Lanjut ke konten

Mitos yang Menyelubungi BUMN


Dalam konsep holding BUMN yang hingga kini menjadi kontroversi, induk holding harus BUMN yang sahamnya 100 persen dimiliki negara atau BUMN murni. Oleh karena itu, Pertamina mengambil alih PGN yang merupakan perusahaan publik. Holding BUMN perumahan terdiri dari BUMN karya dengan induknya Perumnas, karena Perumnas 100 persen milik negara. Pemikiran serupa melatarbelakangi pemilihan Danareksa sebagai induk holding yang beranggotakan semua bank BUMN. Jadi, indikator satu-satunya dalam pemilihan BUMN induk adalah 100 persen milik negara. Bakal seperti apa pada akhirnya, kita tunggu saja, mengingat perubahan kerap terjadi dalam waktu yang relatif singkat terkait dengan pengelolaan BUMN.

Holding menjadi satu-satunya pilihan, sehingga tertutup opsi terbaik untuk memajukan BUMN sesuai dengan karakteristik usaha, profil risiko, sejarah, dan misi yang diembannya. Untuk perbankan, misalnya, opsi terbaik adalah konsolidasi dengan merger antara Bank Mandiri dengan Bank BNI mengingat keduanya memiliki karakteristik yang mirip. Jika kedua bank BUMN itu digabung, maka bank gabungan itu serta merta menjadi bank terbesar ketujuh di ASEAN. Sekarang Bank Mandiri di posisi ke-11. Dengan penggabungan, efisiensi bakal meningkat, kapasitas menyalurkan kredit pun akan naik dan bisa menekan cost of fund sehingga menekan suku bunga kredit. Praktek seperti ini paling lazim di dunia, bukan dengan holdingisasi.

Apakah induk holding yang sahamnya 100 persen milik negara terkait dengan risiko terkikisnya kedauluatan negara dan sesuai dengan UUD 1945? Silakan ahli hukum yang menelaahnya.

Yang pasti, di China, yang merupakan negara komunis, empat BUMN migas mereka semuanya sudah go public, bahkan ada yang listed di New York Stock Exchange. Dalam waktu dekat, perusahaan migas milik kerajaan Saudi Arabia akan melepas sahamnya ke bursa. Jika terwujud, nilai saham yang dijual ke publik bakal memecahkan rekor dunia.

china

Jadi apa yang melatarbelakangi pemerintah bersikukuh menempuh model holding dengan induknya berstatus BUMN murni? Setahu saya tidak ada presedennya di dunia, dalam praktek maupun di buku teks.

Negara bisa tetap menjadi pemilik mayoritas. Saham yang dijual bisa hanya 10 persen. Kedaulatan negara tidak hanya soal kepemilikan. Pemerintah adalah satu-satunya entitas yang bisa mengatur dan mengendalikan bagaimana sumber daya dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah bisa mengatur harga seperti dalam kasus BBM dan gas.

Yang lebih menyedihkan, pemerintah tidak memiliki roadmap bakal seperti apa BUMN kita, bagaimana perannya dalam memajukan perekonomian, apa targetnya, dan masih banyak lagi.

Quo vadis kebijakan BUMN.

faisal basri Lihat Semua

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development.

His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003).

He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement.

Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

3 tanggapan untuk “Mitos yang Menyelubungi BUMN Tinggalkan komentar

  1. Sedih sekali Pak apabila BUMN dari dulu sampai sekarang masih seperti ini, andaikan ada Tim Reformasi BUMN yang “benar”seperti halnya Tata Kelola Migas kemarin niscaya akan menghasilkan banyak hal baik dan lugas (pembubaran Petral dll), maka BUMN hadir untuk negeri bukan hanya slogan dan jargon dalam bentuk bantuan dan memberikan diskon, namun bisa menopang kemandirian keuangan negara melalui PSO didukung laba yang sehat dan berkualitas.

  2. sekarang BUMN hanya mementingkan profit semata tanpa memperhatikan apa hakekatnya BUMN, walaupun kenyataannya Profit BUMN tak sebesar profit toko kelontong. seharusnya BUMN sebagai perusahaan negara memikirkan bagaimana perusahaan dapat membantu kepentingan masyarakat, sehingga dengan hadirnya BUMN masyarakat bisa dipermudah. jangan hanya mengeluarkan kebijakan yang sok WOW, hanya demi ke eksistensian para pemangku kepentingan. Inget MAKE EFECT, MAKE PROFIT. bukan MAKE PROFIT, MAKE EFECT

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: