Sesat Pikir Solusi Daging Sapi

Jika harga-harga terus meningkat untuk kurun yang relatif lama—bukan sekedar menghadapi Lebaran—hampir pasti persoalan terletak pada sisi pasokan. Bagaimana mungkin harga daging menjulang kalau pasokan sapi di dalam negeri cukup. Bagaimana mungkin membuat perencanaan pengadaan daging sapi yang baik kalau perkiraan populasi sapi saja awur-awuran. Kalau perkiraan populasi sapi awur-awuran, perkiraan kebutuhan impor pun awur-awuran.[i] Maka terbuka ruang lebar bagi para pemburu rente dan kelompok-kelompok kepentingan (vested interests) beraksi menggerogoti daya beli konsumen.

Rente yang diperebutkan sangat menggiurkan. Kita buat hitungan kasar saja. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Indonesia sekitar 249 juta orang dan konsumsi daging per kapita setahun 1,9 kilogram. Dengan demikian, konsumsi daging nasional sekitar 473,1 juta kg. Harga daging sapi di Indonesia setidaknya dua kali lebih mahal daripada harga internasional. Jadi, jika harga daging sapi Rp 90.000 per kilogram, maka konsumen harus membayar tambahan paling tidak Rp 21,9 triliun. Itu baru daging semata. [ii]

Selama ini sebagian besar kebutuhan masyarakat untuk daging sapi berasal dari sapi potong lokal maupun sapi bakalan asal impor. Sedangkan daging sapi beku impor sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan khusus, terutama hotel dan restoran.

Pada bulan puasa lalu, harga daging sapi tak turun sebagaimana diharapkan pemerintah. Bahkan pada bulan Juli masih naik walaupun tak mencolok, hanya 4 persen dibandingkan bulan Juni. Presiden marah. Para pembantu Presiden tergopoh-gopoh mengupayakan penurunan harga dengan mempercepat realisasi impor. Agar mudah dan cepat, Bulog diberi izin mengimpor daging beku. Syukur realisasi impor oleh Bulog meleset, jauh lebih sedikit dari target. Kalau banyak, mungkin akan rugi karena daging beku impor kurang diminati oleh warga. Menteri Perdagangan pun baru tahu pedagang kurang berminat menjual daging impor.[iii].  Ternyata, sebagian warga juga lebih senang daging lokal dengan berbagai alasan.[iv]

Akibatnya harga daging sapi tak kunjung turun. Baru beberapa hari menjelang lebaran agak turun. Tentu saja, karena lebih separuh warga Jakarta sudah mudik.

Untuk menuntaskan persoalan kelangkaan daging sapi, Bulog mempertimbangkan rencana membangun usaha peternakan di Australia.[v] Alasan di balik rencana ini antara lain terseida lahan luas, ongkos produksi murah, banyak negara telah melakukan hal setrupa misalnya Malaysia dan Brunei Darussalam.

Belakangan Menteri BUMN tidak merestui niat Bulog ini. Namun rencana membangun usaha peternakan terus dilanjutkan oleh salah satu BUMN yang akan ditunjuk. Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mengatakan dia segera menunjuk perusahaan negara yang akan membeli lahan seluas satu juta hektar di Australia untuk peternakan sapi.[vi] Dua BUMN yang diberikan kesempatan berkompetisi untuk mewujukan proyek ini adalah PT Pupuk Indonesia dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Dana yang dibutuhkan untuk membeli lahan diperkirakan mencapai Rp300 miliar, di luar biaya pembelian bibit sapi (lihat “BUMN akan beli lahan peternakan sapi di Australia,” Antaranews.com, 31 Juli 2013,  atau tengok http://www.antaranews.com/berita/388428/bumn-akan-beli-lahan-peternakan-sapi-di-australia).

Beberapa minggu sebelumnya, pada awal Juli, Presiden justru mengundang investor Australia untuk mengembangkan usaha peternakan di Indonesia.[vii]

Tampaknya kali ini yang sesat pikir adalah Menteri BUMN dan Kepala Bulog. Indonesia tak kekurangan lahan. Untuk sawit bisa jutaan hektar, mengapa untuk peternakan sapi tak bisa? Bukankah NTT sejak dulu merupakan sentra produksi sapi andalan yang memasok sapi ke berbagai daerah?

Jangan tiru Australia. Di sana tak dikenal usaha sapi rakyat. Tak juga dikenal pemilikan tanah bersama seperti tanah ulayat atau tanah adat atau tanah nagari.

Rangkul rakyat di Papua, NTT, NTB, dan di daerah lain untuk mengembangkan usaha sapi berskala besar dalam naungan usaha peternakan rakyat. Jangan beli tanah mereka, jadikan mereka sebagai bagian dari pemilik usaha ini. Universitas dilibatkan untuk mengembangkan teknologi yang bisa menghasilkan sapi bibit unggul, teknologi makanan yang lebih mempercepat penggemukan, hingga aspek-aspek rinci usaha peternakan modern.

Mengapa sapi dari NTT tersingkir di tanah airnya sendiri? Apalagi kalau bukan karena ongkos angkut yang sangat mahal. Jauh lebih mahal ketimbang ongkos angkut dari Australia ke Jawa.

Maka, yang harus dibenahi adalah transportasi laut. Bukan membuka usaha peternakan di Australia.

Beginilah akibat tak memahami jati diri, jatidiri sebagai negara maritim.  Jadinya makin banyak yang sesat pikir.