Sesat Pikir Pembebasan PPnBM


Rasanya tak ada seorang pun pergi ke Singapura hanya untuk membeli tas Louis Vuitton atau sadel kuda, atau arloji mewah atau minyak wangi ternama yang harganya tergolong mahal itu.

Hendak mengerdilkan Singapura dengan mengajak warga Indonesia membeli barang-barang mewah itu di negerinya sendiri?

Ya jauh api dari panggang.

Pertama, Kalau khusus ke Singapura untuk membeli barang mewah itu, ongkos pesawat dan bayar hotelnya kemahalan. Katakan ongkos pesawat dan penginapan gratis, tetap saja barang mewah itu lebih mahal di Indonesia sekalipun bebas PPnBM. Karena, kalau beli di Singapura bisa megklaim tax refund (GST) sebesar 10 persen minus ongkos juru kutip (ongkos administrasi). Kalau orang Indonesia beli Louis Vuitton di negerinya sendiri, mereka harus bayar PPN 10 persen. Juga konsumen bakal dibebankan PPh bayar di muka yang dinaikkan dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Jadi selisihnya bisa mencapai 10 persen (PPN) + 10 persen (PPh bayar di muka) + 7 persen (perkiraan GTS refund netto).

Kalau mau dorong orang Indonesia beli barang mewah untuk meningkatkan “daya belanja” mereka, pemerintah jangan tanggung-tanggung: bebaskan PPN dan PPh bayar di muka. Kalau masih kurang, beri subsidi seperti subsidi BBM untuk mengimbangi komponen tax refund. Jangan pedulikan rakyat kecil yang harus beli beras kian mahal.

Kalaupun harga barang mewah seperti Louis Vuitton sama persis, belum tentu konsumen Indonesia berhenti beli di Singapura. Mereka ke Singapura untuk berlibur, main judi, berobat, transit, urusan bisnis. Mereka ke sana menghirup udara minim polusi, bebas macet, nyaman, aman (tak ada copet). Di sela-sela kunjungan itu mereka belanja, antara lain beli Louis Vuitton atau sadel kuda atau alat menyelam atau arloji mahal.  Ringkasnya, mereka ke Singapura dengan pertimbangan totalitas, ingin meraup segalanya yang tidak terhadirkan di sini.

Jadi berapa yang dihemat dengan pembebasan PPnBM? Menurut otoritas turisme Singapura, orang Indonesia paling besar belanjanya, sekitar Rp 27 triliun. Dengan kurs Rp 13.000 per US$, nilainya sekitar 2,1 miliar dollar AS.

Memang, itu nilai yang besar.

Ada lagi yang jauh lebih besar, yaitu uang warga negara Indonesia yang diparkir di Singapura. Ada yang mengatakan sekitar 150 miliar dollar AS.

Singapura juga telah merambah pasar Indonesia. Sekitar sepertiga saham Telkomsel dimiliki Singapura. Mayoritas pemilikan Bank Danamon juga di tangan Singapura. Bank-bank di sini yang dimiliki Singapura punya cabang ratusan, jauh lebih banyak dari jumlah kantor cabang mereka di negerinya sendiri.

Belum lagi arus barang ekspor dan impor yang lewat Singapura.

Tengok pula Singapore Airlines yang datang ke berbagai kota di Indonesia dengan pesawat berbadan besar. Sedangkan pesawat kita ke sana cuma sejenis Boeing 737.

Di bidang olahraga kita bahkan semakin terseok-seok. Berapa kali lipat emas yang diraih Singapura ketimbang Indonesia pada Sea Games baru lalu?

Ketertinggalan kita dengan Singapura adalah ketertinggalan totalitas.

Jadi, jika hendak “melawan” Singapura, malulah kalau cuma dengan senjata PPnBM.

Untuk membuat kita lebih mandiri dan kuat, senjatanya bukan “ketepel’ melainkan harus dengan “roket”.  Dengan kesadaran penuh, bukan dengan cara “ecek-ecek” apalagi dengan nasionalisme sempit berbalut syahwat belanja.

Bangkitlah Indonesiaku.

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Public Policy, Salah Kaprah, Sesat Pikir. Bookmark the permalink.

One Response to Sesat Pikir Pembebasan PPnBM

  1. Herman D. says:

    Memang buuanyak bingits yg berwawasan nasional sempit.. minimal scara gak sadar sdh jdi pengkhianat2 negara… kasihan para pejuang kemerdekaan jk ngaliat tingkah laku anak cucu-cicit yg pada bahlul itu.. sedih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s