Benarkah Daya Beli Masyarakat Merosot?


Sedemikian khawatirnya pemerintah terhadap sinyalemen kemerosotan daya beli masyarakat (private consumption) sampai-sampai menghapuskan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar 40 persen atas barang-barang bermerek, dari parfum, sadel kuda, peralatan golf, hingga tas Louis Vuitton.

Daya beli dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat dan tingkat harga. Pendapatan nominal masyarakat umum naik. Gaji pegawai negeri selalu naik setiap tahun lebih tinggi ketimbang laju inflasi. Upah minimum juga selalu naik di atas laju inflasi.

Di pihak lain, laju inflasi censerung turun setelah mencapai titik tertinggi pada bulan Desember 2014 akibat kenaikan tajam harga bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan November 2014.

inflasi

Yang mengalami tekanan adalah masyarakat berpendapatan rendah. Upah riil buruh tani pada bulan Mei 2015 turun sebesar 0,42 persen. Petani juga mengalami tekanan. Nilai tukar petani (NTP) nasional bulan Mei turun,12 persen dibandingkan NTB bulan sebelumnya.

Petani dan buruh tani tidak pernah tahu tas Louis Vuitton dan parfum mahal, apalagi sadel kuda dan peralatan golf. Pertanyaan: mengapa pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan untuk mendongkrak daya beli kelompok pendapatan rendah? Mengapa kelas atas terus yang diopeni?

Berdasarkan data produk domestik bruto (PDB) triwulan I-2015, konsumsi masyarakat masih tumbuh di atas 5 persen. Pada triwulan II-2015 pertumbuhan konsumsi masyarakat diperkirakan masih di kisaran 5 persen. Besar kemungkinan peningkatan konsumsi yang masih di atas 5 persen itu dimotori oleh kelas menengah.

gdp

Tidak ada tanda-tanda yang cukup meyakinkan kalau pendapatan kelas mengengah ke atas turun.

Tengok saja pertumbuhan dana masyarakat (dana pihak ketiga/DPK) di perbankan pada triwulan I-2015 yang masih naik cukup tajam sebesar 16 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 12,3 persen. Pada April 2015 pertumbuhan DPK sedikit turun menjadi 14,2 persen.

Data Bank Indonesia sebagaimana tertera pada peraga di bawah menunjukkan tren kenaikan DPK. Penurunan hanya terjadi untuk tabungan yang memang kecenderungannya turun terus sejak Agustus 2012.

dpk

Memang penjualan mobil dan sepeda motor turun. Penjualan semen juga turun. Bisnis ritel juga dikabarkan melemah. Tapi itu semua tidak otomatis menggambarkan pendapatan drakyat keseluruhan turun. Pendapatan terbukti naik. Namun, porsi pendaatan yang dibelanjakan turun. Mereka lebih banyak menabung, terutama dalam bentuk deposito karena pasar modal bergejolak dan nilai tukar rupiah terus merosot.

Sehingga, boleh jadi pemerintah salah membaca dinamika perekekonomian dan masyarakat.

Yang pasti, belanja pemerintahlah yang pertumbuhannya merosot tajam. Dan itu sudah terjadi sejak 2014 yang mana pertumbuhan konsumsi pemerintah hanya 1,98 persen. Pada triwulan I-2015 masih tetap rendah sebesar 2,21 persen. Jadi, yang bikin lesu adalah pemerintah sendiri.

Bagaimana dengan investasi? Sejelek-jeleknya investasi (domestic dan asing), pertumbuhannya pada triwulan I-2015 masih lebih tinggi ketimbang tahun 2014, masing-masing 4,36 persen dan 4,12 persen.

Akibat belanja pemerintah seret, honor jutaan pegawai negeri tertahan. Honor sertifikasi guru dan dosen sampai Mei belum dibayar. Juga honor lainnya. Terang saja konsumsi turun atau setidaknya tertunda.

Ketimbang membebaskan PPnBM barang konsumsi mewah, lebih baik pemerintah mempercepat pembayaran yang menjadi hak pegawai negeri dan pegawai honorer.

Yang diduga jadi sumber masalah adalah pemerintah sendiri. Selain lambat belanja, kepercayaan terhadap pemerintah merosot. Trust jadi masalah, sehingga masyrakat mencari selamat sendiri, berjaga-jaga dengan mengurangi belanja dan meningkatkan tabungan, juga menyimpan dollar lebih banyak. Yang membuat tamba parah, para pejabat sendiri juga ikut beternak dollar.

 

 

 

14 Comments

  1. Setuju Bang Faisal yang harus lebih diperhatikan pemerintah adalah masyarakat menengah bawah. Betul karyawan, buruh setiap tahun gajinya naik, tapi dia tidak mampu mengejar lompatan kenaikan harga-harga biaya hidup, mulai, transportasi, harga sembako, sayur mayur, gas, listrik….Yang paling gampang ngeceknya ya datangin aja kantong-kantong pemukiman buruh dan karyawan di bodetabek….

  2. Ada satu hal yang dilupakan oleh analisis ekonomi, semua indikator ekonomi biasanya bias dalam negara yang bermasalah dengan hukum dan budaya (etos kerja). Sehingga untuk menghitung yang seharusnya termasuk pareto ekonomi pastilah tidak menghasilkan yang seharusnya, hanya di dapat yang sebenarnya dalam kontek pembenaran dalam kondisi bias.

  3. Spt data statistik yg telah dijabarkan oleh Bp. Faisal Basri, dimana G (pengeluaran pemerintah) merupakan salah satu faktor penting utk meningkatkan perekonomian. Kita bisa melihat secara riil mengenai pengeluaran pemerintah, pemerintah saat ini tdk banyak melakukan pengeluaran. Semua yg dibicarakan oleh pemerintah utk pembangunan infrastruktur, sptnya masih dalam suatu wacana yg tdk konkrit. Kemungkinan pemerintah bingung bagaimana cara merealisasikannya atau ada kemungkinan pemerintah takut terjadi korupsi yg semakin banyak spt periode lalu. Seharusnya pemerintah tdk perlu takut jika yakin akan program2nya. Dr tahun ke tahun, yg ditingkatkan adalah konsumsi masyarakat. Skrg saatnya pemerintah memikirkan apa yg disampaikan oleh Bp. Faisal Basri dan saya mengharapkan Bp. Faisal Basri yg dekat dgn pemerintah dpt memberikan masukan yg konkret utk meningkat pengeluaran pemerintah (G). Krn rumus dasar dari pendapatan nasional adalah Y=C+G+I+(X-M). Investasi (I) akan meningkat jika pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur (G) atau kebijakan yg menjamin I. Konsumsi masyarakat (C) jika ditingkat dgn barang yg sarat akan bahan baku import maka tetap tdk akan membuat suatu perubahan yg signifikan.

  4. Sama pak…saya juga ngga ngerti alesan penghapusan pajak barang mewah itu.

    Saya jualan gadget, sampai saat ini penjualannya saya ngga terganggu. Malah suka kehabisan stok.

  5. pak Faisal mau tanya yang ini ini

    Akibat belanja pemerintah seret, honor jutaan pegawai negeri tertahan. Honor sertifikasi guru dan dosen sampai Mei belum dibayar. Juga honor lainnya. Terang saja konsumsi turun atau setidaknya tertunda.

    Gaji PNS ini bukannya masuk ke belanja rutin ya pak ? dan sudah dibayarkan tiap bulan
    atau Gaji dan Honor itu beda ?

    terima kasih

  6. Benar. Daya beli masyarakat erat kaitannya dengan inflasi. Inflasi meninggi, nilai uang tergerus, purchasing power menurun. Kalau memang tujuan pemerintah menghapuskan PPnBM utk mengendalikan inflasi, saya pikir tidak tepat sasaran, dimana barang mewah sendiri merupakan elastic goods. Seharusnya pemerintah lebih memfokuskan pada inelastic goods seperti kebutuhan pokok, transportasi dll. Saya yakin penghapusan PPnBM tidak banyak pengaruh thd daya beli masyarakat secara makro.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s