faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat

recent posts

about

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

  • Mau Tumbuh Lebih Tinggi? Jangan “Grusa-grusu”


    startup_trends
    yourstorys.com

    Pertumbuhan ekonomi berdasarkan pendekatan pengeluaran dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, serta ekspor dan impor. Porsi terbesar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia adalah konsumsi masyarakat. Komponen terbesar kedua adalah pembentukan modal tetap bruto atau invetasi. Ekspor menduduki posisi ketiga, sedangkan impor merupakan pengurang yang porsinya hampir sama dengan ekspor, sehingga secara netto (ekspor minus impor) mendekati nol. Penyumbang terendah adalah belanja atau konsumsi pemerintah.

    growth-exp

    Dalam tiga tahun terakhir konsumsi rumah tangga (private consumption) tumbuh sekitar 5 persen. Jika pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa dipertahankan di kisaran 5 persen dan komponen lainnya tidak tumbuh, pertumbuhan ekonomi sudah bisa mencapai 2,8  persen. Artinya, sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 56 persen. Sisanya sebesar 44 persen berasal dari tiga komponen lainnya.

    Mengingat komponen belanja pemerintah paling kecil dan tidak bisa diharapkan naik tajam karena kendala penerimaan pajak, sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat tidak berarti.

    Nilai ekspor dalam dua bulan terakhir tumbuh cukup tinggi sebesar 19,2 persen. Ini pertanda baik mengingat selama 5 tahun berturut-turut (2012-2016) nilai ekspor terus menerus mengalami penurunan. Namun, impor pun naik cukup tajam, sehingga sumbangan ekspor dan impor bagi pertumbuhan ekonomi bakal relatif sangat rendah.

    Jika hendak tumbuh 5 persen atau lebih, mau tak mau harus bertumpu pada investasi. Sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen terhadap investasi total sedangkan sektor pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD) hanya menyumbang 10 persen. Jadi, geliat investasi swasta paling menentukan. Tak heran jika pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pertumbuhan investasi.

    swasta
    credit_gdp_growth

    Investasi swasta sangat ditopang oleh kredit perbankan. Amat berat pertumbuhan bisa mencapai di atas 5 persen jika pertumbuhan kredit hanya satu digit. Sudah 13 bulan pertumbuhan kredit selalu di bawah 10 persen. Ruang gerak untuk ekspansi kredit terbatas karena loan-to-deposit ratio telah mendekati 90 persen dan kredit macet naik ke aras 3,1 persen pada Januari 2017 dibandingkan 2,9 persen sebulan sebelumnya.

    Jika pemerintah semakin agresif menerbitkan surat utang di dalam negeri, perbankan bakal kesulitan mendapatkan tambahan dana masyarakat dalam jumlah yang memadai agar pertumbuhan kredit bisa mencapai dua digit.

    credit_tpf

    Tidak banyak yang bisa dilakukan dalam jangka pendek untuk menggenjot dana pihak ketiga dan penyaluran kredit. Kapasitas perbankan kita masih sangat rendah dalam penetrasi kredit, hanya separuh dari Malaysia dan Vietnam, hanya sepertiga dibandingkan dengan Thailand dan China.

    Meskipun nisbah kredit terhadap PDB merangkak naik namun belum kunjung mencapai aras sebelum krisis 1998. Setelah krisis, pertumbuhan ekonomi tak pernah lagi mencapai 7 persen. Pertumbuhan  ekonomi rerata 2000-2009 hanya 5,1 persen dan selama 2001-2016 naik menjadi 5,6 persen.

    kredit
    credit_penetration

    Satu-satunya pendorong agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi mendekati 6 persen adalah suntikan dari penanaman modal asing langsung. Peningkatan PMA langsung tahun 2016 sebesar 4 miliar dollar AS turut membantu peningkatan pertumbuhan PDB dari 4,8 persen tahun 2015 menjadi 5,0 persen tahun 2016.

    Semoga pemerintah tidak gegabah mengambil tindakan dalam kasus divestasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, setidaknya untuk sementara. Pengalihan saham dari asing ke pemerintah atau BUMN tidak akan meningkatkan produksi karena sebatas pengalihan kepemilikan. Kalau ada dana “menganggur” yang direncanakan untuk mengambil alih pemilikan perusahaan asing, sebaiknya dana itu dialihkan untuk proyek baru atau proyek perluasan atau ekspansi yang nyata-nyata lebih prospektif ketimbang pengambilalihan saham.

    Jangan pula pemerintah “grusa-grusu” atau “ugal-ugalan” dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalnya memaksa perbankan, khususnya bank-bank BUMN, untuk menyalurkan kredit bagi percepatan pembangunan proyek infrastruktur yang sebenarnya bisa ditunda satu-dua tahun dan atau menekan perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit. Tindakan-tindakan itu bakal merusak fondasi perbankan dalam jangka menengah dan jangka panjang sehingga justru kontra-produktif dalam meningkatkan penetrasi kredit perbankan.

  • Kesenjangan di Persimpangan Jalan


    resize

    Menurut data resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan yang diukur dengan indeks Gini menurun dalam dua tahun terakhir. Angka terburuk terjadi selama 2011-2014 sebesar 0,41. Pada tahun 2015 turun menjadi 0,40 dan setahun kemudian turun menjadi 0,396. Angka indeks Gini di bawah 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan rendah, 0,4-0,5 kategori ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 kategori ketimpangan tinggi.

    Perlu dicatat, perhitungan BPS berdasarkan data pengeluaran, bukan pendapatan atau kekayaan. Jadi indeks Gini versi BPS sebatas mengukur ketimpangan pengeluaran, bukan ketimpangan pendapatan (income inequality) atau ketimpangan kekayaan (wealth inequality). Tentu saja perhitungan berdasarkan pengeluaran menghasilkan angka ketimpangan jauh lebih rendah ketimbang berdasarkan pendapatan dan kekayaan.

    Data distribusi pengeluaran menunjukkan penurunan porsi kelompok 20 persen berpengeluaran tertinggi (top-20) selama tiga tahun terakhir. Sebaliknya, pada kurun yang sama, porsi kelompok 40 persen berpengeluaran menengah (mid-40) naik. Sedangkan kelompok 40 persen berpengeluaran terendah (bottom-40) cenderung stagnan di kisaran 17 persen, bahkan turun pada tahun 2016. Artinya, indeks Gini menurun bukan karena perbaikan nasib bottom-40, melainkan lebih disebabkan pergeseran berlawanan arah antara top-20 dan mid-40.

    Cukup banyak indikator menunjukkan penurunan kesejahteraan bottom-40. Pertama, indeks nilai tukar petani merosot dalam dua tahun terakhir. Kemerosotan tajam harga gabah kering di tingkat petani hingga mencapai Rp 2.000 per kilogram belakangan ini lebih memperkuat pembuktian. Upah riil buruh tani juga merosot. Petani dan buruh tani adalah mayoritas di bottom-40. Kedua, upah riil buruh mengalami penurunan secara persisten. Ketiga, jam kerja buruh turun dari sekitar 40 jam per minggu menjadi di bawah 25 jam per minggu. Keempat, mendapatkan pekerjaan lebih lama, dari yang sebelumnya tidak sampai enam bulan menjadi rata-rata lebih dari satu tahun.

    Tekanan yang kian berat memaksa anggota keluarga yang tadinya tidak bekerja ikut menyemut di pasar kerja, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja naik cukup tajam dari di bawah 60 persen menjadi di atas 66 persen dalam dua tahun terkahir. Selain itu, mereka harus bekerja lebih keras dan lebih lama. Menurut data Organisasi Buruh Internasional (ILO), 26,3 persen buruh Indonesia bekerja lebih dari 49 jam seminggu– terbanyak ketiga setelah Korea Selatan dan Hong Kong.

    Menurunnya porsi top-20 boleh jadi karena kemerosotan harga komoditas seperti batu bara dan hasil tambang lainnya, serta minyak sawit yang didominasi segelintir pebisnis besar. Sejalan dengan membaiknya harga sejumlah komoditas sejak pertengahan 2016, porsi top-20 diperkirakan kembali meningkat. Adapun kenaikan porsi mid-40 bisa dijelaskan oleh pertumbuhan tinggi sektor jasa modern, seperti informasi dan komunikasi, perbankan dan asuransi, kesehatan, pendidikan, serta jasa usaha (konsultan, akuntan, pengacara) yang banyak digeluti oleh kalangan profesional berpendidikan tinggi (lulusan diploma ke atas) yang jumlahnya hanya 14,5 persen dari keseluruhan penduduk bekerja.

    Berdasarkan gambaran di atas, agaknya amat sulit menyimpulkan bahwa perbaikan indeks Gini disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Apalagi gambaran kondisi ketimpangan jauh lebih parah jika menggunakan data pendapatan dan kekayaan.

    Merujuk pada data global yang rutin dipublikasikan oleh Credit Suisse—banyak menjadi acuan lembaga internasional—ketimpangan kekayaan di Indonesia tertinggi keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Publikasi terbaru tahun 2016 dari lembaga keuangan Swiss ini menunjukkan 1 persen penduduk terkaya Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional, sedangkan 10 persen terkaya menguasai 75,7 persen kekayaan nasional.

    Menurut majalah Economist, dua pertiga kekayaan dari penduduk terkaya (billionaires) Indonesia didapat dari sektor kroni yang sarat dengan praktek bisnis pemburuan rente. Berdasarkan indeks kapitalisme-kroni (crony-capitalism index) versi Economist, Indonesia berada di urutan ke-7 terburuk dari 22 negara yang disurvei pada 2016. Peringkat Indonesia pada 2016 memburuk dibandingkan tahun 2007 (ke-18) dan 2014 (ke-8).

    Hasil kajian Thomas Piketty yang dituangkan dalam bukunya yang tersohor, Capital in the Twenty-First Century, menggambarkan ketimpangan pendapatan di Indonesia memburuk dan lebih buruk ketimbang India dan China.

    Ketimpangan sudah menjadi persoalan dunia, di negara berkembang ataupun negara maju. Indonesia menghadapi masalah yang relatif lebih parah karena penduduk miskinnya masih ralatif banyak. Dari 27,76 juta orang miskin pada September 2016, hampir dua pertiganya berada di perdesaan. Mayoritas mereka adalah petani dan buruh tani.

    Ada yang tidak beres dalam proses transformasi struktural di Indonesia. Penurunan peran sektor pertanian dalam produk domestik bruto relatif jauh lebih cepat ketimbang perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, sehingga produktivitas sektor pertanian paling rendah. Sejak 1997, transaksi perdagangan luar negeri produk pertanian mengalami defisit, artinya impor lebih besar daripada ekspor. Penyumbang defisit terbesar adalah komoditas pangan. Nilai ekspor produk pertanian terjun bebas dari US$5,8 miliar pada 2014 menjadi US$ 3,4 miliar pada 2016.

    Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengucur deras ke sektor pertanian tidak sebanding dengan peningkatan produksi pertanian. Harga-harga pangan hampir selalu menjadi penyumbang inflasi terbesar. Alih-alih berkontribusi mengangkat bottom-40, sebaliknya sektor pertanian justru kontraproduktif dalam memerangi ketimpangan dan kemiskinan.

    Seraya membenahi total sektor pertanian, perlu pula menggalakkan industrialisasi di perdesaan dengan teknologi tepat guna agar pendapatan keluarga tani meningkat lebih cepat. Rantai pasokan ditata dengan menghimpun kekuatan petani menghadapi kaum kapitalis kota yang selama ini menguasai mata rantai perdagangan hasil pertanian. Petani didorong untuk membangun syarikat dagang rakyat sebagai salah satu dari tiga pilar pemberdayaan petani. Dua pilar lain ialah peningkatan produksi dan produktivitas serta lembaga keuangan petani sejenis lembaga keuangan mikro agribisnis, yang telah berkembang pesat di Sumatera Barat.

    Senjata ampuh yang tak kalah penting untuk memerangi ketimpangan adalah mengakselerasikan industrialisasi sekaligus mengoreksi transformasi struktural yang kebablasan. Bagaimana mungkin negara yang pendapatan per kapitanya masih rendah—pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia tahun 2015 baru mencapai US$ 3.440—telah menjelma sebagai perekonomian jasa. Sejak 2010, peranan sektor jasa mulai melebihi separuh produk domestik bruto dan terus naik hingga mencapai 59 persen pada 2016. Bandingkan dengan China, yang peranan sektor jasanya masih 50 persen pada 2015. Peran industrialisasi sangat besar untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan pembentuk lapisan kelas menengah yang tangguh.

    ***

    [Dimuat di majalah Tempo, edisi 4604/20-26 Maret 2017, halaman 104-105.]

  • Penjualan Otomotif Naik, Pick Up dan Truk Masih Terus Menurun


    FUSO_Trucks
    centraltt.com

    Penjualan kendaraan bermotor roda-4 ke atas tahun 2016 kembali meningkat setelah selama dua tahun berturut-turut sebelumnya mencatatkan pertumbuhan negatif. Pada periode 2007-2013 pertumbuhan penjualan otomotif sangat pesat, 23,6 persen rata-rata setahun. Salah satu penyebab penurunan penjualan otomotif selama 2014-2015 adalah kebijakan Bank Indonesia menaikkan LTV (loan-to-value ratio).

    Peningkatan penjualan otomotif terbantu oleh kenaikan tajam penjualan LCGC dan tipe 4X2 yang sebetulnya lebih banyak berfungsi sebagai kendaraan penumpang. Kedua jenis kendaraan penumpang ini menggerus pangsa sedan.

    car_sales_composition

    Tidak seperti kendaraan penumpang, kendaraan komersial jenis pick up dan truk masih saja meneruskan kecenderungan menurun hingga 2016. Penjualan pick up dan truk mencapai angka tertinggi tahun 2013.

    trucks

    Penyebab penurunan penjualan pick up dan truk antara lain adalah penurunan ekspor dan impor barang selama lima tahun berturut-turut (2012-2016). Penurunan ekspor terutama disebabkan oleh kemerosotan ekspor komoditas primer seperti batubara, karet, timah, dan minyak sawit.

    Kemerosotan kendaraan angkutan terkonfirmasi pula dari pola pertumbuhan produk domestik bruto. Sektor-sektor yang tumbuh pesat adalah sektor jasa, sedangkan sektor barang (pertanian, pertambangan, industri manufaktur) hampir selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Sektor tradable ini hanya tumbuh sekitar separuh dari pertumbuhan sektor non-tradable (jasa).

    Ada tanda-tanda tahun 2017 penjualan kendaraan komersial, termasuk pick up dan truk, berpotensi naik kembali sejalan dengan peningkatan ekspor yang cukup pesat selama dua bulan terakhir (Januari-Februari).

  • Bursa Saham Indonesia Cetak Rekor Baru


    ec
    economist.com

    Keputusan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 0,75 persen pada 15 Maret 2017 lalu direspon dengan penuh gairah. The Economist menyebutnya: “The global economy enjoys a synchronsed upswing.”

    Hampir semua pasar saham dunia yang masuk dalam radar majalah mingguan The Economist mencatatkan kenaikan indeks. Hanya tiga negara yang mengalami penurunan (year-to-date) dalam $ term, yaitu Saudi Arabia, Colombia, dan Rusia yang mengalami kemerosotan terdalam.

    Indonesia tercecer di antara Emerging Markets dengan kenaikan dalam $ term hanya 3,4 persen, hanya lebih baik ketimbang Thailand dan Pakistan. Tahun lalu Indonesia terbaik ketiga di Asia.

    global

    Indonesia berpeluang menempati posisi lebih baik seandainya bisa menjaga momentum dalam dua hari terakhir. Kemarin (16/3) indeks harga saham gabungan melesat 86 poin atau 1,6 persen.

    Hari ini indeks memecahkan rekor baru setelah penantian hampir dua tahun. Bank Indonesia cukup percaya diri dengan mempertahankan 7-Day Repo Rate di aras 4,75 persen hari ini.

    idx

  • Nasib Lapisan Terbawah Belum Kunjung Terangkat


    senayanpost.com

    Hampir dua pertiga penduduk miskin yang berjumlah 27,76 juta jiwa pada September 2016 berada di pedesaan. Mayoritas penduduk miskin di pedesaan bertumpu pada sektor pertanian. Sekalipun demikian, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan di pedesaan jauh lebih besar daripada komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Harga bahan makanan yang lebih bergejolak sangat menekan penduduk miskin. Cukup banyak petani yang merupakan kon sumen neto pangan, termasuk beras. Artinya beras yang mereka produksi lebih kecil ketimbang yang mereka konsumsi.

    worldbank.org

    Ketika musim panen, apalagi panen serentak atau panen raya, harga jautuh; sebaliknya ketika paceklik dan mereka harus membeli beras, harganya melambung. Meskipun pemerintah berkomintmen membeli berapa pun hasil produksi sejumlah komoditas pertanian, nasib petani tak banyak tertolong.

    Kenaikan harga beras di tingkat eceran naik lebih cepat dibandingkan peningkatan harga gabah kering di tingkat petani. Sebaliknya, jika harga merosot, harga gabah kering di tingkat petani melorot lebih tajam ketimbang penurunan harga di tingkat konsumen.

    Pembenahan mata rantai distribusi harus menjadi perhatian utama untuk  meningkatkan kesejahteraan petani.

    Penurunan kemiskinan di pedesaan kian sulit jika nilai tukar petani tidak kunjung membaik. Sejak Oktober 2014 nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun.

    tot
    tot-food

    Kemerosotan lebih tajam untuk nilai tukar pangan, terutama sejak Maret-April 2016, lalu relatif stabil selama kurun waktu Mei 2016 sampai Januari 2017. Pada Februari 2017 kembali merosot tajam.

    informal

    Nasib pekerja bebas di sektor pertanian juga tak membaik. Upah riil mereka sejak November 2014 justru turun sebesar 3,49 persen. Setiap tahun upah riil butuh tani mengalami penurunan.

    Walaupun juga menurun, upah riil pekerja informal di perkotaan–yang diwakili oleh upah buruh bangunan–sempat naik tipis pada tahun pertama pemerintahan Jokowi. Namun setelah itu berbalik turun. Sejak pemerintahan Jokowi hingga Februari 2017, upah riil buruh bangunan turun 1,68 persen.

    Tekanan lebihj berat di sektor pertanian bioleh jadi memperbesar urbanisasi. Namun, karena tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, mereka menyemut di sektor informal, antara lain sebagai buruh bangunan. Kondisi kelebihan pasokan tenaga kerja itulah yang mungkin membuat upah riil buruh bangunan juga ikut tertekan.

    Pebenahan sektor pertanian juga sudah barang tentu sangat membantu untuk memperkecil ketimangan. Selain itu turut pula membantu mengurangi tekanan urbanisasi sehingga tidak memperparah daya serap perkotaan.

    Untuk meningkatkan jam kerja efektif petani, industrialisasi di pedesaan merupakan keniscayaan. Industrialisasi dengan penerapan teknologi tepat guna.

  • Tambang untuk Negeri


    Cover-Buku-Tambang-Untuk-Negeri-copy-400x600

    Buku “Tambang untuk Negeri” mencerminkan kegelisahan dan keprihatinan penulis terhadap pengelolaan kekayaan tambang di Tanah Air. Kegelisahan dan keprihatinan Penulis juga turut kita raskan. Kekayaan alam Indonesia yang sudah puluhan tahun diekploitasi seakan tak berbekas dalam wujud peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Jutaan hektar hutan menjadi gundul dilahap segelintir orang. Deforestrasi hingga sekarang terus terjadi. Rakyat di sekitar hutan tetap miskin, pendapatan negara dari berbagai iuran dan pungutan jauh dari memadai untuk merehabilitasi hutan tandus. Bahkan, sangat boleh jadi, mudarat yang ditimbulkan oleh eksploitasi hutan lebih besar ketimbang maslahat nasionalnya.

    Eksploitasi massif berikutnya adalah terhadap kekayaan minyak dan gas bumi. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, cadangan minyak kita tergerus. Penemuan cadangan baru semakin sedikit sedangkan konsumsi bahan bakar minyak melambung. Kekayaan alam yang relatif langka dan tak terbarukan dikuras habis karena dihargai amat murah. Pengelolaan migas yang “ugal-ugalan” membuat reserves-to-production ratio untuk minyak sudah mencapai titik kritis, sekitar 12. Berarti, jika tingkat produksi minyak terus seperti sekarang dan tidak ada temuan cadangan baru, dalam waktu 12 tahun ke depan kita sudah kehabisan minyak. Produksi turun terus, dari titik tertinggi sekitar 1,6 juta barrel per hari tahun 1977 menjadi hanya sekitar 800 ribu barrel tahun 2016. Tak ayal, impor minyak mentah dan BBM melonjak. Subsidi BBM bahkan beberapa tahun melebihi pendapatan pemerintah dari sektor minyak. Adalah pengelolaan minyak yang “ugal-ugalan” pula yang sempat hampir membangkrutkan keuangan negara pada awal 1980-an.

    Penulis buku ini agaknya gundah menyaksikan kejadian serupa telah menimpa kekayaan tambang kita. Ia menawarkan konsep inovatif untuk membuat kekayaan tambang yang masih tersisa dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Populisme yang menyesatkan harus dihentikan. Bisnis tambang harus dijauhkan dari praktek kroniisme. Pembangunan sektor tambang yang inklusif jangan diterjemahkan dalam bentuk bagi-bagi konsesi kepada perseorangan dan kepada para calo yang memperjualbelikan kertas konsesi semata. Bukan pula dengan konsep divestasi atas nama “pemilikan nasional palsu” tanpa keringat dan selanjutnya kembali ke tangan asing. Mereka memanfaatkan sentimen xenophobia.

    Peran negara harus dikembalikan pada fungsi azalinya, mewakili rakyat sebagai pemilik dan menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan untuk memastikan manfaat maksimum bagi rakyat.

    Tidah boleh lagi rakyat menjadi kedok dari para pemburu rente dan kapitalis kroni. Apalagi bisnis tambang dijadikan sumber logistik dalam bentuk pemburuan rente bagi para politisi untuk meraih kekuasaan dengan politik uang yang merusak tatanan demokrasi.

    Salah satu konsep yang ditawarkan oleh Punulis adalah monetisasi dan sekuritisasi kekayaan tambang yang dikaitkan dengan “holdingisasi” yang tidak sama dengan konsep holding induk yang digulirkan pemerintah baru-baru ini. Jika swasta pemegang kontrak karya atau kontraktor bagi hasil yang notabene tidak memiliki kekayaan migas dan tambang bisa memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan internasional, sang pemilik kekayaan seharusnya mampu meraup dana puluhan kali lipat. Konsep ini sejalan dengan memanfaatkan potensi future income dalam praktek bisnis yang lazim. Dengan monetisasi dan sekuritisasi, dana yang diperoleh bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan daerah penghasil, memajukan sumber daya manusia, serta menggerakkan kegiatan-kegiatan produktif di sektor nonpertambangan sehingga tatkala kekayaan tambang habis, daerah penghasil telah menjelma sebagai perekonomian yang maju dan modern. Dengan begitu tidak terjadi net resource outflow di daerah penghasil. Lebih jauh, konsep baru bisa dikembangkan, antara lain, sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan antar-generasi lewat sejenis sovereign wealth fund.

    Semoga buku ini menjadi wake-up call bagi para pemangku kepentingan tambang agar kita terhindar dari kutukan sumber daya alam (resource curse).

  • Pemerintah Tidak Boleh “Ugal-ugalan” Lagi


    reform-policy
    http://www.financialexpress.com

    Akhir bulan lalu saya menulis Target Penerimaan Pajak Masih Tergolong Sangat Ambisius. Ada yang perlu lebih didalami dari tulisan itu agar kita lebih seksama mengarungi tahun 2017 dan setelahnya. Kita berharap pemerintah lebih waspada sejak dini dengan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi kemungkinan terburuk. Optimisme tetap diusung dengan lebih terukur agar kita tetap berada di jalur yang benar.

    Selama lima tahun terahir (2012-2016), pertumbuhan penerimaan pajak hampir selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2012, penerimaan pajak tumbuh 12,2 persen. Dua tahun berturut-turut setelah itu turun menjadi 9,9 persen dan 6,5 persen. Pada tahun 2015 sempat naik sebesar 8,1 persen. Kenaikan ini semu karena pemerintah melakukan rekayasa (ijon) pajak dan menahan pembayaran restitusi pajak.

    Kenaikan penerimaan pajak mencapai titik terendah tahun 2016, yakni hanya 3,5 persen. Itu pun terbantu oleh penerimaan uang tebusan dari program amnesti pajak. Tanpa uang tebusan “murni” sebesar 103.3 triliun, penerimaan pajak tahun 2016 hanya Rp 1.181 triliun, yang berarti turun 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    apbn

    Perlambatan kenaikan penerimaan pajak beriringan dengan penurunan nisbah pajak (tax ratio)–persentase penerimaan pajak terhadap PDB– yang terjadi sejak 2013 dan mencapai titik terendah pada 2016. Bahkan, jika penerimaan dari uang tebusan dikeluarkan, nisbah pajak terpangkas menjadi hanya satu digit, persisnya 9,5 persen.

    Pelemahann pemerimaan pajak sudah menjelma menjadi masalah struktural yang sudah barang tentu tidak bisa diselesaikan dalam setahun.

    tax_ratio

    Oleh karena itu, kita tidak bisa berharap banyak terjadi peningkatan penerimaan pajak secara drastis pada tahun 2017. Jika kita mengasumsikan penerimaan pajak tahun ini naik 15 persen–hampir dua kali lipat dari rerata kenaikan lima tahun terakhir sebesar 8,04 persen–dari tahun lalu tanpa uang tebusan, maka penerimaan pajak tahun ini adalah Rp 1.358 triliun. Berarti lebih rendah Rp 141 triliun dari yang dipatok dalam APBN 2017. “Shortfall” sebanyak itu cukup besar, setara 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jika pemerintah bersikukuh tidak memangkas pengeluaran, ceteris paribus, defisit akan mencapai 3,4 persen PDB sehingga melampaui batas maksimum 3 persen PDB sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara. APBN 2017 mematok defisit hanya 2,41 persen.

    Saatnya sekarang juga melalukan konsolidasi APBN, bukan sebaliknya berakrobat dengan memasukkan tambahan pengeluaran yang belum dianggarkan. Inisiatif pemerintah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5,6 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan diselipkan dalam APBN Perubahan 2017 menjadi preseden tidak sehat. Lihat Titik Terang Proyek LRT. Lazimnya pembangunan infrastruktur perkeretaapian didanai oleh APBN. Jangan sampai terjadi karena ruang gerak APBN terbatas, lalu ditempuh cara zig zag yang ujung-ujungnya memberatkan APBN juga. Alokasi untuk PMN dalam APBN 2017 hanya Rp 4 triliun dengan rincian masing-masing Rp 1 triliun untuk PT PII dan PT SMF serta Rp 2 triliun untuk PT SMI.

    PT KAI akan menjadi salah satu investor dan operator dalam proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi. Sebelumnya BUMN PT Adhi Karya Tbk sudah memperoleh suntikan PMN sebesar Rp 1,4 triliun pada 2015 sebagai modal awal memulai pembangunan proyek LRT di tepian jalan tol.

    Dari mana sisa anggaran proyek LRT sebesar Rp 20 triliun bakal diperoleh? Modal kedua BUMN itu cekak. Laba PT Adhi Karya anjlok 32,4 persen, dari Rp 463,68 miliar tahun 2015 menjadi Rp 313,45 miliar tahun 2016. Kapasitas berutang PT Adhi Karya yang tersisa tidak sampai Rp 20 triliun. Kalau semua terserap untuk membiayai proyek LRT, sangat boleh jadi proyek-proyek lain yang ditangani BUMN karya itu bakal terganggu.

    Bank mana yang berani meminjamkan? Sudah barang tentu hanya bank-bank BUMN yang “bersedia.” Karena tidak berani menanggung risiko sendirian, bank-bank BUMN itu akan membentuk konsorsium. OJK, pengawas bank, akan tutup mata. Malahan kalau perlu menekan bank agar memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

    Masih ada sejumlah proyek infrastruktur lain yang haus pembiayaan, misalnya jalan tol trans-Sumatera yang tidak ada peminatnya kala ditender sehingga pemerintah menugaskan PT Hutama Karya untuk membangunnya. BUMN karya yang satu ini juga tak bakal sanggup menyelesaikan proyek jalan tol trans-Sumatera tanpa suntikan dana pemerintah. Ada lagi proyek kereta api trans-Sulawesi. Proyek-proyek untuk menopang penyelenggaraan Asian Games 2018 pun masih butuh suntikan dana APBN 2017.

    Karena pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dimulai tanpa kesejelasan pendanaan, nasibnya bisa tak menentu di tengah jalan. Kalau dihentikan, uang yang sudah terbenam jadi sia-sia. Kalau dilanjutkan niscaya menimbulkan komplikasi yang pada gilirannya mengganggu stabilitas makroekonomi. Kalau pemerintah “gelap mata” boleh jadi menggeser anggaran untuk kebutuhan yang lebih strategis sehingga bisa mengabaikan Nawa Cita, semisal memangkas dana untuk “membangun dari pinggiran” dan tol laut demi menyelamatkan pembangunan “dari pinggir jalan tol” di perkotaan untuk memanjakan kelas menengah yang sudah kadung diluncurkan.

    Hampir tidak ada lagi pos yang bisa dipotong. Kalau memotong subsidi lebih banyak, harga-harga bakal lebih sering naik. Belanja rutin sudah diperas habis. Mau tak mau pemotongan akhirnya harus menyasar ke proyek-proyek infrastruktur. Pemotongan ini sebatas menunda penyelesaian proyek satu-dua tahun.

    Hitung-hitungan politik menjadi kunci. Akibat penundaan satu-dua tahun, penyelesaian proyek molor sehingga tidak bisa dijadikan modal politik untuk kampanye pada pemilihan umum serentak tahun 2019. Sadarilah bahwa ongkos ekonomi yang melampaui batas juga bakal berdampak negatif secara politik.

    Masih banyak pilihan tersedia–walau tak mudah dan harus memperhitungkan konsekuensinuya–untuk menyeimbangkan ongkos ekonomi dan ongkos politik. Tidak bisa dengan prinsip “pokoknya” semata.

    Pertama, defisit APBN bisa dinaikkan dari 2,4 persen PDB menjadi 2,8 persen PDB. Dari sini ada tambahan dana sekitar Rp 55 triliun. OJK telah memuluskan jalan dengan menaikkan batas minimum pembelian surat utang negara dari 20 persen menjadi 30 persen oleh yayasan dana pensiun dan perusahaan asuransi. Konsekuensinya perbankan semakin tersaingi dalam menarik dana masyarakat, sehingga memicu kenaikan suku bunga, dan pada gilirannya menurunkan pertumbuhan investasi swasta. Berpotensi pula menambah beban pembayaran bunga.

    Kedua, mempercepat lelang frekuensi untuk operator telepon seluler, menyelesaikan tunggakan pembayaran sejumlah operator, dan mereformasi tarif frekuensi. Pemerintah India berhasil meraup puluhan miliar dollar AS ketika melakukan lelang frekuensi pada tahun 2o16.

    Ketiga, menertibkan dana yang bertaburan di sektor pertanian yang terbukti hasilnya jauh dari harapan.

    Keempat, mendorong BUMN memperoleh dana segar dari pasar modal, baik dengan cara go public maupun menerbitkan surat utang, terutama global bonds seperti yang telah sangat berhasil dilakukan oleh PT Pelindo II sehingga mampu melakukan ekspansi dan modernisasi pelabuhan tanpa satu sen pun kucuran dana dari APBN.

    [Ditambahkan dan diperbarui pada 13 Maret 2017, pk. 17:41]

  • Faisal Basri: Kebijakan Ekonomi Pemerintah “Ugal-ugalan”


    lrt
    Hilda B Alexander/KOMPAS.com. Kondisi teraktual pembangunan LRT Jabodebek, foto diambil Kamis (9/2/2017)

    KOMPAS.COM, Rabu, 8 Maret 2017 | 07:33 WIB

    Faisal mengatakan, pada tahun 2015, pemerintah mematok target penerimaan pajak APBN-P sebesar Rp 1.489 triliun atau 29,8 persen dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.147 triliun.

    Target yang hampir mencapai 30 persen itu, menurut Faisal, mustahil direalisasikan mengingat perekonomian masih melambat.

    Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 hanya 5,02 persen, melambat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 5,58 persen.

    Bahkan, kalaupun dilakukan extra effort, dia memperkirakan penerimaan pajak hanya tumbuh sekitar 11 persen.

    Pada tahun 2016, pemerintah kembali mematok target penerimaan pajak APBN-P sebesar Rp 1.539 triliun atau 24,11 persen dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.240 triliun.

    Target pertumbuhan 24,11 persen ini cukup ambisius melihat realisasi pertumbuhan ekonomi 2015 kembali melambat, hanya mencapai 4,79 persen dan menjadi pertumbuhan ekonomi terendah sejak 2009.

    “Keugal-ugalan” yang diulang ini pun menyebabkan realisasi penerimaan pajak 2016 hanya mencapai Rp 1.284 triliun. Itu pun, kata Faisal, sudah memasukkan penerimaan dari pengampunan pajak yang sebesar Rp 103,3 triliun.

    “Jadi, kalau tanpa tax amnesty, penerimaan pajak 2016 hanya Rp 1.180,7 triliun, turun 4,78 persen dibandingkan realisasi 2015,” kata Faisal.

    Tahun 2017, tax amnesty sudah berakhir. Pemerintah pun mencoba mengoreksi target penerimaan pajak dalam APBN 2017.

    “Seolah-olah konservatif, penerimaan dan belanja sama-sama turun. Tetapi, ternyata, masih agak ugal-ugalan,” kata Faisal.

    Hal itu ia lihat dari sisi belanja yang tidak mempertimbangkan kemampuan anggaran.

    Misalnya, untuk proyek kereta cepat ringan atau light rapid transit (LRT), perusahaan pelat merah disuruh membangun terlebih dahulu, baru memikirkan pendanaannya kemudian.

    Dia pun menyarankan agar PT Kereta Api Indonesia, yang menjadi salah satu konsorsium, tidak terlalu berharap pada penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 4 triliun sebab sejauh ini belum dianggarkan dalam APBN 2017.

    Entah akan dianggarkan dalam APBN perubahan atau tidak. Memang, kata Faisal, utang Indonesia dibandingkan negara-negara lain di dunia relatif rendah.

    Akan tetapi, jika waktunya mepet, pasar akan memberikan bunga tinggi dan bisa-bisa bunga utangnya lebih besar dibandingkan dengan belanja modal yang dibutuhkan.

    “Lama-lama saya rasa Bu Sri Mulyani pening kepalanya karena rumusnya Pak Jokowi, ‘pokoknya’,” kata Faisal.

    Penulis : Estu Suryowati
    Editor : Bambang Priyo Jatmiko

    Diunduh dari: http://kom.ps/AFwB6j

    Baca juga komentar Dirut BEI: Bos Bursa Tak Sepakat Kebijakan Ekonomi Pemerintah Disebut Ugal-ugalan

    [Ditambahkan pada 13 Maret 2017, pk. 14:09]

  • Inflasi Mengakselerasi dan Prospek Suku Bunga


    raga
    pixelrz.com

    Hari ini (1 Maret 2017) BPS merilis data inflasi terbaru. Bulan lalu laju inflasi year-on-year tercatat 3,83 persen, lebih tinggi dibandingkan Januari sebesar 3,49 persen. Inflasi bulan Desember 2016 sekaligus inflasi sepanjang tahun 2016 tercatat 3,02 persen.

    Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami kenaikan harga tertinggi (5,08 persen), disusul oleh bahan makanan (4,39 persen), dan kesehatan (4,06 persen).

    Inflasi tahun kalender 2017 (Januari-Februari) sudah mencapai 1,21 persen. Tampaknya inflasi tahun ini akan berada di kisaran 4,5 persen sampai 5,0 persen.

    inflasi

    Selama dua tahun terakhir, laju inflasi di Indonesia paling tinggi di antara ASEAN-6, termasuk Vietnam.

    asean-inflation

    Masalah akut inflasi di Indonesia masih diseputar urusan perut.

    Ancaman kenaikan inflasi juga berasal dari kenaikan harga BBM. Tahun ini harga minyak diperkirakan naik 29 persen dibandingkan harga rerata tahun lalu. Juga berasal dari kenaikan harga-harga barang dan jasa yang diatur pemerintah.

    oil_price

    Dengan kecenderungan inflasi yang meningkat serta likuiditas perbankan yang agak ketat, tampaknya BI untuk sementara waktu tidak akan menurunkan suku bunga acuan, bahkan boleh jadi sebaliknya. Apalagi jika The Fed menaikkan suku bunga pada Maret ini.

    rr

  • Perubahan Paradigma Pengelolaan Migas


    Catatan: Hari ini, Senin, 27 Februari 2017, saya diundang oleh Universitas Tanumanagara untuk membahas RUU Migas. Sudah cukup lama RUU Migas dipersiapkan. Bahan yang saya persiapkan sekedar sebagai masukan untuk memperkaya pembahasan materi RUU Migas. Semoga bermanfaat.

    ***

    m-1
    m2
    m3
    m4
    m5
    m6
    m7
    m8
    m9
    m10
    m11
    m12
    m13
    renew
    m14
    m15
    m16
    m17
    m18
    m19
    m20
    m21
    m22
    aramco
    m23
    m24
    m25
    m26
    m27
    m29
    m30
    m31
    m32

    [Dimutakhirkan pada 27 Februari 2017, pk. 06:30]