Menteri yang Masih Saja Terus Bermimpi


Petugas Memeriksa Sapi Potong
KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Pada Februari 2016 terjadi deflasi 0,09 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, harga beras dan daging sapi terus naik sekaligus menjadi penyumbang terbesar kenaikan harga-harga umum. Harga eceran rerata daging sapi di Indonesia pada Januari 2016 adalah Rp 104.120 per kg. Pada bulan yang sama, harga daging sapi di pasaran internasional 3,50 dollar AS per kg atau sekitar Rp 48.500 per kg dengan kurs rerata bulan Januari Rp 13.857 per dollar AS. Bahkan koran Kontan memberitakan harga daging sapi di pasaran bertahan tinggi di kisaran Rp 125.000 sampai Rp 130.000 per kg.

beef
Beef monthly international price (USD/kg). Source: World Bank
price-beef-bps
Beef domestic average retail price (Rp/kg). Source: BPS.

Untuk menurunkan harga daging sapi, terutama di Jakarta, pemerintah gencar mendatangkan sapi dari NTT dengan kapal khusus. Menteri Pertanian berjanji membeli sapi hidup dari NTT dengan harga lebih tinggi, dari yang sebelumnya Rp 25 ribu sampai Rp 26 ribu per kg menjadi Rp 28 ribu hingga Rp 31 ribu per kg. Sapi itu nantinya dijual di Jakarta dalam bentuk daging dengan harga Rp 85.000 per kg.

Ampuhkah tambahan pasokan sapi dari NTT untuk menurunkan harga daging sapi di Jakarta dalam jangka pendek? Menurut para ahli persapian di NTT, paling banter NTT hanya mampu memasok sapi ke Jakarta sebanyak 136 ekor per hari atau sekitar 9,1 persen dari kebutuhan sapi Jakarta per hari sebanyak 1.500 ekor. Itu dengan catatan sejumlah masalah lokal yang cukup pelik bisa dibenahi (“Stop Sistem Kuota Lokal,” Victory News, Jumat, 4 Maret 2016, hal. 1 dan 5). Sejauh ini, sapi yang sudah dikirim ke Jakarta dari NTT masih jauh dari 136 ekor per hari.

Menurut Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta, kebutuhan sapi Jakarta per hari 165 ton, yang mana 97 persen merupakan sapi impor. Pemerintah DKI Jakarta bertekad menaikkan pasokan sapi lokal menjadi 30 persen dalam 5 sampai 6 tahun ke depan. Jadi tidak bisa dalam jangka pendek.

Ada yang tidak sinkron antara ambisi pemerintah pusat dengan realitas di lapangan. Untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan sapi, pemerintah daerah NTT membatasi pengiriman sapi ke Jawa 65 ribu ekor per tahun ke pulau Jawa. Belakangan, kuota ke Jawa diturunkan dari 1.500 ekor per pekan menjadi 800 ekor per pekan. Berarti rata-rata sehari hanya 114 ekor. Jumlah itu untuk seluruh pulau Jawa. Kalau semua dikirim ke Jakarta, tentu alokasi ke Jawa di luar Jakarta bakal turun. Bagaimana pula dengan alokasi sapi dari NTT ke Kalimantan dan daerah-daerah lain? Bukankah selama ini peternak di NTT tidak mengalami masalah pemasaran? Selama ini tidak pula tendengar NTT mengalami excess supply (dengan relevant market mencakup seluruh wilayah Indonesia) sehingga harga sapi di NTT anjlok.

Tidak ada jurus “simsalabim” untuk menurunkan harga daging sapi dalam jangka pendek tanpa menambah pasokan nasional. Kalaupun dipaksakan lebih banyak sapi dari NTT digelontorkan ke Jakarta, bukankah alokasi sapi untuk NTT sendiri dan daerah sekitarnya yang selama ini dipasok dari NTT akan berkurang sehingga bakal meningkatkan harga daging sapi di sana? Jangan mengatasi masalah di Jakarta tetapi menimbulkan masalah di tempat lain.

Kalau hendak meningkatkan produksi sapi nasional, pemerintah perlu membenahi sisi pasokan, antara lain pembibitan dan ketersediaan pakan ternak. Kedua, pembenahan tata niaga di tingkat nasional dan daerah.***

Sesat Pikir Solusi Daging Sapi


sapi

Jika harga-harga terus meningkat untuk kurun yang relatif lama—bukan sekedar menghadapi Lebaran—hampir pasti persoalan terletak pada sisi pasokan. Bagaimana mungkin harga daging menjulang kalau pasokan sapi di dalam negeri cukup. Bagaimana mungkin membuat perencanaan pengadaan daging sapi yang baik kalau perkiraan populasi sapi saja awur-awuran. Kalau perkiraan populasi sapi awur-awuran, perkiraan kebutuhan impor pun awur-awuran.[i] Maka terbuka ruang lebar bagi para pemburu rente dan kelompok-kelompok kepentingan (vested interests) beraksi menggerogoti daya beli konsumen.

Rente yang diperebutkan sangat menggiurkan. Kita buat hitungan kasar saja. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Indonesia sekitar 249 juta orang dan konsumsi daging per kapita setahun 1,9 kilogram. Dengan demikian, konsumsi daging nasional sekitar 473,1 juta kg. Harga daging sapi di Indonesia setidaknya dua kali lebih mahal daripada harga internasional. Jadi, jika harga daging sapi Rp 90.000 per kilogram, maka konsumen harus membayar tambahan paling tidak Rp 21,9 triliun. Itu baru daging semata. [ii]

Selama ini sebagian besar kebutuhan masyarakat untuk daging sapi berasal dari sapi potong lokal maupun sapi bakalan asal impor. Sedangkan daging sapi beku impor sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan khusus, terutama hotel dan restoran.

Pada bulan puasa lalu, harga daging sapi tak turun sebagaimana diharapkan pemerintah. Bahkan pada bulan Juli masih naik walaupun tak mencolok, hanya 4 persen dibandingkan bulan Juni. Presiden marah. Para pembantu Presiden tergopoh-gopoh mengupayakan penurunan harga dengan mempercepat realisasi impor. Agar mudah dan cepat, Bulog diberi izin mengimpor daging beku. Syukur realisasi impor oleh Bulog meleset, jauh lebih sedikit dari target. Kalau banyak, mungkin akan rugi karena daging beku impor kurang diminati oleh warga. Menteri Perdagangan pun baru tahu pedagang kurang berminat menjual daging impor.[iii].  Ternyata, sebagian warga juga lebih senang daging lokal dengan berbagai alasan.[iv]

Akibatnya harga daging sapi tak kunjung turun. Baru beberapa hari menjelang lebaran agak turun. Tentu saja, karena lebih separuh warga Jakarta sudah mudik.

Untuk menuntaskan persoalan kelangkaan daging sapi, Bulog mempertimbangkan rencana membangun usaha peternakan di Australia.[v] Alasan di balik rencana ini antara lain terseida lahan luas, ongkos produksi murah, banyak negara telah melakukan hal setrupa misalnya Malaysia dan Brunei Darussalam.

Belakangan Menteri BUMN tidak merestui niat Bulog ini. Namun rencana membangun usaha peternakan terus dilanjutkan oleh salah satu BUMN yang akan ditunjuk. Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mengatakan dia segera menunjuk perusahaan negara yang akan membeli lahan seluas satu juta hektar di Australia untuk peternakan sapi.[vi] Dua BUMN yang diberikan kesempatan berkompetisi untuk mewujukan proyek ini adalah PT Pupuk Indonesia dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Dana yang dibutuhkan untuk membeli lahan diperkirakan mencapai Rp300 miliar, di luar biaya pembelian bibit sapi (lihat “BUMN akan beli lahan peternakan sapi di Australia,” Antaranews.com, 31 Juli 2013 atau tengok http://www.antaranews.com/berita/388428/bumn-akan-beli-lahan-peternakan-sapi-di-australia).

Beberapa minggu sebelumnya, pada awal Juli, Presiden justru mengundang investor Australia untuk mengembangkan usaha peternakan di Indonesia.[vii]

Tampaknya kali ini yang sesat pikir adalah Menteri BUMN dan Kepala Bulog. Indonesia tak kekurangan lahan. Untuk sawit bisa jutaan hektar, mengapa untuk peternakan sapi tak bisa? Bukankah NTT sejak dulu merupakan sentra produksi sapi andalan yang memasok sapi ke berbagai daerah?

Jangan tiru Australia. Di sana tak dikenal usaha sapi rakyat. Tak juga dikenal pemilikan tanah bersama seperti tanah ulayat atau tanah adat atau tanah nagari.

Rangkul rakyat di Papua, NTT, NTB, dan di daerah lain untuk mengembangkan usaha sapi berskala besar dalam naungan usaha peternakan rakyat. Jangan beli tanah mereka, jadikan mereka sebagai bagian dari pemilik usaha ini. Universitas dilibatkan untuk mengembangkan teknologi yang bisa menghasilkan sapi bibit unggul, teknologi makanan yang lebih mempercepat penggemukan, hingga aspek-aspek rinci usaha peternakan modern.

Mengapa sapi dari NTT tersingkir di tanah airnya sendiri? Apalagi kalau bukan karena ongkos angkut yang sangat mahal. Jauh lebih mahal ketimbang ongkos angkut dari Australia ke Jawa.

Maka, yang harus dibenahi adalah transportasi laut. Bukan membuka usaha peternakan di Australia.

Beginilah akibat tak memahami jati diri, jatidiri sebagai negara maritim.  Jadinya makin banyak yang sesat pikir.


[i]  Faisal Basri, “Ekonomi Rente,” Kompas, 4 Maret 2013, hal. 15.

[ii] Faisal Basri, “Darurat Korupsi,” Kompas, 11 Februari 2013, hal. 15.

[iii]  “Gita Wiryawan Baru Tahu Daging Impor Ditolak Pasar,” tempo.co, 19 Juli 2013.  http://www.tempo.co/read/news/2013/07/19/173497837/Gita-Wiryawan-Baru-Tahu-Daging-Impor-Ditolak-Pasar

[v] “Bulog akan Buka Peternakan Sapi di Australia,” inilah.com, 25 Juli 2013. http://web.inilah.com/read/detail/2014101/bulog-akan-buka-peternakan-sapi-di-australia#.UgdazdK-3fM.

[vi]  “2 BUMN Bangun Peternakan Sapi 1 Juta Ha di Australia,” bisnis.com, 31 Juli 2013.  http://www.bisnis.com/m/2-bumn-bangun-peternakan-sapi-1-juta-ha-di-australia

[vii]  “SBY Undang Investor Australia Bangun Peternakan Sapi,” Metrotvnews.com, 15 Juli 2013. http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/05/2/166126/SBY-Undang-Investor-Australia-Bangun-Peternakan-Sapi.