Rangkuman Diskusi Ketimpangan Ekonomi


Catatan: Pada 4 Mei 2017, Tempo Institut dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) menggelar diskusi bertajuk “Ketimpangan Ekonomi.” Moderator (Yopie Hidayat) yang piawai merangkum diskusi yang berlangsung lebih dari dua jam dengan nara sumber: Vivi Alatas, Enny Sri Hartati, Elan Satriawan, dan Faisal Basri.
***

 

Kondisi Terakhir Kemiskinan dan Ketimpangan

Data empiris menunjukkan ketimpangan kesejahteraan di Indonesia semakin buruk. Gini ratio meningkat. Yang paling parah, kesenjangan antara desa dan kota semakin dalam. Di desa rasio gini yang sedikit lebih rendah bukan karena ada perbaikan kesejahteraan tapi karena semakin menurunnya pendapatan yang tadinya berada di menengah atas. Ini gejala semakin miskin bersama-sama.

Kesenjangan yang tajam juga terjadi di kawasan terpencil. Ada bukti empiris bahwa semakin besar dana transfer dari pusat ke daerah justru semakin memperlebar kesenjangan. Ini menunjukkan besarnya alokasi dana ke birokrasi daerah dan memusatnya pembagian manfaat hanya pada kelompok menengah atas.

Yang paling mencemaskan, struktur tingkat kemiskinan masih didominasi kelompok rentan. Jika saat ini ada sekitar 6,5 juta keluarga miskin, satu lapis di atasnya adalah 25 juta keluarga yang masih sangat rentan untuk jatuh kembali menjadi miskin. Sedikit guncangan, ada kenaikan harga bahan pokok atau bahkan tuga hari saja berhenti bekerja, kelompok rentan ini dapat terlempar kembali menjadi miskin. Kebijakan pemerintah, seperti perubahan mekanisme penyaluran bantuan atau berubahnya penetapan jumlah bantuan, juga sangat krusial menentukan nasib kelompok rentan ini.

Menelusuri Sebab-Sebabnya

Indonesia mengalami ketimpangan kesejahteraan yang semakin lebar karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup pesat. Struktur ekonomi ekonomi Indonesia yang masih dalam tahap awal masuk ke ambang negara berpendapatan menengah membuat pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5% tidak semestinya dibanggakan karena pertumbuhan sebesar itu belum cukup untuk mendorong perbaikan kesejahteraan. Untuk menyerap seluruh tenaga kerja baru setiap tahun, ekonomi Indonesia setidaknya harus tumbuh 7%. Yang terjadi, fenomena middle income trap semakin jelas tampak di Indonesia.

Selain tidak cukup cepat, pertumbuhan ekonomi yang muncul bukanlah pertumbuhan yang berkualitas. Di semakin banyak daerah, terjadi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan semakin dalamnya tingkat kemiskinan.Pada gilirannya, ketimpangan menjadi semakin dalam. Ini adalah immiserizing growth (pertumbuhan yang menyengsarakan).

Diskusi Ketimpangan 1 of 5

Immizerising growth tercipta karena berbagai sebab. Antara lain:

  1. Kesalahan kebijakan struktural yang berlangsung sejak lama membuat ekonomi Indonesia mengalami de-industrialisasi. Ekspor Indonesia relatif masih bergantung pada beberapa komoditas, kalau tak boleh dibilang hanya dua: sawit dan batu bara. Distribusi nilai tambah di sektor ini terpusat pada pemilik modal dengan daya ungkit yang kecil bagi masyarakat sekitar.
  2. Kekeliruan kebijakan ini terjadi karena tidak ada konsistensi kebijakan yang baik dan benar dalam jangka panjang. Harus diakui, kebijakan restrukturisasi ekonomi yang baik dan perlu efeknya baru terasa pada jangka panjang. Yang selalu terjadi di Indonesia, sebelum efek ini terasa, sudah ada pergantian kebijakan karena perubahan pemerintahan maupun karena tekanan kelompok-kelompok kepentingan, apakah itu kepentingan politik dan ideologis maupun kepentingan ekonomi kroni.
  3. Sementara itu, pertumbuhan di sektor agrikultur tertinggal. Padahal di sinilah sebagian besar masyarakat bekerja. Data terakhir menunjukkan 31.86% pekerja atau 39,68 juta orang mencari nafkah di sektor pertanian.Kemudian disusul oleh sektor perdagangan, sektor jasa kemasyarakatan, dan sektor industri yang masing-masing sebesar 23,37%,16,82% dan 13,31%. Dalam tiga tahun terakhir, situasi menjadi semakin parah karena kebijakan yang keliru di sektor pertanian berfokus pada pemenuhan swasembada yang tidak masuk akal sehat secara ekonomi serta tidak efisien. Harga pangan tetap tinggi sementara nilai tukar petani justru stagnan kalau tak bisa dibilang menurun.
  4. Ekonomi Indonesia juga langsung melompat ke sektor jasa yang nilai tambahnya lebih banyak mengalir ke kelompok menengah atas. Investasi besar tidak lagi masuk ke manufaktur yang lebih besar rantai pasokan maupun leverage-nya, sehingga lebih berkualitas. Pekerja di sektor jasa menikmati upah lebih baik, namun mereka harus berpendidikan. Sedangkan peluang untuk kelas buruh, yang berpendidikan rendah, tidak banyak karena lapangan kerja di bidang industri semakin sempit. Karena kelompok yang bawah tidak mendapat peluang yang cukup, pertumbuhan cepat di sektor jasa memperlebar kesenjangan karena yang lebih menikmati nilai tambah kelompok menengah atas.
  5. Sektor jasa di Indonesia sangat terproteksi dan membuat pengusaha lebih terdorong berinvestasi di sana. Ada excess demand yang besar sehingga sensitifitas permintaan terhadap harga sangat kecil yang juga berarti potensi keuntungan yang besar. Sektor jasa umumnya juga bersifat non-tradeable sehingga pertumbuhan yang muncul tidak menciptakan gain from trade. Selama ini, negara-negara yang menikmati pertumbuhan kesejahteraan sangat pesat adalah negara yang dapat menikmati nilai tambah dari perdagangan internasional yang besar. Sayangnya ekonomi Indonesia justru semakin tertutup dan semakin terjerat semangat nasionalisme sempit.
  6. Regulasi ketenagakerjaan memperburuk situasi karena pasar tenaga kerja menjadi tidak efisien. Situasi sekarang adalah situasi lose-lose, baik buruh maupun pengusaha sama-sama tidak senang dan merasa dirugikan. Penciptaan lapangan kerja terhambat karena regulasi yang sangat kaku membuat penguasa enggan melakukan rekrutmen. Proteksi yang berlebihan pada buruh yang sudah bekerja membuat tenaga kerja baru yang belum bekerja menjadi tersandera. Sementara, ketiadaan lapangan kerja adalah salah satu sebab utama kemiskinan.
  7. Pada saat yang sama peran ekonomi kroni justru semakin besar. Ekonomi kroni semakin memusatkan distribusi nilai tambah pada sekelompok kecil orang yang dekat dengan penguasa. Posisi Indonesia memburuk berdasarkan indeks ekonomi kroni yang dibuat The

Diskusi Ketimpangan 2 of 5

Economist. Ekonomi kroni adalah kegiatan usaha yang bergantung pada perizinan dan konsesi dari penguasa seperti pertambangan, perkebunan besar, properti, perdagangan dengan tata niaga, dsb.

  1. Pemerintah juga semakin memusatkan kegiatan ekonomi pada BUMN yang semakin dominan. Bahkan BUMN juga merambah ke bidang-bidang usaha yang semestinya tidak perlu dimasuki negara. Kesempatan bagi dunia usaha swasta semakin sempit. Kebijakan ini juga semakin memusatkan distribusi pendapatan pada kelompok tertentu, yang tak lepas dari praktek kroni.
  2. Data juga menunjukkan betapa pengeluaran sosial Pemerintah masih kecil secara relatif terhadap PDB. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, pengeluaran untuk program-program sosial di Indonesia jauh lebih kecil.
  3. Selain jumlahnya kecil, masih banyak pengeluaran sosial yang tidak tepat sasaran. Subsidi pupuk misalnya, yang hanya sebagian kecil menyentuh petani miskin. Atau dana desa yang secara proporsional sangat tidak adil bagi orang miskin yang tinggal di kawasan padat Jawa.

Menggali Solusi

Besarnya jumlah keluarga yang masuk kelompok rentan membuat upaya pemberantasan kemiskinan sangat sulit. Terjadi mutasi keluar-masuk yang cepat, ada yang lepas dari kemiskinan dan pada saat yang sama ada pula keluar yang turun kembali menjadi miskin. Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan harus melibatkan semua warga negara. Semua orang punya peran.

Ada beberapa perilaku kunci yang harus benar-benar memasyarakat. Menyekolahkan anak, pemberian ASI ekslusif, imunisasi adalah langkah-langkah dasar untuk memutus rantai kemiskinan agar tidak diturunkan. Prioritas pengeluaran rumah tangga harus lebih terarah pada perbaikan gizi untuk mengatasi masalah stunting yang membuat kemiskinan berlanjut ke generasi berikut.

Untuk mengatasi kemiskinan agar tidak berkembang menjadi proses pemiskinan yang berkelanjutan pemerintah harus melakukan serangkaian koreksi kebijakan jangka secara struktural. Dampaknya baru terasa pada jangka menengah panjang, tapi jika tidak dilaksanakan sejak sekarang proses pertumbuhan yang menyengsarakan akan terus berlanjut. Serangkaian perubahan struktural itu:

  1. Segera merumuskan langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas sebagai motor pertumbuhan.
  2. Menyusun serangkaian kebijakan lintas kementerian dan sektor untuk kembali membangkitkan industrialisasi.
  3. Mengembangkan akuakultur dan perikanan sebagai andalan utama sektor pertanian karena kondisi geografis Indonesia yang sangat mendukung.
  4. Segera memulai perubahan regulasi ketenagakerjaan untuk merestrukturisasi pasar tenaga kerja agar lebih efisien. Tanpa perubahan regulasi yang mendasar, ketimpangan pasar tenaga kerja akan semakin dalam dan memperparah ketimpangan kesejahteraan secara keseluruhan.

Diskusi Ketimpangan 3 of 5

Selain perubahan struktural jangka menengah panjang, ada banyak koreksi kebijakan yang bisa segera berjalan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan. Beberapa kebijakan yang dapat memberikan hasil dalam jangka pendek itu:

  1. Menghilangkan tata niaga yang tidak efisien. Harga pangan harus terkendali karena sangat menentukan nasib mereka yang miskin dan rentan. Namun cara mengendalikannya tidak bisa menggunakan cara komando. Bukan pula dengan pendekatan menakut-nakuti memakai Bareskrim atau BIN. Pengendalian harga bahan pokok harus berlangsung melalui mekanisme tata niaga yang paling efisien dan menciptakan harga paling rendah bukan untuk kepentingan kroni atau pemegang konsesi yang mengatasnamakan petani, peternak, atau produsen lokal. Fokus utama kebijakan harga adalah mengangkat keluarga miskin, bukan memberi proteksi bagi pengusaha lokal.
  2. Sentimen anti impor demi swasembada harus segera berakhir. Tidak ada negara yang dapat hidup tanpa impor. Harus ada kebijakan yang lebih berbasis pada akal sehat, bukan nasionalisme asal swasembada yang justru menciptakan inefisiensi dan menjadi tunggangan para kroni untuk memburu rente.
  3. Pengkajian kembali model pembangunan infrastruktur. Indonesia mengalami defisit infrastruktur, maka harus ada upaya percepatan pembangunannya. Tapi, membangun infrastruktur membutuhkan dana besar dan dampaknya baru terasa dalam jangka panjang. Oleh karenanya proyek infrastruktur tidak fleksibel. Sekali dimulai, implementasinya harus konsisten sampai selesai. Ini memerlukan tata kelola yang optimal, sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga kelaikan operasionalnya dalam jangka panjang. Pada akhirnya tujuan utama pembangunan infrastruktur adalah menurunkan sebesar mungkin biaya logistik sehingga ekonomi menjadi lebih efisien dengan ongkos seoptimal mungkin. Maka pilihan infrastruktur apa yang akan dibangun juga amatlah penting. Partisipasi swasta sedapat mungkin diperbesar agar pemerintah lebih leluasa mengalokasikan bujet yang lebih besar pada pengeluaran sosial. Jika syarat-syarat itu tak terpenuhi, pemerintah harus berani melakukan pengkajian ulang. Sudah ada gelagat bahwa berbagai pembangunan infrastruktur yang tengah berlangsung tidak tepat sasaran dan bahkan berpotensi mangkrak menjadi monumen kesia-siaan.
  4. Perbaikan mekanisme pembuatan keputusan. Harus ada perbaikan pada proses tata kelola pemerintahan di tingkat tertinggi (Presiden) untuk mencegah kekeliruan pengambilan keputusan. Pembuatan kebijakan harus berdasarkan perencanaan yang baik dan komprehensif serta data seakurat mungkin, bukan temuan-temuan ad hoc yang belum teruji kebenarannya. Gap antara knowledge maker (lembaga-lembaga think tank, akademisi, atau kementerian dan lembaga pemerintah yang melakukan riset dan menguasai data) dengan pembuat kebijakan harus dipersempit. Kebijakan harus realistis dan lebih berbasis akal sehat dan bukan dengan mantra “Pokoknya” yang terlihat hebat dalam konteks pencitraan tapi justru pada akhirnya banyak menimbulkan persoalan saat implementasi. Buruknya kebijakan pangan dan pembangunan infrastruktur hanya sekadar contoh dari banyaknya kekeliruan kebijakan yang terjadi.
  5. Optimalisasi belanja dan implementasi program sosial. Secara rasio terhadap PDB, belanja pemerintah untuk program-program sosial masih termasuk rendah. Dana untuk program-program bantuan langsung seyogyanya diperbesar disertai perbaikan implementasi program untuk menjamin efektifitas dan efisiensinya. Ada banyak contoh tentang buruknya implementasi yang pada akhirnya membuat program bantuan sosial menjadi tidak efektif dan tepat sasaran. Perubahan metode pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin) misalnya, justru berujung pada pola tidak lebih baik karena kepentingan bank-bank milik negara dan juga

Diskusi Ketimpangan 4 of 5

Bulog. Keinginan memodernisasi penyaluran bantuan tidak berhasil, kalah oleh pertimbangan politis.

6. Perbaikan kualitas pelayanan dasar. Warga miskin di Indonesia mengalami ketimpangan akses, ketimpangan fasilitas, dan ketimpangan layanan dasar. Mengatasi ketimpangan akses dan fasilitas lebih membutuhkan waktu dan anggaran. Sedangkan perbaikan kualitas layanan dasar relatif lebih mudah diupayakan dan dicapai. Pemerintah semestinya bisa memperbaiki kualitas layanan dasar dengan mendorong profesionalisme dan kualitas aparatur negara serta memperbaiki pengawasan sembari menerapkan merit system. Pemerintah seharusnya melaksanakan konsep open government agar pelayanan publik lebih baik. Pemerintah dapat mendorong peran serta publik secara luas untuk turut mengawasi kualitas layanan dasar. Program Lapor oleh UKP4 yang dulu pernah berjalan dengan baik harus di hidupkan kembali. Perbaikan kualitas layanan dasar bisa berjalan tanpa memerlukan anggaran besar dan daoat segera berjalan. Yang diperlukan hanyalah komitmen untuk melayani publik sejalan dengan perbaikan kesejahteraan aparatur negara yang kini semakin baik.

7. Memperbaiki kredibilitas anggaran dengan menetapkan target-target yang lebih realistis. Rasio penerimaan pemerintah dari pajak dibandingkan dengan PDB Indonesia (tax ratio) masih rendah, bahkan termasuk yang paling rendah di ASEAN. Artinya, masih ada ruang yang luas bagi Pemerintah RI untuk menaikkan penerimaan pajak. Tapi, bukan berarti pemerintah dapat dengan serta-merta menaikkan target penerimaan pajak begitu saja. Terlebih lagi ketika siklus dunia usaha sedang lesu karena imbas penurunan harga komoditas dan melesunya ekonomi global. Dalam situasi seperti ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo justru menaikkan target penerimaan pajak dengan sangat agresif. Akibatnya muncul defisit yang besar. Target penerimaan yang sangat tinggi dan tidak realistis itu juga mendorong pemerintah merencanaan berbagai pengeluaran yang pada gilirannya tidak mungkin terealisir karena penerimaan tidak tercapai. Masalah lain yang berikutnya muncul adalah membesarnya defisit anggaran yang membuat kredibilitas anggaran memburuk yang berdampak pada baiknya bunga surat utang Pemerintah. Biaya bunga yang lebih besar membuat kemampuan belanja pemerintah untuk program sosial menurun. Kesimpulannya penetapan target yang tidak realistis justru menimbulkan beban yang cukup besar pada keuangan negara. Akibat lainnya adalah peringkat kredit Indonesia tidak membaik. Biaya bubga utang luar negerk korporasi juga ikut naik, dan akhirnya membuat ekonomi Indonesia menjadi tidak efisien karena terbebani biaya tinggi.

8. Perbaikan program-program pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Masih ada banyak kelemahan pada Kebijakan Ekonomi Berkeadilan yang menjadi andalan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Program Reforma Agraria yang menjadi andalan pemerintah, misalnya, masih memerlukan program lain sebagai pendamping agar program ini benar-benar dapat membantu petani miskin. Sayangnya, program what next ini belum ada.. Memiliki tanah tak akan bahyak membantu jika warga miskin yabg mendapat tanah tidak memiliki ketrampilan dan modal untuk mengolah tanah itu. Belum lagi ada mismatch antara lokasi warga yang memerlukan bantuan dengan lokasi tanah yang tersedia. Data tanah yang dapat dibagikan juga masih tidak jelas dan simpang siur. Reforma Agraria juga menimbulkan ketidak pastian pada pengusaha karena ada redistribusi aset yang mengesankan akan ada upaya nasionalisasi. Padahal, sektor perkebunan sawit merupakan penghasil ekpor utama yang menjadi motor pertumbuhan.

Selesai

 

1 Comment

  1. Bang Faisal mohon pencerahannya, apakah pernah dilakukan studi mengenai produktivitas buruh di kawasan ASEAN? Apakah de-industrialisasi terjadi juga di negara ASEAN lain? Terimakasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s