faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat

recent posts

about

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

  • Membangkitkan Kembali Perekonomian Indonesia


    Rabu lalu (8/7), Bank Dunia untuk kesekian kalinya mengoreksi prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2015, kali ini dari 5,2 persen menjadi 4,7 persen. Jika prediksi Bank Dunia tepat atau setidaknya jika realisasi pertumbuhan  ekonomi Indonesia di bawah 5 persen tahun ini, maka perlambatan pertumbuhan bakal terjadi selama lima tahun berturut-turut. Niscaya ada yang tak beres menjangkiti perekonomian Indonesia. Masalah struktural harus dienyahkan.

    Pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah krisis tahun 1998 terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 6,4 persen. Setelah itu mengalami penurunan terus menerus, menjadi 6,2 persen tahun 2011, 6,0 persen tahun 2012, 5,6 persen tahun 2013, dan 5,0 persen tahun 2014.

    agdp

    Pola pertumbuhan mengalami perubahan mendasar (structural change). Sebelum krisis, ujung tombak pertumbuhan adalah sektor tradables (penghasil barang: pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur).  Setelah krisis, sektor nontradables mengedepan dengan laju pertumbuhan yang kian jauh lebih tinggi dari sektor tradables.

    Ketika pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mengalami kemerosotan selama kurun waktu 201-13, sektor nontradable mampu bertahan dengan laju pertumbuhan tinggi di aras 7,1-7,2 persen. Sebaliknya, pertumbuhan sektor tradables merosot tajam dari 5,1 persen (2011) menjadi 4,7 persen (2012) dan 3,7 persen (2013). Bahkan, pada triwulan I-2015, tatkala pertumbuhan PDB terus merosot, sektor nontradables menikmati peningkatan pertumbuhan dan sebaliknya sektor tradables mengalami kemerosotan pertumbuhan.

    Tak ayal, kesenjangan pertumbuhan kedua sektor itu kian menganga hingga mencapai lebih dari dua kali lipat: 6,3 persen (nontradables) versus 2,7 persen (tradables).

    aquality

    Kemajuan sektor nontradables tampak nyata dari PDB seri 2010. Pada PDB versi sebelumnya hanya tercantum 6 sektor jasa, sedangkan pada PDB seri 2010 menggelembung menjadi 14 sektor. Peningkatan jumlah sektor jasa menunjukkan perubahan dinamika dalam perekonomian. Tak dinyana, sumbangan sektor tradable dalam perekonomian tinggal 44,2 persen.

    asector

    Sumbangsih sektor pertanian dan pertambangan secara alamiah memang akan terus turun. Namun, bagi Indonesia yang belum tuntas melalui tahapan industrialisasi dan sedang pada tahap industrializing, peranan sektor industri manufaktur dalam perekonomian sejatinya masih berpotensi besar untuk terus naik. Kenyataan justru sebaliknya. Sumbangan tertinggi sektor industri manufaktur hanya 29 persen pada tahun 2001. Setelah itu turun hingga mencapai titik terenda 23,7 persen pada tahun 2014 berdasarkan PBD seri 2010. Berdasarkan PDB seri 2010, sumbangan industri manufaktur terkoreksi ke bawah, tinggal 21 persen.

    Pengalaman negara-negara yang telah berhasil menapaki tahapan industrialisasi menunjukkan sumbangan sektor industri manufaktur dalam PDB pada umumnya sampai 35 persen. China bahkan mencapai di atas 40 persen dan Malaysia 30 persen.

    asharemfg

    Pasca krisis 1998 pertumbuhan industri manufaktur nyaris hampir selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Selama kurun waktu 2011-14, industri manufaktur tumbuh hanya 5,3 persen rata-rata setahun, lebih rendah ketimbang pertumbuhan PDB sebesar 5,7 persen. Pada triwulan I-2015, pertumbuhan industri manufaktur kian terseok dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Bahkan lima subsektor industri manufaktur mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi itu bertolak belakang dengan sebelum krisis, kalamana pertumbuhan industri manufaktur mencapai sekitar dua kali lebih tinggi dari pertumbuhan PDB.

    amfg

    Untuk bangkit, hampir tak ada pilihan kecuali menggenjot industri manufaktur. Industrialisasi harus digalakkan kembali.

    Peluang emas jangan disia-siakan. China sedang mengalami restrukturisasi industri. Pemerintah China bertekad mendorong domestic demand, antara lain dengan meningkatkan upah buruh, agar ketergantungan pada pasar luar negeri (ekspor) berkurang. Mau tak mau relokasi industri ke luar negeri semakin gencar. Investor asing di China sudah melalukannya, demikian pula investor domestik. Diperkirakan ada 100 juta lapangan kerja yang bakal tercipta di negara-negara yang menjadi limpahan industri manufaktur China. Jika Indonesia mampu menyerap 20 persennya saja, itu berarti ada potensi sebanyak 20 juta pekerja. Jika terwujud, dijamin angka pengangguran di Indonesia turun tajam dan porsi pekerja formal akan meningkat tajam. Sekedar catatan, per Februari 2015 jumlah penganggur berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 7,45 juta.

    Sejauh ini yang paling banyak menyerap potensi relokasi itu adalah Vietnam. Apalagi Vietnam menjadi anggota dari Trans-Pacific Partnership (TPP) sehingga akses ke pasar Amerika Serikat bakal lebih leluasa.

    Kita memiliki kelebihan lebih banyak ketimbang Vietnam, apalagi dibandingkan dengan negara-negara di Afrika dan Asia Selatan.

  • Beda Sekali Kondisi Sekarang dengan 1998


    Beredar di media sosial rupiah bakal terperosok lebih parah ketimbang tahun 1998. Bisa terpuruk ke level Rp 25.000 per dollar AS, kata berita itu yang tak jelas siapa yang menjadi sumbernya.

    Banyak pertanyaan yang saya terima dari berbagai kalangan, termasuk dari sekretaris saya yang tidak biasa-biasanya bertanya soal ekonomi.

    Tahun 1998 betul-betul merupakan malapetaka bagi Bangsa Indonesia. Krisis ekonomi bersamaan dengan krisis yang nyaris mengenai segala aspek kehidupan.

    Pertumbuhan ekonomi terperosok sangat dalam yang tak pernah kita alami sedalam itu sebelumnya, yakni minus 13,1 persen. Laju inflasi membubung hingga mencapai lebih dari 80 persen. Nilai tukar rupiah melambung hingga Rp 16.650 per dollar AS. Suku bunga meroket sampai 70,6 persen.

    Impor merosot sebesar 30,9 persen dan defisit akun lancar (current account) mencapai 4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit ini boro-boro bias ditutup oleh arus modal masuk. Sebaliknya, modal berlarian ke luar negeri (capital flight). Akibatnya cadangan devisa terkuras hingga hanya tertinggal sebesar 14,1 miliar dollar AS.

    Utang pemerintah tak terperikan, mirip dengan utang Yunani sekarang, lebih dari 100 persen PDB.

    Indeks harga saham menuju nol, sempat hanya bertengger di aras 257 saja.

    Kondisi yang sedemikian buruk itu boleh dikatakan merupakan kebangkrutan Orde Baru yang akhirnya membuat rezim otoriter Soeharto tumbang. Inilah hasil dari rezim otoriter yang tanpa checks and balances, membiarkan distorsi pasar berlangsung amat panjang sampai akhirnya sistem yang ada tidak lagi mampu menopang beban berat dari segala praktek yang merusak tatanan dan akal sehat.

    Harus kita ingat pula di masa itu perbankan porak poranda dan mengalami kebangkrutan massal sehingga harus disuntikkan dana tak kurang dari Rp 650 triliun agar tidak bangkrut total. Padahal perbankan adalah jantung perekonomian. Tanpa penyelamatan yang ongkosnya paling mahal sepanjang sejarah peradaban dunia, jantung perekonomian bakal betul-betul berhenti berdetak.

    Sekarang kita masih tumbuh walau melambat, hanya 4,7 persen. Hampir semua negara pun mengalami perlambatan, termasuk China yang digjaya itu. Laju inflasi masih satu digit, suku bunga kredit belasan persen, cadangan devisa lumayan. Defisit akun lancar hanya 1,9 persen PDB pada triwulan I-2015. Indeks harga saham masih lumayan tinggi, 4.900-an.

    Perbankan kita tergolong sangat sehat. Tengok saja hampir semua indikator kesehatan bank menunjukkan perbankan kita jauh dari bermasalah.

    abank

    Masalah yang kita alami sekarang lebih pada persoalan manajemen jangka pendek yang buruk. Tidak ada konduktor yang memberikan aba-aba secara cermat dan piawai mengarahkan para perumus kebijakan.

    Syukur kita memiliki harta karun yang amat berharga, yakni demokrasi. Kemencengan dengan mudah dilihat oleh siapa pun. Kita yang di luar pemerintahan akan serta merta berteriak kalau pemerintah berbuat kesalahan. Pilar-pilar demokrasi akan segera mengoreksi kesalahan itu. Pemerintah dipaksa untuk mendengar dan mengoreksinya.

    Tinggal kita tunggu proses koreksi itu. Insya Allah tidak lama.

  • Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lumayan


    Pertumbuhan ekonomi hanya mampu menjelaskan kemajuan perekonomian secara material dan agregat. Besaran pertumbuhan tidak bias menjelaskan apakah hasil dari pertumbuhan itu dinikmati oleh mayoritas masyarakatnya. Bisa saja pertumbuhan ekonomi menghasilkan ketimpangan yang makin buruk.

    Makalah yang ditulis oleh Montfort Mlachila, René Tapsoba, dan Sampawende J.A. Tasoba berjudul ” A Quality of Growth Index for Developing Countries: A Proposal (IMF Working Paper No. WP/14/172, September 2014) menawarkan ukuran yang lebih inklusif dengan mengedepankan tidak hanya pengukuran pertumbuhan konvensional melainkan juga memasukkan dimensi sosial.

    Pengukuran kualitas pertumbuhn yang mereka tawarkan masih jauh dari sempurna karena hanya memasukkan unsur pendidikan dan kesehatan dasar dalam dimensi sosial.

    aquality

    Namun, setidaknya kedua indikator itu tergolong yang utama yang menentukan kualitas hidup manusia. Jika suatu negara memiliki indkator kesehatan dan pendidikan yang baik dan merata, sudah barang tentu akses masyarakat untuk menikmati hasil pertumbuhan bakal lebih terbuka.

    Kajian Mlachila, dkk. menggunakan sampel 93 negara dengan kurun waktu observasi 1990-2011.

    aaaranking

    Secara keseluruhan posisi Indonesia cukup baik. Sempat terpuruk di urutan ke-28 pada kurun waktu 2000-04, Indonesia menyeruak ke posisi lima besar dengan peningkatan indeks dari 0,728 menjadi 0,800. Pada kurun waktu 2005-11, Indonesia menyusul Malaysia, tetapi masih tertinggal satu peringkat dari Vietnam. Sejak 1995 Vietnam selalu bertengger di posisi lima besar.

    Posisi lima terbawah selalu ditempati negara-negara Afrika.

    Bagaimana kira-kira posisi Indonesia sekarang? Semoga lebih baik.

  • Kelirunomics: PDB


    “Rusman menjelaskan, konsumsi rumah tangga menyumbang kue pertumbuhan terbesar, yakni 56,7 persen, disusul investasi 32,2 persen. Idealnya, konsumsi rumah tangga terus menurun hingga di bawah 50 persen, seperti yang terjadi di negara-negara maju.” (Kompas, 8 Februari 2011).

    Rusman adalah mantan Kepala BPS sebelum yang sekarang.

    Apa yang keliru dari pernyataan Rusman di atas?

    Tak ada teori ekonomi mainstream menyatakan demikian. Kenyataan pun tidak begitu. Porsi konsumsi rumah tangga di negara-negara yang jauh lebih maju dari Indonesia justru lebih tinggi, misalnya Amerika Serikat 72 persen, Inggris 66 persen, Jepang 60 persen, dan Jerman 58 persen. Sebaliknya, Bhutan dengan PDB per kapita lebih rendah dari Indonesia tetapi porsi konsumsi rumah tangganya juga lebih rendah, hanya 41 persen.

    BPS cukup menjelaskan data yang dirilisnya secara deskriptif. Itulah tugas utama BPS. Di kebanyakan negara, lembaga yang bertanggung jawab mengumpulkan data ekonomi hanya sebatas merilis, tidak menganalisis. Bahkan lembaga-lembaga itu tidak melakukan press conference.

  • Kelirunomics: Inflasi


    “TEMPO.CO, Surabaya – Menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2015, inflasi di Jawa Timur akan dipengaruhi oleh kenaikan harga transportasi umum, terutama angkutan udara. Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur M. Sairi Hasbullah mengatakan inflasi Jawa Timur tak hanya dipengaruhi komoditas makanan jadi, tapi juga kenaikan harga tiket pesawat. …”

    Berita selengkapnya bias diunduh di: http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/01/058680078/lebaran-tiket-pesawat-ancam-inflasi-di-jawa-timur

    Apa yang keliru dari pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur M. Sairi Hasbullah di atas?

    Perkembangan harga sangat dipengaruhi oleh musim. Harga beras misalnya, cenderung tinggi ketika musim paceklik dan rendah pada musim panen. Demikian pula dengan tariff angkutan udara. Jika musim mudik lebaran tentu saja maskapai penerbangan menaikkan harga tiket. Sebaliknya kalau musim sepi (low season), maskapai penerbangan menurunkan tariff dan bahkan mengumbar diskon atau beragam paket promosi.

    Oleh karena itu, sudah barang tentu kenaikan tariff angkutan udara ikut menyumbang kenaikan inflasi. Namun, setelah masa panen lebaran, tarif angkutan udata kembali turun, sehingga menyumbang penurunan laju inflasi atau bahkan deflasi (penurunan harga).

    Untuk menghilangkan pengaruh musiman, bandingkanlah tarif angkutan udara musim mudik tahun ini dengan musim mudik tahun sebelumnya. Bisa jadi tarif tahun ini lebih rendah dari tahun lalu. Oleh karena itu, laju inflasi lazimnya diukur secara tahunan, yakni dengan mengukur persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bulan tertentu tahun ini terhadap IHK bulan yang sama tahun sebelumnya.

    Catatan: Alangkah eloknya petinggi BPS di pusat maupun daerah tidak ikut menganalisis data yang mereka rilis. Umumkan saja datanya, serahkan analisinya kepada pengguna. Sudah kerap petinggi BPS salah menganalisis data.

  • Sunyi dan Sepi


    Ramai tapi sepi diri

    Terang tapi tak menerangi

    Bersama tapi saling diam

    Bermata tapi tak melihat

    Berilmu tapi tak beramal

    Berkaki tapi tak melangkah

    Bertangan tapi tak berbuat

    Bermulut tapi tak berkata benar

    Bertelinga tapi tak mau mendengar

    Berhidung tapi tak mendengus

  • The Sound of Silence


    Lirik lagu “The Sound of Silence” sangat menyentuh. Paul Simon menuliskannya beberapa bulan antara tahun 1963-1964 ketika berusia 22 tahun.

    Penulis lagu dan penyanyi dengan tinggi 1,55 meter yang lahir 13 Oktober 1941 di Newark, New Jersey, boleh jadi menulis lagu yang sangat populer itu terpengaruh oleh peristiwa penembakan John F Kennedy dan masa perang Vietnam.

    Tak seperti Bob Dylan yang melantunkan lagu-lagu protes sosial dan anti perang dengan lantang, Paul Simon dan Art Garfunkel berdendang dengan kelembutan dan agak melankoli. Paul Simon bertekad tidak akan mengikuti karakter dan gaya penyanyi yang dia kagumi itu.

    Martin Luther King pernah berujar: “In the end, we will remember not the words of our enemies,but the silence of our friends.” Apakah Paul Simon membawa kegundahan Martin Luther King The Sound of Silence? Entahlah.

    Versi asli The Sound of Silence yang tercantum dalam album perdana Simon & Garfunkel “Wednesday Morning 3AM” (dirilis Oktober 1964) bisa diunduh di https://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4

    Lirik the Sound of Silence seolah-olah hadir di malam yang hening ini. Ketika setiap hari mendengar dan membaca pernyataan para politisi.

    Bicara tetapi tidak mencerahkan

    Mendengar tetapi tidak mendengarkan

    Bertindak tetapi tidak memperjuangkan

    Melangkah tetapi tidak jelas arah

    Berjani tetapi beda pelaksanaan

    Terima kasih kepada Attar yang telah menguakkan ingat-ingatan ayah kembali atas lagu-lagu Simon & Garfunkel malam tadi, yang menghadirkan cermin untuk memahami kondisi negeri dengan lebih baik.

    “The Sound Of Silence”

    Hello darkness, my old friend,
    I’ve come to talk with you again,
    Because a vision softly creeping,
    Left its seeds while I was sleeping,
    And the vision that was planted in my brain
    Still remains
    Within the sound of silence.

    In restless dreams I walked alone
    Narrow streets of cobblestone,
    ‘Neath the halo of a street lamp,
    I turned my collar to the cold and damp
    When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
    That split the night
    And touched the sound of silence.

    And in the naked light I saw
    Ten thousand people, maybe more.
    People talking without speaking,
    People hearing without listening,
    People writing songs that voices never share
    And no one dared
    Disturb the sound of silence.

    “Fools,” said I, “You do not know –
    Silence like a cancer grows.
    Hear my words that I might teach you.
    Take my arms that I might reach you.”
    But my words like silent raindrops fell
    And echoed in the wells of silence

    And the people bowed and prayed
    To the neon god they made.
    And the sign flashed out its warning
    In the words that it was forming.
    And the sign said, The words of the prophets are written on the subway walls
    And tenement halls
    And whispered in the sound of silence.

  • Ancaman Ketahanan Pangan


    Sejak tahun 2007 Indonesia memasuki era baru, era defisit produk pertanian. Impor produk pertanian lebih besar ketimbang ekspor produk pertanian.

    deficitfood

    Pemburukan sektor pangan kita tercermin dari kemerosotan peringkat global food security index, dari urutan ke-64 (2012) menjadi ke-66 (2013) dan ke-72 (2014).

    foodsecurity

    Salah satu penyebab penurunan food security adalah ancaman penciutan lahan pertanian. Dua gambar di bawah bercerita banyak tentang itu.

    atol3
    atol1

  • Sesat Pikir Pembebasan PPnBM


    Rasanya tak ada seorang pun pergi ke Singapura hanya untuk membeli tas Louis Vuitton atau sadel kuda, atau arloji mewah atau minyak wangi ternama yang harganya tergolong mahal itu.

    Hendak mengerdilkan Singapura dengan mengajak warga Indonesia membeli barang-barang mewah itu di negerinya sendiri?

    Ya jauh api dari panggang.

    Pertama, Kalau khusus ke Singapura untuk membeli barang mewah itu, ongkos pesawat dan bayar hotelnya kemahalan. Katakan ongkos pesawat dan penginapan gratis, tetap saja barang mewah itu lebih mahal di Indonesia sekalipun bebas PPnBM. Karena, kalau beli di Singapura bisa megklaim tax refund (GST) sebesar 10 persen minus ongkos juru kutip (ongkos administrasi). Kalau orang Indonesia beli Louis Vuitton di negerinya sendiri, mereka harus bayar PPN 10 persen. Juga konsumen bakal dibebankan PPh bayar di muka yang dinaikkan dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Jadi selisihnya bisa mencapai 10 persen (PPN) + 10 persen (PPh bayar di muka) + 7 persen (perkiraan GTS refund netto).

    Kalau mau dorong orang Indonesia beli barang mewah untuk meningkatkan “daya belanja” mereka, pemerintah jangan tanggung-tanggung: bebaskan PPN dan PPh bayar di muka. Kalau masih kurang, beri subsidi seperti subsidi BBM untuk mengimbangi komponen tax refund. Jangan pedulikan rakyat kecil yang harus beli beras kian mahal.

    Kalaupun harga barang mewah seperti Louis Vuitton sama persis, belum tentu konsumen Indonesia berhenti beli di Singapura. Mereka ke Singapura untuk berlibur, main judi, berobat, transit, urusan bisnis. Mereka ke sana menghirup udara minim polusi, bebas macet, nyaman, aman (tak ada copet). Di sela-sela kunjungan itu mereka belanja, antara lain beli Louis Vuitton atau sadel kuda atau alat menyelam atau arloji mahal.  Ringkasnya, mereka ke Singapura dengan pertimbangan totalitas, ingin meraup segalanya yang tidak terhadirkan di sini.

    Jadi berapa yang dihemat dengan pembebasan PPnBM? Menurut otoritas turisme Singapura, orang Indonesia paling besar belanjanya, sekitar Rp 27 triliun. Dengan kurs Rp 13.000 per US$, nilainya sekitar 2,1 miliar dollar AS.

    Memang, itu nilai yang besar.

    Ada lagi yang jauh lebih besar, yaitu uang warga negara Indonesia yang diparkir di Singapura. Ada yang mengatakan sekitar 150 miliar dollar AS.

    Singapura juga telah merambah pasar Indonesia. Sekitar sepertiga saham Telkomsel dimiliki Singapura. Mayoritas pemilikan Bank Danamon juga di tangan Singapura. Bank-bank di sini yang dimiliki Singapura punya cabang ratusan, jauh lebih banyak dari jumlah kantor cabang mereka di negerinya sendiri.

    Belum lagi arus barang ekspor dan impor yang lewat Singapura.

    Tengok pula Singapore Airlines yang datang ke berbagai kota di Indonesia dengan pesawat berbadan besar. Sedangkan pesawat kita ke sana cuma sejenis Boeing 737.

    Di bidang olahraga kita bahkan semakin terseok-seok. Berapa kali lipat emas yang diraih Singapura ketimbang Indonesia pada Sea Games baru lalu?

    Ketertinggalan kita dengan Singapura adalah ketertinggalan totalitas.

    Jadi, jika hendak “melawan” Singapura, malulah kalau cuma dengan senjata PPnBM.

    Untuk membuat kita lebih mandiri dan kuat, senjatanya bukan “ketepel’ melainkan harus dengan “roket”.  Dengan kesadaran penuh, bukan dengan cara “ecek-ecek” apalagi dengan nasionalisme sempit berbalut syahwat belanja.

    Bangkitlah Indonesiaku.

  • Sisi Positif Pembebasan PPnBM


    Ketentuan pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) atas sejumlah barang seperti parfum, sadel kuda, peralatan golf, dan tas Louis Vuitton menimbulkan reaksi pedas. Kebijakan itu dipandang sangat memanjakan kelas atas. Semakin miris kalau bertujuan mendongkrak daya beli kelas atas karena jauh api dari panggang. Lihat posting di blog ini yang berjudul “Benarkah Daya Beli Masyarakat Merosot?” Bisa diunduh di http://wp.me/p1CsPE-179.

    Namun ada sisi positif dari kebijakan itu, yakni berlaku juga untuk barang elektronik seperti lemari pendingin, pemanas air, mesin cuci baju, monitor televisi, AC, AC mobil, alat perekam video, alat fotografi, kompor, proyektor, mesin cuci piring, mesin pengering, dan microwave oven.

    Penghapusan PPnBM untuk produk elektronik sangat berpotensi meningkatkan investasi industri elektronik di Indonesia, baik dalam bentuk investasi baru maupun perluasan kapasitas pabrik.

    Perjuangan menghapuskan PPnBM untuk berbagai produk elektronik sudah lama dilakukan. Penulis sendiri pernah menyampaikan langsung dampak positif dari penghapusan PPnBM untuk produk elektronik kepada Menteri Koordinator Perekonomian semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama. Namun, usulan itu tidak digubris.

    Tidak terlalu sulit menghitung dampak positif pembebasan PPnBM untuk produk elektronik. Pertama, sejumlah produk elektronik seperti kompor, alat fotografi, microwave oven, mesin pompa, televisi dan AC sudah merupakan kebutuhan yang melekat pada kelas menengah.

    Kedua, akibat pengenaan PPnBM, produk elektronik buatan dalam negeri menjadi relatif jauh lebih mahal dibandingkan dengan produk serupa di negara tetangga. Disparitas harga yang relatif lebar membuat insentif untuk menyelundupkan produk elektronik dari luar negeri menjadi besar. Kenyataan memang menunjukkan cukup banyak produk elektronik illegal di pasar dalam negeri.

    Ketiga, penghapusan PPnBM membuat produk elektronik di dalam negeri lebih kompetitif dibandingkan dengan produk serupa yang diimpor, sehingga menambah insentif bagi produsen di dalam negeri untuk meningkatkan produksi. Ongkos produksi (average production cost) sangat bertopensi turun karena skala produksi semakin besar atau memperoleh benefit dari keekonomian skala (economies of scale).

    Keempat, dengan tercapainya keekonomian skala, Indonesia semakin menarik untuk dijadikan sebagai basis produksi (production base), tidak hanya untuk pasar domestik melainkan juga untuk kawasan regional maupun global.

    Kelima, impor produk elektronik turun dan ekspornya berpotensi naik tajam, sehingga memperkokoh keseimbangan sektor eksternal, khususnya transaksi perdagangan luar negeri Indonesia.

    Keenam, dengan perkembangan industri elektronik yang pesat pemerintah pada gilirannya menikmati kenaikan pendapatan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak keuntungan perseroan. Sehingga secara netto, penerimaan pemerintah justru bertambah karena penurunan penerimaan pemerintah akibat penghapusan  PPnBM lebih kecil daripada peningkatan pendapatan pemerintah dari PPN dan pajak keuntungan perusahaan.

    Selain itu, jumlah pekerja yang diserap oleh subsektor elektronik akan meningkat signifikan sehingga mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pajak pendapatan karyawan.

    Gagasan yang disampaikan sekitar 10 tahun lalu akhirnya terwujud. Namun, dalam 10 tahun itu telah terjadi banyak perubahan di lingkungan regional. Negara-negara tetangga lebih agresif menangkap peluang untuk memacu industri elektronik mereka.

    Yang paling banyak mengambil peluang adalah Vietnam. Negeri yang tergolong baru dalam percaturan investasi asing langsung ini tiba-tiba menyembul sebagai negara pengekspor produk elektronik yang disegani. Ekspor produk elektronik Vietnam sudah jauh meningggalkan Indonesia. Pada tahun 2013, ekspor produk elektronik Vietnam sudah hampir empat kali lipat Indonesia. Sebaliknya, dalam 10 tahun terakhir ekspor elektronik Indonesia praktis jalan di tempat.

    Samsung memilih Vietnam sebagai basis produksi regional. Sementara itu Blackberry memilih Malaysia, padahal Indonesia merupakan pasar terbesar kedua di dunia bagi blackberry.

    Dengan Filipina saja Indonesia sudah kalah.

    Semoga belum terlambat bagi Indonesia untuk memajukan industri elektronik. Pembebasan PPnBM merupakan momentum untuk bangkit.

    aelec