Mendeteksi Akar Ekonomi dari Radikalisme dan Disharmoni Sosial


Pemerintah mengklaim selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK berhasil mengurangi tingkat ketimpangan sebagaimana tercermin dari penurunan nisbah Gini (Gini ratio). Bahkan pada Maret 2016, nisbah gini sudah turun di bawah 0,4, yang berarti tingkat ketimpangan tergolong baik. Nisbah gini antara 0,4 sampai 0,5 masuk kategori ketimpangan sedang; dan di atas 0,5 tergolong ketimpangan buruk.

gini
Sumber: Badan Pusat Statistik

ŸKecenderungan ketimpangan jangka panjang (garis hitam) masih menunjukkan pemburukan.

gini_bps

Namun perlu diingat, nisbah Gini yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mengukur tingkat ketimpangan pendapatan (income inequality) maupun ketimpangan kekayaan (wealth inequality). BPS menghitung nisbah Gini berdasarkan data pengeluaran yang diperoleh dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Ketimpangan pengeluaran sudah barang tentu lebih rendah ketimbang ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan kekayaan, karena perbedaan konsumsi orang terkaya dibandingkan konsumsi orang termiskin cenderung jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan pendapatan dan kekayaannya.

Perbedaan sangat mencolok antara data pengeluaran dan kekayaan bisa dilihat pada dua peraga berikut. Berdasarkan data pengeluaran yang dipublikasikan oleh BPS, kelompok 20 persen terkaya menyumbang 47 persen pengeluaran, sedangkan kelompok 40 persen termiskin hanya 17 persen dengan kecenderungan menurun dan stagnan dalam enam tahun terakhir.

top20

Bandingkan dengan data kekayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse. Hanya satu persen saja orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Konsentrasi kekayaan pada 1 persen terkaya di Indonesia terburuk keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Jika dinaikkan menjadi 10 persen terkaya, penguasaannya mencapai 75,7 persen.

credit_suisse

Kelompok milyarder di Indonesia merapup dua pertiga kekayaannya dari praktek bisnis di sektor kroni (crony sectors), yang dimungkinkan karena kedekatan dengan kekuasaan.  Oleh karena itu tidak mengejutkan jika crony-capitalism index Indonesia bertengger di peringkat ketujuh dunia. Posisi Indonesia pada tahun 2016 itu memburuk dibandingkan  tahun 2007 dan 2014.

crony_index

Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa pembangunan tak dapat dicapai kecuali melalui keadilan; Ÿkeadilan merupakan standar penilaian keberhasilan penguasa; danŸ penguasa dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan. Jika rasa keadilan semakin terusik, maka harmoni sosial terganggu, yang berpotensi meningkatkan ketegangan sosial dan politik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kerap didengungkan tertinggi ketiga di antara negara G-20 tampaknya lebih banyak dinikmati oleh top-1% atau setidaknya kelas mengengah ke atas. Indikasi nyata tercermin dari pertumbuhan sektor jasa–terutama sektor jasa modern yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja dan kebanyakan tenaga kerja berpendidikan tinggi– yang sekitar dua kali lipat dari sektor penghasil barang.

tradable
growth_by_sector

Pembangunan tidak mampu mengangkat mayoritas rakyat miskin dan yang hidup pas-pasan. Petani yang merupakan porsi terbesar rakyat Indonesia justru mengalami penurunan kesejahteraan. Kenaikan harga produk yang dihasilkan petani kalah cepat dibandingkan dengan harga barang yang dibeli petani. Walhasil, nilai barang dan jasa yang mereka beli dari pendapatannya semakin berkurang.

farmers_tot

Nasib buruh tani pun tidak membaik. Upah riil mereka justru turun dalam dua tahun terakhir. Mereka tergolong sebagai pekerja informal di pedesaan. Nasib pekerja informal di perkotaan juga serupa, walaupun penurunan upah riilnya lebih kecil. Sekitar 58 persen pekerja di Indonesia adalah pekerja informal dengan status pekerjaan utama meliputi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

informal

Secara umum sekalipun, upah riil cenderung mengalami penurunan. Penurunan upah riil paling tajam terjadi tahun 2015.

ari-1
ari-2

Kenaikan upah minimum setiap tahun, selain tidak mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, juga ternyata  direspon oleh pengusaha dengan menurunkan jam kerja. Faktor lain yang menyebabkan penurunan jam kerja adalah kapasitas terpakai yang turun. Pengusaha berupaya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja karena ongkosnya relatif lebih mahal.

ari-3

Bagaimana kaum pekerja menyiasati hidup dalam tekanan yang semakin berat? Pertama, lebih banyak anggota keluarga yang masuk pasar kerja. Sangat boleh jadi itu termasuk anak-anak yang terpaksa drop out dari sekolahnya untuk menopang kehidupan keluarga. Maka tak heran tingkat partisipasi angkatan kerja naik cukup tajam sejak 2014.

ari-4

Kedua, pekerja harus mencari pekerjaan tambahan atau menambah jam kerja. Lebih dari seperempat pekerja Indonesia bekerja lebih dari 49 jam seminggu. Jumlah pekerja keras Indonesia hanya kalah dengan Korea Selatan dan Hongkong.

nikkei

Terlalu miskin bagi mereka untuk menganggur-too poor to be unemployed. Ditambah lagi mencari pekerjaan semakin sulit. Jika sebelum tahun 2010 mencari pekerjaan tidak sampai enam bulan, sejak tahun 2010 bertambah menjadi satu tahun atau lebih.

ari-5

Data mikro dia atas membuat kita harus lebih hati-hati menginterpretasikan data pengangguran dan kemiskinan yang justru menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung melemah sejak 2012 justru beriringan dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Perlu kajian lebih mendalam di tingkat mikro untuk menyibakkan dinamika di kalangan masyarakat berpendapatan rendah.

unemployment_and_growtg

Yang juga perlu diwaspadai adalah relatif tingginya penganggur di kalangan usia muda. Negara-negara di Timur Tengah yang mengalami gejolak politik pada umumnya ditandai oleh tingginya penganggur belia.

youth

Tak pelak lagi, tantangan ke depan adalah menggelar pembangunan yang lebih inklusif. Tak ada pilihan lain kecuali mentransformasikan pembangunan dari exclusive political and economic institutions menjadi inclusive political and economic institutions.

Tren Ketimpangan Memburuk dan Pesta Pora Kapitalis Kroni


Pada 19 Agustus 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru tentang ketimpangan. Indeks ketimpangan yang diukur dengan gini ratio pada Maret 2016 turun menjadi 0,397. Penurunan gini ratio menjadi di bawah 0,4 membuat tingkat ketimpangan di Indonesia kembali dalam kategori rendah (<0,4). Kategori sedang 0,4 sampai 0,5 dan ketegori ketimpangan tinggi atau parah >0,5. Rentang gini ratio adalah nol (merata sempurna) hingga 1 (timpang sempurna).

Gini ratio tertinggi sepanjang sejarah terjadi pada September 2014. Setelah itu terus mengalami penurunan hingga Maret 2016. Berarti selama pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami perbaikan hingga kembali ke kategori rendah.

gini
Sumber: Badan Pusat Statistik

Di halaman muka Kompas hari ini (20/8) muncul berita dengan judul Rasio Gini Belum Memuaskan. Mengapa sejumlah kalangan, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, menilai penurunan belum cukup memuaskan?

Pertama, menurut BPS, penyumbang perbaikan terutama adalah kenaikan upah buruh tani harian dan buruh bangunan harian, kenaikan jumlah pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian, serta kenaikan pengeluaran pemerintah, khususnya infrastruktur padat karya, bantuan sosial, dan perbaikan pendapatan pegawai negeri sipil (PNS) golongan bawah. Dua faktor pertama sangat rentan, sewaktu-waktu mudah turun kembali karena kelompok buruh harian tidak memiliki kepastian pendapatan.

Kedua, meskipun gini ratio di perdesaan relatif jauh lebih rendah dari perkotaan (0,327 versus 0,410), penurunan gini ratio di perdesaan relatif lebih lambat dibandingkan penurunan di perkotaan. Kenyataan ini memperkokoh konstatasi rentannya faktor pertama.

Ketiga, gini ratio di Indonesia dihitung berdasarkan data konsumsi per kapita, sehingga tidak mencerminkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kekayaan. Ketimpangan berdasarkan pengeluaran atau konsumsi jauh lebih rendah ketimbang ketimpangan pendapatan dan kekayaan karena sekaya-kayanya seseorang tentu memiliki keterbatasan untuk menikmati hidup dari kekayaannya yang melimpah: makan tiga kali sehari, tidak bisa menimati lebih dari satu mobil dan rumah pada waktu yang sama, dan keterbatasan waktu untuk pesiar ke seantero dunia. Berbeda dengan pendapatan dan kekayaan yang bisa ditumpuk sampai tujuh turunan.

Keempat, tren jangka panjang dengan menggunakan data tahunan (rerata Maret dan September sejak 2011) menunjukkan peningkatan ketimpangan yang cukup tajam.

gini1964-2016

Data Bank Dunia tentang konsentrasi kekayaan menunjukkan kondisi ketimpangan yang amat parah. Indonesia menduduki peringkat ketiga terparah setelah Rusia dan Thailand. Satu persen rumah tangga Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan nasional. Semakin parah jika melihat penguasaan 10 persen terkaya yang menguasai 77 persen kekayaan nasional. Jadi 90 persen penduduk sisanya hanya menikmati tidak sampai seperempat kekayaan nasional.

inequality

Lebih ironis lagi, sekitar dua pertiga kekayaan yang dikuasai orang kaya Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa. Crony-capitalism index Indonesia menduduki peringkat ketujuh.

Pantas saja para saudagar kian banyak yang menyemut ke dalam kekuasaan dan menguasai pucuk pimpinan partai politik. Karena dengan begitu kenikmatan berbisnisnya terlindungi. Sektor-sektor kroni pada umumnya bersandar pada fasilitas dan konsesi dari penguasa. Banyak dari mereka tidak siap bersaing secara sehat.

crony

Harga Pangan (Terutama Beras) Mengancam Penduduk Miskin


Tahun 2015 ditandai oleh bencana El Niño dan kebakaran lahan terlama dan terparah. Pulau Kaliman tan dan Sumatera paling menderita akibat kebakaran lahan. Perekonomian Kalimantan pada triwulan III-2015 mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif, sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera terburuk kedua.

p-0

Dampak El Niño lebih merata. Berbulan-bulan tidak turun hujan menyebabkan kekeringan di seluruh Indonesia, menyebabkan gagal panen dan pergeseran musim tanam. Berbagai kalangan telah mengingatkan jauh-jauh hari.

Sayangnya, pemerintah, terutama Menteri Pertanian, tidak menggubris, bahkan sesumbar produksi pangan termasuk beras bakal naik sehingga tidak perlu mengimpor beras dan jagung.

Impor beras sampai November 2015 belum mencapai 300 ribu ton, jauh lebih rendah ketimbang selama empat tahun sebelumnya.

p-20

Tanpa El Niño dan kebakaran lahan sekalipun kondisi pangan kita tergolong rentan sebagaimana tampak dari indeks keamanan pangan yang di bawah 50 dengan peringkat yang terus turun.

Badan Pusat Statistik mengakui metode prakiraan produksi banyak mengandung kelemahan. Boleh jadi hanya data impor yang paling akurat.

Yang pasti harga beras merangkak naik. Yang mengalami kenaikan paling tajam ialah harga beras di tingkat eceran, menyusul harga beras di tingkat penggilingan. Ironisnya, di tingkat penggilingan, yang naik paling tajam adalah harga beras kualitas rendah. Apakah ini menunjukkan penyaluran raskin (beras untuk keluarga miskin) tersendat?

Kenaikan harga beras tampaknya tidak sepenuhnya dinikmati petani. Kenaikan harga gabah panen kering (GPK) ternyata paling kecil. Tengok punya disparitas harga yang relatif sangat lebar antara harga GPK, harga di tingkat penggilingan, dan harga eceran.

p-3

Perkembangan harga beras di Indonesia yang merangkak naik bertolak belakang dengan kecenderungan harga beras di pasar internasional yang terus mengalami penurunan. Perbedaan harganya pun amat kontras. Pada bulan November 2015, harga beras eceran di Indonesia hampir tiga kali lipat lebih mahal ketimbang harga beras Vietnam.

p-4

Penduduk miskinlah yang paling menderita, karena hampir sepertiga pengeluarannya tersedot untuk membeli beras. Jika ditambah dengan beberapa komoditas pangan yang dikonsumsi penduduk miskin yang mengalami kenaikan harga di atas inflasi nasional, maka porsi pengeluarannya naik menjadi 40 persen.

Perlu dicatat, pengeluaran terbesar kedua penduduk miskin adalah untuk membeli rokok kretek filter. Rokok memang memiskinkan!

p-5

Tak heran jika penduduk miskin kemungkinan besar akan terus naik. Posisi Maret 2015 saja sudah naik dibandingkan dengan September 2014.

Sesumbar dengan populisme, yang menanggung adalah penduduk miskin. Mahal sekali populisme yang menyesatkan itu!

p-6

Kemiskinan dan Ketimpangan Setelah 70 Tahun Merdeka


Bung Karno pernah berkata dengan lantang: “Tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia merdeka.”

Setelah 70 tahun proklamasi kemerdekaan, jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia memang berkurang. Namun, sejak krisis 1998, penurunan kemiskinan kian melambat. Bahkan sempat tiga kali mengalami peningkatan.

Yang juga perlu dicermati, penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih lambat dibandingkan negara-negara tetangga seperti China, Vietnam, dan Kamboja.

apoor

Hal itu menunjukkan penduduk miskin sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. Apalagi mengingat sistem perlindungan sosial di Indonesia sangat buruk. Skor indeks perlindungan sosial Indonesia sangat rendah, hanya 0,044, di urutan ke-27 dari 35 negara di Asia Pasifik. Alokasi dana untuk berbagai macam jaminan sosial hanya 1,2 persen dari produk domestik bruto (PDB), di peringkat ke-28. Posisi Indonesia ini terendah di antara negara ASEAN, bahkan jauh tercecer dibadingkan dengan Timor-Leste sekalipun.

aprotection

Penduduk miskin di atas mencerminkan kemiskinan ektrem berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Tidak berarti penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan kesejahteraannya sudah memadai.

Jika kita menggunakan indikator jumlah rumah tangga yang berhak memperoleh RASKIN (beras miskin) yang pada tahun 2014 sebanyak 15.530.897 dan rata-rata rumah tangga miskin lima jiwa, maka penduduk yang hidup di bawah garis kemikinan berjumlah 77,6 juta jiwa. Angka itu setara dengan 31 persen atau hampir sepertiga jumlah penduduk.

Jangan ditanya kualitas beras yang didapat orang miskin. Sangat memilukan. Rakyat miskin kerap menerima raskin berkutu, berbatu, dan bau apek. Belum lagi jumlah beras yang diterima disunat. Berikut segelintir contoh.

http://m.detik.com/news/berita/2972309/cek-gudang-bulog-di-tolikara-mensos-temukan-beras-tidak-layak

http://wartakota.tribunnews.com/2015/07/13/terlalu-bulog-distribusikan-beras-busuk-ke-warga

http://www.juangnews.com/raskin-seperti-makanan-binatang-bupati-bireuen-marahi-bulog/

http://m.beritajatim.com/ekonomi/242839/dinsos_temukan_dua_tronton_raskin_buloq_sampang_berkwalitas_jelek.html

http://kabar17.com/2015/07/bupati-temukan-kutu-beras-di-gudang-bulog-kendal/

http://matatelinga.com/view/Berita-Sumut/28325/4000-Ton-Beras-Bulog-Busuk-dan-Berkutu-Dibongkar-Pelabuhan-Belawan.html#.VZnunj8xfJs

Ketimpangan Memburuk

Dengan kasat mata kita menyaksikan jurang kaya-miskin kian menganga. Mudah menjumpai kontras kaya-miskin karena si kaya dengan arogan mempertontonkan kekayaannya: kesombongan perilaku pengguna moge (motor gede), mobil mewah berseliweran di jalan raya dan diparkir di depan pintu gerbang hotel dan mal, penggunaan jet pribadi, acara partai-partai di hotel mewah, mobil-mobil mewah dikawal polisi, pesta perkawinan, dan banyak lagi.

Data pun menunjukkan angka ketimpangan di Indonesia semakin memburuk. Sepanjang sejarah, indeks gini mencapai tingkat tertingi.

agini

Jangan sampai kondisi itu berlanjut sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang bisa berujung pada kerusuhan sosial sebagaimana terjadi di beberapa tempat di Amerika Serikat, Eropa, Brazil, Timur Tengah.

Kemrdekaan pada hakekatnya adalah memberantas kemiskinan dan menegakkan keadilan, memberdayakan yang papa dan melindunginya.

Ketimpangan Ekonomi Antar Pulau


Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2015 sebesar 4,7 persen, turun cukup tajam dibandingkan dengan triwulan IV-2015 maupun keseluruhan tahun 2014 sebesar 5,0 persen.

Kinerja paling buruk dialami Kalimantan yang pada triwulan I-2015 hanya tumbuh 1,1 persen. Penurunannya pun paling tajam dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 sebesar 3,2 persen. Berarti merosot sebesar 210 basis poin.

Terburuk kedua adalah Sumatera. Pada triwulan I-2015 Sumatera hanya tumbuh 3,5 persen, turun 120 basis poin dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh 4,7. Maluku dan Papua di urutan ketiga terburuk dengan pertumbuhan 3,7 persen pada triwulan I-2015, turun sebesar 60 basis poin dari tahun 2014 sebesar 4,3 persen.

Ketiga pulau atau kelompok pulau itu tumbuh di bawah rerata nasional.

Jawa mengalami penurunan paling kecil dari 5,6 persen tahun 2014 menjadi 5,2 persen pada triwulan I-2015, namun masih lumayan jauh lebih tinggi (50 basis poin) dari rerata nasional yang 4,7 persen.

Hanya Sulawesi dan Nusa Tenggara (Bali, NTB, dan NTT) yang menikmati kenaikan pertumbuhan, yakni dari 6,9 persen menjadi 7,3 persen untuk Sulawesi dan dari 5,9 persen menjadi 8,9 untuk Nusa Tenggara. Nusa Tenggara menikmati kenaikan tertinggi sebesar 300 basis poin. Namun, karena keduanya hanya menyumbang masing-masing sebesar 5,7 persen dan 3,0 persen terhadap nasional, dampaknya tidak signifikan untuk menyangga pertumbuhan ekonomi nasional.

map

Perlu dicermati dengan seksama fenomena provinsi-provinsi yang memiliki kekayaan alam cukup melimpah. Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Papua, Riau, Kalimantan Timur, dan Aceh mengalami pertumbuhan di bawah rerata nasional pada tahun 2014. Juga kerap pada tahun-tahun sebelumnya. Status otonomi khusus untuk Aceh dan Papua belum mampu mengakselerasikan pertumbuhan di sana. Belakangan Kalimantan Timur juga menuntut otonomi khusus.Bukannya kemakmuran yang mereka nikmati, melainkan harus menanggung kerusakan alam yang parah.

Keadilan harus segera ditegakkan.

pdrb

l