Antiklimaks Keberhasilan Ekonomi Presiden Jokowi (I)

Sudah banyak tulisan saya di blog ini tentang Omnibus Law (OL), khususnya OL Cipta Kerja. Telah puluhan forum diskusi yang saya hadiri dan berbagi pandangan. Media televisi kerap mengundang talk show mengangkat topik ini. Berbagai kalangan telah saya jumpai dan dengar pandangannya: organisasi buruh, kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi mahasiswa, partai politik, pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah, dan organisasi keagamaan.

Dalam seluruh forum saya tak jemu menyampaikan pandangan berbasis data bahwa kehadiran OL dilandasi oleh diagnosis yang keliru—jauh api dari panggang. Diagnosis yang salah niscaya menghasilkan formulasi kebijakan yang keliru sehingga berpotensi mengakibatkan berbagai komplikasi yang sangat membahayakan masa depan perekonomian dan kehidupan berbangsa.

Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan kesalahan diagnosis di balik kehadiran rancangan OL, khususnya OL Cipta Kerja. Krisis kesehatan akibat pandemik COVOD-19 membuat kehadiran OL Cipta Kerja kian tidak relevan.

Mayoritas politisi dan birokrat yang pernah saya dengar pandangannya juga sepakat dengan pandangan saya, bahkan memperkuat kesimpulan bahwa OL tidak memiliki pijakan kuat. Namun, mereka tidak bisa lagi menyampaikan sikapnya secara terbuka kepada publik karena pemimpin partainya dan sikap partainya sudah bulat mendukung kehadiran OL.

Mari kita mulai dengan memaparkan serangkaian keberhasilan Presiden Joko Widodo yang beberapa di antaranya bahkan mencetak rekor-rekor baru dalam sejarah Indonesia

Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla Sudah di Jalur yang Benar

Masa awal pemerintahan Jokowi-JK sangat menjanjikan. Duet “maut” langsung menggebrak dan menohok bola panas yang tak berani disentuh oleh pemerintahan sebelumnya, yakni memangkas subsidi energi, terutama subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tak tanggung-tanggung, subsidi energi yang pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp342 triliun dipangkas 65 persen (Rp223 triliun) menjadi Rp119 triliun pada tahun anggaran 2015. Pemotongan dana subsidi yang tidak produktif ini dialihkan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dari Rp155 triliun menjadi Rp256 triliun. Tak pernah terjadi lonjakan lebih dari Rp100 triliun dalam satu tahun anggaran untuk pos pengeluaran mana pun. Anggaran pendidikan dan kesehatan juga ditambah. Tak ada penolakan berarti atas kenaikan harga BBM karena pemerintah nyata-nyata memanfaatkan tambahan dana yang tersedia untuk kemaslahatan rakyat banyak.

Tertolong oleh penurunan harga minyak dunia, ikhtiar pemerintah lebih ringan dalam menekan laju kenaikan harga walaupun harga BBM dinaikkan. Fluktuasi harga bulanan berhasil ditekan, tidak lagi seperti gerak mendebarkan roller coaster. Selama pemerintahan Joko Widodo laju inflasi stabil pada tingkat terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Lebih kentara lagi terlihat dari laju inflasi tahunan. Selama 2015 hingga Juni 2020, laju inflasi konsisten rendah dengan rerata di bawah tiga persen, tepatnya 2,97 persen. Ini suatu pencapaian yang luar biasa, terlepas dari beberapa cara pengendaliannya yang kontroversial.

Jumlah dan persentase penduduk miskin lambat-laun turun dan akhirnya mencapai satu digit sejak tahun 2018, pertama kali dalam sejarah Indonesia. Sudah barang tentu relatif lebih mudah menurunkan tingkat kemiskinan tatkala jumlah orang miskin masih amat banyak ketimbang penduduk miskin semakin sedikit.

Tingkat ketimpangan pengeluaran berhasil diturunkan sehingga nisbah Gini (Gini ratio) masuk dalam kategori “rendah” dari sebelumnya kategori “sedang”. [Nisbah Gini berkisar antara nol sampai satu. Di bawah 0,4: ketimbangan rendah, antara 0,4-0,5: ketimpangan sedang, dan di atas 0,5: ketimpangan tinggi.]

Tingkat pengangguran terbuka konsisten turun hingga menyentuh aras terendah dalam dua dasawarsa sebelum wabah COVID-19 merebak.

Pemberantasan Korupsi Menunjukkan Kemajuan Berarti

Komitmen pemberantasan korupsi pada awal pemerintahan Jokowi-JK ditunjukkan oleh pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam seleksi calon anggota kabinet. Presiden memenuhi rekomendasi KPK dengan tidak mengangkat beberapa calon menteri yang terindikasi kasus korupsi berdasarkan masukan KPK.

Kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi juga terlihat dari kenaikan peringkat dan indeks persepsi korupsi yang dipublikasikan oleh Transparency International. Pada tahun 1995, Indonesia adalah negara paling korup di dunia, dengan skor hanya 19,4 dari skor tertinggi 100, terendah di antara 41 negara yang disurvei waktu itu.

Garis hitam pada peraga di bawah menunjukkan posisi Indonesia di dunia dalam peringkat korupsi. Angka maksimum adalah 1 (satu), menandakan paling korup di dunia seperti yang disandang Indonesia pada tahun 1995. Kala itu Indonesia di urutan ke-41 dari 41 negara, sehingga nilainya adalah 1 (satu), diperoleh dari peringkat negara dibagi dengan jumlah negara yang disurvei. Di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, “nilai peringkat” Indonesia membaik dari 0,68 tahun 2012 menjadi 0,65 tahun 2013 dan akhirnya mencapai 0,61 (di urutan 107 dari 174 negara). Sempat memburuk pada 2017, namun pemerintahan Jokowi-JK menutupnya dengan rekor baru 0,47 (di peringkat ke-85 dari 180 negara). Dengan nilai peringkat di bawah 0,5 sejak 2018 menempatkan Indonesia di kelompok 50 persen terbaik.

Benar adanya bahwa korupsi masih menjadi masalah akut yang menggelayuti lingkaran kekuasaan dan korporasi di Indonesia. Oleh karena itu korupsi harus terus diperangi. Buktinya, sekalipun indikator control of corruption yang diterbitkan oleh Bank Dunia menunjukkan perbaikan yang konsisten, namun posisi Indonesia masih berada di zona merah (negatif), sehingga pengendalian korupsi di Indonesia tergolong masih lemah. Tantangan berat tetap menghadang sehingga kita tidak boleh lengah apalagi surut dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kita belum patut berpuas diri karena di antara negara Asia Pasifik, posisi Indonesia masih nyaris di dasar jurang, hanya lebih baik dari Vietnam dan Kamboja. Sekali lagi, korupsi masih menjadi musuh utama di Indonesia dan oleh karena itu wajib untuk terus diperangi.

Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tantangan ke hadapan kian berat. Namun, perkenankan saya untuk menambah satu lagi keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK yang tergolong “spektakuler” dan sekaligus memperpanjang deretan rekor baru dalam sejarah perjalanan perekonomian Indonesia.

Serangkaian prestasi di atas tidak ujug-ujug turun dari langit, melainkan hasil dari berbagai pembenahan. Berikut beberapa yang mencolok.

Berusaha Semakin Mudah dan Promosi Menjadi Investment Grade

Tidak kurang dari 16 paket kebijakan ekonomi diluncurkan selama pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu tujuan dari berbagai paket itu adalah membakar lemak-lemak yang menyelubungi tubuh perekonomian agar gerak maju lebih lancar dan lebih cepat.

Buahnya telah berhasil kita petik. Salah satu yang menonjol adalah dalam hal kemudahan berbsnis. Hanya dalam waktu dua tahun, posisi Indonesia melonjak 42 tingkat, dari peringkat ke-114 pada tahun 2015 menjadi peringkat ke-72 pada tahun 2018. Sekalipun turun satu tingkat pada tahun 2019 dn 2020, skor kemudahan berbisnis Indonesia membaik dari 68,0 poin tahun 2019 menjadi 69,6 poin pada 2020. Berarti kemudahan berbisnis di Indonesia menunjukkan perbaikan terus-menerus, walaupun dalam dua tahun terakhir perbaikannya sedikit melambat. Apa saja yang harus diperbaiki sedemikian terang-benderang, yaitu enforcing conracts, starting a business, registering property, dan trading across borders. Jika keempat unsur kemudahan berbisnis ini diprioritasnya, rasanya meraih peringkat ke-40 sebagaimana ditargetkan Presiden bukanlah sesuatu yang teramat sulit. Apalagi diiringi oleh perbaikan dalam unsur dealing with construction permits dan paying taxes.

Jika upaya difokuskan pada komponen-komponen-komponen yang berwarna merah, rasanya tak berlebihan untuk optimis bahwa kemudahan berbisnis di Indonesia akan jauh lebih baik dan bisa mencapai peringkat ke-40 sebagaimana yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi sehingga tidak lagi jauh tertinggal dengan Malaysia dan Thailand serta bisa lebih baik ketimbang Vietnam.

Promosi ke Zona Invesment Grade

Sudah puluhan tahun kita menanti “suara bulat” lembaga pemeringkat internasional untuk memberikan status investment grade bagi Indonesia. Empat dari lima lembaga pemeringkat telah lebih dulu meluluskan Indonesia, namun baru di era Jokowilah S&P Global menobatkan Indonesia dengan status investment grade. Pengakuan bulat merupakan pengakuan internasional terhadap kinerja dan pengelolaam makroekonomi serta penurunan risiko surat utang yang diterbitkan pemerintah Indonesia.

Kemajuan dalam Kinerja Logstik

Logistics performance index (LPI) membaik dengan signifikan. Peringkat Indonesia naik dari posisi ke-63 pada tahun 2016 menjadi ke-46 pada tahun 2018. Lima dari enam unsur perhitungan LPI mengalami peningkatan skor.

Pencapaian ini tidak boleh membuat kita terlena, karena banyak negara lain pun sibuk berbenah. Vietnam yang telah menyusul Indonesia merupakan pertanda bahwa kita harus lebih sigap dalam berbenah.

Pembangunan Infrastruktur Sangat Masif

Prestasi Presiden Jokowi tak tertandingi oleh presiden-presiden sebelumnya ikhwal pembangunan infrastruktur. Kegiatan ini lebih merupakan investasi untuk masa depan ketimbang sekarang. Ketersediaan infrastruktur jalan akan membuat kawasan menjadi lebih menarik sebagai lokasi kegiatan produksi dan distribusi, yang pada gilirannya akan menarik investasi dalam dan luar negeri.  Infrastruktur juga menentukan ketahanan pangan. Adanya bendungan, embung dan saluran irigasi mulai dari primer hingga tersier melipatgandakan potensi wilayah bersangkutan sebagai pusat produksi pertanian.

Pada periode 2015-2018 telah dibangun 58 bendungan, dan 10 lainnya menanti penyelesaian di tahun 2019. Pada periode yang sama telah terbangun jaringan irigasi yang sanggup mengairi 865.389 hektar lahan pertanian, dan di tahun 2019 diharapkan rampung pengerjaan saluran irigasi untuk 142.700 hektar. Masih dalam periode itu, sudah terbangunan 942 embung, dan 120 lainnya diharapkan selesai di tahun 2019. 

Secara nasional telah terbangun jalan raya (nontol) baru sepanjang 3.432 km. Angka ini belum termasuk perbaikan jalan-jalan lama yang sudah terhitung dalam anggaran pemeliharaan rutin. Terkait itu dengan telah terbangun pula sejumlah jembatan baru dalam berbagai ukuran sepanjang 39,8 km serta jembatan gantung sebanyak 134 unit.  

Sektor perkeretaapian juga menggeliat. Sektor yang mulai tertata rapi dan relatif awal melangkah maju sejak Ignasius Jonan menjadi pengelolanya, terus berbenah dan memperoleh momentum pendukung ketika pemerintahan Jokowi-JK juga memberikan prioritas bagi pengembangan sarana dan fasilitas perkereta-apian. Selama lima tahun terakhir, pembangunan jalur baru kereta api, termasuk jalur ganda, dan reaktivasi jalur rel kereta api lama, telah diselesaikan sepanjang 754.59 km.  Peningkatan kualitas dan rehabilitasi jalur kereta api yang sudah ada mencapai 413,6 km.. Ini tidak termasuk Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan yang selesai dibangun di tahun 2018 yang merupakan LRT pertama di Indonesia. Light Rail Transit di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi telah rampung pada 2019, demikian pula Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta yang juga rampung di tahun yang sama.  Sedangkan jalur khusus KA super cepat Jakarta-Bandung masih dalam proses pembangunan.

Di era pemerintahan Jokowi-JK telah diselesaikan pula 10 bandar udara baru (Miangas, Letung, Tebeliang, Maratua, Morowali, Namniwel, Weru dan Koroway Batu). Telah selesai pula revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan di wilayah-wilayah perbatasan demi mendukung target pemerintahan Jokowi-JK menurunkan disparitas harga lima bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen untuk masyarakat daerah terpencil dan daerah tertinggal yang belum terlayani moda transportasi lain. 

Selanjutnya telah dibangun 19 pelabuhan baru dan delapan pelabuhan yang masih dalam tahap pembangunan dan direncanakan rampung pada tahun 2019 demi menggapai target peningkatan kapasitas pengangkutan barang dari 16,7 juta TEUs per tahun pada 2014 menjadi 19,7 juta TEUs per tahun pada 2017. Telah ditambahkan pula 5 unit kapal penyeberangan penumpang; 3 unit kapal motor penyeberangan dan 10 pelabuhan penyeberangan.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi berfokus pada pada Palapa Ring, jaringan tulang punggung serat optik nasional guna menghubungkan seluruh ibu kota kabupaten/kota di Indonesia menggunakan jaringan broadband (internet berkecepatan tinggi). Untuk jaringan Indonesia bagian barat, dari total 2.275 kilometer jaringan, telah dibangun 74 persen jaringan. Untuk Indonesia bagian tengah, dari total 2.995 kilometer jaringan, 35 persen telah terbangun. Bagi Indonesia bagian Timur, dari total 6.878 kilometer jaringan, telah dibangun 18 persen jaringan. Secara keseluruhan, dari total 514 kota/kabupaten di Indonesia, sudah ada 457 kota kabupaten yang telah terjangkau dengan jaringan broadband. 57 kota/kabupaten sisanya ada di daerah terpencil yang secara bisnis kurang menarik sehingga jaringan diupayakan melalui pola Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Sejauh ini pemerintah baru berhasil mendirikan jaringan broadband sehingga meningkatkan akses data di 137 daerah terpencil, khususnya perbatasan.

Masih cukup banyak yang belum diutarakan. Yang sudah diungkapkan pun baru sebatas pencapaian sampai awal 2019. Selengkapnya busa dilihat di Buku “Menuju Indonesia Emas: Menggapai Negara Maju Berkeadilan,” yang saya tulis bersama Haris Munandar dan terbit tahun lalu

Penegakan Kedaulatan di Laut

Sudah puluhan tahun ribuan kapal ikan asing ilegal amat leluasa menguras kekayaan laut Indonesia. Armada kapal asing itu bahu membahu dengan mafia kelas kakap di dalam negeri  mengeruk ikan di perairan Indonesia. Tidak hanya mencuri ikan, mereka juga melakukan berbagai macam tindakan melawan hukum, seperti perbudakan dan atau human trafficking, penyelundupan ke dalam negeri dan ke luar negeri, pemalsuan berbagai dokumen kapal, pelanggaran hukum laut, memasukkan narkoba dan minuman keras, serta menikmati solar bersubsidi dan menjualnya di tengah perairan Indonesia dan ke luar negeri.

Kerugian akibat praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Sejak awal Presiden Jokowi sangat lantang hendak menumpas perampok kekayaan laut kita. Dengan menegakkan kedaulatan di laut serta menjaga keberlanjutan sumber daya di dalamnya, stok ikan nasional meningkat tajam dari 7,3 juta ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton tahun 2015 dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton tahun 2016.

Sebagai negara maritim, betapa ironis bahwa peranan sektor perikanan di Indonesia sangat kecil. Namun dengan komitmen tinggi menjaga kedaulatan tumpah darah Indonesia dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, peranan sektor perikanan lambat laun tapi pasti selalu meningkat. Peningkatan sumbangan subsektor perikanan tentu saja terwujud kalau kita sendiri yang lebih banyak menjaga dan memanfaatkan kekayaan laut; dan hal itu akan dapat kita lakukan kalau perampokan ikan oleh kapal-kapal asing bisa kita tekan dengan signifikan.

Peningkatan terjadi karena laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional (produk domestik bruto) dan jika dibandingkan dengan semua sektor penghasil barang (tradable sector). Pertumbuhan subsektor perikanan juga selalu jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan sektor induknya (pertanian) dan subsektor pertanian lainnya (subsektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan; serta subsektor kehutanan). 

Rakyat pun menikmati sebagaimana terlihat dari kenaikan konsumsi ikan per kapita. Peningkatan itu terjadi merata di seantero negeri, dari Sumatera sampai Papua. Sudah sepatutnya kita lebih mengandalkan pemenuhan konsumsi protein masyarakat dari ikan ketimbang daging yang selama ini banyak diimpor.

Sudah barang tentu ada segelintir orang atau pengusaha perikanan yang terkulai akibat tindakan tegas pemerintah dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ada ratusan kapal besar yang terbiasa mengeruk kekayaan laut kita secara ugal-ugalan. Ratusan kapal besar itu dimiliki oleh hanya puluhan orang atau perusahaan. Mereka berteriak lantang menggunakan mulut dan kekuatan orang atau pihak lain. Di masa lalu mereka menikmati keuntungan luar biasa besar bekerja sama dengan pemilik kapa lasing. Dengan kekuatan uang mereka bisa bermanuver untuk menyingkirkan penghalang-penghalang mereka. Mereka sekarang mulai unjuk kekuatan menyerang balik.

Penegakan kedaulatan laut sudah mengalami kemajuan luar biasa. Pilihan tepat Jokowi atas Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP telah mengubah kondisi perikanan dan kelautan secara drastis. Penegakan hukum secara tegas, termasuk penenggelamkan ratusan kapal maling ikan asing, ternyata menciutkan nyali para bos besar penyandang modal armada  pencuri ikan. Menurut Menteri Susi, yang ditenggelamkan memang cuma ratusan, namun ketegasan itu menggertak belasan ribu kapal pencuri ikan dalam berbagai ukuran.

Penegakan hukum di laut ternyata juga membuahkan prestasi-prestasi ikutan lainnya. Ternyata sebagian besar kapal asing pencuri ikan menggunakan minyak curian dari Indonesia pula. Mereka membelinya dari kapal yang lebih besar yang dipasok oleh para cukong yang berkolaborasi dengan aparat korup di Indonesia. Jelas ini merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-JK yang mampu melaksanakan penegakan hukum di laut secara sungguh-sungguh. Apresiasi pun tak hanya datang dalam negeri namun juga manca negara. Tidak kurang dari mantan Menlu AS John Kerry dan aktor Leonardo di Caprio melontarkan pujian terbuka yang membuat pipi Menteri Susi merona campur bahagia.

[Bersambung]