Menata Pasar Tanah Abang


Pasar Tanah Abang terkenal sebagai pusat grosir, bahkan sudah mendunia. Pembeli datang dari berbagai daerah dan negara, bahkan dari Afrika sekalipun. Potensi pasar Tanah Abang masih terbuka luas untuk dikembangkan lebih jauh sebagai pusat grosir aneka produk plus.

Yang saya bayangkan sebagai pusat grosir  aneka produk adalah tidak sebatas pusat perdagangan tekstil dan garmen semata, melainkan juga sebagai pusat grosir yang menyediakan berbagai macam produk khas dari berbagai daerah, misalnya kerajinan rakyat dan cenderamata, kopi dan teh nusantara, bumbu-bumbuan, serta jamu dan produk herbal.

Pasar grosir modern Tanah Abang dilengkapi dengan fasilitas perbankan, jasa logistik berbasis teknologi informasi. Pendek kata, para pembeli dengan cepat bertransaksi di satu atap hingga mengurus barangnya sampai di tujuan.

Kios tak perlu luas karena hanya menampilkan contoh barang, semacam display. Di dalam satu kawasan pasar grosir ini tersedia gudang dengan sistem inventori modern berbasis IT. Jadi tak banyak orang lalu lalang mengankat barang. Cukup dari gudang ke kendaraan pembeli atau ke perusahaan yang mengatur pengiriman.

Sedangkan pengertian plus adalah kawasan yang ditata apik sebagai pusat wisata mancanegara yang nyaman dan aman. Di sana ada pusat makanan dari berbagai daerah, baik makanan segar maupun makanan kering yang bisa jadi oleh-oleh para pendatang. Konsepnya tetap sebagai pusat grosir.

Blok G sebetulnya bisa dikembangkan untuk mewujudkan konsep pusat grosir aneka produk plus. Penataan tak sebatas di Blok G, melainkan juga kawasan di sekitarnya.

Relokasi pedagang kakilima ke Blok G bertentangan dengan konsep ini, karena bagaimana pun rasanya karakteristik pedagang kakilima adalah eceran, sedangkan pasar Tanah Abang sudah melekat sebagai pasar grosir. Orang tak akan datang ke Blok G sekedar membeli satu helai sajadah atau handuk. Hampir semua pengunjung pasar Tanah Abang adalah pembeli partai besar (grosiran). Iming-iming hadiah mobil sekalipun tak akan ampuh membuat Blok G ramai pembeli. Jangan banyak berharap Blok G bisa mengangkat harkat dan martabat pedagang kakilima.

Bagaimana nasib pedagang kakilima? Sediakan hanggar luas tanpa kios, cukup lapak. Lokasinya harus mudah diakses oleh pejalan kaki, harus tetap di tempat keramaian. Kalau tak memungkinkan di kawasan pusat grosir, sediakan tempat baru yang ramai. Jangan direlokasi ke tempat sepi, karena pedagang kakilima memang seharusnya di tempat ramai. Orang membeli sambil lewat atas melintas. Yang dibeli adalah kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang segera harus dimiliki, misalnya handuk kecil untuk sopir dan kondektur angkutan kota yang melintas.

Semoga Pemda DKI Jakarta bersedia memikirkan kembali konsep pengembangan pasar Tanah Abang agar bisa menjadi ikon baru Indonesia. Juga penanganan pedagang kakilima yang sesuai dengan karakteristik permasalahannya. Mereka bisa diajak untuk mengisi unsur-unsur yang perlu dihadirkan untuk mewujudkan pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir yang membanggakan.

Jakarta Beda Ame Detroit, Be!!!


Mantan Gubernur Jakarta mengingatkan Gubernur Jokowi soal kemungkinan Jakarta bisa bernasib seperti Detroit yang mengalami kebangkrutan. Lihat Foke “Ingatkan Jokowi dan Warga soal Kemungkinan Jakarta Tenggelam” – Kompas.com  http://kom.ps/AFXWNV.

Pada bulan Juli 2013 pemerintah kota Detroit mengajukan Bab 9 kebangkrutan (Chapter 9  bankruptcy) ke pengadilan federal karena gagal membayar utang. Outstanding utang Detroit sekitar 19 miliar dollar AS atau sekitar Rp 195 triliun. Dengan mengajukan Bab 9 kebangkrutan, pemerintah kota Detroit bisa membayar hanya sebagian kewajiban utangnya yang jatuh tempo kepada kreditor—kebanyakan investor institusional—agar bisa tetap “bernafas” seraya berupaya merestrukturisasi utangnya. Utang kian menumpuk untuk membiayai defisit anggaran yang setiap tahun hampir selalu defisit.

Pemerintah daerah DKI Jakarta (Pemda Jakarta) tak pernah menerbitkan surat utang (municipal bonds) seperti Pemko Detroit. Pemda Jakarta juga boleh dikatakan tak menjalankan anggaran defisit, karena itu tak perlu menerbitkan surat utang. Jadi, bagaimana mungkin Pemda Jakarta mengalami gagal bayar utang seperti Detroit.

Kebangkrutan Detroit tidak terjadi tiba-tiba, melainkan berproses sangat panjang. Pada tahun 1960 Detroit memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Amerika Serikat. Penggerak utama perekonomian adalah industri manufaktur, terutama industri otomotif. Jumlah penduduk kala itu sekitar 2 juta jiwa.

Karena industri otomotif di AS semakin tidak kompetitif, produsen otomotif AS memindahkan fasilitas produksi ke Meksiko di bawah kerangka NAFTA (North America Free Trade Agreement). Penetrasi mobil impor kian gencar sehingga membuat industri otomotif AS kian kedodoran. Perekonomian Detroit tentu saja terpukul. Pengangguran meningkat, jumlah orang miskin membengkak, dan jumlah penduduk yang buta huruf fungsional bertambah. Porsi penduduk tidak produktif meningkat pesat. Penduduk produktif pindah ke daerah yang lebih atraktif, sehingga jumlah penduduk turun menjadi sekitar 700 ribu jiwa pada tahun 2010. Akibatnya bermunculan kawasan kumuh dan tak berpenduduk.

Jakarta berbeda. Bisa saja Jakarta mengalami nasib mirip Detroit jika arah pembangunan di jakarta berubah drastis dan ugal-ugalan. Tanda-tanda ke arah . Namun, sejak dulu perekonomian Jakarta tak pernah bergantung pada satu sektor, apalagi satu industri. Perekonomian Jakarta lebih beragam.

Jakarta tidak pula mengalami penurunan jumlah penduduk. Bahkan Jakarta amat kaya dengan penduduk usia produktif. Jakarta sedang menikmati puncak bonus demografi. Sebagian besar penduduk Jakarta berusia 20-44 tahun. Hanya Jakarta yang memiliki kemewahan ini.

jakarta_population

Dampak dari penurunan penduduk dan kemerosotan perekonomian Detroit adalah pada penerimaan pajak. Di AS pemerintah negara bagian dan pemerintah kota berhak mengenakan pajak pendapatan. Pemerintah kota juga berhak sepenuhnya atas pajak penjualan. Tak pelak lagi, kapasitas penerimaan pemko Detroit dari pajak turun, sedangkan pengeluaran cenderung naik terus. Maka, defisit anggaran (APBN) terus berlangsung sehingga utang pun naik terus.

Jakarta berbeda. Pajak atas laba perusahaan sepenuhnya merupakan hak pemerintah pusat. Pajak penghasilan perseorangan ditarik oleh pusat dan 20 persen diserahkan kepada daerah. Pembayar pajak paling banyak ada di Jakarta. Tahun 2013 Pemda Jakarta memperoleh dana bagi hasil dari pemerintah pusat–yang sebagian besar dari pajak perseorangan–senilai Rp 9,2 triliun. Sementara itu pendapatan asli daerah (PAD) terus meningkat dari sumber yang sangat beragam.

Sejauh ini kita tidak melihat anggaran Pemda Jakarta digunakan untuk yang aneh-aneh, bahkan semakin banyak porsi yang dialokasikan untuk kepentingan publik. Tentu saja Pemda Jakarta mulai harus hati-hati dan lebih terukur. Jangan sampai, misalnya, dalam menyediakan fasilitas perumahan untuk warga serba gratis dan tidak memperhitungkan ongkos pemeliharaan, sehingga beban APBN 5-10 mendatang sangat berat. Jangan sampai seperti di Venezuela yang akhirnya menimbulkan masalah baru dalam APBN mereka.

Kita mendambakan Jakarta yang berkeadaban. Kepentingan publik di atas segalanya. Kalau Jakarta berhasil, rasanya kita semakin optimistik Indonesia pun bakal berhasil.

Cara Sederhana Meredam Krisis


Pepatah “sedia payung sebelum hujan” agaknya perlu dipikirkan sebagai salah satu bentuk stimulus untuk meredam kemerosotan pertumbuhan ekonomi lebih jauh, syukur kalau bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali di atas 6 persen.

Salah satu pilihan yang bisa dibidik ialah pembenahan paket infrastruktur jalan dan selokan di perkotaan dan perdesaan. Ratusan atau bahkan mungkin ribuan kilometer jalan di seluruh Indonesia dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Dengan membenahi jalan, waktu tempuh bisa dihemat, ongkos angkut bisa ditekan, usia produktif kendaraan semakin panjang. Dengan begitu ongkos logistik bisa turun. Banyak nyawa juga bisa diselamatkan.

Jalan yang rusak tak boleh diperbaiki ala kadarnya, agar tak lagi berulang kasus jalan di Pantura yang diperbaiki setiap tahun menjelang mudik lebaran.

Image

Jalan semakin cepat rusak bukan karena kendaraan kelebihan beban. Yang tak kalah pentingnya, jalan cepat rusak karena di sisi kiri dan kanannya tak ada selokan atau kalau pun ada ukurannya sangat kecil sehingga tak mampu menampung debit air kala hujan, apalagi di musim penghujan. Musuh utama jalan adalah air. Akan menjadi sia-sia terus membangun dan memperbaiki jalan kalau selokannya tak ikut dibenahi.

Bisa dibayangkan betapa banyak pekerja yang perlu dikerahkan. Dana APBN bersandingan dengan dana APBD provinsi dan kabupaten/kota, bersinergi bahu membahu hasilkan jalan yang berkualitas.

Kontraktor yang terlibat dipilih kontraktor lokal yang memiliki reputasi baik. Mereka memobilisasi pekerja lokal, kelompok usia produktif yang menganggur atau separuh menganggur karena pekerjaan di sektor pertanian semakin susut akibat pemilikan lahan rata-rata petani hanya sekitar 0,2 hektar.

Ibu-ibu bisa berjualan penganan dan tetek bengek kebutuhan pekerja di sepanjang jalan, menambah pendapatan rumah tangga yang tak lagi cukup mengandalkan pendapatan suami karena terkikis kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Kegiatan ini tak perlu impor. Hampir semua kebutuhan dipenuhi dari pasokan dalam negeri atau lokal. Semen dan batu tak perlu impor.

Lebih elok lagi ditambah dengan rehabilitasi saluran irigasi yang dewasa ini hanya sekitar 50 persen dalam kondisi baik. Bersamaan dengan itu jalan-jalan di desa diperlebar agar kendaraan pengangkut ukuran sedang bisa masuk membawa hasil pertanian ke pasar di kota.

Dengan infrastruktur perdesaan dan pertanian yang lebih baik, hasil pertanian diharapkan meningkat dan harga yang diterima petani juga naik. Tak perlu lagi mengimpor bawang merah dan cabai.

Membantu rakyat kecil lebih cepat menghasilkan pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar tambahan pendapatan yang mereka peroleh segera dibelanjakan. Penduduk berpendapatan rendah memiliki marginal propensity to consume (MPC) tinggi, bahkan mendekati satu. Nilai MPC berkisar antara 0-1. Katakanlah 0,9. Artinya, 90 persen tambahan pendapatan akan dibelanjakan. Kalau orang kaya, karena memiliki MPC relatif lebih rendah, katakanlah 0,5, maka hanya separuh dari tambahan pendapan yang dibelanjakan.

Kalau MPC tinggi, maka dampaknya terhadap peningkatan pendapatan juga lebih tinggi, karena efek pengganda (multiplier effect) juga tinggi.

multiplier = 1/(1-MPC).

Jika MPC = 0,9, maka angka multiplier = 1/(1 – 0,9) = 10.

Seandainya pemerintah menyuntikkan dana Rp 1 triliun dalam bentuk autonomous spending sebagai stimulus, maka pendapatan nasional akan naik 10 kali lipat atau Rp 10 triliun.

Rakyat berpendapatan rendah mungkin ada yang membeli sepeda motor dan telepon genggam dari tambahan pendapatannya. Namun, lazimnya kebanyakan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari yang kandungan impornya relatif rendah. Jadi tambahan pendapatan yang merembes ke luar negeri sangat kecil. Sehingga, kegiatan-kegiatan produktif di dalam negeri meningkat.

Pemerintah Pusat bisa memberikan insentif dalam bentuk dana pendampingan yang lebih besar seandainya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan dana lebih banyak untuk proyek padat karya ini dari APBD mereka. Pemerintah pusat bisa menetapkan syarat standar jalan dan persyaratan membangun atau merehabilitasi selokan. Persayaratan dibuat juga untuk infrastruktur pertanian dan perdesaan.

Semoga, kala kita sedang menghadapi kesulitan, muncul inisiatif sederhana namun jitu untuk terhindar dari krisis. Tak perlu kebijakan canggih, apalagi aneh-aneh.

Dampak lanjutan dari cara sederhana tersebut adalah kemiskinan bisa diturunkan, transaksi perdagangan pangan tak lagi defisit, devisa tak tergerus oleh impor yang tak perlu. Pun bisa membantu nilai tukar rupiah.

Semoga saya tidak sedang bermimpi, Maaf kalau dipandang terlalu menyederhanakan masalah.

“Keblinger kalau Jokowi-Ahok Intervensi CSR”


KOMPAS.com

C18-11 | Selasa, 23 Juli 2013 | 08:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi, Faisal Basri Batubara, mengatakan,corporate social responsibility atau CSR pada hakikatnya adalah kontribusi perusahaan dalam memenuhi hak masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya. Oleh sebab itu, sebuah pemerintahan tidak boleh melakukan intervensi terhadap CSR.

Keblinger kalau Pemprov DKI mengintervensi CSR. Jokowi-Ahok enggak boleh intervensi CSR Karena CSR bukan pajak, tapi wujud interaksi perusahaan kepada masyarakat,” ujar Faisal saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7/2013) malam.

Faisal menjelaskan, misalnya perusahaan otomotif. Perusahaan itu memiliki untung, tetapi berdampak kerugian bagi masyarakat, yakni gangguan kesehatan akibat emisi berlebih produk perusahaan itu. Pada aspek itulah, perusahaan wajib memenuhi kewajibannya membantu masyarakat yang terkena dampak negatif dari produk perusahaan.

Namun, lanjut Faisal, pemerintah kerap menyalahartikan bahwa CSR itu adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi layaknya pajak. Bahkan, ada beberapa pemerintah provinsi di Indonesia yang meminta perusahaan memberikan CSR bagi warga.

Kesalahan interpretasi itu, kata Faisal, bukan semata kesalahan pemerintah, melainkan ketidakjelasan di undang-undang, yakni Undang-Undang No 40 Tahun 2007, Pasal 74 Ayat 2 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan, Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

“Waktu UU itu dibahas, saya menentang karena berdampak negatif. CSR itu jangan diwajibkan. Okelah pun jika wajib, jangan ditambah kekisruhan dengan diintervensi atau disalurkan ke pemda. Ini bisa dibawa ke Mahkamah Agung,” ujarnya.

Rentan Politisasi 

Pria yang pernah bersaing bersama Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di Pemilukada Jakarta 2012 lalu itu mengatakan, jika Pemprov DKI mengintervensi program CSR, dapat berbahaya bagi demokrasi. Sebab, program tersebut rawan politisasi untuk menguntungkan pihakincumbent.

“Pemda, gubernur-wakil gubernur, itu kan politisi, dari partai, jangan sampai dia minta CSR agar bisa memenuhi kepentingan partainya. Misalnya, program CSR hanya disalurkan ke konstituennya saja. Loh ini harus bebas dari politik,” lanjut Faisal.

Pria yang masih aktif mengajar itu melanjutkan, yang semestinya dilakukan Pemprov DKI adalah sebatas konsultasi dengan perusahaan-perusahaan yang hendak memberikan program CSR-nya.

“Misalnya, Pemprov DKI tunjukkan program penataan taman lima tahun ke depan, taman mana aja. Pemprov bisanya taman A, B, C, D, nah CSR bangun yang H, I, J dan seterusnya, gitu,” ujar Faisal.

Oleh sebab itu, mengingat program CSR itu rentan dipolitisasi oleh penguasa, selayaknya Pemprov DKI membuka secara transparan daftar perusahaan berapa jumlah dana yang diberikan ke warga beserta target CSR yang diproyeksikan yang sesuai dengan tagline Jokowi-Ahok, tranparansi.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/23/0855422/.Keblinger.Kalau.Jokowi-Ahok.Intervensi.CSR.

“Siapa Itu Ahok Center? ‘Ngapain’ Dia Jadi Mitra CSR?”


KOMPAS.com

Penulis: Fabian Januarius Kuwado|Kamis, 15 Agustus 2013 | 09:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi Faisal Basri mempertanyakan keberadaan Ahok Center dalam pengelolaan dana corporate social responsibility atau CSR di Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah Daerah Pemprov DKI Jakarta.

“Makanya, kita harus tahu dan lihat dulu. Siapa itu Ahok Center, ngapain dia ikut di situ,” ujar Faisal kepada wartawan pada Kamis (15/8/2013).

Menurutnya, tidak benar jika Ahok Center turut terlibat dalam pengelolaan kontrbusi perusahaan terhadap masyarakat umum tersebut. CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap target CSR-nya, khususnya masyarakat yang terkena efek negatif dari kegiatan produksi perusahaan.

Faisal mencontohkan perusahaan rokok. Efek negatif yang dihasilkan dari produksinya adalah gangguan kesehatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang terkena gangguan kesehatan dengan cara berkontribusi melalui CSR tersebut.

“Pemda hanya boleh memberi peta, panduan, mana-mana kebutuhan yang belum ter-coveroleh APBD. Tidak boleh intervensi seperti itu,” ujarnya.

“Tapi itu (keberadaan Ahok Center) tetap enggak bisa. Ahok Center kan produk politiknya Ahok,” lanjut mantan calon gubernur Pemilukada 2012.

Faisal meyakini jika pengelolaan CSR diambil alih oleh pemerintah, apalagi produk politik sang pengambil keputusan, maka suatu saat akan bermasalah. Oleh sebab itu, ia berharap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskannya.

“Semua sayang Jokowi-Ahok. Tugas kita ngingetin jangan aneh-aneh, deh. Kita ngingetin agar mereka tetap lurus-lurus saja jalannya,” ujarnya.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merilis empat satuan kerja perangkat daerah yang dituju perusahaan pemberi CSR. Khusus pada Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah Daerah, tertera mitra kerja 18 perusahaan pemberi CSR bernama Ahok Center. Tak ada penjelasan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Ahok Center. Basuki pun tengah dalam konfirmasi.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

Restorasi Jakarta, Mungkinkah?


Bulan lalu saya mengunjungi Kitakyushu, Jepang. Kota ini merupakan salah satu sentra industri di Jepang, termasuk industri berat. Nippon Steel memiliki pabrik yang menghasilkan rel kereta api yang dipasok ke seluruh Jepang.

Pada tahun 1960an, Kitakyushu mengalami polusi berat dari cerobong asap pabrik-pabrik yang berlokasi di sepanjang pantai. Akibatnya, kota dan pantai sangat kotor dan tidak sehat, tercemar oleh polusi udara dan air.  Dua puluh tahun dibutuhkan untuk melakukan transformasi. Kini keadaan Kitakyushu sudah berubah total sebagaimana terlihat pada gambar.

 polusi

Pada tahun 1960-an bibir-bibir sungai dipadati rumah-rumah kumuh, mirip seperti pemandangan di Jakarta dewasa ini. Kini sudah berubah total. Sungai-sungai bersih, warnanya berubah dari cokelat menjadi biru. Pemukiman warga direlokasi ke lokasi yang lebih aman dan layak, berikut dengan fasilitas penunjangnya. Di kedua sisi sungai menjadi kawasan publik, terbuka dan bersih.

river

Transformasi Kitakyushu dimotori oleh warga, terutama kaum ibu. Merekalah yang paling merasakan dan menderita akibat kota yang kotor dan kumuh. Anak-anak mereka terjangkit berbagai jenis penyakit. Kulit anak-anak mereka kusam atau cemong jika bermain di luar rumah.

Ketika diterima oleh Walikota Kitakyushu, kami banyak memperoleh penjelasan tentang proses transformasi kota ini. Walikota optimistik Jakarta tak perlu menunggu 20 tahun untuk bertransformasi. Jakarta bisa belajar dari kota-kota yang telah mengalami transformasi. Tak lagi perlu belajar dan mereka-reka dari titik nol. Apalagi Jakarta tak mengalami persoalan seberat Kitakyushu di tahun 1960-an. Praktis tinggal satu-dua saja industri berat yang tersisa di Jakarta. Persoalan lebih berat bagi Jakarta adalah tekanan penduduk dan rehabilitasi sungai.

Tak ada yang tidak mungkin. Visi pembangunan jangka panjang Jakarta harus segera dibentangkan. Kita tunggu desain besar dari pak Gubernur. Kita niscaya bisa. ***