Kerja Pemerintah Kurang Efektif

KOMPAS, 24 April 2015, hal. 1

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berjalan enam bulan. Sejauh ini, kerja pemerintah belum efektif. Tekanan yang semakin berat di sektor riil salah satu indikasinya. Persoalan kelembagaan ditengarai sebagai salah satu penyebabnya.

Demikian kegelisahan yang mengemuka dalam diskusi terbatas yang digelar harian Kompas di Jakarta, Kamis (23/4). Diskusi bertema “Bagaimana agar Target Pertumbuhan Ekonomi 2015 Tercapai?” itu dipandu Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Jakarta Rhenald Kasali.

Ada tujuh pembicara yang hadir. Mereka adalah Bambang Kesowo (Menteri Sekretaris Negara periode Agustus 2001-Oktober 2004), Faisal Basri (ekonom UI), Burhanuddin Abdullah (Menteri Koordinator Perekonomian periode Juni-Agustus 2001 dan Gubernur Bank Indonesia periode Mei 2003-Mei 2008), Destry Damayanti (Direktur Eksekutif Mandiri Institute), Anton Gunawan (ekonom UI), Bungaran Saragih (Menteri Pertanian periode Agustus 2000-Oktober 2004), dan Ade Sudrajat (Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia).

Dari aspek ekonomi, kinerja pembangunan ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap belum menunjukkan tanda-tanda yang membuat publik optimistis. Sebaliknya, persepsinya justru negatif.

Janji-janji yang sebelumnya disampaikan dalam kampanye Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2014 tak kunjung dirasakan masyarakat. Beberapa langkah justru dianggap melanggar janji, misalnya postur pemerintahan yang tak ramping dan tak efisien serta pengisian jabatan publik yang dianggap transaksional.

Panelis diskusi juga menilai, penetapan beberapa target dinilai tak rasional. “Misalnya, target pajak yang naik hampir 39 persen tahun ini serta target ekspor meningkat 300 persen pada 2019,” kata Faisal.

Pada saat yang sama, sektor keuangan rentan. Kepemilikan asing atas surat utang negara mencapai lebih dari 40 persen pada akhir Februari hingga awal Maret 2015.

“Sampai saat ini belum ada satu peta jalan tentang pendalaman keuangan di antara pemangku kepentingan sektor keuangan yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan,” ujar Destry.

Padahal, penguatan sektor keuangan menjadi krusial saat tekanan eksternal menguat dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, sektor keuangan juga harus diperdalam.

Adapun di sektor riil, bukannya perbaikan yang dirasakan, melainkan tekanan yang kian berat karena daya saing domestik rendah. Sejumlah kebijakan sektoral justru memberatkan pelaku usaha. Salah satu akibatnya, produksi domestik kian marjinal di pasar dalam negeri. Di Pasar Tanah Abang, Jakarta, produsen domestik hanya menyumbang 3 persen dari total barang yang dijual. Sisanya produk impor. Sektor pertanian yang menjadi prioritas pemerintah pun belum menunjukkan perbaikan.

Tahun ini, pemerintah memiliki momentum untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi setelah tiga tahun terakhir melambat. Untuk itu, penyempurnaan kelembagaan menjadi langkah mutlak yang mesti dilakukan secepatnya. Jika penyempurnaan kelembagaan diabaikan, momentum yang dimiliki Indonesia kembali sia-sia. (LAS/APO)

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in News, Political Economy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s