Gagal Paham atas Penjelasan Pertamina tentang Pemburuan Rente Bisnis Gas


Tulisan saya berjudul Lezatnya Berburu Rente Bisnis Gas ditanggapi oleh Pertamina yang bisa dibaca di detikFinance dengan judul: Kenapa Perusahaan Migas Memakai Jasa Trader untuk Distribusi Gas?

Penjelasan Pertamina tidak apple to apple dengan tulisan saya. Fokus tulisan saya adalah niaga gas (gas trading) nasional yang dilakukan oleh Pertamina Gas (Pertagas, anak perusahaan Pertamina). Pertagas memiliki anak perusahaan yang berkiprah sebagai trader.

Sedangkan penjelasan Pertamina meliputi penjualan gas langsung oleh Pertamina.  Tentu saja penjualan gas langsung oleh Pertamina berskala besar dengan konsumen raksasa seperti PLN untuk pembangkit listrik. Sudah barang tentu model bisnisnya sangat berbeda dengan Pertagas dan Pertagas niaga.

Selain itu, penjelasan Pertamina mengerucut hanya untuk pasar Jawa Barat. Entah mengapa yang dipilih adalah Jawa Barat. Pertamina mengutarakan: “Dari total volume gas sebanyak 600 MMSCFD di Jawa Barat yang dijual PT Pertagas, anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor hilir gas bumi, 5 MMSCFD di antaranya dijual ke trader.” Jadi hanya 0,8 persen yang dijual ke trader

Karena Laporan Tahunan Pertagas terkini yang bisa diakses oleh publik (Pertagas, sebagaimana juga Pertamina, merupakan perusahaan tertutup) adalah untuk tahun 2014, maka data terbaru yang bisa kita olah pun adalah tahun 2014. Di laporan itu, jumlah gas yang dijual langsung oleh Pertagas hanya 11,5 persen, yaitu ke PT Pupuk Sriwijaya (Persero) sebesar 4.230 BBTU dan ke PT Arwana AK sebesar 485 BBTU. Selebihnya, sebanyak 36.264 BBTU atau 88,5 persen dijual kepada 19 trader.

Dalam penjelasan lainnya, Pertamina menyatakan: “Volume total gas yang diniagakan Pertagas untuk wilayah Jawa Barat hanya 5 MMSCFD, 1% dari total volume gas yang diniagakan di Jabar sebesar 600 MMSCFD.”

Tentu saja yang dijual lewat Pertagas dan anak perusahaannya relatif kecil dibandingkan dengan gas yang dijual Pertamina ke pembangkit-penmbangkit listrik.

Agaknya penjelasan Pertamina bukanlah klarifikasi terhadap tulisan saya, melainkan lebih menjelaskan kiprah bisnis gas Pertamina di Jawa Barat.

Mempertanyakan Konsep Holding Migas


Presiden Joko Widodo sudah lama geram mengapa harga gas di Indonesia relatif mahal. Pertemuan, rapat lintas sektoral, koordinasi lintas instansi tak kunjung membuahkan hasil.

Presiden Jokowi sempat mengultimatum agar harga gas segera bisa turun, khususnya untuk industri strategis. Untuk memenuhi harapan Presiden, digelarlah pertemuan intensif di KM Kelud. Memang pertemuan itu bukan cuma membahas soal gas, karena di kapal itu juga hadir ratusan bos BUMN.

km-kelud_9139684_843418.940x1000

Pertamina dan PGN akhirnya menandatangani kesepakatan untuk bersinergi “total” untuk meningkatkan pemanfaatan gas agar daya saing perekonomian kita semakin meningkat. Kesepakatan itu merupakan wujud nyata dari komitmen dua BUMN yang sama-sama merupakan anak kandung Republik. BUMN ada karena memliki kesamaan visi memajukan Negeri, bukan sekedar mencari keuntungan sebesar-besarnya.

kesepakatan.png

Belum sempat ditindaklanjuti, muncul konsep holding migas. Sedemikian cepat perubahan dari waktu ke waktu. Mengapa tidak diberikan kesempatan kepada kedua BUMN itu untuk mewujudkan kesepakatan yang mereka telah tanda tangani? Bukankah menteri BUMN juga hadir dalam pertemuan di KM Kelud? Lihat Rini Soemarno dan Seratusan Bos BUMN Rapat di Kapal Pelni.

Lezatnya Berburu Rente Bisnis Gas


Kementerian Perindustrian mengklaim harga gas di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan di negara-negara tetangga. Sebaliknya, SKK Migas memandang harga gas di dalam negeri tergolong murah. Setiap pihak punya pandangan masing-masing dan cenderung tidak memiliki pemahaman mendalam.

Bertahun-tahun pemerintah tidak berhasil menuntaskan persoalan harga gas “mahal”. Tak kunjung selesai juga walaupun sudah keluar Perpres No.40/2016 pada Mei 2016. Bukannya menyelesaikan masalah, malahan Perpres itu menimbulkan banyak masalah baru. Perpres menetapkan penurunan harga gas yang berlaku surut sejak Januari 2016. Bisa dibayangkan kerumitan penyesuaian harga yang berlaku surut itu.

Bertahun-tahun praktek bisnis gas tidak sehat tanpa penyelesaian yang menohok ke akar masalah. Salah satu akar masalah utama adalah bisnis gas dijadikan bancakan oleh para pemburu rente.

Di  Laporan Tahunan 2014 tertera Pertagas hanya menjual langsung gas kepada dua pengguna akhir, yaitu PT Pupuk Sriwijaya (Persero) dan pabrik keramik PT Arwana AK. Selebihnya dijual kepada 19 trader.

Contoh gamblang yang membuat harga gas sangat mahal adalah yang dialami oleh pengguna akhir PT Torabika. Gas yang dibeli oleh PT Torabika berasal dari sumber gas Bekasi. Trader pertama yang mendapatkannya adalah PT Odira. Pemasok pertama ini menjual kepada trader PT Mutiara Energi dengan harga USD9.00/MMBtu.

Selanjutnya, PT Mutiara Energi memindahtangankan gas ke PT Berkah Usaha Energi seharga USD11,75/MMBtu dengan menggunakan pipa open access 24″ milik Pertagas dengan toll fee sebesar USD0,22/MMBtu. Dengan demikian PT Mutiara Energi memperoleh margin USD2,53/MMBtu tanpa bersusah payah membangun infrastruktur pipa.

PT Berkah Usaha Energi membangun pipa 12″ sepanjang 950 meter untuk menyalurkan gas kepada trader berikutnya, yaitu PT Gazcom Energi dengan harga USD12,25/MMBtu. Berarti PT Berkah Usaha Energi memperoleh margin USD0,5/MMBtu dengan hanya membangun pipa tak sampai 1 (satu) km.

Dengan membangun pipa 6″ sepanjang hanya 182 meter, PT Gazcom menjual gas miliknya kepada pembeli akhir PT Torabika dengan harga USD14,50/MMBtu. Pipa sependek itu menghasilkan margin USD2,25/MMBtu.

Walhasil, harga dari trader pertama sampai ke pembeli akhir terkerek dari USD9,00/MMBtu menjadi USD 14,50 atau menggelembung sebesar USD5,5/MMBtu. Angka itu belum memperhitungkan harga beli yang harus dibayar oleh trader pertama.

trader
Sumber: BPH Migas

Selengkapnya, para trader yang menjadi mitra Pertagas sebagaimana tertera dalam Laporan Tahunan 2014 adalah:

  1. PT Bayu Buana Gemilang
  2. PT Java Gas Indonesia
  3. PT Sadikung Niagamas Raya
  4. PT Surya Cipta Internusa
  5. PT Walinusa Energi
  6. PT Alamigas Mega Energy
  7. PT Dharma Pratama Sejati
  8. PT IGAS
  9. PT Trigas (CNG)
  10. PT Ananta Virya (CNG)
  11. PT Sentra Prima Services (CNG)
  12. PT Patria Migas
  13. PT IEV Gas
  14. PT Raja Rafa Samudra
  15. PT Indonesia Pelita Pratama
  16. PT Berkah Mirza Insani
  17. PT Bayu Buana Gemilang
  18. PT Mutiara Energi
  19. PT Jabar Energi

Masih ada lebih dari 50 trader lainnya yang berburu rente di bisnis gas. Pada umumnya perusahaan dagang yang kebanyakan sekedar calo itu dimiliki oleh figur yang dekat dengan kekuasaan serta para pensiunan pejabat. Saya memiliki daftar komisaris dan direksi perusahaan trader itu.

Tulisan ini baru sekelumit dari bisnis gas yang penuh dengan pemburuan rente. Alangkah baiknya pemerintah menertibkan praktek bisnis gas yang amat tidak sehat sebelum mendirikan holding migas. Kalau dipaksakan, sangat boleh jadi praktek pemburuan rente bakal melebar dan membesar. Perusahaan yang betul-betul sehat akan terseret menjadi obyek bancakan baru.

Manuver Berbahaya Menteri BUMN


Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembentukan enam holding (induk ) badan usaha milik negara (BUMN). Lihat Enam Perusahaan Induk Perkuat BUMN dan Tok! Jokowi Setujui Pembentukan 6 Holding BUMN.

Ada baiknya Presiden tidak segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang penggabungan itu. Banyak persoalan mendasar yang belum ditangani oleh Kementerian BUMN. Pembentukan induk BUMN jangan terkesan sebatas aksi korporasi untuk penambahan modal BUMN induk dan peningkatan kapasitas pendanaan atau bisa berutang lebih banyak.

Sebelum melakukan penggabungan atau penciutan jumlah BUMN, sepatutnya pemerintah melakukan pemetaan terlebih dahulu. Yang nyata-nyata sakit, apalagi sakit parah, dan tidak memberikan maslahat besar bagi masyarakat dan perekonomian atau yang eksternalitasnya rendah, langsung saja lakukan proses likuidasi.

Tertibkan pula anak, cucu, dan cicit BUMN yang banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan penyelewengan, penggelapan, dan persaingan usaha tidak sehat.

Pertajam misi BUMN. Yang mulai melenceng segera diluruskan.

Agaknya tidak pantas di tengah pemerintah gencar membangun infrastruktur, beberapa BUMN konstruksi (“karya”) justru membangun hotel yang eksternalitasnya sangat rendah dan swasta sangat mampu melakukannya. Kalau pun hendak dipaksakan, bukankah pemerintah sudah memiliki Inna Hotel Group? Lebih ironis lagi, beberapa BUMN konstruksi itu menerima penyertaan modal negara (PMN) dengan tujuan lebih gencar mengembangkan infrastruktur. Masih banyak lagi BUMN yang perlu dibenahi.

bumn-matriks

Setelah itu, kita memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan untuk setiap kelompok BUMN yang memiliki karakteristik berbeda. Tidak ada satu obat mujarab untuk semua BUMN. BUMN yang sudah sangat sehat dan nyata-nyata memiliki eksternalitas tinggi jangan diutik-utik atau malahan dicaplok oleh BUMN yang kurang sehat. Jangan sampai pula anak perusahaan BUMN yang berstatus swasta (bukan PT persero) mengambil  alih BUMN yang berstatus PT persero dan sudah masuk bursa (go public).

Para pembantu Presiden jangan lagi menyodorkan konsep yang belum matang. Preseden seperti itu bertambah banyak. Misalnya dalam kasus induk BUMN minyak dan gas (migas).

Berawal dari keprihatinan Presiden atas harga gas di dalam negeri yang relatif  mahal, terutama gas untuk industri. Lantas Presiden memerintahkan agar Pertagas, anak perusahaan Pertamina, diambil alih oleh  PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Berbulan-bulan belum menampakkan perkembangan berarti, Presiden mengingatkan pembantunya untuk mempercepat pengambilalihan. Selanjutnya kedua belah pihak (Peertamina dan PGN) melakukan perundingan. Sampai awal November 2015 skema ini masih hidup dan tercantum dalam Roadmap Sektor Energi Kementerian BUMN.

roadmap
Sumber: “Roadmap Sektor Energy,” bahan presentasi Edwin H. Abdullah, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kemeterian BUMN, 5 November 2015.

Tiba-tiba Kementerian BUMN memunculkan skema induk BUMN energi yang tak lama kemudian berubah menjadi induk BUMN migas. Lihat PGN-Pertagas Akan Dilebur Jadi Anak Usaha Pertamina dan Perusahaan Lebih Efisien. Setelah Deputi Menteri BUMN yang membawahi BUMN energi diangkat menjadi wakil komisaris utama Pertamina pada 29 Maret 2016, roadmap yang pernah ia presentasikan pun tidak lagi jadi acuan.

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang penulis peroleh, isinya tak lebih sekedar aksi korporasi. Rancangan PP berjudul PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA.

Inbreng atau investasi pemerintah dilakukan dengan mengalihkan saham pemerintah di PGN ke PT Pertamina. Cara inbreng dalam bentuk saham tidak lazim. Biasanya inbreng dalam bentuk aset, sumber daya manusia, dan uang tunai.

Dengan aksi korporasi itu, PGN tidak lagi berstatus BUMN, melainkan swasta murni yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Salah satu alasan yang diajukan Kementerian BUMN dalam pembentukan induk BUMN migas adalah agar terdapat sinergi usaha yang lebih baik antar perusahaan. Kalau yang dituju adalah Pertamina pada tahap selanjutnya menggabungkan atau melebur Pertagas (anak perusahaan Pertamina) dan PGN menjadi perusahaan baru berstatus swasta murni, mengapa tidak menempuh opsi awal saja, yaitu PGN mengambil alih Pertagas.

Mengelola BUMN tidak semestinya melulu dengan pendekatan korporasi. Ingat, kehadiran BUMN mengemban misi khusus. Pendiri Republik dengan jernih mengamanatkan pembentukan PGN sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 19 Tahun 1965. Misi serupa termaktub pula dalam PP Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Alasan kehadiran BUMN induk agar kapasitas berutang lebih besar bukan merupakan insentif positif untuk mendorong manajemen secara sungguh-sungguh membenahi perusahaan. Doronglah BUMN mencari dana sendiri. Terbukti Pelindo III dan Pelindo II bisa meraup dana miliaran dollar AS. Lihat Pelindo II raup dana 1,6 miliar dollar AS. Bisa juga dengan menggandeng mitra strategis. Agar bisa meraup dana dan merangkul mitra strategis, mau tak mau BUMN harus berbenah agar sosoknya tampak sehat “lahir-batin” dan lebih transparan.

Indonesia menghadapi tantangan berat untuk memperkokoh ketahanan energi. Sudah lama kita mengalami defisit minyak. Produksi sudah di bawah 800.000 barrel per hari, sedangkan konsumsi minyak sekitar 1,6 juta barrel  per hari. Jadi ada kesenjangan sekitar 800.000 barrel per hari yang harus ditutupi dengan mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

Walaupun sampai sekarang kita masih menikmati surplus gas, ancaman defisit gas sudah di depan mata. Hampir bisa dipastikan tidak sampai 10 tahun lagi kita bakal mengalami defisit gas.

Bukankah lebih baik Pemerintah mendorong Pertamina lebih fokus di hulu dengan menggalakkan ekplorasi dan eksploitasi serta menggalakkan pemilikan ladang minyak di luar negeri yang cadangannya besar sehingga bisa memasok kebutuhan kilang di dalam negeri ang direncanakan bakal bertambah dan yang ada dimodernisasikan. Percepat migrasi dari Premium ke BBM dengan octane number paling tidak setara dengan Pertamax. Pertamina juga sangat diharapkan mempercepat migrasi dari euro 2 menjadi setidaknya euro 4. Dengan begitu Pertamina sangat besar sumbangsihnya mengurangi produksi CO2, sehingga menciptakan lingkungan lebih sehat, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan jaring-jaring pengaman kesehatan (BPJS).

Sementara itu, PGN sebagai perusahaan utilitas bisa lebih kokoh di hilir sebagai perusahaan utilitas, memasok gas untuk rumah tangga, industri, dan bisnis. Apalagi kalau diperkokoh dengan mengakuisisi Pertagas dari Peertamina.

Dengan skenario itu agaknya bauran energi (energy mix) lebih progresif. Pengalaman selama ini mengindikasikan terjadinya conflict of interest pada diri Pertamina. Menggalakkan penggunaan gas berarti mengurangi bisnis minyak Pertamina. Pertamina tidak perlu khawatir volume bisnisnya berkurang. Teramat besar peluang yang bisa digarap Pertamina untuk menjadi perusahaan minyak nasional yang disegani, setidaknya di kawasan Asia Pasifik. Tantangan besar menunggu Peertamina untuk mengakselerasikan kembali industrialisasi dengan lebih serius menganangi industri petrokimia yang merupakan ibu dari industri manufaktur.

***

Pemberitaan tentang holding BUMN antara lain bisa dilihat di:

kompas.com: Faisal Basri Nilai Konsep “Superholding BUMN” Rini Soemarno Tidak Jelas

tribunenews.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Tidak Jelas, Rini Soemarno Banyak Ngaconya

cnnindonesia.com: Faisal Basri: Holding Bank BUMN Cermin Kegagalan Merger

kontan.co.id: Faisal Basri tolak PGN dicaplok Pertamina

okezone.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Sangat Tidak Jelas

wartaekonomi.co.id: Faisal Basri: Rencana Holding BUMN Sangat Tidak Jelas

merdeka.com: Faisal Basri: Dalam konsep holding, rencana BUMN banyak ngaconya

pikiran-rakyat.com: Konsep Holding BUMN Belum Jelas

infobanknews.com: Faisal Basri Sebut Akuisisi PGN oleh Pertamina Tak Jelas

jitunews.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Banyak Ngaconya!

news.xcoid.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Ngga Jelas, Rini Soemarno Banyak Ngaconya

katadata.co.id: Pemerintah Sepakat Bentuk Enam Holding BUMN

Heboh Menteri ESDM WNA dan Nasib Megaproyek Masela


Sudah hampir bisa dipastikan Menteri ESDM pernah dan atau masih menjadi warga negara Amerika Serikat (AS). Lihat Menteri ESDM Warganegara AS. Hampir bisa dipastikan pula ketika dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar masih warga negara AS atau setidaknya belum menjadi warga negara Indonesia kembali.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Rupublik Indonesia Pasal 23 menyebutkan: Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 22 menyatakan: Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia.

Jadi, masalahnya sangat tidak rumit. Oleh karena itu tidak perlu berlama-lama menyelesaikannya. Hari ini juga sebaiknya pemerintah membatalkan demi hukum pelantikan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM.

Bagaimana Presiden Kenal Alcandra?

Sangat boleh jadi Presiden kenal Arcandra lewat sahabatnya, Darmawan Prasodjo, yang  bekerja di istana sebagai salah satu deputi Kepala Staf Presidenan (KSP) sejak dijabat Luhut Panjaitan. Darmawan sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Dialah yang mementori Jokowi selama masa kampanye untuk urusan migas.

Sebagai deputi KSP, Darmawan antara lain berperan sebagai pemberi second opinion kepada Presiden untuk urusan ESDM. Pandanganya beberapa kali berseberangan dengan Menteri ESDM, misalnya dalam kasus Freeport, Blok Mahakam, dan Masela. Sebaliknya, pandangannya sejalan Luhut Panjaitan.

Keterkaitan dengan Masela

Pada tahun 2010 Menteri ESDM Darwin Z. Saleh menyetujui plan of development (PoD) Blok Masela dengan skema FLNG (floating LNG). Sedari awal proyek ini berjalan tidak mulus. Perbedaan pandangan sudah terjadi di dalam pemerintah sendiri, membuat proses perencanaan molor.

Singkat cerita, Inpex Corporation mengajukan revisi PoD pada September 2014. Proposal baru itu mengajukan peningkatan produksi dari 2,5 juta ton per tahun selama kurun waktu 30 tahun menjadi 7,5 juta ton per tahun selama masa 24 tahun.

Pembahasan meluas dengan munculnya opsi onshore yang diajukan Menko Maritim yang baru, Rizal Ramli. Bola panas terus bergulir, menimbulkan kontroversi dan “perang terbuka” antara kedua kubu.

Presiden menugaskan kementerian ESDM untuk mencari konsultan bereputasi dunia untuk membuat kajian. Pada akhir Desember 2015 konsultan mempresentasikan hasil kajiannya yang menyimpulkan FLNG lebih baik dan lebih menguntungkan negara ketimbang skema onshore.

Rupanya Presiden lebih memercayai masukan lain lewat jalur informal yang berasal dari perusahaan milik Alcandra yang masuk lewat jalur deputi KSP. Akhirnya Presiden mengambil alih kewenangan Menteri ESDM dengan mengumumkan sendiri secara lisan dalam jumpa pers.

Keputusan secara lisan inilah yang dijadikan landasan bagi Menteri ESDM menyurati Inpex Corporation. Bisa dibayangkan kebingungan yang melanda kontraktor dengan landasan hukum tidak tertulis. Tentu amat berisiko investasi megaproyek senilai 14 miliar dollar AS hanya dilandasi oleh ucapan/lisan. Risiko lain adalah Presiden mengambil alih langsung kewenangan yang berada di tangan Menteri ESDM. Jadi bola panas sekarang di tangan Presiden.

Boleh jadi penunjukan Arcandra antara lain untuk mengamankan keputusan Presiden. Masalah menjadi rumit karena hampir pasti proyek Masela bakal kembali molor. Kontaktor tidak sanggup mencari tanah seluas yang dibutuhkan untuk skema onshore yang bisa puluhan kali lebih luas ketimbang skema FLNG. Pemerintah tampaknya tidak mau direcoki urusan tanah ini. Demikian pula soal lokasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan di antara pemerintah daerah di sekitar proyek. Masih banyak pula persoalan teknis dan strategis yang ditimbulkan oleh perubahan skema proyek. Skema onshore menimbulkan munculnya para pemburu rente yang menginginkan proyek dipecah-pecah supaya banyak yang kebagian.

Secara teknis, eksploitasi sangat sulit dimulai tahun 2024 sebagaimana rencana semula. Padahal proyek ini akan menghasilkan gas terbesar di tanah air. Sementara bayang-bayang defisit gas sudah di depan mata.

Sekarang defisit minyak sudah kian dalam. Perbedaan konsumsi dan produksi minyak sudah 800.000 barrel sehari. Defisit gas akan lebih cepat dari perhitungan sebelumnya. Sementara penerimaan negara dari nonmigas tersendat-sendat sehingga menghadirkan tax amnesty yang hasilnya juga masih remang-remang.

Kesalahan fatal sekarang bisa mempersulit perjalanan puluhan tahun ke depan. Tidak sepatutnya kita mewariskan bom waktu bagi generasi mendatang.

Mari mengoreksi yang bengkok secepatnya mumpung belum terlalu terlambat.

Menyikapi Perubahan Peta Perminyakan Dunia


Dunia perminyakan telah memasuki babak baru. Porsi minyak bumi dalam penyediaan energi turun dan akan terus turun lebih cepat, digantikan oleh gas dan energi terbarukan terutama energi surya.

Secara geografis, peranan Timur Tengah sebagai pemasok energi akan mengalami penurunan sejalan dengan peningkatan peranan Amerika Utara. Di Timur Tengah, supremasi Saudi Arabia melemah sejalan dengan kembalinya minyak Iran ke pasar minyak dunia pasca kesepakatan nuklir negara itu dengan negara anggota permanen Dewan Keamanan PBB plus Jerman (P5+1).

Tekad masyarakat dunia untuk mengurangi kerusakan lingkungan dengan mengurangi konsumsi energi berbasil fosil akan terus menekan porsi konsumsi minyak. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat yang memungkinkan penggunaan energi terbarukan semakin efisien dan kompetitif sekalipun harga minyak relatif rendah, mau tidak mau memaksa perubahan model bisnis minyak.

Perubahan mendasar dari sisi produksi dan konsumsi energi dunia berdampak terhadap pergerakan harga. Harga rerata Brent, West Texas Intermediate (WTI) dan Dubai Fateh—yang dijadikan acuan harga minyak dunia—pada April 2016 melonjak 36,8 persen dibandingkan posisi Januari 2016. Peningkatan harga terus berlanjut hingga pertengahan Mei. Namun, kebanyakan kalangan perminyakan meyakini harga minyak tidak akan kembali meroket. Harga rerata April 2016 sebesar 40,8 dollar AS per barrel tidak sampai separuh dari harga tertinggi tahun 2014 sebesar 108,37 dollar AS, bahkan tidak sampai sepertiga dari rekor harga tertinggi 132,8 dollar AS per barrel pada Juli 2008.

Indonesia hanya memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 3,7 miliar barrel atau 0,2 persen dari cadangan minyak dunia. Dengan tingkat produksi sekarang dan tanpa penemuan cadangan baru, dalam waktu tak sampai 12 tahun cadangan minyak Indonesia akan habis.

Yang hanya bisa dilakukan Indonesia adalah mengoptimalkan cadangan minyak yang ada seraya mengakselerasikan penemuan cadangan minyak baru agar sebesar mungkin mengimbagi peningkatan konsumsi sehingga bisa menekan impor yang dewasa ini mencapai sekitar 800.000 barrel per hari.

Di tengah persaingan yang semakin ketat dengan negara produsen minyak besar yang mengobral berbagai macam insentif, terutama dari negara yang ongkos produksinya relatif rendah, Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk mempertahankan sistem insentif yang berlaku dewasa ini.

Memaksimumkan penerimaan negara dari sektor migas sepatutnya bukan menjadi pertimbangn utama. Melainkan, bagaimana memaksimumkan sumbangsih sektor migas bagi perekonomisan nasional. Sektor migas jangan sampai menggerogoti devisa negara. Pembangunan kilang terpadu harus dipercepat agar meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian dan memacu industrilisasi. Puluhan miliar dollar AS bisa dihemat jika semakin banyak minyak mentah dan gas yang diolah di dalam negeri untuk menghasilkan bahan bakar dan berbagai produk petrokimia yang merupakan “ibu” industri manufaktur.

Pendekatan menekan cost recovery tidak bisa menggunakan kriteria yang kaku mengingat karakteristik ladang migas yang sangat beragam dan dengan tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Harus disadari bahwa kriteria multi-objectives yang dalam sejumlah kasus saling bertolak belakang semakin mustahil untuk diterapkan. Pemerintah harus fokus pada satu atau dua obyektif, apalagi mengingat banyak kendala (constraints) praktis tidak berkurang. Kalau hendak menggunakan obyektif tunggal, memaksimumkan maslahat bagi perekonomian nasional menjadi pilihan paling logis.

Susunlah kriteria yang terukur, transparan, dan kredibel. Transformasikan kerangka institusional, dari extractive institutions menjadi inclusive institutions, agar kekayaan sumber daya alam dinikmati oleh rakyat banyak, tidak lagi menjadi ajang pemburuan rente segelintir elit pengusaha yang erat bergandengan tangan dengan penguasa.

Bagaimanapun pengusahaan migas merupakan kegiatan padat modal dan padat teknologi yang berisiko tinggi. Kepastian hukum menjadi prasyarat penting. Bagaimana mungkin kepastian usaha hadir jika aturan yang mendasari usaha migas tidak berbentuk nyata, hanya berupa lisan seperti yang terjadi pada proyek Masela.

Indonesia pun berpacu dengan waktu untuk mewujudkan kemanan energi. Semakin mendesak meningkatkan cadangan operasional dan cadangan stategis di tengah perubahan geopolitik yang berpotensi menimbulkan gejolak dan konflik di berbagai kawasan. Bersamaan dengan itu, pilihan yang paling logis adalah mendorong penggunaan energi terbarukan untuk meningkatkan kemandirian energi. Oleh karena itu, perubahan sistem insentif tidak hanya terbatas pada energi fosil tetapi juga mencakup sumber energi primer yang terbarukan.

Perlu dicamkan bahwa penundaan atau pengambilan keputusan yang betele-tele menimbulkan ongkos sangat besar. Banyak kesempatan hilang percuma. Tak terbilang kerugian negara yang ditimbulkannya.

Tanpa perubahan mendasar segera, kekayaan migas yang menipis bukannya membawa berkah melainkan memperpanjang kutukan.

***

 

Update Harga BBM di Indonesia, AS, dan Malaysia


gas+pump
gladlynews.com

Harga rerata nasional BBM untuk jenis regular gasoline (setara RON 92) di Amerika Serikat pada 7 Maret 2016 adalah  1,81 dollar AS per gallon. Dengan kurs jual BI pada tanggal yang sama Rp 13.094 per dollar AS, harga RON 92 di AS Rp 6.261 per liter (1 gallon = 3,7854118 liter).eceran RON 92 (Pertamax) di Indonesia pada 7 Maret 2016 adalah Rp 7.950 per liter.  Berarti harga RON 92 di Indonesia lebih mahal sebesar Rp 1.689 ketimbang di AS.

Jika kita keluarkan segala jenis pajak, perbedaannya lebih besar. National average excise taxes per gallon untuk gasoline di AS adalah 0,4928. Jadi, harga RON 92 di AS tidak termasuk pajak adalah Rp 4.556 per liter. Sedangkan harga RON 92 (Pertamax) tanpa pajak di Indonesia adalah Rp 6.913. Jadi perbedaannya Rp 2.357 per liter lebih mahal di Indonesia.

Bahkan harga RON 92 tanpa pajak di AS lebih murah ketimbang Premium (RON 88) yang harganya Rp 6.130. Perbedaannya sebesar Rp 783.

Sahabat saya di Kementerian ESDM mengatakan perbandingan dengan AS tidak fair karena kilang di sana sangat efisien atau bahkan paling efisien di dunia. Untuk itu, mari kita bandingkan juga dengan Malaysia.

Karena RON 92 tak lagi dipasarkan di Malaysia, terpaksa kita menggunakan acuan harga RON 95 (setara Pertamax Plus). Di Malaysia, harga RON 95 pada 7 Maret 2016 adalah RM 1,60 atau Rp 5.131/liter (kurs jual BI 7/3/16 RM 1 = Rp 3.206,96).

Karena di Malaysia RON 95 tidak dikenakan pajak, maka untuk memperoleh perbandingan setara, pajak 15 persen di Indonesia kita keluarkan, sehingga harga RON 95 (Pertamax Plus) tanpa pajak adalah Rp 7.696 per liter.

Jadi, harga RON 95 di Indonesia lebih mahal sebesar Rp 2.565 per liter dibandingkan di Malaysia.

Dibandingkan dengan harga Premium (RON 88) tanpa pajak sekalipun (Rp 6.130), harga RON 95 di Malaysia lebih murash. Bedanya cukup signifikan, yaitu Rp 999.

Ternyata, perbandingan dengan Malaysia menghasilkan perbedaan yang lebih lebar ketimbang membandingkan dengan AS. Padahal yang kita bandingkan dengan malaysia adalah jenis BBM yang jauh lebih bermutu.

Masih mau berkilah? Keterlaluan.

Semoga para petinggi negeri tergerak nurani dan akal sehatnya untuk membenahi formula dan mekanisme penentuan harga BBM dan mengumumkannya ke publik.

Rakyat mungkin tidak menuntut harga BBM untuk terus diturunkan. Tapi tolong selisih yang besar itu dijelaskan larinya ke mana.

Apakah mafia kembali berkeliaran?

Perbedaan Harga BBM di Indonesia dan Malaysia Kian Melebar


gas-station-indonesia-wiki
automotiveit.com

Pemerintah Indonesia meninjau harga BBM bersubsidi dan BBM “penugasan” tiga bulan sekali. Terakhir, pemerintah mengubah harga BBM per 5 Januari 2016. Berarti penyesuaian selanjutnya akan dilakukan 5 April 2016.

Sementara itu Pertamina baru saja mengumumkan senarai harga baru BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Maret 2016. Data berikut berlaku untuk DKI Jakarta.

Di Malaysia harga semua jenis BBM diumumkan pemerintah sebulan sekali. Harga terbaru berlaku mulai 1 Maret 2016.

percent

Rakyat Malaysia menikmati penurunan harga lebih besar ketimbang rakyat Indonesia. Untuk jenis BBM yang sama (RON 95), penurunan harga di Malaysia sebesar 8,57 persen, sedangkan di Indonesia hanya 1,32 persen. Jika dibandingan untuk kurun waktu yang lebih panjang, perbedaannya semakin jomplang.

malaysia

Harga RON 95 di Malaysia tidak dikenakan pajak. Jika kita tambahkan pajak 15 persen seperti di Indonesia, maka harganya menjadi Rp 5,914 per liter. Sedangkan harga RON 95 di Indonesia per 1 Maret 2016 adalah Rp 8.850 per liter. Perbedaan yang hampir Rp 3.000 per liter sungguh sangat besar.

Lebih membuat miris, harga RON 95 di Malaysia plus pajak 15 persen lebih murah Rp 1.136 ketimbang harga premium di Indonesia yang perbedaan RON-nya sangat besar yaitu 7.

Mengapa pemerintah dan DPR tidak tergerak memertanyakan perbedaan yang mencolok itu. mengapa tidak dipertanyakan pula “keganjilan peredaan harga antara Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus?

Saatnya kita menuntut transparansi formula perhitungan harga BBM di Tanah Air, termasuk harga Avtur dan harga BBM untuk kapal yang tak kalah mahalnya.

 

 

 

Apa Kabar Mafia Migas?


Audit forensik atas PES/Petral sudah diungkapkan ke publik oleh pemerintah. Sudah terang benderang peranan Riza Chalid dengan kelompok usahanya yang beromset puluhan miliar dollar AS dalam perdagangan minyak dan BBM. Sudah terungkap pula nama-nama pelaku aktif dan fasilitator dari dalam PES/Petral. Kita pun sudah membaca di media massa keterlibatan pejabat tinggi yang memuluskan bisnis minyak Riza Chalid. Awam niscaya mafhum betapa banyak pejabat negara dan mantan pejabat Pertamina yang terlibat. Mustahil Riza Chalid bisa mulus menjalankan praktek pemburuan rente puluhan miliar dollar AS bertahun-tahun tanpa bantuan para pejabat.

Riza Chalid dan para kompradornya tidak akan menyerah. Mereka mengatur siasat untuk bangkit kembali, setidaknya terbebas dari jeratan hukum. Sahabat-sahabatnya diam membisu tentang keberadaan Riza Chalid. Penegak hukum tidak kelihatan sibuk mencarinya. DPR tak terdengar hendak membentuk pansus.

Struktur kekuatan politik yang sangat terdispersi memungkinkan para mafia melakukan lobby ke dalam pemerintahan. Boleh jadi sudah menyusup ke dalam istana. Presiden harus waspada terhadap lingkungan istana. Mereka menyebar kaki tangan menjadi musuh dalam selimut.

Waspada selalu. Amankan Pertamina dari gerayangan para mafia. Istana harus steril dari pengaruh mereka.

 

Oil Security dan BBM Kita


Bayangkan apa yang bakal terjadi seandainya dua kilang minyak di dalam negeri tiba-tiba mengalami kerusakan sehingga berhenti berproduksi pada waktu yang bersamaan. Walaupun kemungkinan seperti itu sangat kecil, namun kita harus mengantisipasinya.

Australia pernah mengalaminya. Pernah juga terjadi kecelakaan lalulintas di Australia yang menimpa truk tangki BBM. Setelah diselidiki ternyata ada kerusakan pada truk tangki yang membuat otoritas memeriksa seluruh truk tangki yang beroperasi di salah satu negara bagian. Tak ayal, pasokan BBM di negara bagian itu terganggu beberapa hari.

Di tengah ketegangan yang meningkat di berbagai kawasan, kita harus lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk. Ketegangan di Korea, Laut China Selatan, dan Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan minyak ke Indonesia. Sekitar separuh kebutuhan minyak kita berasal dari impor. Kapasitas produksi kilang kita hanya bisa memenuhi sekitar separuh kebutuhan dalam negeri, dalam hitungan hari.

Cadangan operasional (operational reserves) bahan bakar minyak (BBM) hanya mampu memenuhi kebutuhan untuk 20 hari. Kita tidak memiliki cadangan strategis (strategic reserves) sama sekali untuk menghadapi kejadian luar biasa seperti perang atau bencana alam.

Jika kilang mengalami kerusakan., berapa pun produksi dan cadangan minyak mentah yang kita miliki tidak akan membantu pemulihan pasokan BBM. Berapa pun kilang baru dibangun akan menjadi sia-sia kalau tidak ada pasokan minyak mentah impor.

Konsep ketahanan energi atau keamanan energi (energy security) perlu dirumuskan kembali, tidak sebatas penggunaan variabel tunggal (berapa banyak cadangan untuk memenuhi berapa hari kebutuhan).

Selain menambah kapasitas tangki penyimpanan (storage) untuk cadangan operasional—agar kita bisa menikmati keuntungan dengan membeli lebih banyak ketika harga rendah dan menunda pembelian ketika harga tinggi—kita pun perlu mulai mempersiapkan pilihan tambahan agar terhindar dari kemungkinan goncangan energi di masa depan.

Salah satu pilihan adalah menjalin kerja sama dengan negara tetangga. Jaringan kerja sama meliputi negara di berbagai kawasan untuk memperluas asal pasokan. Misalnya dengan ASEAN dan dengan APEC. Di dalam APEC ada Australia yang lokasinya relatif dekat.

Indonesia perlu aktif meyakinkan konsep kerja sama energi yang niscaya bakal saling menguntungkan.

Lebih baik sedia payung sebelum hujan.