang cenderung naik pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga di pasar internasional lebih banyak dinikmati oleh pedagang  yang menjalin mata-rantai panjang. Harga gabah di tingkat petani jauh lebih rendah dari harga beras eceran.

beras-domestik
beras-intl

Carut marut data perberasan menambah buruk keadaan. Impor baru dilakukan ketika harga sudah sulit dikendalikan, ketika stok beras Bulog menipis.

beras-impor.png

Hal serupa terjadi pada komoditas jagung. Klaim pemerintah produksi jagung melimpah. Namun harga jagung di dalam negeri meningkat terus bahkan mencapai hampir 3 kali lipat harga internasional.

Peternak ayam menjerit karena jagung merupakan unsur utama pakan ternak yang menyumbang sekitar 70 persen ongkos produksi. Karena impor jagung tersendat, bahkan dilarang, pengusaha ayam terpaksa mengimpor gandum sebagai subtitusi jagung.

Impor jagung turun tetapi impor gandum naik. Karena haraga gandum lebih mahal dari harga jagung maka ongkos produksi ayam ras terus naik.

Jadi, bukankah akar masalahnya terletak pada pundak pemerintah pusat? TPID tidak mungkin efektif kalau mengandalkan fungsinya sebagai pemadam kebakaran. Mungkin sudah saatnya TPID direposisi.