faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat

recent posts

about

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

  • Surat Balasan Kepada KBPI


    Jakarta, 5 Maret 2014

    Kepada yang terhormat

    Prof. DR. Komarudin Hidayat

    Penggagas Komunike Bersama Peduli Indonesia (KBPI)

    Rumah Kebangsaan

    Jl. Pattimura 9

    Jakarta Selatan

    Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penggagas KBPI yang telah memilih saya sebagai salah seorang yang ditantang mengajukan diri sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagaimana tertera pada surat Nomor: 17/KBPI/II/2014.

    Kepedulian KBPI atas kehidupan demokrasi dan suksesi kepemimpinan nasional juga merupakan kepedulian saya sejak lama. Inisiatif terakhir yang saya lakukan adalah memberanikan diri menjadi calon independen (tidak lewat jalur partai) dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2012.  Sebelumnya, pada pilkada DKI Jakarta 2007, saya mengikuti “konvensi” calon gubernur lewat PDI-P. Pengalaman itu sangat berharga dan menumbuhkan kesadaran yang semakin kuat bahwa proses politik tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada partai politik. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, saya dan teman-teman menyadari bahwa fungsi politik dalam suatu negara tidak bisa dibagi habis kepada partai politik. Oleh karena itu, kami terlibat aktif mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan alhamdulillah berhasil memperjuangkan calon independen bisa ikut pilkada.

    Sekalipun calon independen belum dimungkinkan mengikuti pemilihan umum presiden/wakil presiden, upaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kepemimpinan nasional patut terus dilanjutkan dengan berbagai cara.

    Dengan latar belakang pemikiran itu, saya menerima tantangan KBPI untuk memberanikan diri maju ke jenjang kepemimpinan nasional sebagai calon presiden/wakil presiden. Adalah harapan kita bersama, kehadiran calon-calon alternatif pemimpin nasional bisa meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional dan memperdalam demokrasi substansial, antara lain dengan mengajukan gagasan besar bagi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, juga berdasarkan pengalaman politik saya yang terbatas, kita bisa mencapai keseimbangan politik yang lebih tinggi dan berkualitas.

    Dengan sepenuh hati saya akan terus menyusun konsep bagi kejayaan Indonesia, yang menyejahterakan rakyatnya dengan mengedepankan asas keadilan. Sebagai langkah awal dan pengenalan terhadap percikan pemikiran saya, terlampir empat eksemplar buku berjudul “Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru: Negara, Pasar, dan Cita-cita Keadilan,” yang mana saya menjadi penulis utamanya.

    Saya menunggu langkah-langkah selanjutnya dari KBPI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi langkah mulia KBPI sesuai dengan yang dicita-citakan.

    Salam takzim

    Faisal Basri

  • JK dan Faisal Basri Sambut Tantangan Nyapres


    detik.com, Kamis, 13/03/2014 18:27 WIB

    Indah Mutiara Kami,Ayunda W Savitri – detikNews

    Jakarta – Masih ingat Komunike Bersama Peduli Indonesia (KBPI)? Gerakan masyarakat sipil yang menantang 19 tokoh untuk maju nyapres. Ternyata, dari 19 tokoh itu, hanya lima orang yang menyanggupi tantangan.

    “Mereka yang terpilih ini kita kirimkan email berupa tantangan menjadi pemimpin Indonesia. Sampai batas waktu yang ditentukan, ada 14 tokoh yang mengirimkan balasan dan memberi jawaban. Sedangkan 5 nama tidak mengirimkan surat balasan, yaitu Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, Rustriningsih, Suyoto dan Chairul Tanjung,” kata salah seorang penggagas KBPI Hamdi Muluk.

    Hal itu disampaikannya dalam Konferensi Pers KBPI: “Mereka Bersedia Pimpin Indonesia” di Wisma Nusantara, Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2014). Selain Hamdi, KBPI digawangi oleh Komaruddin Hidayat, Ikrar Nusa Bhakti, dan Jusuf Wanandi.

    Dari 14 orang itu, hanya tiga nama yang menyatakan bersedia menerima tantangan maju dalam ajang seleksi kepemimpinan nasional sebagai calon presiden atau wakil presiden RI. Mereka adalah Dr Tahir, Jusuf Kalla dan Faisal Basri.

    Dalam konferensi pers itu, penyelenggara juga memutarkan video ketiga tokoh yang menyatakan ketersediannya tersebut.

    “Saya menghargai usaha teman-teman dan pata cendekiawan. Saya siap menerima tantangan itu apabila memungkinkan. Suatu negara tidak mungkin bisa membangun bangsa tanpa ada pemimpin yang baik. Tantangan itu bukan hanya kepada saya sebenarnya, tapi ke partai yang mempunyai hak dan legalitas endorsement untuk itu,” kata JK, sapaan akrab Jusuf Kalla dalam video tersebut.

    KBPI mengirim undangan ke 19 tokoh pada pertengahan Februari 2014 lalu. 19 Tokoh yang diundang berasal dari kalangan birokrat, pengusaha, dan pegiat sosial.

    5 Orang dari kalangan birokrat yaitu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Bupati Bojonegoro Suyoto dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih.

    Selanjutnya, 8 nama pengusaha antara lain CEO Mayapada Group Tahir, CEO Kompas Gramedia Agung Prsetyo, CEO Trans Corp Chairul Tanjung, mantan CEO IBM Asia Pasifik Beti Alisyahbana, CEO Garuda Indonesia Emirsyah Satar, CEO PT Kereta Api Indonesia Ignatius Johan, CEO Garuda Food Sudhamex dan Direksi World Bank Sri Mulyani.

    Sementara dari kalangan pegiat sosial ada Ketua PMI Jusuf Kalla, wirausaha sosial Tri Mumpuni dan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Prawansa. Terakhir, dari kalangan akademisi juga muncul tiga nama yang terdiri dari Imam Prasodjo, Faisal Basri dan Onno Purbo.

    Profil Penerima Tantangan KBPI – Faisal Basri https://www.youtube.com/watch?v=6LK5aM4NO_8

    Sumber:

    http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/03/13/182745/2525097/1562/jk-dan-faisal-basri-sambut-tantangan-nyapres
    http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/03/13/182745/2525097/1562/2/jk-dan-faisal-basri-sambut-tantangan-nyapres

  • Indonesia Kembali Bersinar


    Per 12 Maret 2014 (year to date), kinerja indeks harga saham gabungan di Bursa Saham Indonesia (IDX) dalam $ terms menduduki urutan ketiga terbaik di dunia dengan peningkatan 16,7 persen. Di posisi puncak adalah Mesir dan kedua diduduki Yunani.

    stockmarket

    Indeks saham Emerging Markets (MSCI) masih tergopoh-gopoh dengan pertumbuhan negatif 5,8 persen. Demikian juga China (SSEA) yang kinerjanya minus 7,0 persen. Rusia mengalami kemerosotan paling parah, yaitu -23,8 persen.

    Indeks saham Indonesia diperkirakan segera menembus 5.000. Pada penutupan transaksi bursa Jumat (14/3), indeks melesat 152,5 poin atau naik 3,23 persen. Tampaknya Jokowi effect sudah mulai berlangsung.

    idx

    Tampaknya terbuka peluang lebar indeks bakal memecahkan rekor tertinggi yang terjadi pada 20 Mei 2013 sebesar 5.214,976. Dalam hitungan bulan, tahun ini juga, sangat boleh jadi.

  • Faisal Basri: Ketua Umum Parpol Tak Lagi Raih Suara Tinggi


    tribunnews.com, Kamis, 13 Maret 2014 18:03 WIB

    20130513_faisal-basri_1801Warta Kota/Alex Suban

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekonom yang juga mantan calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Faisal Basri, menilai saat ini terjadi perlawanan pada sistem oligarki yang biasa terdapat dalam sebuah parpol.

    Faisal menjelaskan perlawanan tersebut terlihat dari tak ada satu pun Ketua Umum parpol yang suaranya tinggi dalam setiap rilis lembaga survei jelang pemilu 2014.

    “Tak ada satu pun Ketua Umum partai suaranya tinggi. Satu digit semua. Misalnya ARB (Aburizal Bakrie), itu kecil,” ujar Faisal di hotel Four Season, Kamis (13/3/2014).

    Menurutnya saat ini partai tak bisa lagi dijadikan instrumen untuk mengukur kepemimpinan nasional. Faisal juga berpendapat parpol kurang bisa menghasilkan sosok pemimpin nasional sehingga menyelenggarakan konvensi.

    “Demokrat lakukan konvensi, yang ikut lebih banyak yang bukan kader Demokrat. Ini kurang kemampuan menghasilkan pimpinan nasional,” jelasnya.

    “Jadi perubahan itu luar biasa. Sudah built in di masyarakat. Itu harus diikuti oleh siapa pun yang memegang jabatan politik,” tukasnya.

    Penulis: Danang Setiaji Prabowo
    Editor: Johnson Simanjuntak

    Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/13/faisal-basri-ketua-umum-parpol-tak-lagi-raih-suara-tinggi

     

  • Faisal Basri: Kesalahan Boediono, Mau Jadi Wapres


    TEMPO.CO, Sabtu, 08 Maret 2014 | 18:00 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom Faisal Basri menilai kesalahan Boediono yang paling jelas adalah kesediaannya menjadi Wakil Presiden untuk Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itulah Boediono terus diserang para politikus dalam kasus penalangan dana Bank Century. “Mungkin salahnya dia bersedia jadi Wapres, sehingga partai politik tidak kebagian,” ujarnya dalam diskusi di kawasan Cikini, Sabtu, 8 Maret 2014.

    Faisal mengatakan hal itu saat ditanya moderator diskusi apa kesalahan mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut dalam kasus Century. “Ini pertanyaan yang tendensius,” katanya, lalu tertawa.
    Menurut dia, memang nama Boediono disebut dalam dakwaan bagi bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Namun, belum tentu Boediono pun bersalah. “Ini harus dibuktikan dalam proses hukum,” ujar Faisal. (Baca: Timwas Century: Boediono Cuma Figuran)
    Budi Mulya adalah terdakwa kasus penyaluran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 2008. Dalam penyaluran fasilitas itu, Budi Mulya didakwa menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya secara bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S. Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6, almarhum Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang 7, Robert Tantular, dan Harmanus H. Muslim. (Baca: Apa Kata Samad Soal Tersangka Baru Kasus Century?)
    Sedangkan dalam penetapan status Bank Century sebagai bank berdampak sistemik, Budi disebut melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan empat orang lainnya. Mereka adalah tiga deputi Gubernur BI, yaitu Muliaman Hadad, Hartadi Agus Sarwono, Ardhayadi Mitroatmodjo, dan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan Raden Pardede Budi. (Baca: Budi Mulya Pintu Masuk KPK Jerat Tersangka Lain)

    BUNGA MANGGIASIH

    Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/03/08/063560590/Faisal-Basri-Kesalahan-Boediono-Mau-Jadi-Wapres

  • Dinamika Politik Regional & Kesempatan Indonesia


    BERBAGAI KONFLIK REGIONAL MENDATANGKAN KEUNTUNGAN BAGI INDONESIA, TERUTAMA DI BIDANG EKONOMI.

    esquire-maret_2014

    Cukup banyak kalangan yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 akan melambat. Bank Dunia memperkirakan hanya 5,3 persen, lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 5,6 persen. International Monetary Fund (IMF) dan majalah Economist juga memperkirakan pertumbuhan tahun 2014 lebih rendah, yakni 5,5 persen. Demikian pula perkiraan beberapa bank asing.

    Selain karena tekanan defisit akun semasa (current account), pesimisme dilatarbelakangi oleh saratnya agenda politik tahun ini. Pemilihan umum dipandang bakal membuat pelaku ekonomi wait and see dan pemerintah cenderung menghindari keputusan yang mumpuni karena berisiko tidak populer sehingga menggerus perolehan suara dalam pemilu.

    Pengalaman tiga pemilu pasca-Reformasi menunjukkan perekonomian justru ekspansif pada tahun pemilu dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali pemilu 2009. Namun, bisa dimaklumi karena tahun 2009 terjadi resesi dunia, seluruh negara mengalami pertumbuhan negatif kecuali  China, India, dan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 sebesar 4,6 persen tergolong istimewa.

    Laju inflasi selalu lebih rendah pada tahun pemilu dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Pemerintah yang sedang berkuasa akan berupaya keras memoles perekonomian agar perolehan suara partai penguasa tidak tergerus.  Yang hampir mustahil dibenahi adalah ketimpangan yang memang dalam lima tahun terakhir memburuk, bahkan koefisien gini sudah menembus angka 0,4.

    Dalam satu dasawarsa terakhir terjadi kecenderungan hubungan yang semakin renggang (decoupling) antara politik dan ekonomi. Salah satu indikasi yang fenomenal dari kecenderungan ini terihat pada May Day tahun lalu. Ketika jutaan buruh di seluruh Indonesia turun ke jalan, justru pada 1 Mei 2013 indeks harga saham mencetak rekor tertinggi baru sebesar 5.060, 919. Di mata asing sekalipun, pemilu selama ini tidak menyurutkan langkah mereka untuk berkunjung ke Indonesia dan berinvestasi di sini. Jumlah wisatawan mancanegara selalu meningkat pada tahun penyelenggaraan pemilu dibandingkan tahun sebelumnya.

    Memang, pelaksanaan demokrasi prosedural di Indonesia masih jauh dari sempurna. Aturan kerap berubah. Yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohohan review yudisial tentang pemilu serentak mulai tahun 2019. Kinerja anggota legislatif di semua tingkatan sangat memprihatinkan. Demikian juga dengan kinerja eksekutif. Kian banyak anggota legislatif dan eksekutif sampai tingkat menteri menjadi pesakitan karena kasus korupsi. Namun, jika dibandingkan dengan praktik demokrasi prosedural di negara-negara tetangga, kita relatif lebih baik. Thailand sudah bertahun-tahun mengalami gejolak politik. Dalam beberapa bulan terakhir kelompok oposisi tak henti merongrong pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, adik kandung mantan PM Thaksin Shinawatra yang digulingkan.

    Situasi tak menentu yang berkepanjangan mulai membuat sejumlah perusahaan asing di Thailand berencana merelokasikan pabriknya dari Thailand. Ketidakpastian berpepanjangan membuat risiko investasi jangka panjang meningkat. Beberapa produsen otomotif Jepang sudah mengambil ancang-ancang memindahkan pabriknya ke Indonesia. Mereka semakin terpikat karena pemerintah Indonesia tahun lalu mengumbar insentif untuk mobil murah ramah lingkungan (low cost green car)  berupa pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 30 persen.

    Walaupun tidak berkepanjangan, gelombang protes terbesar di Malaysia atas tuduhan kecurangan pemilu di Malaysia tahun lalu menyisakan keraguan atas masa depan demokrasi di Malaysia. Sementara itu, gelombang besar demontrasi menolak hasil pemilu di Kamboja masih terus berlangsung. Dimotori oleh pemimpin oposisi, Sam Rainsy, dan didukung oleh kaum buruh yang menuntut kenaikan upah, prospek Kamboja tampaknya juga masih suram. Tak heran jika seluruh lembaga pemeringkat internasional memberikan predikat stabil untuk outlook Indonesia sekalipun tahun ini menggelar pemilu.

    Ketegangan antara Jepang dan China kembali memanas setelah PM Jepang, Shinzo Abe, mengunjungi Kuil Yasukuni pada 26 Desember lalu. Kunjungan itu untuk menghormati korban perang, termasuk 14 pelaku kejahatan perang Kelas A pada Perang Dunia II. Kecaman datang tak hanya dari China, tetapi juga Korea Selatan dan sejumlah negara yang pernah diduduki Jepang. Amerika Serikat ikut mengingatkan Jepang agar segera memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga untuk menjaga kestabilan kawasan.

    Bukannya melunak, Abe di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, 22 Januari lalu, malahan menggambarkan hubungan Jepang dan China dewasa ini mirip perseteruan Inggris dan Jerman di tahun 1914 yang memicu Perang Dunia I. Jepang pantas khawatir dengan peningkatan kekuatan persenjataan China. Ditambah lagi dengan agresivitas China di sejumlah pulau yang menjadi sengketa dengan negara-negara tetangga. Sengketa atas kepulauan Senkaku (versi Jepang) atau Diaoyu (versi China) yang kaya minyak tak kunjung mereda.

    Jepang secara aktif merangkul ASEAN. Abe telah mengunjungi semua negara ASEAN. Kunjungan resmi pertama Kaisar Jepang ke India pada November 2013 memperkuat sinyal bahwa Jepang kian menjaga jarak dengan China. Untuk pertama kali dalam sejarah pascaera China membuka diri di masa Deng Xiao Ping, China tidak lagi di posisi puncak sebagai negara paling menjanjikan di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri. Survei terbaru oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menunjukkan posisi China melorot ke urutan keempat.

    Kabar baik bagi Indonesia yang untuk pertama kali di posisi puncak pada tahun 2013, naik dua peringkat dari tahun sebelumnya. India menduduki posisi kedua dan Thailand di urutan ketiga. Pergeseran itu juga berpotensi mengurangi volume perdagangan Jepang dan China yang pada tahun 2012 bernilai 334 miliar dollar AS. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Jepang. Peluang semakin terbuka dengan membaiknya prospek perekonomian Jepang. Rakyat Jepang mulai kembali bergairah belanja. Tahun ini inflasi ditargetkan 2 persen, setelah sekitar 10 tahun mengalami deflasi terus- menerus.

    Sengketa perbatasan antara China dan beberapa negara ASEAN juga belum kunjung mereda, bahkan meningkat setelah China akan menempatkan kapal patroli sipil berbeban 5.000 ton di salah satu pulau utama di Laut China Selatan yang menjadi obyek sengketa. China juga mensyaratkan kapal-kapal nelayan harus memperoleh izin untuk memasuki perairan yang dikalim masuk dalam yurisdiksi Provinsi Hainan bagian selatan.

    Indonesia tidak menghadapi sengketa perbatasan dengan China. Namun, tampaknya Indonesia tidak tinggal diam mengantisipasi dinamika di Laut China Selatan. Pemerintah Indonesia dan beberapa negara ASEAN dalam waktu bersamaan memperkuat armada lautnya dengan memesan kapal selam baru maupun bekas. Semoga momentum ini menumbuhkan kesadaran baru akan pentingnya Indonesia memperkokoh jati dirinya sebagai negara maritim sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi ke depan.

    Jadi, lebih banyak faktor yang membuat optimisme tahun 2014 bakal lebih baik ketimbang tahun 2013. Gerak maju pelaku ekonomi tak tertahankan untuk memanfaatkan momentum percepatan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan membengkaknya strata menengah di Indonesia. Percepatan pertumbuhan bakal lebih menjanjikan seandainya pemerintah sedikit lebih sigap membaca dinamika lingkungan strategis seraya mampu menekan defisit akun semasa. Sedangkan perubahan lebih mendasar kita harapkan dari kehadiran pemimipin baru hasil pemilu nanti.

    [Dimuat di majalah Esquire, Edisi 84 – Maret 2014 (7th Anniversary Issue), Hal. 100-102]

  • Timor-Leste Memang Telah Menyusul Indonesia


    Pada 5 Januari 2014, saya menayangkan tulisan di sini berjudul “Timor-Leste Sudah Menyusul Indonesia?” (http://wp.me/p1CsPE-HP). Banyak teman yang meragukan kenyataan ini. Memang, indikator yang jadi acuan sangat bersifat makro, namun indikator pendapatan per kapita paling lazim digunakan untuk melakukan perbandingan antar negara. Indiaktor yang sudah ada dalam tulisan sebelumnya sengaja ditampilkan lagi di sini supaya bisa memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

    Indonesia tergolong cukup lama bertengger di kelompok negara berpendapatan rendah. Baru pada tahun 2004 Indonesia memasuki kelompok Negara berpendapatan menengah-bawah.

    t-3

    Berdasarkan indikator Gross National Income per capita, Atlas method, Indonesia menduduki urutan ke-137 di dunia, sedangkan Timor-Leste di urutan ke-133.

    t-1

    Indonesia lebih jauh tertinggal dari Timor-Leste jika menggunakan indikator Gross National Income per capita berdasarkan purchasing popwer parity (PPP) dalam international US dollar. Indonesia di posisi ke-146, sedangkan Timor-Leste di urutan ke-130. Indikator ini telah memperhitungkan perbedaan daya beli dalam US$, sehingga semakin kerap digunakan untuk lebih mencerminkan perbandingan daya beli penduduk antarnegara. Satu dollar AS di Indonesia bisa lebih banyak barang ketimbang satu dollar AS di London, misalnya.

    t-2

    Timor-Leste menyusul Indonesia pada tahun 2007 dan setelah itu selalu berada di atas Indonesia, baik berdasarkan indikator Atlas method maupun PPP.

    t-4
    t-5

    Sejak tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Timor-Leste hanya empat kali lebih rendah dari Indonesia. Bahkan, sejak tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Timor-Leste selalu lebih tinggi dari Indonesia. Sejak tahun 2007 pula pertumbuhan ekonomi Timor-Leste hamper selalu mencapai dua digit.

    t-6

    Timor-Leste merupakan salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi di dunia.

    gdp_forecasts

    Beberapa komentar atas tulisan terdahulu mengatakan tidak fair membandingkan Indonesia dengan Timor-Leste, karena negara tetangga dekat ini penduduknya sangat sedikit. Kenyataannya, dibandingkan dengan penduduk yang cukup besar atau lebih banyak pun, kita tertinggal. Contohnya dengan China.  Pakai ukuran GDP per capita pun hasilnya sama. Kita cukup lama selalu di atas China. Akan tetapi, sejak 2007 China menyusul Indonesia dan kian hari kesenjangannya semakin lebar.

    t-7

    Sebetulnya, posisi negara-negara berkembang di Asia Timur relatif setara pada awal era pembangunan setelah memperoleh kemerdekaan. Satu-satunya negara Asean yang kita susul adalah Filipina yang sengaja datanya tak ditampilkan pada peraga di bawah. Peraga itu menunjukkan memang Indonesia yang perkembangannya paling lambat.

    t-8

    Kita memiliki faktor pendukung lebih dari cukup untuk bangkit, lebih cepat menghapuskan kemiskinan, memajukan kesejahteraan rakyat, dan berkeadilan. Bangkitlah Indonesiaku.

  • Faisal Basri: SBY, Satu-satunya Presiden yang Saldonya Nol


    KOMPAS.com, Senin, 3 Maret 2014 | 07:40 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan ekonomi tak pernah lepas dari kepentingan politik. Pengamat ekonomi, Faisal Basri, menyebut langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2009 lalu tak lain agar terpilih kembali menjadi presiden.

    Padahal, subsidi energi yang mencapai Rp 350 triliun per tahun sangat menggerogoti APBN sehingga anggaran untuk pos-pos lain, seperti infrastruktur, pun dinilai tak maksimal, habis terserap subsidi energi.

    Menanggapi isu kenaikan harga BBM belakangan ini, Faisal hanya berkomentar sinis. “Kalau secara politik enggak mungkin naik, secara ekonomi enggak usah didiskusikan (penting tidaknya harga BBM dinaikkan),” kata Faisal, berbincang dengan wartawan, di Jakarta, Minggu (2/3/2014).

    Ia pun hanya menanggapi pesimistis kemungkinan pemerintahan yang akan datang berani menaikkan harga BBM, apalagi ketika ditanya jika presiden yang terpilih nanti adalah dari partai berkuasa saat ini. “Hampir mustahil,” kata dia.

    Dia menambahkan, alih-alih menaikkan harga, partai berkuasa saat ini pada 2009 lalu justru menurunkan harga BBM. Ia pun menyebut itu adalah kejahatan ekonomi yang dilakukan pemerintah berkuasa.

    “Jadi, SBY ini satu-satunya Presiden yang saldonya nol. Tiga kali naikkan, tiga kali nurunkan (harga BBM),” ujarnya.

    Catatan Kompas.com, dari 2005 hingga 2009, SBY menaikkan tiga kali dan menurunkan tiga kali harga BBM. Pada 2005, harga premium naik dua kali, dari Rp 1.810 menjadi Rp 2.400, kemudian naik lagi menjadi Rp 4.500.

    Harga premium juga naik satu kali pada 2008 dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000. Pada tahun yang sama, harga premium turun dua kali, dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.500, kemudian menjadi Rp 5.000. Menjelang Pemilu 2009, harga premium kembali turun menjadi Rp 4.500.

    “Itu kejahatan Pak SBY supaya dia terpilih kembali, tapi tidak bisa dituntut. Dia punya otoritas membuat kebijakan. Yang bisa adalah proses impeachment karena bertentangan dengan UUD, kalau bisa dibuktikan,” lanjut Faisal.

    Akibat keputusan menurunkan harga BBM itu, SBY pun dinilai sedang merakit bom waktu untuk pemimpin yang akan datang. Padahal, jika waktu itu tidak diturunkan, dan kemudian harga BBM naik lagi, gejolaknya tidak akan terlalu besar.

    “Tapi, itulah syahwat politik yang sudah sampai ubun-ubun Pak SBY waktu itu. Dan terbukti harga itu sensitif buat pemilu,” imbuh Faisal.

    “Makanya, di seluruh negara, waktu pemilu harga itu coba distabilkan, dikendalikan. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain juga demikian. Bedanya di Indonesia caranya kampungan gitu,” ujarnya.

    Penulis: Estu Suryowati

    Editor: Erlangga Djumena

    Sumber: http://kom.ps/AFfFOB

  • Infrastruktur Tertatih Menyongsong MEA 2015


    Peranan sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto terus menurun, dari titik tertinggi 29 persen tahun 2001 menjadi hanya 23,7 persen tahun 2013. Transaksi perdagangan produk manufaktur sudah mengalami defisit sejak 2008 dan terus memburuk dengan cepat hingga 2014.

    Hanya dalam waktu empat tahun, defisit perdagangan manufaktur naik lebih dari dua kali lipat, dari 24,4 miliar dollar AS tahun 2008 menjadi 51,4 miliar dollar AS pada 2012.

    Dibandingkan dengan sektor penghasil barang lainnya, industri manufaktur paling sensitif terhadap ketersediaan berbagai jenis infrastruktur fisik, terutama listrik, jalan, dan pelabuhan.

    Negara-negara yang industrinya lebih maju dibandingkan Indonesia pada umumnya ditopang ketersediaan listrik yang jauh lebih baik.

    Pada tahun 2011, konsumsi listrik per kapita di Malaysia dan Thailand masing-masing 4.246 kWh dan 2.316 kWh, sedangkan Indonesia hanya 680 kWh. Indonesia juga jauh tertinggal dibandingkan dengan China (3.298 kWh), bahkan dengan Vietnam sekalipun (1.073 kWh). Dengan India juga kalah (684 kWh). Di ASEAN, Indonesia hanya unggul dari Laos, Myanmar, Kamboja, dan Filipina.

    Pemadaman bergilir

    Belakangan ini penyakit pemadaman listrik bergilir kembali kambuh. Di beberapa provinsi bahkan sudah bertahun-tahun, sudah sangat akut. Padahal, Indonesia dikaruniai  sumber energi primer yang cukup melimpah, beragam, dan relatif murah, seperti batubara, gas alam, dan panas bumi.

    Ratusan gunung berapi di Indonesia cuma diratapi sebagai sumber bencana, gagal dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Padahal, sekitar 40 persen cadangan panas bumi dunia berada di Indonesia.

    Namun, dari potensi sekitar 28.000 megawatt itu, yang termanfaatkan baru sekitar 4 persen. Belum lagi potensi listrik tenaga air dan mikrohidro yang bertaburan tak terkelola, sehingga justru semakin banyak menimbulkan bencana banjir.

    Lebih ironis lagi, kebanyakan daerah yang minim pasokan listrik dan kerap mengalami pemadaman adalah daerah pemasok energi primer. Daerah itu terus memasok energi primer dan bahan baku bagi industri dan rakyat di Jawa. Industri tak kunjung berkembang di lumbung energi.

    Industri yang sudah ada pun bertumbangan, seperti industri sarung tangan karet di Sumatera Utara. Rencana pembangunan kawasan industri di luar Jawa tersendat-sendat. Selain keterbatasan pasokan listrik, pelabuhan juga tidak memadai. Pengusaha harus membangun pembangkit listrik, jalan, dan pelabuhan sendiri.

    Akibatnya, pengusaha menanggung beban ongkos tetap (fixed cost) yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang pemerintahnya menyediakan infrastruktur dasar ini.

    Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) seharusnya memberikan solusi. Sangat disayangkan, justru sebaliknya, MP3EI berjalan sendiri. Yang dikedepankan justru proyek jembatan Selat Sunda dan jalan tol lintas Sumatera.

    Tidak juga mengantisipasi penerapan Undang-Undang Minerba yang mengamanatkan peningkatan nilai tambah hasil tambang dan mineral (bukan larangan ekspor sebagaimana diinterpretasikan oleh berbagai peraturan pelaksanaannya).

    Jika infrastruktur tersedia, pengusaha tak perlu dipaksa untuk membangun pengolahan tambang dan mineral. Akan tetapi, kalau semua infrastruktur dasar harus dibangun sendiri tanpa kompensasi berupa insentif, jangan berharap pengusaha terdorong membangun fasilitas pengolahan.

    Jika listrik cukup dan ongkos angkutan laut murah karena pelabuhan dan jaringan jalan memadai, industri tidak akan semakin berjejalan di Jawa, khususnya Jabodetabek. Ditambah lagi dengan tekanan upah yang semakin tinggi di Jawa, niscaya industri akan lebih tersebar ke luar Jawa.

    Bagaimana hendak memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 jika infrastruktur berantakan. Bagaimana mungkin bakal dapat maslahat maksimum dari pengintegrasian pasar ASEAN kalau pasar domestik kita tidak terintegrasi. Bagaimana bisa melakukan penetrasi ke pasar ASEAN kalau ongkos angkutan untuk ekspor per kontainer Indonesia termahal ketiga dari delapan negara ASEAN.

    Sebaliknya, ongkos mendatangkan barang (impor) ke Indonesia justru di urutan ketiga termurah (data dari ASEAN Secretariat, ASEAN Community Progress Monitoring System, Full Report 2012). Tak pelak lagi, barang-barang impor bakal lebih deras masuk ke Indonesia. Barang impor akan langsung masuk ke sejumlah daerah, tak perlu lagi dipasok dari Jawa seperti kebanyakan selama ini.

    Pemerintah nyata-nyata gagal mengemban tugasnya sebagai penyedia infrastruktur dasar. Bagaimana mungkin perekonomian bisa berfungsi optimal jika investasi publik hanya sekitar 3 persen dari produk domestik bruto, sementara negara-negara tetangga kebanyakan di atas 5 persen. Vitamin yang masuk ke dalam tubuh perekonomian (infrastruktur) jauh lebih kecil dari racun (subsidi energi) yang diciptakan perekonomian.

    Bukannya menyelesaikan akar masalah, pemerintah justru menambah masalah baru dengan lebih banyak mengalihkan tanggung jawab pembangunan infrastruktur dasar kepada pihak swasta ala MP3EI. Sungguh merupakan wujud dari sesat pikir.

    [Dimuat di harian Kompas, Senin, 3 Maret 2014, hal. 15.]

  • Sesat Pikir Kawasan Bebas Batam


    Di Tempo, Edisi 4-10 November 2013, halaman 70-71 (http://wp.me/p1CsPE-DW), saya menulis kolom berjudul Sesat Pikir KEK dan MP3EI. Praktis tak satu pun  kawasan ekonomi khusus (KEK) berjalan mulus. Di tulisan itu dikemukakan landasan pikir KEK yang keliru.

    Contoh kecil adalah kasus Batam. Kurang bebas apa Batam. Kebebasan itu ternyata menghasilkan sosok Batam yang bertolak belakang dengan tujuan semula, yakni menjadikan Batam sebagai kawasan industry modern.

    Bukannya menjadi pusat industri, melainkan kota ruko, kota perdagangan. Bukannya ekspor yang tumbuh lebih kencang, melainkan impor. Pertumbuhan sektor industri pengolahan hampir selalu lebih rendah ketimbang pertumbuhan PDRB. Yang berlari kencang adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

    Masih merasa kurang dengan KEK, Batam menuntut kawasan bebas. Ternyata tak banyak perubahan ke arah yang lebih membanggakan.

    Yang dinikmati Batam adalah harga rokok murah, hanya sekitar separuh dari harga rokok di daerah lain. Karena, rokok yang beredar di Batam tidak perlu bayar cukai. Minuman keras juga begitu, bebas.

    rokok

    Rokok di gambar itu  tak ada label cukainya. Yang ada tulisan: KHUSUS KAWASAN BEBAS.