Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development.
His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003).
He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement.
Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berjalan enam bulan. Sejauh ini, kerja pemerintah belum efektif. Tekanan yang semakin berat di sektor riil salah satu indikasinya. Persoalan kelembagaan ditengarai sebagai salah satu penyebabnya.
Demikian kegelisahan yang mengemuka dalam diskusi terbatas yang digelar harian Kompas di Jakarta, Kamis (23/4). Diskusi bertema “Bagaimana agar Target Pertumbuhan Ekonomi 2015 Tercapai?” itu dipandu Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Jakarta Rhenald Kasali.
Ada tujuh pembicara yang hadir. Mereka adalah Bambang Kesowo (Menteri Sekretaris Negara periode Agustus 2001-Oktober 2004), Faisal Basri (ekonom UI), Burhanuddin Abdullah (Menteri Koordinator Perekonomian periode Juni-Agustus 2001 dan Gubernur Bank Indonesia periode Mei 2003-Mei 2008), Destry Damayanti (Direktur Eksekutif Mandiri Institute), Anton Gunawan (ekonom UI), Bungaran Saragih (Menteri Pertanian periode Agustus 2000-Oktober 2004), dan Ade Sudrajat (Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia).
Dari aspek ekonomi, kinerja pembangunan ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap belum menunjukkan tanda-tanda yang membuat publik optimistis. Sebaliknya, persepsinya justru negatif.
Janji-janji yang sebelumnya disampaikan dalam kampanye Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2014 tak kunjung dirasakan masyarakat. Beberapa langkah justru dianggap melanggar janji, misalnya postur pemerintahan yang tak ramping dan tak efisien serta pengisian jabatan publik yang dianggap transaksional.
Panelis diskusi juga menilai, penetapan beberapa target dinilai tak rasional. “Misalnya, target pajak yang naik hampir 39 persen tahun ini serta target ekspor meningkat 300 persen pada 2019,” kata Faisal.
Pada saat yang sama, sektor keuangan rentan. Kepemilikan asing atas surat utang negara mencapai lebih dari 40 persen pada akhir Februari hingga awal Maret 2015.
“Sampai saat ini belum ada satu peta jalan tentang pendalaman keuangan di antara pemangku kepentingan sektor keuangan yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan,” ujar Destry.
Padahal, penguatan sektor keuangan menjadi krusial saat tekanan eksternal menguat dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, sektor keuangan juga harus diperdalam.
Adapun di sektor riil, bukannya perbaikan yang dirasakan, melainkan tekanan yang kian berat karena daya saing domestik rendah. Sejumlah kebijakan sektoral justru memberatkan pelaku usaha. Salah satu akibatnya, produksi domestik kian marjinal di pasar dalam negeri. Di Pasar Tanah Abang, Jakarta, produsen domestik hanya menyumbang 3 persen dari total barang yang dijual. Sisanya produk impor. Sektor pertanian yang menjadi prioritas pemerintah pun belum menunjukkan perbaikan.
Tahun ini, pemerintah memiliki momentum untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi setelah tiga tahun terakhir melambat. Untuk itu, penyempurnaan kelembagaan menjadi langkah mutlak yang mesti dilakukan secepatnya. Jika penyempurnaan kelembagaan diabaikan, momentum yang dimiliki Indonesia kembali sia-sia. (LAS/APO)
Berdasarkan data BPS, produksi padi tahun 2014 sebanyak 70,83 juta ton gabah kering giling (GKG), turun sebesar 0,45 juta ton (0,63%) dibandingkan tahun 2013.
Program pemerintah untuk membangun bendungan, pencetakan 1 juta hektar sawah baru, dan saluran irigasi barumembutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga akan berdampak pada peningkatan produksi beras paling cepat tiga tahun ke depan.
Sementara itu konsumsi beras terus mengalami peningkatan.
Sejak tahun 2000 hingga 2013 Indonesia selalu mengimpor beras. Dengan rincian sebagaiman terlihat pada peraga berikut.
Berdasarkan informasi di atas, tampaknya mustahil jika impor tiba-tiba dihentikan. Jika dihentikan otomatis harga beras naik, dengan asumsi stok beras Bulog tak mengalami perubahan.
Kalau memang dibutuhkan impor untuk menjaga stabilisasi harga beras, sebaiknya perencanaan impor lebih baik. Jangan mengimpor saat pasar mengetahui kita kekurangan pasokan (shortage) sehingga terjadi lonjakan harga di pasar internasional. Impor bisa dilakukan secara bertahap sehingga tidak terjadi lonjakan harga.
Bulog perlu mengefektifkan pengadaan (pembelian) beras di masa panen untuk menjaga harga gabah kering giling (GKK) tidak anjlok. Masalahnya, petani bias menjual gabah dengan harga di atas harga patokan yang ditetapkan pemerintah, sehingga Bulog terkendala membeli gabah kering langsung dari petani. Muncul pertanyaan: apakah harga yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah?
Agaknya mendesak untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Salah satu kuncinya adalah pemutakhiran data secara berkala sehingga perencanaan operasi pasar lebih baik/lebih efektif.
Kenaikan harga beras di tingkat konsumen dalam empat tahun terakhir sekitar 70%, jauh lebih tinggi ketimbang kenaikan harga gabah kering yang hanya naik sekitar 30%. Kenyataan ini menunjukkan kenaikan harga beras lebih banyak dinikmati pedagang ketimbang petani. Oleh karena itu perlu membenahi mata rantai perdagangan beras.
Catatan: Berapa bagian dari naskah ini sebagian sudah dimuat dalam dua tulisan sebelumnya bertajuk “Seberapa Tangguh Indonesia Menghadapi Potensi Krisis,” “Tak Bisa Melangkah Mundur,” dan “Pergeseran Kekuatan Ekonomi Dunia.” Tulisan ini mengalami perbaikan dari naskah yang dibacakan pada Orasi Wisuda Universitas Sjakhyakirti Palembang, 18 April 2015.
***
DINAMIKA PEREKONOMIAN INDONESIA DI TENGAH TURBULENSI PEREKONOMIAN GLOBAL: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PEREKONOMIAN SUMATERA SELATAN[1]
Hari-hari belakangan ini kita kerap membaca di media massa kekhawatiran tentang pelemahan nilai tukar rupiah. Pada minggu kedua Maret 2015 nilai tukar rupiah menembus Rp 13.000 per dollar AS. Titik terendah pasca krisis tahun 1998 terjadi pada 16 Maret 2015, yaitu Rp 13.237 per dollar AS. Kemarin (Jumat 17 April 2015), kurs tengah Bank Indonesia tercatat Rp 12.863 per dollar AS. Pelemahan rupiah sebenarnya sudah cukup lama terjadi, yakni sejak Agustus 2011. Lihat Peraga 1.
Sejak awal Januari 2015, tidak hanya rupiah yang mengalami pelemahan, melainkan hampir semua mata uang dunia. Tercatat setidaknya rupiah menguat terhadap Euro, dollar kanada dollar Austrlia, dan ringgit Malaysia. Lihat Peraga 1a.
1] Naskah yang dipersiapkan untuk Orasi Ilmiah Wisuda Universitas Sjakyakirti, Palembang, 18 April 2015.
[2] Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Universitas Tanjung Pura.
Kita pun menyaksikan dan langsung merasakan dampak dari volatilitas harga minyak dan komiditas lainnya. Sejak akhir tahun 2014, harga minyak mentah meluncur turun hingga mencapai titik terendah pada Januari 2015. Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan baru mengubah kebijakan subsidi minyak secara drastis sehingga kini kita dihadapkan pada harga bahan bakar minyak yang kian kerap berubah. Lihat Peraga 2.
Kedua contoh itu menyadarkan kita betapa lingkungan internasional sangat peka terhadap perkembangan ekonomi nasional dan tentu saja dunia usaha. Padahal, perubahan tidak sebatas kedua hal itu. Perubahan telah merambah hampir segenap aspek kehidupan. Oleh karena itu, mau tak mau kita harus kian memahami dinamika lingkungan global, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga sosial dan geopolitik.
Pergeseran Kekuatan Ekonomi Dunia
Hingga paruh pertama tahun 1990-an, produk domestik bruto (PDB) riil Benua Eropa dan Benua Amerika masih lebih besar ketimbang Benua Asia. Namun, pertumbuhan pesat yang berkelanjutan di negara-negara Asia pasca Perang Dunia II—seraya negara-negara Eropa dan Amerika cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan—membuat pangsa Asia terus naik sampai akhirnya mengalahkan Eropa pada pertengahan 1990-an dan melampaui Amerika pada awal tahun 2000-an. Kini, kekuatan Asia telah jauh melampaui Eropa maupun Amerika, masing-masing sekitar 45 persen, 23 persen, dan 27 persen. Peranan Benua Afrika praktis tidak mengalami perubahan dalam setengah abad terakhir, hanya sekitar 5 persen. Lihat Peraga 3.
Berdasarkan PDB menurut paritas daya beli (Gross Domestic Product/GDP based on purchasing power parity/PPP) tahun 2013 versi Bank Dunia, empat negara Asia bertengger di jajaran sepuluh besar dunia, masing-masing China di posisi ke-2, India dan Jepang di posisi ke-3 dan ke-4, serta Indonesia di urutan ke-9. Benua Amerika hanya diwakili oleh dua negara yaitu Amerika Serikat di posisi puncak dan Brazil ke-7. Sisanya adalah empat negara Eropa, yaitu Jerman (ke-5), Rusia (ke-6), serta Prancis (ke-8) dan Inggris (ke-10). Pada tahun 2014, China menyusul Amerika Serikat sehingga berada di posisi puncak, sedangkan Indonesia naik satu peringkat (ke-8) menyusul Prancis. Lihat Peraga 4.
Asia juga unggul sebagai negara pengekspor. Dari 30 top exporters dunia, Asia menempatkan sepuluh negara. China lagi-lagi menjadi jawaranya. Posisi puncak sudah dinikmati China sejak tahun 2009, menggantikan posisi Jerman yang selama bertahun-tahun selalu di posisi pertama. Sembilan negara Asia lainnya adalah Jepang (ke-4), Korea (ke-7), Hong Kong (ke-9), Singapura (ke-14), India (ke-19), Taiwan (ke-20), Thailand (ke-24), Malaysia (ke-25), dan Indonesia (ke-27). Posisi Indonesia tahun 2013 naik empat peringkat dari tahun 2008. Kesepuluh negara Asia itu menguasai 30,2 persen ekspor dunia pada tahun 2013, meningkat dari 26,7 persen pada tahun 2008. Lihat Peraga 5.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan tertinggi di dunia serta keterbukaan kebanyakan negara Asia membuat impor mereka pun naik pesat. Semua kawasan di dunia semakin membidik pasar Asia yang menjanjikan. Impor Asia meningkat dari 26,4 persen pada tahun 2008 menjadi 32,2 persen pada tahun 2013. Lihat Peraga 6.
Tak heran jika Asia-Pasifik menjadi mesin utama perdagangan dunia. Perdagangan Trans-Pasifik tumbuh pesat mengalahkan perdagangan Trans-Atlantik. Hal ini antara lain terlihat dari nilai perdagangan antara Amerika Serikat dengan Asia-Pasifik yang sejak tahun 1980-an telah melampaui perdagangan Amerika Serikat dengan Eropa. Lihat Peraga 7. Tidak berlebihan muncul julukan abad ini merupakan “Abad Asia”.
Tak pelak lagi, Asia semakin solid sebagai kesatuan kawasan sebagaimana terbukti dari porsi perdagangan intra-Asia yang meningkat konsisten sejak akhir 1990-an dan sebaliknya perdagangan Asia dengan Amerika Serikat dan Eropa turun sangat tajam dari sekitar 37 persen di akhir 1990-an menjadi hanya 23 persen pada tahun 2012. Lihat Peraga 8.
Peranan Asia yang kian meningkat dalam percaturan ekonomi dunia membuat kawasan ini akan semakin menjadi tulang punggung utama perekonomian dunia. Pada tahun 2015 sumbangan Asia baru mencapai sekitar 34 persen dalam PDB dunia (World GDP). Pada tahun 2030 diproyeksikan naik menjadi 40 persen dan pada tahun 2050 peranannya akan lebih dari separuh PDB dunia. Lihat Peraga 9.
Prospek yang cukup menjanjikan itu mendorong arus masuk penanaman modal asing langsung (foreign direct investment inflows). Dari 778 miliar dollar AS penanaman modal asing langsung yang mengalir ke negara berkembang, sebanyak 426 miliar dollar AS atau 55 persen menuju Asia. Asia Timur dan Asia Tenggara merupakan tujuan investasi yang paling menarik dengan menyerap sebesar 347 miliar dollar AS atau 81 persen dari keseluruhan penanaman modal asing langsung di Asia.[1]
Mencermati Perubahan Mendasar Perekonomian Dunia
Mengiringi pergeseran kekuatan ekonomi dunia, muncul berbagai perubahan yang menjadi fenomena baru. Pertama, gejolak semakin kerap terjadi. Hampir semua gejolak itu dipicu oleh krisis keuangan sebagai akibat dari cengkeraman financially-driven capitalism.Uang telah menjelma menjadi komoditas yang diperjualbelikan, tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange), penyimpan nilai (store of value), dan unit perhitungan (unit of account).
Sudah barang tentu, pemilik modal berada di atas angin. Mereka leluasa memutarkan uangnya 24 jam ke seantero pasar finansial dunia dan mengakumulasi modal dengan cepat dalam suatu tatanan yang mengarah pada zero sum game. Instrumen yang diperjualbelikan tidak sebatas surat berharga seperti saham dan berbagai jenis surat utang yang dituruntemurunkan seperti subprime mortgage yang menjadi pemicu krisis finansial gobal tahun 2008.
Kedua, harga komoditas tidak lagi semata-mata ditentukan oleh interaksi permintaan-penawaran fisik tetapi sudah terseret ke dalam kegiatan spekulasi sehingga terjadilah financialization of commodities. Surat berharga dengan underlying komoditas ini nilainya berlipat ganda dari nilai transaksi pertamanya sehingga membuat harga komoditas semakin bergejolak.
Masih banyak lagi fenomena yang menyertai financially-driven capitalism yang telah mendunia, seperti ketimpangan yang semakin parah, degradasi lingkungan, dan konsumerisme eksesif.
Kesemua perkembangan dan fenomena baru itu merembes ke seluruh negara termasuk Indonesia. Perbedaannya sebatas intensitas pengaruh dan daya tahan setiap negara.
Perekonomian Indonesia
Setelah mengalami krisis parah pada tahun 1998, perekonomian Indonesia mengalami perubahan mendasar. Sektor perbankan yang sempat semaput akibat didera krisis tahun 1998 telah mengalami konsolidasi. Pembelajaran krisis 1998 melahirkan perbankan yang lebih berhati-hati dan sistem pengawasan ekstra ketat. Ada yang harus dibayar untuk itu, yakni ekspansi kredit perbankan terbata-bata sehingga porsinya terhadap PDB relatif sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Lihat Peraga 10.
Pasar finansial lainnya demikian pula. Nilai pasar obligasi Indonesia sangat rendah, baik untuk obligasi negara maupun obligasi korporasi. Bahkan pencapaian Indonesia lebih rendah ketimbang Vietnam sekalipun. Lihat Peraga 11.
Sekalipun pasar saham tumbuh pesat dalam lima tahun terakhir, namun nilai kapitalisasi pasarnya juga tergolong rendah dibandingkan dengan Asean-5 (Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina). Lihat Peraga 12.
Pasar valuta asing juga relatif cetek. Pelemahan nilai tukar rupiah yang masih terus berlanjut tidak sepenuhnya disebabkan oleh rencana The Fed menaikkan suku bunga, melainkan juga oleh transaksi di pasar valuta asing yang relatif sangat tipis, hanya sekitar dua miliar dollar AS sehari, padahal kebutuhan valuta asing tiga BUMN (Pertamina, PLN, dan Garuda) saja seharinya sudah mencapai ratusan juta dollar AS.
Beberapa faktor fundamental yang menopang rupiah sebetulnya justru menunjukkan perbaikan. Kemerosotan harga minyak di pasar dunia menyebabkan impor minyak Indonesia turun sangat tajam selama Januari-Februari 2015 dibandingkan periode yang sama tahun 2014, yaitu masing-masing sebesar 44,39 persen untuk impor minyak mentah dan 44,86 persen untuk impor bahan bakar minyak (BBM). Sedemikian besar pengaruh penurunan harga minyak ini terlihat dari transaksi perdagangan minyak Februari 2015 yang mulai surplus kembali setelah lebih dari 10 tahun (sejak 2003) selalu mengalami defisit. Perbaikan transaksi perdagangan minyak membuat transaksi perdagangan total dalam dua bulan pertama tahun 2015 juga mencatatkan suplus setelah selama 2012-2014 mengalami defisit.
Surplus perdagangan memberikan sumbangsih terhadap perbaikan defisit akun lancar (current account). Namun, karena surplus transaksi modal (modal portofolio, penanaman modal asing langsung, dan modal lainnya) lebih besar dari defisit akun lancar, maka neraca pembayaran Indonesia pada triwulan pertama tahun ini (Januari-Maret) diperkirakan mengalami surplus, sehingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah mereda. Berbeda dengan kebanyakan negara emerging markets, Indonesia tidak mengalami tekanan modal keluar (capital outflows). Lihat Peraga 13. Kondisi demikian patut dijaga dan dipertahankan agar sovereign rating Indonesia lebih baik lagi.[2]
Faktor itulah yang antara lain membuat daya tahan Indonesia terhadap gejolak eksternal cukup tangguh, walaupun ketangguhannya turun dibandingkan kondisi sebelum krisis finansial global tahun 2008. Daya tahan Indonesia jauh lebih baik ketimbang India yang tergolong rentan. Lihat Peraga 14.
Walaupun tekanan eksternal tidak separah seperti yang dialami beberapa negara emerging markets, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kendala struktural. Salah satu yang terpenting adalah masih dangkalnya sektor finansial seperti tercermin dari financial development index.[3]
Selain itu, proporsi penduduk dewasa yang memiliki akun di lembaga keuangan formal (financial inclusion index) masih sangat rendah. Walaupun mengalami peningkatan tajam dari 19,6 persen pada tahun 2011 menjadi 36,1 persen pada tahun 2014, porsi penduduk dewasa yang memiliki akun di lembaga keuangan jauh tertinggal dibandingkan rata-rata negara tetanChina 78,9 persen, Thailand 78,1 persen) dan juga rata-rata negara Asia Timur dan Asia Tenggara (69 persen). Lihat Peraga 15.
Peranan sektor finansial dalam perekonomian ibarat jantung dan uang ibarat darah di dalam tubuh manusia. Jika darah yang beredar dalam tumbuh relatif sedikit, maka tubuh cepat lemas. Jika dipaksakan berlari kencang risikonya mudah semaput. Jika darah mengalir tidak merata ke sekujur tubuh, maka ada organ tubuh yang bisa mengalami gangguan fungsional.
Sektor finansial yang merupakan jantung perekonomian sudah barang tentu harus prima agar bisa berfungsi menyedot dan memompakan darah (uang) dalam jumlah yang cukup dan merata ke sekujur tubuh (sektor perekonomian). Oleh karena itu, salah satu tantangan terbesar untuk memacu pertumbuhan lebih tinggi dan berkelanjutan adalah membenahi sektor finansial atau mengupayakan pendalaman sektor finansial (financial deepening).
Mencermati kondisi obyektif di atas, tampaknya target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar rata-rata 7 persen selama kurun waktu 2015-2019 amat sulit tercapai kecuali dengan upaya ektra keras.
Yang tak kalah penting adalah pembenahan kelembagaan, yakni bagaimana secara efektif mentransformasikan extractive political and economic institutions menjadi inclusive political and economic institutions. Hanya dengan begitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bisa terwujud. Lihat Peraga 16.
Prospek Perekonomian Sumatera Selatan
Provinsi Sumatera Selatan memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi segala tantangan di tengah berbagai perubahan di tingkat dunia maupun nasional. Sejarah membuktikan kejayaan Sriwijaya pada abad ke-9 ditandai dengan kekuasaannya hingga ke Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara dan memiliki pengaruh kuat di jalur perdagangan antara China dan India.
Struktur perekonomian Sumatera Selatan tergolong cukup berimbang antara sektor penghasil barang dan sektor jasa. Masih dominannya sektor penghasil barang menjadi modal penting untuk memelihara pertumbuhan berkelanjutan dan yang berkeadilan.
Tantangan terbesar boleh jadi adalah mendorong sektor industri manufaktur agar bisa tumbuh lebih cepat sehingga bisa menggantikan peranan sektor pertambangan yang sampai kini menjadi tulang punggung utama perekonomian. Dengan kata lain, prospek perekonomian Sumatera Selatan bakal lebih cerah jika berhasil mentransformasikan perekonomian dari dominasi sektor ekstraktif menjadi perekonomian yang lebih bertumpu pada penguatan industri seraya menjaga sektor pertanian tetap tumbuh cukup memadai untuk mempertahankan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan.
Dengan landasan sektor penghasil barang yang kuat (sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri manufaktur), pertumbuhan sektor jasa yang mulai menggeliat dalam beberapa tahun terakhir bakal lebih sehat. Karena, bagaimanapun, sektor jasa yang sehat baru bisa terwujud jika sektor penghasil barang juga tumbuh sehat.
Tiada kata terlambat bagi Sumatera Selatan untuk mempersiapkan diri agar kekayaan alamnya, terutama yang tidak terbarukan atau non-renewable resources menjadi modal untuk memodernisasikan perekonomian dan menyejahterakan rakyatnya. Sumber kekayaan alam yang cukup melimpah jangan sampai menjadi kutukan, melainkan harus menjadi berkah.
Mari kita tengok pembelajaran dari kisah Raja Mesir (Fir’aun) yang bermimpi melihat tujuh lembu gemuk dan tujuh yang kurus serta tujuh tangkai gandum yang hijau dan tujuh yang kering (QS 12:46). Tak seorang pun ahli penerjemah mimpi Fir’aun yang bisa menjelaskan makna di balik mimpi itu kecuali Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf mengajarkan tentang teori siklus bisnis (business cycle). Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam 7 tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.” (QS 12:47-49)
Jika kita belajar dari ilmu Nabi Yusuf, maka kita tidak akan lupa diri ketika harga batubara, minyak kelapa sawit, dan karet meroket. Sebaliknya, kita pun tidak akan terperanjat dan terpukul ketika harga-harga komoditas itu jatuh.
Sumber daya alam yang relatif melimpah di Sumatera Selatan menjadi modal dasar untuk memodernisasikan perekonomian dan menjadi bekal untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Jangan sampai kekayaan sumber daya alam justru menjadi kutukan (resource curse), melainkan harus menjadi berkah bagi rakyat Sumatera Selatan.
Salah urus sumber daya alam tidak saja menjadi ancaman bagi pembangunan berkelanjutan tetapi juga ancaman bagi demokrasi. Ada baiknya kita mengingat kembali peringatan Alexis de Tocqueville:
“A democratic power is never likely to perish for lack of strength or of its resources, but it may very well fall because of the misdirection of its strength and the abuse of its resources.” (Sebuah kekuatan Demokratik kemungkinan besar tak akan binasa/lenyap dikarenakan minimnya kekuatan atau kekurangan sumber dayanya, tetapi kejatuhannya bisa disebabkan oleh salah tujuan/penyesatan dari kekuatan tersebut dan penyalahgunaan sumber daya.)
Sudah saatnya generasi muda maju ke jajaran terdepan menyongsong tantangan baru, menguakkan dan membentuk Indonesia baru di tengah proses “Indonesia in making” untuk membawa Indonesia ke pintu gerbang kejayaan sebagaimana telah terwujud pada masa kejayaan Sriwijaya.
Kita usung terus semangat perubahan. Tiada kata putus asa. Bentangkan terus asa. Meminjam pesan Martin Luther King Jr:
“We must accept finite disappointment, but we must never lose infinite hope.”
Makin banyak contoh perubahan nyata di berbagai negara justru terjadi di tingkat lokal. Kebangkitan bersemi di mana-mana di tengah pemerintahan nasional justru mengalami disfungsional. Di Amerika Serikat begitu. Di Indonesia juga tampaknya demikian. Di banyak negara Timur Tengah mengalami kondisi yang lebih memilukan.[4]
Pengalaman nyata Rektor Universitas Sjakhyakirti yang menjadi salah seorang pelopor memajukan energi terbarukan sangat membanggakan. Pohon Kaliandra sebagai sumber energi terbarukan bisa dipanen dalam waktu hanya sembilan bulan. Dengan teknologi sederhana, kayu dari hasil panen diolah menjadi sejenis briket setara dengan batubara berkalori 6 sanpai 7. Pohon Kaliandra ditanam di antara pohon Kalimuru yang menghasilkan sawn timber. Kalimuru ini bisa di panen setelah berusia 5 tahun. Bunga Kaliandra sangat disukai oleh lebah sehingga membuka kegiatan ekonomi produktif tambahan. Selain itu, bisa punya mengembangkan pohon Jerenang yang merambat di batang pohon Kaliandra. Pohon Jerenang menghasilkan resin yang bisa digunakan sebagai zat pewarna alami untuk tekstil atau kain. Dengan Pengembangan terpadu kita bisa membangun desa mandiri energi dan desa mandiri sejahtera yang ramah lingkungan.
Pohon Kaliandra dibalut pohon Jernang//Di sela-sela pohon Kalimuru yang kokoh menaungi//Lulusan Universitas Sjakhyakirti siap jadi pejuang//Sarjana terpuji dan mumpuni.
Bergabunglah dengan gelombang perubahan yang sedang menggeliat. Perpanjang senarai tokoh-tokoh muda lokal, beberapa di antaranya: Tri Rismaharini (Walikot Surabaya), Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Bima Arya (Walikota Bogor), Hugua (Bupati Wakatobi), Suyoto (Bupati Bojonegoro), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah).
***
[1] Lihat data terinci dalam publikasi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2014, hal. xiv.
[2] Sejauh ini empat dari lima Rating Agencies terkemuka (Moody’s, Fitch, Rating and Investment, dan Japan Credit Rating Agency) telah memasukkan Indonesia dalam kategori investment grade( setara BBB-). Tinggal Standard & Poor’s yang masih menempatkan Indonesia satu notch di bawah investment grade (BB+)
[3] Publikasi World Economic Forum (WEF) tentang ini menunjukkan Indonesia berada di urutan ke-50 dari 62 negara yang disurvei. Di antara negara Asean, hanya Vietnam yang berada di bawah Indonesia (ke-52). Selebihnya di atas Indonesia, yaitu Singapura (ke-4), Malaysia (ke-18), Thailand (ke-34), dan Filipina (ke-49). Semua negara BRICS juga lebih tinggi dari Indonesia, yaitu Brazil di urutan ke-32, Rusia ke-39, India ke-40, China ke-23, dan Afrika Selatan ke-28).
[4] Tengok buku femomenal Benyamin R. Barber, If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities, New Haven and London: Yale University Press, 2014.
Di antara kelompok negara emerging market, perekonomian Indonesia relatif cukup memiliki daya tahan dalam menghadapi potensi krisis atau goncangan. Walaupun harus dicatat ketangguhan Indonesia dewasa ini lebih rendah dibandingkan tahun 2007 (sebelum tahun krisis finansial global 2008).Jadi ada pemburukan dalam daya tahan, sekalipun indikatornya masih positif.
Dua negara Asia yang mengalami pemburukan tajam adalah India dan Malaysia. Indikator untuk India pada tahun 2007 sudah negatif dan untuk 2014 angka negatifnya membesar. Sementara itu, Malaysia yang pada tahun 2007 masih memiliki indikator positif berbalik menjadi negatif pada tahun 2014. China juga mengalami pemburukan, namun angka indikatornya masih tetap positif dan relatif tinggi.
Dua Negara Asia yang menunjukkan penguatan daya tahan adalah Filipina dan Korea Selatan.
Di Amerika Latin, yang mengalami pemburukan ekstrem adalah Argentina dengan angka minus lebih dari 2. Sementara itu Brazil berubah dari positif menjadi negatif. Peru satu-satunya negara di Amerika Latin yang menikmati perbaikan daya tahan.
Negara-negara Eropa bekas Komunis kebanyakan sangat rentan menghadapi krisis. Hanya Czech Republic yang memiliki indikator positif. Itu pun mendekati nol.
Rojas-Suarez menyusun indikator daya tahan berdasarkan dua kelompok indikator. Pertama adalah dimensi ketahanan makroekonomi–cost and availability of external financing, yang meliputi: current account balance as percentage of GDP, the ratio of external debt to GDP, dan the ratio of short-term external debt to gross international reserves.
Dimensi kedua dari ketahanan makroekonomi–the ability to respond, meliputi: the ratio of general government fiscal balance to GDP, the ratio of government debt to GDP, the squared value of the deviation of inflation from its announced target, dan a measure of financial fragilities characterized by the presence of credit booms (excessive expansion of credit) or busts (collapse in the rate of growth of real credit).
Indonesia juga terbantu oleh arus modal masuk yang cukup deras, baik dalam bentuk investasi portofolio maupun penanaman modal asing langsung. Negara emerging markets secara keseluruhan mengalami tekanan arus modal asing keluar (capital outflows) selama paruh kedua 2014.
Berbagai sistem politik dan sistem ekonomi pernah kita coba. Namun, hasilnya belum kunjung memuaskan. Kecewa lagi, kecewa lagi. Lalu, kita ingin kembali ke masa lalu. Muncul stiker dengan wajah Soeharto: Enak jamanku toh. Di industri migas juga begitu. Ada yang mengusulkan kembali ke masa sebelum Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah membatalkan beberapa pasal dalam undang-undang itu, yang mengakibatkan BP Migas dibubarkan. Penggantinya adalah SKK Migas. Cuma ganti nama.
Mikhail Gorbachev mengatakan: “If what you have done yesterday still looks big to you, you have not done much today.” Jangan-jangan apa yang dikatakan Gorbachev masih relevan bagi kita. Sekedar mengingatkan.
Di masa Orde Baru, persaingan politik sangat rendah. Partai hanya tiga (Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan). Setiap pemilihan umum, belum selesai perhitungan suara sekalipun hasilnya sudh bisa ditebak: Golkar dapat sekitar 70 persen suara. Kala itu di DPR ada Fraksi TNI/Polri. Tak pelak lagi, di DPR Soeharto berkuasa penuh dengan kursi mencapai sekitar 85 persen. Konsentrasi kekuasaan sangat tinggi atau dispersi kekuatan politik rendah.
Kapasitas institusional juga rendah sehingga menimbulkan potensi besar persoalan governance. Tak heran jika korupsi mendarah daging di elit kekuasaan. Korupsinya terpusat, terorganisir, dan sistemik. Pemerintahan berjalan efektif. Apa yang telah digariskan penguasa tertinggi terlaksana dengan mulus. Tetapi, efektif belum tentu benar. Apalagi tidak ada mekanisme checks and balances yang memadai. Sekali salah langkah bisa kebablasan, yang muaranya bisa menjelma menjadi krisis sebagaimana terjadi tahun 1998.
Di era reformasi pasca tumbangnya Soeharto, pendulum bergeser dari satu ekstrem ke ekstrem lain, lalu berhenti. Persaingan politik tiba-tiba menjadi tinggi. Tidak pernah lagi satu partai menang mutlak dalam pemilihan umum. Pada pemilihan umum lalu misalnya, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu, hanya meraih suara 19 persen.
Jika, katakanlah, terjadi koalisi besar (grand coalition) yang mencakup tiga besar partai pemenang pemilu (PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra), keseluruhan kursi mereka di DPR hanya 48,7 persen. Jadi, koalisi besar belum menghasilkan mayoritas mutlak di DPR. Betapa tingginya dispersi kekuatan politik dewasa ini.
Sementara itu, kapasitas institusional tidak mengalami perbaikan berarti. yang terjadi adalah mengubah undang-undang dan menambah undang-undang, tetapi dengan kualitas yang buruk, sehingga kerap tidak bertahan lama karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Korupsi kian tersebar, tidak lagi terbatas di pusat kekuasaan. Jadi, persoalan tata kelola (governance) tetap menggelayuti kehidupan berbangsa dan bernegara, nuansanya saja yang berbeda.
Pemerintahan menjadi kurang efektif atau semakin tidak efektif. Peraga di bawah menunjukkan efektivitas pemerintah memburuk. Sebelum reformasi dan setelah reformasi, indeks untuk Indonesia tetap saja negatif.
Jika kita kembali ke matrik, pilihannya hanya dua: ke kotak kiri-bawah (kuadran III) atau ke kotak kanan-bawah (kuandran IV). Agaknya tidak realistis kalau bergerak ke kuadran III. Mau kembali ke masa Orde Baru?
Karena itu, pilihan yang paling realistis adalah bergerak ke kuadran IV. Tentu saja tidak bisa serta merta, melainkan bakal berlangsung bertahap. Indonesia in making, harus bersabar, ketimbang cari jalan pintas tetapi menuju kemunduran.
Program Magister Manajemen Universitas Tanjungpura
Silabus
LINGKUNGAN BISNIS GLOBAL
Pengajar: Faisal Basri
(Maret-Agustus 2015)
LATAR BELAKANG MATA KULIAH
Hari-hari belakangan ini kita membaca di media massa kekhawatiran tentang pelemahan nilai tukar rupiah. Pada minggu kedua Maret 2015 nilai tukar rupiah menembus Rp 13.000 per dollar AS. Titik terendah baru terjadi pada 16 Maret 2015, yaitu Rp 13.237 per dollar AS. Pelemahan rupiah sebenarnya sudah cukup lama terjadi, yakni sejak Agustus 2011.
Kita pun menyaksikan dan langsung merasakan dampak dari volatilitas harga minyak dan komiditi lainnya. Sejak akhir tahun 2014, harga minyak mentah meluncur turun hingga mencapai titik terendah pada Januari 2015. Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan baru mengubah kebijakan subsidi minyak secara drastis sehingga kini kita dihadapkan pada harga bahan bakar minyak yang kian kerap berubah.
Kedua contoh itu menyadarkan kita betapa lingkungan internasional sangat peka terhadap perkembangan ekonomi nasional dan tentu saja dunia bisnis. Padahal, perubahan tidak sebatas kedua hal itu. Perubahan telah merambah ke hampir segenap aspek kehidupan. Oleh karena itu, mau tak mau kita harus semakin memahami dinamika lingkungan global, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga social, geopolitik dan geostrategis.
TUJUAN MATA KULIAH
Mata kuliah ini bertujuan agar peserta memahami lingkungan global yang dihadapi dunia usaha dan memengaruhi kinerja usaha. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan peserta mampu mengantisipasi faktor-faktor eksternal-global yang setiap saat dihadapi dan mengalami perubahan, sehingga bisa mempersiapkan diri lebih baik sebagai pengusaha maupun sebagai profesional. Dengan begitu, kita bisa meminimalisasikan dampak negatif dan mengoptimalkan peluang yang tercipta dari perubahan-perubahan lingkungan eksternal tersebut. Lebih jauh, kita mempersiapkan diri untuk menciptakan masa depan, bukan sekedar mengantisipasinya.
CAKUPAN TOPIK BAHASAN
Membaca kondisi perekonomian nasional terkini untuk membuktikan betapa faktor lingkungan global sangat penting dalam memengaruhi gerak perekonomian nasional dan kinerja usaha.
Perbedaan nasional (national differences), yang meliputi: perbedaan nasional dalam ekonomi politik, ekonomi politik pembangunan, perbedaan dalam budaya, dan etika dalam bisnis internasional.
Lingkungan perdagangan dan investasi global
Kerja sama internasional dan sistem moneter internasional
Indonesia dan regionalisme
Strategi bisnis internasional
PENILAIAN
Berdasarkan dua unsur, yakni ujian tengah semester dalam bentuk ujian tertulis dan makalah akhir (kelompok) sebagai pengganti ujian akhir.
BAHAN BACAAN
Hill, Charles W.L., Krishna Udayasankar, and Wee Chow Hou (2014). Global Business Today. 8th edition. McGraw-Hill Education (Asia). [HUW]
Ravenhill, John, ed. (2014). 4th edition. Global Political Economy. 4th edition. Oxford: Oxford University Press. [JR]
Wheelen, Thomas L., and J. David Hunger. 2012. Strategic management and Business Policy: Toward Global Sustainability. 13th edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson. [WH]
Bahan bacaan lain yang terkait dengan masing-masing topik mata kuliah akan diberitahukan kemudian.
Hingga paruh pertama tahun 1990-an, produk domestik bruto (PDB) riil Benua Eropa dan Benua Amerika masih lebih besar ketimbang Benua Asia. Namun, pertumbuhan pesat yang berkelanjutan di negara-negara Asia pasca Perang Dunia II—seraya negara-negara Eropa dan Amerika cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan—membuat pangsa Asia terus naik sampai akhirnya mengalahkan Eropa pada pertengahan 1990-an dan melampaui Amerika pada awal tahun 2000-an. Kini, kekuatan Asia telah jauh melampaui Eropa maupun Amerika, masing-masing sekitar 45 persen, 23 persen, dan 27 persen. Peranan Benua Afrika praktis tidak mengalami perubahan dalam setengah abad terakhir, yakni hanya sekitar 5 persen. Lihat Peraga 1.
Berdasarkan PDB menurut paritas daya beli (Gross Domestic Product/GDP based on purchasing power parity/PPP) tahun 2013 versi Bank Dunia, empat negara Asia bertengger di jajaran sepuluh besar dunia, masing-masing China di posisi ke-2, India dan Jepang di posisi ke-3 dan ke-4, serta Indonesia di urutan ke-9. Benua Amerika hanya diwakili oleh dua negara yaitu Amerika Serikat di posisi puncak dan Brazil ke-7. Sisanya adalah empat negara Eropa, yaitu Jerman (ke-5), Rusia (ke-6), serta Prancis (ke-8) dan Inggris (ke-10). Pada tahun 2014, China menyusul Amerika Serikat sehingga berada di posisi puncak, sedangkan Indonesia naik satu peringkat (ke-8) menyusul Prancis. Lihat Peraga 2.
Asia juga unggul sebagai negara pengekspor. Dari 30 top exporters dunia, Asia menempatkan sepuluh negara. China lagi-lagi menjadi jawaranya. Posisi puncak sudah dinikmati China sejak tahun 2009, menggantikan posisi Jerman yang sebelumnya selalu di posisi pertama. Sembilan negara Asia lainnya adalah Jepang (ke-4), Korea (ke-7), Hong Kong (ke-9), Singapura (ke-14), India (ke-19), Taiwan (ke-20), Thailand (ke-24), Malaysia (ke-25), dan Indonesia (ke-27). Posisi Indonesia tahun 2013 naik empat peringkat dari tahun 2008. Kesepuluh negara Asia itu menguasai 30,2 persen ekspor dunia pada tahun 2013, meningkat dari 26,7 persen pada tahun 2008. Lihat Peraga 3.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan tertinggi di dunia serta keterbukaan kebanyakan negara Asia membuat impor mereka pun naik pesat. Semua kawasan di dunia semakin membidik pasar Asia yang menjanjikan. Impor Asia meningkat dari 26,4 persen pada tahun 2008 menjadi 32,2 persen pada tahun 2013. Lihat Peraga 4.
Tak heran jika Asia-Pasifik menjadi mesin utama perdagangan dunia. Perdagangan Trans-Pasifik tumbuh pesat mengalahkan perdagangan Trans-Atlantik. Hal ini antara lain terlihat dari nilai perdagangan antara Amerika Serikat dengan Asia-Pasifik yang sejak tahun 1980-an telah melampaui perdagangan Amerika Serikat dengan Eropa. Lihat Peraga 5. Tidak berlebihan muncul julukan abad ini merupakan “Abad Asia”.
Tak pelak lagi, Asia semakin solid sebagai kesatuan kawasan sebagaimana terbukti dari porsi perdagangan intra-Asia yang meningkat konsisten sejak akhir 1990-an dan sebaliknya perdagangan Asia dengan Amerika Serikat dan Eropa turun sangat tajam dari sekitar 37 persen di akhir 1990-an menjadi hanya 23 persen pada tahun 2012. Lihat Peraga 6.
Peranan Asia yang kian meningkat dalam percaturan ekonomi dunia membuat kawasan ini akan semakin menjadi tulang punggung utama perekonomian dunia. Pada tahun 2015 sumbangan Asia baru mencapai sekitar 34 persen dalam PDB dunia (World GDP). Pada tahun 2030 diproyeksikan naik menjadi 40 persen dan pada tahun 2050 peranannya akan lebih dari separuh PDB dunia. Lihat Peraga 7.
Prospek yang cukup menjanjikan itu mendorong arus masuk penanaman modal asing langsung (foreign direct investment inflows). Dari 778 miliar dollar AS penanaman modal asing langsung yang mengalir ke negara berkembang, sebanyak 426 miliar dollar AS atau 55 persen menuju Asia. Asia Timur dan Asia Tenggara merupakan tujuan investasi yang paling menarik dengan menyerap sebesar 347 miliar dollar AS atau 81 persen dari keseluruhan penanaman modal asing langsung di Asia (lihat data terinci dalam publikasi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2014, hal. xiv).
Sekitar dua pertiga produksi minyak Blok Cepu berada di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten ini bakal memperoleh bagi hasil minyak yang cukup besar ketika produksi Blok Cepu mencapai puncaknya yang diperkirakan mencapai 205.000 barrel per hari dalam beberapa tahun ke depan. Tentu saja, dana minyak sudah mulai mengalir ke pundi-pundi APBD Kabupaten Cepu dalam beberapa tahun terakhir.
Bupati Suyoto (akrab dengan panggilan Kang Yoto) sadar betul potensi besar dari usaha minyak. Potensi itu harus membuat rakyat Bojonegoro sejahtera, sumber daya manusianya harus dipacu agar mumpuni dan makmur ketika minyak sudah mongering. Kang Yoto ingin memastikan energi fosil yang tak terbarukan ini tidak menjadi kutukan (resource curse), melainkan harus menjadi berkah buat rakyatnya.
Untuk menyampaikan pesan kepada rakyatnya tentang kesadaran itu, Kang Yoto menggelar pentas ketoprak. Pertunjukan yang dipadati penonton dari beragam kalangan itu berlangsung Jumat malam, 27 Maret 2015, di Pendopo Kabupaten Bojonegoro.
Bupati sebagai pemeran utama (berkostum warna hijau). Di sebelah kiri Bupati, berjilbab merah, adalah ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro. Selebihnya adalah para pejabat Kabupaten Bojonegoro kecuali yang di sebelah kanan Bupati, yaitu Bapak Supramu Santoso (berkostum hitam dengan kaos oblong), pendiri Supreme Energy yang bergerak dalam usaha panas bumi (geothermal). Pak Supramu merupakan putra Bojonegoro yang sangat peduli terhadap pembangunan kampung halamannya. Pak Supramu berperan sebagai penasehat Bupati.
Dialog 90 persen dalam bahasa Jawa. Sejauh yang bisa saya tangkap dan atas bantuan seorang tokoh Bojonegoro yang duduk di sebelah saya yang sesekali menerjemahkan isi dialog, kira-kira begini jalan ceritanya.
Mafia migas dilakoni oleh dua lelaki tambun (pojok kanan berkostum merah). keduanya berusaha keras dengan segala cara menguasai sumur minyak. Sedangkan sumur minyak disimbolkan oleh peran dua perempuan cantik dengn rambut panjang terurai (kedua dan ketiga dari kiri). Kedua lelaki tambun tak henti mengejar kedua gadis. Sekelompok satria dipimpin oleh Pak Gatot (mantan direktur Bank Indonesia yang sekarang membantu pemerintah Kabupaten Bojonegoro, tak tampak dalam gambar) bertempur dengan mafia migas untuk melindungi sumur minyak. Ringkas cerita, kedua mafia migas berhasil ditaklukkan.
Setelah itu, Pak Bupati bertitah kepada rakyatnya: sumber daya minyak harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan rakyat, hasilnya disisihkan untuk generasi mendatang, untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi agar taktaka minyak habis perekonomian Bojonegoro sudah maju. Jangan sampai kekayaan minyak jadi kutukan karena hanya dinikmati oleh segelintir orang, apalagi kalau penikmatnya orang luar Bojonegoro. Jangan sampai kekayaan minyak hanya jadi cawe-cawe pemburu rente.
Di sela-sela titah Bupati, Pak Supramu memberi saran bagaimana memajukan Bojonegoro. Banyak sekali saran yang disampaikan, mulai dari landasan pemikiran filosofis hingga usulan praktis. Pak Supramu tak sekedar memberikan saran tetapi juga turut serta aktif berkiprah langsung dalam berbagai bentuk. Pernah membantu pengadaan sapi untuk digemukkan, ternak itik, dan di bidang pendidikan serta dakwah. Pak Supramu membangun masjid dengan arsitektur yang sangat indah. Masjid Birru Pertiwi dilengkapi dengan bangunan kelas untuk kegiatan, antara lain pendidikan untuk guru agar menghasilkan anak didik berkarakter, berakhlak mulia, dan menyejukkan.
Bentuk komunikasi pemimpin dengan rakyat lewat pagelaran ketoprak sangat efektif untuk membumikan gagasan pemimpin untuk memajukan rakyatnya. Petuah dibungkus dengan bahasa rakyat diselingi guyon. Mafia migas yang ibarat “hantu” hadir lewat tingkah laku yang bisa dijumpai dalam kehidupan keseharian.
1. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”[1]. Mengacu pada amanat tersebut, sumber daya alam minyak dan gas bumi, dikuasai oleh Negara, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang memerlukan investasi besar, berdimensi jangka panjang, mengandung risiko tinggi baik pada sisi keuangan, teknis maupun operasional. Selain itu, kegiatan usaha tersebut menuntut profesionalisme tinggi dan sumber daya manusia yang handal.
3. Dalam beberapa tahun ke depan, masa berlaku kontrak Migas untuk beberapa wilayah kerja akan habis. Berkaitan dengan pengalihan kontrak Migas yang habis masa berlakunya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2004 memberikan privilege kepada Pertamina untuk mengajukan penawaran untuk mengusahakan wilayah kerja yang bersangkutan.
4. Peralihan kontrak Migas membuka kesempatan bagi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) untuk berpartisipasi dalam pengusahaan sumber daya Migas yang ada di daerahnya. PP No. 35/2004 mengatur kewajiban Kontraktor Migas untuk menawarkan participating interestsebesar 10% kepada BUMD.
b. Persoalan peralihan penguasaan Wilayah Kerja yang akan habis masa kontraknya
1. Ketidakpastian peralihan pengusahaan dapat mengganggu kinerja usaha Migas pada Wilayah Kerja bersangkutan;
2. Hingga saat ini belum ada kebijakan dan aturan pasti mengenai pengalihan pengusahaan Migas pada Wilayah Kerja yang akan habis masa kontraknya;
3. Hak daerah dalam pengusahaan sektor hulu Migas secara langsung tidak diimbangi oleh kemampuan teknis dan keuangan BUMD, dan sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapat rente dari sektor Migas.
c. Saran penyelesaian masalah Wilayah Kerja
1. Pengalihan hak kontrak pengusahaan Wilayah Kerja Migas seyogyanya tidak mengganggu kinerja dan operasional usaha Migas pada wilayah bersangkutan, termasuk menjaga kesinambungan pemanfaatan sumber daya produksi termasuk sumber daya manusia.
2. Peralihan kotrak Migas perlu diarahkan untuk mendorong peningkatan peran pertamina di dalam negeri dan / atau mendorong perluasan usaha pertamina ke luar negeri, tanpa mengorbankan profesionalisme usaha hulu Migas;
3. Daerah berhak mendapatkan manfaat optimal dari pengusahaan sumber daya alam Migas. Pengusahaan sektor hulu Migas memberi manfaat kepada Daerah melalui keterlibatan BUMD secara langsung dalam pengusahaan sektor hulu migas dan / atau berkembangnya peluang / kegiatan usaha dan penciptaan pendapatan di berbagai kegiatan yang terkait dengan usaha Migas.
4. Sesuai dengan amanat perundangan (PP No. 35/2004), Pertamina perlu didorong untuk untuk mengambil alih pengusahaan Wilayah Kerja Migas yang habis masa kontraknya. Hal ini dilakukan dengan menyertakan Pertamina pada pengusahaan Wilayah Kerja bersangkutan selama minimal dua tahun sebelum berakhirnya masa kontrak.
5. Dalam kondisi diperlukan, menjadi kewenangan Pertamina untuk menyertakan kontraktor lama pada masa pengelolaan kontrak yang baru. Pengusahaan oleh kontraktor lama pada Wilayah Kerja Migas tersebut dapat ditukar dengan hak Pertamina untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi Migas di negara lain.
6. Participating Interest yang menjadi hak Daerah harus dipastikan dimanfaatkan oleh daerah (BUMD yang sepenuhnya dimiliki oleh Daerah). Untuk itu, perlu disusun aturan perundangan yang mengatur partisipasi BUMD pada pengusahaan sektor hulu Migas, termasuk di dalamnya kewajiban kerjasama antara BUMD dengan Pertamina, tanpa membebani BUMD dengan mengeluarkan biaya investasi dan risiko kerugian usaha.
7. Dalam jangka panjang, perlu dipertimbangkan untuk menata kembali skema pembagian pendapatan negara dari sektor hulu Migas kepada Daerah, sehingga daerah dapat memperoleh pendapatan yang lebih pasti dan adil. Misalnya bagian Daerah diambil dari First Tranche Petroleum (FTP) atau dengan skema pembagian royalty.
B.PERHITUNGAN HARGA BBM
a. Tinjauan Kebijakan
Peraturan Pemerintah No. 30/2009, menyatakan bahwa “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya dengan Peraturan Presiden No. 191/2014, jo. Permen ESDM 39/2014, pemerintah mengatur harga 3 (tiga) kategori atau jenis bahan bakar minyak (BBM) dengan harga jual di titik serah sebagai berikut:
1. BBM tertentu:
Minyak Tanah ditetapkan berdasarkan penetapan harga nominal;
Minyak Solar ditetapkan dengan formula sesuai dengan Harga Dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan dikurangi subsidi paling banyak sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
Khusus Penugasan ditetapkan dengan formula sesuai dengan Harga Dasar ditambah biaya distribusi di wilayah penugasan (2% dari harga dasar), ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dengan formula sesuai dengan Harga Dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dengan ketentuan sebagai berikut:
harga terendah, dengan margin badan usaha paling rendah 5% (lima persen) dari harga dasar;
harga tertinggi, dengan margin badan usaha paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari harga dasar.
b. Persoalan penghitungan harga BBM
1. Dalam pelaksanaannya, perhitungan harga BBM oleh pemerintah (dan Pertamina) ternyata tidak sesederhana. Perhitungan harga dasar menjadi kompleks karena tidak hanya menyangkut harga indeks pasar (HIP) untuk BBM yang bersangkutan[2], tetapi termasuk pula biaya pengadaan[3], biaya distribusi dan penyimpanan dan margin fee.
2. Perhitungan harga eceran BBM kurang transparan, sehingga masyarakat tidak dapat membandingkan harga BBM di dalam negeri dengan harga BBM sejenis di negara lain yang setara. (Lihat Lampiran)
3. Rumus yang digunakan dalam perhitungan harga eceran –terutama besaran komponen alpha—tidak konsisten, tergantung pada pertimbangan yang bersifat temporer dan kondisi sesaat.
c. Saran dalam penentuan harga BBM
1. Penentuan harga eceran BBM di dalam negeri harus dihitung berdasarkan rumusan yang pasti – termasuk rumusan yang digunakan untuk menentukan besaran “alpha”.
2. Dalam setiap perubahan harga BBM, besaran-besaran komponen harga BBM diumumkan pula kepada masyarakat.
C.PETRAL
Untuk menghindari kesalahpahaman dan pelaksanaan tanggung jawab atas kegiatan yang sudah dilakukan, berikut ini dijelaskan kegiatan pertemuan ketua Tim Reformasi Tata Kelola Sekor Minyak dan Gas Bumi (RTKM) dengan Managemen Petral di Singapura.
1. Kunjungan Ketua Tim RTKM ke Singapura dilakukan bersama – sama dengan dari pihak – pihak terkait (“Rombongan”), yaitu Menteri ESDM, Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina, dan Direktur Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, yang juga anggota Tim;
2. Kunjungan dimaksudkan untuk mendapatkan konfirmasi mengenai perubahan kegiatan usaha Petral dari sebagai “trading arm” Pertamina menjadi perusahaan trading yang sesungguhnya, dan informasi lain terkait dengan kebijakan, kegiatan usaha, dan kinerja Petral;
3. Selama di Singapura, kegiatan dan/atau pertemuan ketua Tim RTKM dan Rombongan dengan Petral dilakukan sebanyak dua kali:
pemaparan oleh Direktur Petral di hadapan Rombongan; dan
kunjungan ke kantor Petral dan pemaparan oleh manager Petral.
4. Berdasarkan penjelasan yang dan diskusi pada dua pertemuan di atas, dapat konfirmasi beberapa informasi dan persoalan berikut:
a. Kebijakan Petral memberikan remunerasi bagi Presiden Petral dan pemberian severance payment (pesangon) kepada Presiden Petral sebelumnya:
Gaji pokok untuk direktur Petral sebesar S$41.533 per bulan ditambah fasilitas-fasilitas lain yang seluruhnya menjadi sekitar S$44.000 per bulan;
Petral memiliki apartemen di Four Season sebagai kediaman dinas
Pemberian severance payment (pesangon) kepada direktur sebelumnya sebesar S$1.195.508,15.
b. Upaya transformasi Petral menjadi perusahaan trading sudah mulai berjalan, namun belum sepenuhnya berhasil. Data yang dipaparkan oleh Manager Tradingmengenai kegiatan trading dengan pihak ketiga dengan volume cukup besar, ternyata pelimpahan dari trader lain yang menjadi rekanan Pertamina dalam pengadaan BBM dan minyak mentah. Tim menganggap kegiatan trading yang tersebut bersifat semu atau tidak sepenuhnya dilakukan Petral.
c. Pendapatan dari investasi yang diperoleh Petral, bila ditelusuri lebih lanjut, ternyata berasal dari investasi pada Global Bonds Pertamina. Dengan kata lain, pendapatan tersebut berasal dari induk perusahaannya sendiri;
d. Impor BBM dan minyak mentah sekitar 12 juta barel per bulan. Sekitar 10 juta barel impor BBM dan minyak mentah per bulan untuk kebutuhan Januari – Juni 2015 sudah ditutup pada akhir 2014. Kontrak impor BBM dan minyak mentah biasanya berjangka waktu 3 bulan. Kontrak impor dengan jangka waktu enam bulan tersebut menimbulkan kesan ada upaya memanfaatkan “injury time”, sebelum fungsi Petral sebagai trading arm digantikan oleh ISC Pertamina.
e. Berkaitan dengan impor BBM dan minyak mentah yang dilakukan Petral, Tim RTKM mendesak untuk dilakukan audit forensic atas kontrak impor, khususnya untuk pengadaan bulan Januari – Juni 2015, Januari –Juni 2014 dan Juli – Desember 2014. Kontrak impor untuk dua periode yang disebut terakhir (Januari –Juni 2014 dan Juli – Desember 2014) masing-masing dilakukan pada akhir 2013 dan Juni 2014.
[1] Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945; penekanan dengan garis bawah oleh TIM.
[2] Harga BBM bersangkutan di pasar internasional dengan mengacu kepada harga di bursa minyak Singapura.
[3] Konsolidasi biaya-biaya pengadaan BBM dan komponen penyesuaian spesifikasi dari BBM dari kilang dalam negeri dan impor serta pengangkutan sampai Depo/Teminal Utama.
Walaupun sudah diturunkan dua kali, harga bensin di Indonesia tergolong masih mahal. Bensin kualitas rendahan, Premium, dijual dengan harga Rp 6.700 per liter di Jawa-Bali-Madura (Jamali). Sedangkan di luar Jamali, harga premium di SPBU Rp 6.600 per liter.
Kita tak bisa membandingkan apple-to-apple harga premium karena di dunia bensin jenis premium (RON 88) nyaris punah. Di ASEAN, hanya Indonesia yang masih menggunakan RON 88. Laos, Myanmar, dan Kamboja sekalipun tidak lagi menggunakan RON 88. Di Malaysia, jangankan RON 88, jenis Pertamax (RON 92) saja sudah tak ada di pasaran. Kualitas paling rendah yang ada di pasar Malaysia adalah jenis RON 95.
Karena tidak ada jenis Premium di pasar, harganya pun tidak tertera di bursa minyak, termasuk di bursa minyak Singapura (MOPS = Mean of Platts Singapore).
Anehnya, harga premium yang kadar oktannya hanya 88 di Indonesia lebih mahal dari harga bensin yang berkadar oktan lebih tinggi di luar negeri.
Di Amerika Serikat, harga bensin setara RON 92 tidak termasuk pajak hanya Rp 5.284 per liter. Sedangkan di Indonesia harga RON 88 di luar pajak Rp 5.826 per liter.
Lebih mencengangkan lagi di Malaysia. Harga RON 95 dijual dengan harga Rp 5.925 per liter. Bagaimana mungkin bensin berkadar oktan jauh lebih tinggi (RON 95) lebih murah sampai sebesar Rp 775 per liter dibandingkan dengan RON 88?
Ini persoalan serius yang harus dibuat terang benderang. Jangan sampai rakyat terus disandera oleh praktik yang amat tak sehat. Sangat mendesak untuk dilakukan audit harga bahan bakar minyak (BBM).
Kita berhak mengetahui duduk perkaranya, seterang-terangnya. Selisih harga yang sangat mencolok nyata-nyata telah merugikan rakyat puluhan triliun setahun.
faisal basri 