faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat

recent posts

about

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

  • Tren Ketimpangan Memburuk dan Pesta Pora Kapitalis Kroni


    Pada 19 Agustus 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru tentang ketimpangan. Indeks ketimpangan yang diukur dengan gini ratio pada Maret 2016 turun menjadi 0,397. Penurunan gini ratio menjadi di bawah 0,4 membuat tingkat ketimpangan di Indonesia kembali dalam kategori rendah (<0,4). Kategori sedang 0,4 sampai 0,5 dan ketegori ketimpangan tinggi atau parah >0,5. Rentang gini ratio adalah nol (merata sempurna) hingga 1 (timpang sempurna).

    Gini ratio tertinggi sepanjang sejarah terjadi pada September 2014. Setelah itu terus mengalami penurunan hingga Maret 2016. Berarti selama pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami perbaikan hingga kembali ke kategori rendah.

    gini
    Sumber: Badan Pusat Statistik

    Di halaman muka Kompas hari ini (20/8) muncul berita dengan judul Rasio Gini Belum Memuaskan. Mengapa sejumlah kalangan, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, menilai penurunan belum cukup memuaskan?

    Pertama, menurut BPS, penyumbang perbaikan terutama adalah kenaikan upah buruh tani harian dan buruh bangunan harian, kenaikan jumlah pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian, serta kenaikan pengeluaran pemerintah, khususnya infrastruktur padat karya, bantuan sosial, dan perbaikan pendapatan pegawai negeri sipil (PNS) golongan bawah. Dua faktor pertama sangat rentan, sewaktu-waktu mudah turun kembali karena kelompok buruh harian tidak memiliki kepastian pendapatan.

    Kedua, meskipun gini ratio di perdesaan relatif jauh lebih rendah dari perkotaan (0,327 versus 0,410), penurunan gini ratio di perdesaan relatif lebih lambat dibandingkan penurunan di perkotaan. Kenyataan ini memperkokoh konstatasi rentannya faktor pertama.

    Ketiga, gini ratio di Indonesia dihitung berdasarkan data konsumsi per kapita, sehingga tidak mencerminkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kekayaan. Ketimpangan berdasarkan pengeluaran atau konsumsi jauh lebih rendah ketimbang ketimpangan pendapatan dan kekayaan karena sekaya-kayanya seseorang tentu memiliki keterbatasan untuk menikmati hidup dari kekayaannya yang melimpah: makan tiga kali sehari, tidak bisa menimati lebih dari satu mobil dan rumah pada waktu yang sama, dan keterbatasan waktu untuk pesiar ke seantero dunia. Berbeda dengan pendapatan dan kekayaan yang bisa ditumpuk sampai tujuh turunan.

    Keempat, tren jangka panjang dengan menggunakan data tahunan (rerata Maret dan September sejak 2011) menunjukkan peningkatan ketimpangan yang cukup tajam.

    gini1964-2016

    Data Bank Dunia tentang konsentrasi kekayaan menunjukkan kondisi ketimpangan yang amat parah. Indonesia menduduki peringkat ketiga terparah setelah Rusia dan Thailand. Satu persen rumah tangga Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan nasional. Semakin parah jika melihat penguasaan 10 persen terkaya yang menguasai 77 persen kekayaan nasional. Jadi 90 persen penduduk sisanya hanya menikmati tidak sampai seperempat kekayaan nasional.

    inequality

    Lebih ironis lagi, sekitar dua pertiga kekayaan yang dikuasai orang kaya Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa. Crony-capitalism index Indonesia menduduki peringkat ketujuh.

    Pantas saja para saudagar kian banyak yang menyemut ke dalam kekuasaan dan menguasai pucuk pimpinan partai politik. Karena dengan begitu kenikmatan berbisnisnya terlindungi. Sektor-sektor kroni pada umumnya bersandar pada fasilitas dan konsesi dari penguasa. Banyak dari mereka tidak siap bersaing secara sehat.

    crony

  • Menikmati Kedai Kopi Tertua di Kairo


    El Fishawy merupakan kedai kopi tertua di Mesir, sudah berusia lebih dari dua abad. Lokasinya berada di dalam kawasan Khan El Khalili Bazaar, Kairo, yang bersebelahan dengan Masjid Imam Hussein.

    kopi-luar

    Kedai legendaris ini nyaris tak pernah sepi pengunjung, utamanya di malam hari. Pengunjungnya dari beragam usia. 

      Suasana di teras kedai

    Di sekelilingnya adalah jejeran kios yang sebagian besar menjajakan produk khas Mesir, khususnya cenderamata.

    kopi-dalam
    Suasana di dalam kedai

    Ketika sedang sendirian menikmati kopi pahit khas Mesir, muncul seorang lelaki membawa gitar tradisional  Mesir yang masih terbungkus. Pengamen itu menawarkan jasanya. Ia bertanya lagu apa yang saya sukai. Saya memintanya melantunkan lagu Umm Kulthum. Sambil memetik gitar, ia melantunkan lagu Umm Kulthum dengan penuh penghayatan.

    Lumayan panjang lagunya. Pengamen dengan penampilan rapi itu menyanyikan satu lagu lagi yang juga cukup panjang setelah saya membayarnya lebih dari yang telah disepakati.

    kopi
    kopi_ber2

    Pembuatan kopi sangat sederhana. Air dimasukkan ke dalam wadah kecil sersama dengan bubuk kopi, lalu dimasak. Setelah mendidih, kopi disajikan dengan gelas kecil. Kita sendiri yang menuangkan kopi ke gelas.

    Semakin nikmat rasanya menikmati kopi pekat dengan diiringi alunan lagu. Betul-betul kopi yang menimbulkan jejak rasa (after taste).

    Konon, salah seorang sastrawan terkenal Mesir kerap memperoleh inspirasi dan menulis karya-karyanya sambil menikmati kopi di kedai El Fishawy ini.

  • Inflasi Turun tetapi Relatif Masih Tinggi


    Kemerosotan harga minyak dunia sungguh sangat membantu penurunan inflasi di Indonesia. Walaupun seminggu terakhir harga minyak dunia naik cukup tajam (Brent menembus 50 dollar AS hari ini, 19 Agustus), namun masih jauh lebih rendah ketimbang harga tertinggi yang sempat bertengger di atas 100 dollar AS.

    Adalah kenaikan harga BBM di dalam negeri yang membuat pola inflasi di Indonesia sangat berfluktuasi tajam.

    inflation-ina

    Walaupun begitu, inflasi di Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN. Inflasi di Indonesia tertinggi dibandingkan dengan ASEAN-5.

    inflation-asean

    Yang masih menjadi momok inflasi di Indonesia adalah harga pangan yang amat kerap menjadi penyumbang inflasi terbesar. Beberapa di antaranya adalah daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, beras, dan bawang merah. Kebanyakan komoditas pangan itu tata niaganya tidak sehat.

    inflasi-pangan

  • Manuver Berbahaya Menteri BUMN


    Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembentukan enam holding (induk ) badan usaha milik negara (BUMN). Lihat Enam Perusahaan Induk Perkuat BUMN dan Tok! Jokowi Setujui Pembentukan 6 Holding BUMN.

    Ada baiknya Presiden tidak segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang penggabungan itu. Banyak persoalan mendasar yang belum ditangani oleh Kementerian BUMN. Pembentukan induk BUMN jangan terkesan sebatas aksi korporasi untuk penambahan modal BUMN induk dan peningkatan kapasitas pendanaan atau bisa berutang lebih banyak.

    Sebelum melakukan penggabungan atau penciutan jumlah BUMN, sepatutnya pemerintah melakukan pemetaan terlebih dahulu. Yang nyata-nyata sakit, apalagi sakit parah, dan tidak memberikan maslahat besar bagi masyarakat dan perekonomian atau yang eksternalitasnya rendah, langsung saja lakukan proses likuidasi.

    Tertibkan pula anak, cucu, dan cicit BUMN yang banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan penyelewengan, penggelapan, dan persaingan usaha tidak sehat.

    Pertajam misi BUMN. Yang mulai melenceng segera diluruskan.

    Agaknya tidak pantas di tengah pemerintah gencar membangun infrastruktur, beberapa BUMN konstruksi (“karya”) justru membangun hotel yang eksternalitasnya sangat rendah dan swasta sangat mampu melakukannya. Kalau pun hendak dipaksakan, bukankah pemerintah sudah memiliki Inna Hotel Group? Lebih ironis lagi, beberapa BUMN konstruksi itu menerima penyertaan modal negara (PMN) dengan tujuan lebih gencar mengembangkan infrastruktur. Masih banyak lagi BUMN yang perlu dibenahi.

    bumn-matriks

    Setelah itu, kita memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan untuk setiap kelompok BUMN yang memiliki karakteristik berbeda. Tidak ada satu obat mujarab untuk semua BUMN. BUMN yang sudah sangat sehat dan nyata-nyata memiliki eksternalitas tinggi jangan diutik-utik atau malahan dicaplok oleh BUMN yang kurang sehat. Jangan sampai pula anak perusahaan BUMN yang berstatus swasta (bukan PT persero) mengambil  alih BUMN yang berstatus PT persero dan sudah masuk bursa (go public).

    Para pembantu Presiden jangan lagi menyodorkan konsep yang belum matang. Preseden seperti itu bertambah banyak. Misalnya dalam kasus induk BUMN minyak dan gas (migas).

    Berawal dari keprihatinan Presiden atas harga gas di dalam negeri yang relatif  mahal, terutama gas untuk industri. Lantas Presiden memerintahkan agar Pertagas, anak perusahaan Pertamina, diambil alih oleh  PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Berbulan-bulan belum menampakkan perkembangan berarti, Presiden mengingatkan pembantunya untuk mempercepat pengambilalihan. Selanjutnya kedua belah pihak (Peertamina dan PGN) melakukan perundingan. Sampai awal November 2015 skema ini masih hidup dan tercantum dalam Roadmap Sektor Energi Kementerian BUMN.

    roadmap
    Sumber: “Roadmap Sektor Energy,” bahan presentasi Edwin H. Abdullah, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kemeterian BUMN, 5 November 2015.

    Tiba-tiba Kementerian BUMN memunculkan skema induk BUMN energi yang tak lama kemudian berubah menjadi induk BUMN migas. Lihat PGN-Pertagas Akan Dilebur Jadi Anak Usaha Pertamina dan Perusahaan Lebih Efisien. Setelah Deputi Menteri BUMN yang membawahi BUMN energi diangkat menjadi wakil komisaris utama Pertamina pada 29 Maret 2016, roadmap yang pernah ia presentasikan pun tidak lagi jadi acuan.

    Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang penulis peroleh, isinya tak lebih sekedar aksi korporasi. Rancangan PP berjudul PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA.

    Inbreng atau investasi pemerintah dilakukan dengan mengalihkan saham pemerintah di PGN ke PT Pertamina. Cara inbreng dalam bentuk saham tidak lazim. Biasanya inbreng dalam bentuk aset, sumber daya manusia, dan uang tunai.

    Dengan aksi korporasi itu, PGN tidak lagi berstatus BUMN, melainkan swasta murni yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

    Salah satu alasan yang diajukan Kementerian BUMN dalam pembentukan induk BUMN migas adalah agar terdapat sinergi usaha yang lebih baik antar perusahaan. Kalau yang dituju adalah Pertamina pada tahap selanjutnya menggabungkan atau melebur Pertagas (anak perusahaan Pertamina) dan PGN menjadi perusahaan baru berstatus swasta murni, mengapa tidak menempuh opsi awal saja, yaitu PGN mengambil alih Pertagas.

    Mengelola BUMN tidak semestinya melulu dengan pendekatan korporasi. Ingat, kehadiran BUMN mengemban misi khusus. Pendiri Republik dengan jernih mengamanatkan pembentukan PGN sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 19 Tahun 1965. Misi serupa termaktub pula dalam PP Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

    Alasan kehadiran BUMN induk agar kapasitas berutang lebih besar bukan merupakan insentif positif untuk mendorong manajemen secara sungguh-sungguh membenahi perusahaan. Doronglah BUMN mencari dana sendiri. Terbukti Pelindo III dan Pelindo II bisa meraup dana miliaran dollar AS. Lihat Pelindo II raup dana 1,6 miliar dollar AS. Bisa juga dengan menggandeng mitra strategis. Agar bisa meraup dana dan merangkul mitra strategis, mau tak mau BUMN harus berbenah agar sosoknya tampak sehat “lahir-batin” dan lebih transparan.

    Indonesia menghadapi tantangan berat untuk memperkokoh ketahanan energi. Sudah lama kita mengalami defisit minyak. Produksi sudah di bawah 800.000 barrel per hari, sedangkan konsumsi minyak sekitar 1,6 juta barrel  per hari. Jadi ada kesenjangan sekitar 800.000 barrel per hari yang harus ditutupi dengan mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

    Walaupun sampai sekarang kita masih menikmati surplus gas, ancaman defisit gas sudah di depan mata. Hampir bisa dipastikan tidak sampai 10 tahun lagi kita bakal mengalami defisit gas.

    Bukankah lebih baik Pemerintah mendorong Pertamina lebih fokus di hulu dengan menggalakkan ekplorasi dan eksploitasi serta menggalakkan pemilikan ladang minyak di luar negeri yang cadangannya besar sehingga bisa memasok kebutuhan kilang di dalam negeri ang direncanakan bakal bertambah dan yang ada dimodernisasikan. Percepat migrasi dari Premium ke BBM dengan octane number paling tidak setara dengan Pertamax. Pertamina juga sangat diharapkan mempercepat migrasi dari euro 2 menjadi setidaknya euro 4. Dengan begitu Pertamina sangat besar sumbangsihnya mengurangi produksi CO2, sehingga menciptakan lingkungan lebih sehat, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan jaring-jaring pengaman kesehatan (BPJS).

    Sementara itu, PGN sebagai perusahaan utilitas bisa lebih kokoh di hilir sebagai perusahaan utilitas, memasok gas untuk rumah tangga, industri, dan bisnis. Apalagi kalau diperkokoh dengan mengakuisisi Pertagas dari Peertamina.

    Dengan skenario itu agaknya bauran energi (energy mix) lebih progresif. Pengalaman selama ini mengindikasikan terjadinya conflict of interest pada diri Pertamina. Menggalakkan penggunaan gas berarti mengurangi bisnis minyak Pertamina. Pertamina tidak perlu khawatir volume bisnisnya berkurang. Teramat besar peluang yang bisa digarap Pertamina untuk menjadi perusahaan minyak nasional yang disegani, setidaknya di kawasan Asia Pasifik. Tantangan besar menunggu Peertamina untuk mengakselerasikan kembali industrialisasi dengan lebih serius menganangi industri petrokimia yang merupakan ibu dari industri manufaktur.

    ***

    Pemberitaan tentang holding BUMN antara lain bisa dilihat di:

    kompas.com: Faisal Basri Nilai Konsep “Superholding BUMN” Rini Soemarno Tidak Jelas

    tribunenews.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Tidak Jelas, Rini Soemarno Banyak Ngaconya

    cnnindonesia.com: Faisal Basri: Holding Bank BUMN Cermin Kegagalan Merger

    kontan.co.id: Faisal Basri tolak PGN dicaplok Pertamina

    okezone.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Sangat Tidak Jelas

    wartaekonomi.co.id: Faisal Basri: Rencana Holding BUMN Sangat Tidak Jelas

    merdeka.com: Faisal Basri: Dalam konsep holding, rencana BUMN banyak ngaconya

    pikiran-rakyat.com: Konsep Holding BUMN Belum Jelas

    infobanknews.com: Faisal Basri Sebut Akuisisi PGN oleh Pertamina Tak Jelas

    jitunews.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Banyak Ngaconya!

    news.xcoid.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Ngga Jelas, Rini Soemarno Banyak Ngaconya

    katadata.co.id: Pemerintah Sepakat Bentuk Enam Holding BUMN

  • Heboh Menteri ESDM WNA dan Nasib Megaproyek Masela


    Sudah hampir bisa dipastikan Menteri ESDM pernah dan atau masih menjadi warga negara Amerika Serikat (AS). Lihat Menteri ESDM Warganegara AS. Hampir bisa dipastikan pula ketika dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar masih warga negara AS atau setidaknya belum menjadi warga negara Indonesia kembali.

    Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Rupublik Indonesia Pasal 23 menyebutkan: Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 22 menyatakan: Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia.

    Jadi, masalahnya sangat tidak rumit. Oleh karena itu tidak perlu berlama-lama menyelesaikannya. Hari ini juga sebaiknya pemerintah membatalkan demi hukum pelantikan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM.

    Bagaimana Presiden Kenal Alcandra?

    Sangat boleh jadi Presiden kenal Arcandra lewat sahabatnya, Darmawan Prasodjo, yang  bekerja di istana sebagai salah satu deputi Kepala Staf Presidenan (KSP) sejak dijabat Luhut Panjaitan. Darmawan sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Dialah yang mementori Jokowi selama masa kampanye untuk urusan migas.

    Sebagai deputi KSP, Darmawan antara lain berperan sebagai pemberi second opinion kepada Presiden untuk urusan ESDM. Pandanganya beberapa kali berseberangan dengan Menteri ESDM, misalnya dalam kasus Freeport, Blok Mahakam, dan Masela. Sebaliknya, pandangannya sejalan Luhut Panjaitan.

    Keterkaitan dengan Masela

    Pada tahun 2010 Menteri ESDM Darwin Z. Saleh menyetujui plan of development (PoD) Blok Masela dengan skema FLNG (floating LNG). Sedari awal proyek ini berjalan tidak mulus. Perbedaan pandangan sudah terjadi di dalam pemerintah sendiri, membuat proses perencanaan molor.

    Singkat cerita, Inpex Corporation mengajukan revisi PoD pada September 2014. Proposal baru itu mengajukan peningkatan produksi dari 2,5 juta ton per tahun selama kurun waktu 30 tahun menjadi 7,5 juta ton per tahun selama masa 24 tahun.

    Pembahasan meluas dengan munculnya opsi onshore yang diajukan Menko Maritim yang baru, Rizal Ramli. Bola panas terus bergulir, menimbulkan kontroversi dan “perang terbuka” antara kedua kubu.

    Presiden menugaskan kementerian ESDM untuk mencari konsultan bereputasi dunia untuk membuat kajian. Pada akhir Desember 2015 konsultan mempresentasikan hasil kajiannya yang menyimpulkan FLNG lebih baik dan lebih menguntungkan negara ketimbang skema onshore.

    Rupanya Presiden lebih memercayai masukan lain lewat jalur informal yang berasal dari perusahaan milik Alcandra yang masuk lewat jalur deputi KSP. Akhirnya Presiden mengambil alih kewenangan Menteri ESDM dengan mengumumkan sendiri secara lisan dalam jumpa pers.

    Keputusan secara lisan inilah yang dijadikan landasan bagi Menteri ESDM menyurati Inpex Corporation. Bisa dibayangkan kebingungan yang melanda kontraktor dengan landasan hukum tidak tertulis. Tentu amat berisiko investasi megaproyek senilai 14 miliar dollar AS hanya dilandasi oleh ucapan/lisan. Risiko lain adalah Presiden mengambil alih langsung kewenangan yang berada di tangan Menteri ESDM. Jadi bola panas sekarang di tangan Presiden.

    Boleh jadi penunjukan Arcandra antara lain untuk mengamankan keputusan Presiden. Masalah menjadi rumit karena hampir pasti proyek Masela bakal kembali molor. Kontaktor tidak sanggup mencari tanah seluas yang dibutuhkan untuk skema onshore yang bisa puluhan kali lebih luas ketimbang skema FLNG. Pemerintah tampaknya tidak mau direcoki urusan tanah ini. Demikian pula soal lokasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan di antara pemerintah daerah di sekitar proyek. Masih banyak pula persoalan teknis dan strategis yang ditimbulkan oleh perubahan skema proyek. Skema onshore menimbulkan munculnya para pemburu rente yang menginginkan proyek dipecah-pecah supaya banyak yang kebagian.

    Secara teknis, eksploitasi sangat sulit dimulai tahun 2024 sebagaimana rencana semula. Padahal proyek ini akan menghasilkan gas terbesar di tanah air. Sementara bayang-bayang defisit gas sudah di depan mata.

    Sekarang defisit minyak sudah kian dalam. Perbedaan konsumsi dan produksi minyak sudah 800.000 barrel sehari. Defisit gas akan lebih cepat dari perhitungan sebelumnya. Sementara penerimaan negara dari nonmigas tersendat-sendat sehingga menghadirkan tax amnesty yang hasilnya juga masih remang-remang.

    Kesalahan fatal sekarang bisa mempersulit perjalanan puluhan tahun ke depan. Tidak sepatutnya kita mewariskan bom waktu bagi generasi mendatang.

    Mari mengoreksi yang bengkok secepatnya mumpung belum terlalu terlambat.

  • APBN yang Tidak Kredibel dan Tax Amnesty


    Pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memulai debutnya dinaungi mendung pertumbuhan ekonomi yang melemah sejak tahun 2011. Penyebab utamanya adalah kemerosotan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) karena pertumbuhan investasi swasta melemah. Padahal, investasi swasta merupakan komponen sangat dominan dalam PMTDB, yaitu lebih dari 90 persen. Sedangkan sisanya yang tidak sampai 10 persen disumbang oleh investasi  (belanja modal) pemerintah.

    growth

    Pemerintahan baru mendorong percepatan pertumbuhan dengan mencanangkan pertumbuhan rerata 7 persen selama kurun waktu 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Tahun pertama sudah meleset cukup lebar: RPJM 5,5 persenn versus realisasi 4,8 persen. Tahun kedua bakal lebih lebar lagi: RPJM 6,6 persen versus asumsi pemerintah 5,2 persen.

    Tak lama setelah pelantikan kabinet, pemerintah bergerak cepat dengan mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target penerimaan pajak yang dalam APBN versi pemerintahan sebelumnya sudah tinggi dengan kenaikan 20 persen direvisi menjadi 30 persen. Peringatan dari berbagai kalangan tidak diindahkan. Untuk mengejar target yang tidak realistik itu, Kementerian Keuangan pontang panting dan menggunakan jurus-jurus akrobat. Lihat antara lain Hentikan Akrobat Fiskal

    Ternyata realisasi penerimaan pajak tahun 2015 jauh di bawah target, hanya meningkat 8 persen. Boleh jadi pemerintah sudah memperhitungkan tambahan penerimaan dari pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) yang ternyata tidak kesampaian. Tentu saja memasukkan unsur yang belum ada dan belum pasti di dalam APBN tergolong tindakan yang gegabah.

    apbnp

    Tidak mau belajar dari kegagalan tahun 2015, pemerintah kembali memasang target penerimaan pajak yang tinggi. Dalam APBN 2016 target pajak dipatok Rp 1.547 triliun, naik  25 persen dari realisasi “semu” APBN 2015 sebesar Rp 1.240 triliun. Kesempatan untuk melakukan koreksi dalam APBN Perubahan tidak dimanfaatkan. Target penerimaan pajak hanya diturunkan Rp 8 triliun menjadi Rp 1.539 triliun.

    Realisasi penerimaan pajak empat bulan pertama hanya Rp 321 triliun atau seperlima dari target tahunan. Kalau pukul-rata seharusnya sepertiga sudah di tangan.

    Secara implisit tampak Menteri Keuangan ragu atas target penerimaan di APBN 2016. Keraguan itu tampak dari mempercepat dan memperbesar penerbitan surat utang negara. Ditambah beberapa ketentuan baru yang menambah kewajiban lembaga keuangan membeli surat utang negara. Juga konversi dana daerah ke surat utang negara.

    Tak pelak, dana masyarakat berpindah dari perbankan ke kas negara. Yang paling terpukul adalah deposito. Sejak awal 2015 pertumbuhan deposito terjun bebas, dari sekitar 25 persen menjadi hanya 1,9 persen pada April 2016.

    Pertumbuhan kredit pun turun mengiringi penurunan pertumbuhan deposito. Pertumbuhan kredit yang biasanya dua digit, bahkan sempat di atas 20 persen, turun ke titik terendah 8 persen pada April 2016, lalu naik sedikit menjadi 8,3 persen pada Mei 2016.

    Dampak makroekonomi dari tekanan terhadap perbankan adalah penurunan pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto) dari 5,57 persen pada triwulan I-2016 menjadi 5,06 pada triwulan II-2016. Padahal, pada triwulan II-2016 investasi menyumbang 32 persen, sedangkan belanja konsumsi pemerintah hanya 9 persen.

    Tax Amnesty

    Realisasi pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) sejauh ini masih seret. Sampai 8 Agustus 2016 Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan 1.442 surat pengampunan pajak (SPP) dengan harta yang dilaporkan senilai Rp 9,87 triliun atau Rp 6,84 miliar per SPP. Jika rata-rata itu kita gunakan untuk mencapai target Rp 165 triliun, maka jumlah yang melapor harus sekitar 24.123 wajib pajak. Jumlah SPP sekarang sekitar 6 persen. Dengan keterbatasan data, sulit memperkirakan apakah target penerimaan tambahan pajak sebesar Rp 165 triliun bakal tercapai. Jika nilai uamg tebusan dari pemohon pengampunan pajak mengikuti pola seperti sekarang yang didominasi oleh deklarasi dalam negeri (81,3 persen), tampaknya kita cenderung pesimis. Secara implisit pemerintah lebih mengharapkan wajib pajak kelas kakap dari deklarasi luar negeri dan repatriasi luar negeri yang masing-masing hanya 12,0 persen dan 6,7 persen.

    Sementara itu, realisasi penerimaan pajak  sampai akhir Juli tercatat Rp 607 triliun, turun 2,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini cukup ganjil karena lazimnya penerimaan pajak tidak turun sepanjang pertumbuhan ekonomi masih positif dan terjadi inflasi. Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen dan inflasi 3 persen saja, secara alamiah penerimaan pajak setidaknya naik 8 persen. Penurunan penerimaan pajak tahun ini sangat boleh jadi karena pembayaran pajak tahun ini sudah ditarik akhir tahun lalu dan meningkatkan permohonan restitusi pajak.

    Untuk mengurangi risiko, pemerintah menambah pemotongan belanja menjadi 133,8 triliun. Apakah pemotongan itu membebaskan risiko fiskal? Agaknya tidak mengingat besarnya pemotongan tidaklah sangat progresif, hanya 6,4 persen dari belanja total

    Tidak tertutup kemungkinan terjadi pemotongan tambahan jika realisasi penerimaan pajak tetap seret dan program pengampunan pajak tidak berjalan mulus.

  • Kementan: Faisal Basri Dinilai Gagal Paham Soal Larangan Impor Jagung


    Catatan: Siap dialog terbuka bagi perbaikan mendasar.

    ***

    Luthful meminta agar Faisal Basri lebih fokus menuntaskan masalah mafia migas saja

    JITUNEWS.COM, 15 Juli 2016 09:30 WIB

    JAKARTA, JITUNEWS.COM – Kasubid Data Sosial, Prasarana dan Sarana, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Dr. Luthful Hakim, menilai bahwa Faisal Basri gagal paham soal kebijakan pemerintah yang di keluarkan oleh Kementan soal pengendalian impor jagung.

    Pasalnya, langkah ini diambil pemerintah untuk mendorong gairah petani jagung agar produknya terserap ke pasar dan industri pakan ternak.
    Selain itu Luthful menegaskan bahwa dari berbagai program strategis yang dicanangkan oleh pemerintah pada saat ini menujukan adanya peningkatan produksi yang cukup signifikan.

    “Dari berbagai program dan capaian ini, patut diduga, jangan-jangan saudara Faisal Basri yang selama ini gagal mencari mafia migas dan memboroskan biaya, kini beralih mengamati jagung. Tapi gagal paham tentang jagung. Mudah-mudahan saja bukan dari bagian mafia itu sendiri,” kata Luthful seperti dalam keterangan tertulisnya kepada JITUNEWS.COM, Jumat (15/7).

    Untuk itu, Luthful meminta agar Faisal Basri lebih fokus menuntaskan masalah mafia migas saja.

    “Saran saya sebagai junior di Kementan, agar saudara Faisal Basri lebih banyak fokus atasi masalah mafia migas saja,” terang Luthful.

    Sebelumnya, Faisal Basri meminta Kementerian Pertanian untuk mencabut Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2015 tentang pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan ke dan dari wilayah Indonesia. Menurutnya, salah satu penyebab harga jagung mahal karena adanya keputusan tersebut.

    Pada kesempatan yang sama, Faisal juga mempertanyakan klaim Kementerian Pertanian yang menyebut produksi jagung naik dan sudah cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kenyataannya, kata dia, jagung langka di pasar sehingga harga melonjak.

    “Kalau benar-benar stok jagung cukup, tunjukkan saja di gudang mana? Jika memang kelebihan produksi pada masa panen tentu disimpan, bukan dibuang ke laut. Kalau teknologi pengolahan buruk, masa terjadi di semua komoditas,” tutur Faisal Basri, seperti yang di kutip dari CNN Indonesia.
    Penulis : Siprianus Jewarut, Riana
    @jitunews http://www.jitunews.com/read/41351/kementan-faisal-basri-dinilai-gagal-paham-soal-larangan-impor-jagung#ixzz4GqWN2DKk

  • Kereta Cepat, Proyek Properti, dan Pembangunan yang Tergopoh-gopoh


    KOMPAS.COM, Sabtu, 6 Agustus 2016 | 17:47 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai beberapa proyek pembangunan infrastruktur tidak dipikirkan secara matang oleh pemerintah Jokowi-JK. Ia mencontohkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

    Dalam sebuah diskusi on air di Jakarta, Sabtu (6/8/2016) Faisal mengatakan, Jokowi terlihat sebagai sosok yang ingin mewujudkan pembangunan fisik yang bisa terlihat secara kasat mata dalam waktu cepat.

    “Karena tidak dipikirkan secara matang, malah jalannya menjadi tergopoh-gopoh,” ujar Faisal.

    “Misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Ndak ada progress-nya sejak diresmikan. Kan tidak dipikirkan secara matang, dan rentan terhadap intervensi,” imbuh akademisi Universitas Indonesia (UI) itu.

    Catatan Kompas.com yang terangkum dalam liputan khusus “kereta cepat Jakarta-Bandung”, proyek yang digarap perusahaan patungan China dan konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) ini menuai banyak kontroversi.

    Mulai dari tender proyek hingga akhirnya dimenangkan oleh China, dan kemudian dibentuk PT kereta cepat Indonesia-China (KCIC), serta pemancangan tiang pertama (ground breaking), hingga kini pembangunannya seret.

    Menteri Perhubungan kala itu, Ignasius Jonan enggan menghadiri seremonial ground breaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno selalu setia mengawal berjalannya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

    Banyak pihak juga telah melempar kritik terhadap mega proyek senilai 5,1 miliar dollar AS atau setara Rp 67,83 triliun tersebut (kurs 13.300). Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai Jokowi terburu-buru mengambil keputusan penting tersebut.

    Dikhawatirkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya akan menjadi mainan baru Jokowi dan bernasib serupa Esemka.

    Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga mendapat kritikan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Direktur WALHI Zaenal Muttaqien mengatakan, pemaksaan kehendak Jokowi atas pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.

    “Mengenai keselarasan lingkungan, kereta cepat telah melanggar prosedur pembuatan amdal, kemudian dalam hal pembebasan lahan negara, aturan pelepasan aset masih menyisakan masalah, begitu pun dalam aturan hukum lainnya,” kata Zaenal.

    (Baca: WALHI: Lewat Kereta Cepat, Jokowi Langgar Nawacita)

    Bahkan, megaproyek ini pun mendapat sorotan dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyusul belum dikeluarkannya izin pembangunan oleh Menteri Perhubungan kalau itu, Ignasius Jonan, padahal sudah dilakukan ground breaking pada 21 Januari 2016.

    “Ada kalanya Presiden juga harus bicara sendiri. Rakyat ingin dengar, setelah menterinya bicara, Presidennya bicara untuk betul-betul menegaskan tidak ada hal yang tak sesuai aturan. Ini penting. Kalau tidak klop sana sini, bikin klop, dan sangat bisa bikin klop semuanya itu,” kata SBY.

    (Baca: SBY: Malu Sama Rakyat Kalau Antar Menteri Tidak Klop)

    Proyek properti

    Akan tetapi, di samping menuai kritikan, proyek kereta-cepat Jakarta-Bandung memperoleh dukungan. Lembaga donor Asian Development Bank (ADB) misalnya yang menilai, terlepas dari nilai investasinya yang tinggi, Indonesia perlu membangun infrastruktur koridor ekonomi.

    “Kereta api cepat ini untuk mobilitas, bukan hanya sekedar ‘Indonesia punya kereta cepat’. Tujuannya, memperbaiki mobilitas,” kata Wakil Presiden ADB Bambang Susantono.

    (Baca: ADB: Ini Bukan Sekadar “Indonesia Punya Kereta Cepat”)

    Meski begitu, Faisal melihat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukanlah proyek untuk meningkatkan konektivitas perkeretaapian.

    “Bagi saya, kereta cepat itu bukan proyek kereta api. Tetapi proyek properti, untuk memajukan properti satu-dua perusahaan besar,” ucap Faisal, tanpa menyebut nama perusahaan yang dimaksud.

    Jonan terdepak, izin keluar

    Dalam perombakan kabinet jilid-II, pada Rabu (27/7/2016) Ignasius Jonan menjadi salah satu yang terdepak. Jabatan Menteri Perhubungan lantas diisi oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Budi Karya Sumadi.

    Sepekan menjabat, Budi memutuskan untuk mengeluarkan izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri BUMN Rini, usai rapat dengan Budi pada Kamis (4/8/2016).

    “Pada dasarnya pembangunan sudah bisa dilakukan secara full minggu depan,” kata Rini.

    (Baca: Menteri Rini: Izin Pembangunan Kereta Cepat Keluar Minggu Depan)

    Dalam sebuah diskusi awal pekan ini, Faisal melihat perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi bukan semata-mata urusan kinerja. Dia menilai Jokowi menyingkirkan orang-orang yang dianggap mengganggu jalannya berbagai proyek.

    (Baca: Faisal Basri: “Reshuffle” Bukan Soal Kinerja, tetapi Jokowi Singkirkan Para Pengganggu..)

    Penulis : Estu Suryowati
    Editor : Fidel Ali

    Diunduh dari: http://kom.ps/AFv5T9

  • Sesat Pikir Regulasi Gula di Indonesia


    Menurut data Badan Pusat Statistik, harga eceran gula pasir pada bulan Juli 2016 adalah Rp15,745 per kg. Dibandingkan Juli tahun sebelumnya Rp13.065 per kg, berarti terjadi kenaikan sebesar 20,5 persen.

    Walaupun harga gula di pasar internasional pada Juli 2016 naik tajam (53,6 persen) dibandingkan bulan yang sama tahun 2015, harga eceran gula di Indonesia tetap saja jauh lebih mahal, yakni 2,8 kali lipat dibandingkan dengan harga gula internasional.

    Harga gula pasir di pasar internasional pada Juli 2016 adalah 0,43 dollar AS per kg atau Rp5.676 per kg dengan kurs Rp13.200 per dollar AS. Pada Juli 2015 harga gula di pasar internasional adalah 0,28 dollar AS.

    sugar_price.png

    Gula merupakan pengeluaran terbesar keempat bagi penduduk miskin di perdesaan setelah beras, rokok kretek dan telur ayam ras.

    Harga gula di Indonesia relatif sangat mahal karena pemerintah tak kunjung menyelesaikan akar masalahnya. Pemerintah hanya mengutik-utik persoalan di hilir dengan menaikkan harga pokok penjualan (HPP) di tingkat pabrik gula. Seolah dengan begitu pemerintah membantu petani tebu. Padahal, pendapatan petani sangat ditentukan oleh dua faktor utama di luar harga. Pertama, ongkos giling yang dinikmati pabrik gula relatif tinggi, yakni 35 persen. Jadi petani hanya menikmati 65 gula yang digiling pabrik gula. kedua, kadar gula (rendemen) yang ditetapkan pabrik gula tidak tansparan. Semakin rendah kadar gula versi pabrik gula, petani semakin dirugikan.

    Bisa dikatakan HPP atau harga lelang terendah yang naik terus tidak kunjung dinikmati petani karena inefisiensi pabrik gula yang kebanyakan sudah berusia tua dan manajemen yang buruk.

    Tak heran jika sejak 2008, pasokan gula kristal putih (GKP) lokal relatif stagnan. Dalam sepuluh tahun terakhir hanya tumbuh rata-rata 1,3 persen per tahun. Kinerja industri relatif tidak berkembang, produksi per hektar mandeg, bahkan cenderung turun pada tahun terakhir.

    Sejak 2012, produksi gula putih (GKP) stagnan pada kisaran 2,5 – 2,6 juta ton. Produksi tahun 2016 berdasarkasn prakiraan optimis 2,4 juta ton sedangkan prakiraan pesimis 2,1 juta ton. Operasi pasar tidak efektif menurunkan harga karena pabrik gula tidak dapat menjual langsung ke konsumen.

    produksi.png

    Di sisi lain, kebutuhan gula terus bertambah, karena (1) jumlah penduduk makin besar (tumbuh 1,48% per tahun selama 2000-10, lebih tinggi dari pertumbuhan produksi GKP lokal); (2) produksi industri makanan dan minuman tumbuh rata-rata 6,5% per tahun selama kurun waktu 2011-15.

    Berdasarkan asumsi kebutuhan gula per kapita sebesar 23,1 kg/tahun (ISO, Sugar Year Book 2015), kebutuhan pada 2015 mencapai 5,9 juta ton. Dengan produksi GKP sebesar 2,5 juta ton maka diperlukan impor sebesar 3,4 juta ton. Karena impor gula 2015 dibatasi hanya sebesar 2,8 juta ton, maka terjadi excess demand sekitar 0,6 juta ton. Tak pelak lagi, harga terus merangkak naik.

    konsumsi.png
    Perkembangan industri makanan dan minuman

    Yang paling aneh adalah regulasi yang membedakan GKP dan gula rafinasi (GR). Di dunia pergulaan tak dikenal pemisahan seperti itu, karena pada dasarnya GKP dan GR memiliki karakteristik yang identik. Yang lazim adalah perbedaan antara raw sugar (RS) dan rifined sugar (RS) atau gula rafinasi (GR).

    Perbedaan antara GKP dan GR hanya dalam proses pengolahan: GR diproduksi secara bertahap, melalui pemurnian gula mentah sedangkan GKP diproduksi secara langsung dari tebu menjadi gula.

    GR atau disebut juga gula kristal rafinasi (GKR) yang diproduksi di dalam negeri menggunakan bahan baku RS impor. Hasil pabrik gula rafinasi hanya boleh dijual langsung ke industri pengguna, hampir semua diserap oleh industri makanan dan minuman berskala besar.

    Kualitas GR lebih tinggi dari GKP dan harganya pun lebih murah. Sayangnya, regulasi pula yang membuat industri kecil tidak bisa menikmati GR karena tidak ada distributor GR. Industri kecil mengalami diskriminasi, tidak bisa menikmati harga gula murah dengan kualitas lebih baik. Tidak heran industri kecil hanya jago kandang dan semakin tidak bisa bersaing dengan produk impor yang bea masuknya nol persen.

    Yang aneh, jika terjadi kelangkaan gula, pemerintah melakukan intervensi pasar dengan menggelontorkan gula rafinasi.

    Sudah saatnya pemerintah membenahi total regulasi pergulaan. Tidak ada gunanya TPID kalau sekedar menjadi pemadam kebakaran.

  • Gagal Paham Proyek Kereta Api Trans-Sulawesi


    Sulawesi_map
    https://en.wikipedia.org/wiki/sulawesi

    Betapa indah bentuk pulau Sulawesi. Ramping dan seluruh kawasannya dikelilingi laut. Semua provinsinya memiliki laut.

    Mengapa pemerintah membangun kereta api trans-Sulawesi? Untuk angkutan penumpang? Rasanya kalah efesien dan efektif bepergian dengan kereta dari Makassar ke Manado atau sebaliknya dibandingkan dengan pesawat terbang. Kalau dipaksakan kereta cepat, proyek KA cepat Jakarta-Bandung saja berjalan di tempat dan betapa mahal tarif yang bakal ditetapkan.

    Untuk angkutan barang? Dengan kondisi geografis khas Sulawesi, yang lebih cocok adalah mengembangkan angkutan laut sesuai dengan visi Tol Laut Presiden Joko Widodo. Untuk itu beberapa kapal ro-ro sudah cukup untuk mengelilingi pulau Sulawesi, memadukan angkutan barang dan angkutan penumpang dengan kelengkapan fasilitas penunjangnya.

    Biaya investasi angkutan laut jauh lebih rendah daripada angkutan darat dan angkutan kereta api. Perwujudannya pun tidak memerlukan waktu terlalu lama.

    Pembenahan pelabuhan menjadi kunci utama untuk menjamin tol laut berjalan mulus. Dengan produktivitas bongkar muat yang tinggi, ongkos bongkar muat bisa ditekan. Dengan begitu diharapkan sektor swasta pun tergerak untuk melayari semakin banyak tempat.

    Agaknya konsep tol laut perlu dipertajam agar integrasi perekonomian nasional segera terwujud dengan efisien dan tepat sasaran.

    longstone-9234082-ro-ro_cargo-8-170382.jpg
    maritim-connector.com