KOMPAS, 24 April 2015, hal. 1

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berjalan enam bulan. Sejauh ini, kerja pemerintah belum efektif. Tekanan yang semakin berat di sektor riil salah satu indikasinya. Persoalan kelembagaan ditengarai sebagai salah satu penyebabnya.

Demikian kegelisahan yang mengemuka dalam diskusi terbatas yang digelar harian Kompas di Jakarta, Kamis (23/4). Diskusi bertema “Bagaimana agar Target Pertumbuhan Ekonomi 2015 Tercapai?” itu dipandu Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Jakarta Rhenald Kasali.

Ada tujuh pembicara yang hadir. Mereka adalah Bambang Kesowo (Menteri Sekretaris Negara periode Agustus 2001-Oktober 2004), Faisal Basri (ekonom UI), Burhanuddin Abdullah (Menteri Koordinator Perekonomian periode Juni-Agustus 2001 dan Gubernur Bank Indonesia periode Mei 2003-Mei 2008), Destry Damayanti (Direktur Eksekutif Mandiri Institute), Anton Gunawan (ekonom UI), Bungaran Saragih (Menteri Pertanian periode Agustus 2000-Oktober 2004), dan Ade Sudrajat (Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia).

Dari aspek ekonomi, kinerja pembangunan ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap belum menunjukkan tanda-tanda yang membuat publik optimistis. Sebaliknya, persepsinya justru negatif.

Janji-janji yang sebelumnya disampaikan dalam kampanye Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2014 tak kunjung dirasakan masyarakat. Beberapa langkah justru dianggap melanggar janji, misalnya postur pemerintahan yang tak ramping dan tak efisien serta pengisian jabatan publik yang dianggap transaksional.

Panelis diskusi juga menilai, penetapan beberapa target dinilai tak rasional. “Misalnya, target pajak yang naik hampir 39 persen tahun ini serta target ekspor meningkat 300 persen pada 2019,” kata Faisal.

Pada saat yang sama, sektor keuangan rentan. Kepemilikan asing atas surat utang negara mencapai lebih dari 40 persen pada akhir Februari hingga awal Maret 2015.

“Sampai saat ini belum ada satu peta jalan tentang pendalaman keuangan di antara pemangku kepentingan sektor keuangan yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan,” ujar Destry.

Padahal, penguatan sektor keuangan menjadi krusial saat tekanan eksternal menguat dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, sektor keuangan juga harus diperdalam.

Adapun di sektor riil, bukannya perbaikan yang dirasakan, melainkan tekanan yang kian berat karena daya saing domestik rendah. Sejumlah kebijakan sektoral justru memberatkan pelaku usaha. Salah satu akibatnya, produksi domestik kian marjinal di pasar dalam negeri. Di Pasar Tanah Abang, Jakarta, produsen domestik hanya menyumbang 3 persen dari total barang yang dijual. Sisanya produk impor. Sektor pertanian yang menjadi prioritas pemerintah pun belum menunjukkan perbaikan.

Tahun ini, pemerintah memiliki momentum untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi setelah tiga tahun terakhir melambat. Untuk itu, penyempurnaan kelembagaan menjadi langkah mutlak yang mesti dilakukan secepatnya. Jika penyempurnaan kelembagaan diabaikan, momentum yang dimiliki Indonesia kembali sia-sia. (LAS/APO)