Desain Dana Migas dan BBM

Patut dihargai keputusan pemerintah membatalkan pengenaan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang dikutip Rp 300 per liter untuk solar dan Rp 200 untuk premium yang rencananya diberlakukan mulai 5 Januari 2016.

Menurut penjelasan pemerintah, DKE bakal digunakan untuk mengembangkan energi terbarukan atau energi nonfosil. Dana yang selama ini diperoleh dari “pajak” sebesar 50 dollar AS per ton CPO yang diekspor saja belum jelas, apatah lagi DKE.

Alangkah lebih baik jika pemerintah membuat kebijakan yang lebih menyeluruh dan konsisten dengan landasan hukum yang kokoh sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya penguatan tata kelola migas yang transparan dan akuntabel.

Ada tiga prinsip utama yang perlu diperhatikan. Pertama, migas merupakan sumber daya alam (SDA) tak terbarukan, sehingga pemerintah harus tunduk pada prinsip keadilan antarnegerasi. Generasi mendatang pun berhak menikmati kekayaan SDA. Selama ini generasi lalu dan sekarang jor-joran mengeksploitasi minyak mentah, sebagaimana terlihat dari tingkat produksi yang semakin turun dan lebih rendah dari cadangan terbukti baru yang ditemukan. Selain itu, tingkat konsumsi BBM kita meningkat jauh lebih pesat ketimbang tingkat produksi (yang justru turun terus), sehingga impor semakin menganga.

Di banyak negara produsen migas, prinsip keadilan antargenerasi ditegakkan dengan menyisihkan pendapatan jatah pemerintah sebagai sovereign wealth funds (SWF). Ada yang menamakannya   petroleum fund atau oil fund. Norwegia memiliki SWF terbesar di dunia, sekitar 1 triliun dollar AS. Negara tetangga Timor-Leste pun sudah memiliki petroleum fund yang menurut catatan terakhir yang penulis miliki sudah mencapai 16,5 miliar dollar AS. Indonesia belum memiliki SWF dari migas maupun dari SDA tak terbarukan lainnya. Selama ini dana hasil migas dihabiskan dalam satu tahun anggaran, bahkan kerap dana minyak yang menjadi pendapatan pemerintah tidak cukup untuk membiayai subsidi BBM. Kekurangannya ditutup dari utang. Jadi ada dua “dosa” generasi sekarang terhadap generasi mendatang, yaitu mengambil hak SDA generasi mendatang dan mewariskan tambahan utang.

Prinsip kedua, stabilisasi. Harga BBM sangat ditentukan oleh harga minyak mentah yang harganya sangat berfluktuasi. Karena kenaikan harga BBM sangat sensitif secara politis dan sosial, pemerintah takut mengambil risiko menaikkan harga BBM sesuai dengan harga pasar. Akibatnya subsidi BBM membengkak. Kenaikan harga minyak mentah yang berkepanjangan pada akhirnya memaksa pemerintah melakukan penyesuian dengan menaikkan harga BBM. Biasanya kenaikan harga BBM itu dilakukan kalau sudah tidak ada pilihan lain karena ancaman krisis anggaran atau fiskal. Akhirnya pemerintah dipaksa menaikkan harga BBM dengan persentase yang relatif besar. Akibat selanjutnya, laju inflasi meroket dan suku bunga naik tajam sehingga memperburuk stabilitas makroekonomi dan memelorotkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk meredam gejolak harga BBM sehingga volatilitasnya menyempit—seraya tidak menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar—pemerintah menerapkan instrumen stabilisasi. Salah satu bentuknya adalah dana stabilisasi. Jika harga minyak mentah turun, pemerintah tidak serta merta menurunkan harga BBM dengan proporsi yang sama. Penurunan harga BBM lebih kecil dari penurunan harga minyak mentah. Selisihnya dimasukkan ke celengan dana stabilisasi. Dana ini akan lebih cepat bertambah seandainya harga minyak mentah anjlok seperti belakangan ini. Sebaliknya, jika harga minyak mentah naik, pemerintah tidak serta merta menaikkan harga BBM atau menaikkan harga BBM dengan persentase lebih kecil ketimbang kenaikan harga minyak mentah. Selisihnya ditutup oleh suntikan dana stabilisasi itu.

Kedua, menggunakan instrumen pajak seperti diterapkan di Malaysia. Jenis pajaknya bisa apa saja. Jika harga minyak mentah naik, pemerintah tidak mengenakan pajak atas BBM, bahkan bisa memberikan subsidi sampai jumlah tertentu. Sebaliknya, jika harga turun, pemerintah kembali mengenakan pajak.

Ada baiknya mempertimbangkan pengenaan pajak lingkungan utuk BBM berbasis fossil fuel. Jika harga minyak mentah sedang melorot, kenaikan pajak lingkungan lebih tinggi, jika harga naik pajaknya dikurangi. Pajak lingkungan atau pajak lainnya dikenakan terhadap semua jenis BBM, bukan hanya terhadap solar dan premium sebagaimana rencana pemerintah yang dibatalkan atau ditunda itu.

Prinsip ketiga, ketahanan dan kedaulatan energi. Kunci ketahanan energi adalah kemampuan kita memanfaatkan semaksimal mungkin tatkala harga minyak turun dan mengurangi tekanan ketika harga minyak tinggi. Untuk itu tangki penyimpanan yang harus diperbanyak agar cadangan operasional BBM setidaknya naik dari sekitar 20 hari menjadi 3 bulan atau lebih. Cadangan operasional yang memadai juga berlaku untuk mink mentah. Kecukupan kilang menjadi sia-sia jika tangki penyimpanan tidak bertambah. Pemerintah tidak harus mengeluarkan dana sama sekali untuk pembangunan tangki baru. Wajibkan pemasok BBM membangun kilang. Di beberapa negara ongkos penyimpanan ini dimasukkan dalam komponen harga BBM. Langkah selanjutnya adalah membentuk cadangan strategis.

Perlu dicatat, pemerintah sudah memiliki dana khusus untuk mengembangkan penggunaan biofuel dari produksi sendiri. Dana itu dikutip sebesar 50 dollar AS terhadap setiap ton CPO yang diekspor. Penggunaannya seperti apa? Masih gelap atau mungkin belum digunakan sama sekali. Apa dampak jenis “pajak” ini terhadap  keadilan agaknya harus dihitung secara cermat. jangan sampai yang menikmati adalah segelintir perusahaan besar.

Semua dana yang terkait dengan energi sebaiknya diintegrasikan dan memiliki landasan hukum yang kuat. Semoga pemerintah sigap menyusun dan mempersiapkan segala sesuatunya.

Agar pengelolaan energi, khususnya BBM, lebih kredibel dan akuntabel, pemerintah menerapkan transparansi dalam penentuan harga BBM dengan komponen-komponennya secara terinci. Seraya mengoreksi yang keliru seperti pembedaan harga premium di Jawa-Madura-Bali (Jamali) dan non-Jamali.

***

 

 

 

 

 

 

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Ekonomi Politik, Migas, Oil and Gas, Political Economy, Public Policy and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s