By 
Presiden Joko Widodo benar bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat terlambat, sehingga tidak bisa ditunda. Bukan hanya infrastruktur, melainkan hampir dalam segala bidang kita tertinggal dibandingkan negara tetangga.
Indeks pembangunan manusia (human development index) Indonesia di urutan ke-113, tertinggal dibandingkan China (90), Thailand (87), dan Malaysia (59). Indonesia sedikit lebih baik ketimbang Vietnam (115) dan Filipina (116).
Kemampuan murid sekolah menengah dalam penguasan matematika, science, dan membaca (reading) berdasarkan survei PISA oleh OECD sangat mengkhawatirkan, berada di kelompok 10 terbawah dari 72 negara partisipan..
Kesiapan Indonesia memasuki era digital masih jauh dari memadai. Kemacetan di “udara” semakin parah.
Bonus demografi berbalik menjadi beban demografi. Nisbah ketergantungan (berapa banyak penduduk usia kerja menanggung penduduk bukan usia kerja) yang terus menurun merupakan kesempatan emas untuk memacu produktivitas perekonomian dan peningkatan kesejahteraan penduduk, sehingga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara maju ketika merayakan seabad kemerdekaan pada 2045.
Sayangnya, ketika merayakan seabad kemerdekaan nanti, bangsa ini bakal diwarisi jutaan pendudu usia muda tidak produktif yang sekarang berusia di bawah lima tahun (balita). Kekurangan gizi pada balita sangat serius. Salah satu akibatnya adalah 37,2 persen balita memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya atau pendek atau stunting. Indikasi lain tercermin dari 19,6 persen balita memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Sebanyak 10,2 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, di bawah 2.500 gram.
Kementerian Kesehatan memiliki data lengkap balita, by name by address, yang berpotensi menghambat derap maju Indonesia. Namun boom waktu ini tidak menjadi perhatian utama, kalah “gemerlap” dengan pembangunan infrastruktur. Apa artinya kita memiliki kelengkapan infrastruktur jika kita gagal menyelamatkan nasib jutaan balita dari ancaman kemanusiaan. Bukankah yang kita bangun adalah manusianya. Selamatkan dulu tunas-tunas bangsa, baru kita lengkapi dengan fasilitas penunjangnya.
***
Betul bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo belanja pemerintah lebih berkualitas. Presiden Joko Widodo patut mendapat acungan jempol karena berani memangkas subsidi energi, terutama subsidi BBM, secara radikal sebesar 66,2 persen, sehingga rutusan triliun rupiah uang rakyat dialihkan untuk tujuan yang lebih produktif. Pada tahun 2015 mendadak sontak anggaran untuk infrastruktur naik tajam sebesar 123,4 persen. Anggaran untuk menguatan sumber daya manusia juga naik tajam, masing-masing untuk kesehatan naik 83,2 persen dan untuk pendidikan naik 27,4 persen.
Kenaikan tajam alokasi belanja untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan bisa naik tajam karena pemangkasan tajam subsidi energi.
Setelah itu, pembangunan infrastruktur tetap gencar, ditopang oleh kenaikan alokasi anggaran yang tetap tinggi. Sementara itu alokasi dana untuk kesehatan dan pendidikan naik ala kadarnya, bahkan pada tahun 2017 tertahan sebagaimana terlihat dari garis berwarna merah dan hitam yang datar.
Dari mana datangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang masif itu? Padahal penerimaan negara dari pajak seret. Pertumbuhan penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak justru menunjukkan kecenderungan menurun. Puncaknya adalah pada Januari-September 2017 yang mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif dibandingkan dengan kurun waktu yang sama tahun lalu.
Nisbah pajak pun turun dari waktu ke waktu. Padahal nisbah pajak Indonesia masih tergolong rendah, tapi sudah kehabisan tenaga.
Sektor industri yang merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak justru mengalami penurunan pertumbuhan sehingga memperlemah basis pajak.
Hendak mengandalkan pembiayaan dari perbankan dalam negeri? Kemampuan perbankan kita amat terbatas.
Hendak menambah utang pemerintah dengan mengeluarkan obligasi atau Surat Utang Negara (SUN)? Undang-undang Keuangan Negara membatasi defisit maksimum hanya 3 persen.
Jadi, agar tidak merusak stabilitas makroekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan diet, yakni memangkas belanja infrastruktur. Jika tidak, ini akibatnya.
Semoga ada di lingkaran dalam Istana yang bisa meyakinkan Presiden agar segera bertindak.
faisal basri 
Setuju pak,
Terima kasih banyak.
Pembangunan Infrastruktur yang dijalankan oleh Presiden JKW menguntungkan siapa?
1. Investor. Siapakah investor infrastruktur itu? BUMN, Asing dan Multi National Company.
2. Para Pelaku Bisnis Infrastructure, yaitu Kontraktor, Konsultan, Dan Supplier2. Siapakah mereka itu? Yah, BUMN, Asing dan Multinational Company.
3. Para Land Lord dan spekulan tanah. Katakan lippo mengambil keuntungan di Meikarta, karena penguasaan lahan yang begitu besar di daerah infrastructure.
4. Para Pemilik Pabrik, karena dengan infrastructure yang bagus, distribusi barang produksinya akan menjadi lebih efisien dan cepat, serta bisa menjangkau daerah yang lebih jauh dan luas.
5. Para calon investor yang akan masuk ke Indonesia karena infrastructure yang sudah lebih baik dan rapih.
6. Produsen Mobil dan pebisnis turunannya. Karena 90% infrastructure yang dibangun adalah jalan tol, tentunya akan meningkatkan penjualan mobil dan motor.
7. Kelas Menengah. Karena bisa berpergian dengan biaya yang lebih murah dan waktu yang lebih cepat.
Rakyat kelas bawah hanya menikmati segelintir saja. Prediksi saya, dalam 5 tahun ke depan hal ini hanya menghasilkan kesenjangan antata kaya dan miskin yang semakin lebar (genee index akan melambung tinggi). Saya kira ini akan sama artinya dengan alinea ke-4 Pak FB…
Saya rasa keuntungan tidak serta merta berakhir di kelas menengah. Dengan adanya infrastruktur maka para pelaku bisnis bisa mendistribusikan barang dagangannya lebih efisien, otomatis berdampak pada harga barang itu sendiri yang konsumennya juga termasuk kalangan kelas bawah.
Sepakat sekali. Namun, titik berat tulisan ini tentang keterbatasan pendanaan via APBN.
Terima kasih banyak tanggapan dan masukannya. Untuk sementara amankan dulu APBN. Kalau jebol, bisa merembet ke mana-mana.
Batalkan proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang tidak ada urgency nya cuma buat gengsi doang..
Sepakat. Namun, proyek itu tidak dibiayai APBN. Tersendat perkembangannya karena belum memenuhi prosedur standar, antara lain survei kuntur tanah.
Atau mencari orang sakti yg bisa menggandakan uang negara, hehehe (Salam, Hastoruan)
Salam sukses selalu.
Paradigma dan solusi mengenai permasalahannya sama dengan apa yang diungkapkan oleh Kwik Kian Gie yang mengatakan bahwa kita akan masuk tahapan resesi yang menyesakkan (11 Oktober 2017). Mengapa di kalangan istana ada yang selalu mempromosikan penjualan aset-aset BUMN, bagaimana akibatnya dan apakah arah yang diambil sudah benar atau sebaliknya ?
Semoga Presiden sudah mengidentifikasi sekelilingnya yang punya agenda tersendiri.
Waduh, bakal hiperinflasi dong, kayak di awal 1960-an
Rasanya tidak, karena cepat dikoreksi. Itulah kelebihan dari demokrasi.
Opsi 1 : Pembangunan infrastruktur diteruskan. Ada resiko.
Opsi 2 : Jadwal ulang proyek infrastruktur. Timeframe 2×5 tahun mungkin gak cukup untuk goalsnya Pak JKW.
Cari opsi ke 3 dong Pak Faisal : cari funding 1,000 T.
Tidak ada jalan pintas. Benahi jantung perekonomian sebagaimana pernah saya tulis di blog ini. Juga perbanyak berjenur di sinar matahari supaya wajah tidak pucat.
Untuk daerah pedesaan, seperti Papua, infrastruktur dibangun oleh swasta. Ambil contoh di wilayah Bintuni, 3 – 4 tahun lalu, kalau kita google map, akan terlihat crisscross jelas yg mengukir hijaunya hutan di wilayah itu. Dan itu adalah jalan gravel yg dibikin dan dirawat oleh PT Varita (perkebunan sawit), Jayanti (logging) dan Genting Energy (oil & gas). Sekarang crisscross itu memudar atau hilang. Jalan2 gravel tsb sdh tidak dirawat lagi dan mulai menghutan kembali, karena Genting Energy dan Varita sdh tidak aktif lagi.
Pemerintah sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Jika ekonomi bisa menunjang adanya infrastruktur, maka otomatis infrastruktur itu akan muncul sendiri. Demikian juga kalau ekonomi tidak menunjang, maka infrastruktur itu akan habis dimakan alam.
Saya yakin trans papua akan menjadi liability.
Anyway, tumben opini anda agak ke arah laissez faire, Austrian dan tidak ke arah sosialisme.
Semoga ada yang mengontrol aktivitas swasta itu. Jika tidak, nasib Papua akan seperti Kalimantan. Ketika kayu habis, tak berbekas.
Kalau kayu, nanti tumbuh lagi. Tidak perlu kuatir. Kalau minyak, gas dan batubara sudah sepatutnya habis pada akhirnya. Seperti pulau Hashima (kota dgn pencakar langit di thn 1930an) di Jepang, akhirnya ditinggalkan orang karena ekonominya tidak menunjang lagi. Itu adalah life cycle dari sebuah kota atau wilayah.
Banyak contoh yg lain, seperti Nauru, Hashima penghasil phospat dan batubara yang menjadi ecological wasteland atau yg masih asri tapi ditinggalkan orang pulau Run, penghasil pala jaman dulu.
Kalau Kalimsntan akhirnya harus ditinggalkan karena sdh habis hutannya (saya ragu) dan batubaranya, so be it. Tidak perlu ada sentimen. Itu adalah life cycle dari sebuah kota atau wilayah.
Oya….., untuk kereta cepat….., akan bersaing dgn minibus travel, bus, airlines,…… dan ada yg akan mati.
Otomatisasi pengaturan jalan2 yg ada jauh lebih baik. Karena kemacetan sekarang ini lebih banyak di kota dan pinggiran kota.
Kereta cepat lazimnya sebagai substitusi dari penerbangan. Karena itu biasanya untuk jarak jauh seperti Jakarta-Surabaya.
Ternyata mmg mengurus negara sebesar Indonesia tak semudah mengurus rumah tangga (padahal urus rumah tangga saja banyak yang sdh pusing) 😁
Semoga saja Yth bpk Faisal Basri bisa membantu presiden untuk atasi berbagai masalah tersebut diatas yg sungguh sangat rumit ☺️👍
Amiiiiin
Aamiin yra. Semoga dengan menghimpun segenap kekuatan kita bisa menghadapi masalah sesulit apa pun.
1. Apakah alokasi kesehatan yg naik ala kadarnya itu sudah memasukkan “kewajiban” pemerintah yang harus menambal kekurangan BPJS Kesehatan ?
2. Potensi kenaikan harga batubara dan logam tahun depan bisa menjadi “windfall profit” bagi pemerintahan Jokowi, seperti yang dinikmati oleh pemerintahan sebelumnya, hingga pertumbuhan mencapai 7%
Pertanyaan pertama tak bisa saya jawab karena informasinya tak saya miliki.
Pertanyaan kedua: berdasarkan prediksi terakhir IMF yang dikeluarkan 3 hari lalu, harga semua kelompok komoditi akan stagnan, jadi sulit mengandalkan pada komoditas.
Pertanyaan saya terkait beberapa stakeholder (termasuk auditor eksternal maupun evaluator, baik itu dari akademisi maupun instansi), apakah perencanaan dalam pemeriksaan (audit) dan evaluasi kebijakan harus melihat hal ini sebagai sesuatu yang “penting”?
Luar biasa Pak Faisal, terus bersuara .
Saya cemas sekali dgn keadaan spt ini, utang menumpuk hasil nggak ada.
Bagaimana bs menyadarkan mereka ya?
Kita ingatkan terus. Kita usik nuraninya, kita beri masukan agar kebijakan semakin tajam, yang bengkok diluruskan. Tugas kita bersuara terus. Mengacu pada proses, bukan hasil. Terima kasih banyak.
Itu Sekedar Prediksi Dan Persepsi,,,,
Betul. Sekedar mengingatkan supaya tidak terjadi hal yg fatal.
Inilah manfaat demokrasi. Pak FB bisa terus mengingatkan agar yang sedang berkuasa selamat memimpin rakyat. Jangan berhenti mengkritisi pemerintah agar pembanguanan terus berada pada track yang benar. Asal niatnya tulus, di dalam atau di luar pemerintahan, sama saja dapat berkontribusi buat rakyat. Bravo Pak FB. Lanjutkan……
Insya Allah selalu istiqamah. Di mana pun kita berada, kita bisa memaksimumkan peran kita masing-masing. Terima kasih banyak telah mengingatkan.
Makasih kajian kritis Lae Feisal. Bagi saya fokus infrastruktur tdk semata pd konektivitas (spt jalan/ tol), seakan hanya untungkan pelaku bisnis, rakyat tetap di jalan tikus, itu mustahil krn diikuti angkutan massal yg mudah, murah. Infrast. juga ut distribusi barang hasil olahan/ manufaktur maupun produk rakyat, kemudahan mobilitas rakyat (spt jembatan gantung dan jalan antar desa via PPIP). Rakyat mudahkan akses ke pusat pelayanan kesehatan, pendidikan dn lain. Banyak rakyat hidup dipinggiran/desa tdk terjangkau pelayanan kesehatan walau ada dokter/ puskesmas krn tdk ada jalan, yg sama juga sekolah. 3 thn Jokowi dampak infrast. sdh terasa trmasuk via Tol Laut. Sya tanya warga di satu pulau terpencil di NTT bgmana bisa mudah dapatkan alat rumah tangga, dan utk perkebunan, jawabnya dg kapal tol laut dr Srbaya (sabuk selatan). Di pulau itu tanaman perdagangan spt kakao cukup lebat. Betul kebutuhan manusia diutamakan, ttpi tdk berarti infrast tdk berdampak pd pelayanan manusia ke puskesmas, anak2 ke sek. Belum merata memang tapi ada perbaikan. Makasih Bang…
Terima kasih banyak untuk pandangan kritisnya, menukik ke ulu hati, mengacu pada priorotas pemberdayaan rakyat yang mayoritas kurang berdaya.
Hendak ganti presiden ini ya Robb. Jgn kehendaki ia menjadi presiden di masa yg akan datang lagi. Aamiin. Cukup sakit hati yg sesakit sakitnya kami rasakan saat ini rakyat indonesia.
Maaf pak, ini teman saya yg post. Jgn ditanggapi pak. Maklum
Tidak mengapa.
Pak JKW lebih memilih membangun suatu hal yang rill (infrastruktur) daripada pembangunan SDM. Karena katakanlah beliau tidak terpilih lagi di 2019, setidaknya ada legacy yang beliau tinggalkan
Memang, pilihannya adalah persepsi atau fakta.
Ini yg paling menyebalkan ttg ekonom pada umumnya. Sewaktu mereka usulkan pangkas pengeluaran, yg disasar selalu budget infrastruktur.
Tapi ada pengeluaran lain di budget pemerintah yang BESAR dan TAK BERMANFAAT utk rakyat – yaitu transfer ke daerah !!! Uang ini yang dikorupsi habis habisan oleh para bupati dan walikota brengsek. Mengapa kita tidak fokus pada pemborosan uang rakyat yang bengkak ini .. ??
Akhirnya yang jadi pertimbangan adalah kepentingan politik.
Kalau mau gila sedikit, “mengundang” uang parkir haram diluar untuk melanjutkan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bakal terbengkalai karena kehabisan “nafas”, memungkinkan kah pak? Terlanjur kejebur kita, meyelam sekalian.
Kuncinya adalah transparansi dan imbal hasil yang layak. Uang apa pun akan masuk jika ada kepastian besarnya return on investment
siang pak ,
boleh saya publish tulisan bapak di media politik kami ?
Mohon ijin dan konfirmasinya.
Terima kasih
Dengan senang hati. Silakan.
Salam Bpk. Faisal Basri ,
Maaf baru komentar karena baru baca artikel ini ,
Saya setuju dengan konsep pembangunan manusia (kesehatan pendidikan dan lain-lain) namun apakah pernah ada studi yang mengukur seberapa besar potensi efek signifikan (bahkan mungkin potential ‘nominal return’ ) dari pembangunan manusia tersebut terhadap peningkatan perekonomian makro maupun pendapatan negara pada khususnya ? Saya yakin PASTI ADA tetapi seberapa besar signifikansinya (kalo bisa tentu analisa tersebtut dalam nominal) ?Maaf kalo ini terkesan ‘capitalistic and profit oriented’
Begitupula dengan ‘pembangunan infrastruktur’ bukankah seharusnya dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas akan dana ,rakyat yang ‘dititipkan ke pemerintah’ seharusnya paling tidak ada ukuran / prediksi logis dari besar potensial return yang akan dihasilkan ?
Saya lihat komentar bapak mengenai krusialnya sektor manufaktur sebagai sumber pemasukan utama pendapatan pajak negara . I don’t wanna ‘over-simplistic’ tetapi bukankah justru karena itu dari sudut pandang bisnis bila suatu ‘portfolio’ paling tidak sudah terbukti menghasilkan return yang signifikan terlebih juga sudah tercatat serta ‘terukur’ secara nominal dalam Laporan Statisitik Ekonomi yang resmi , sebab itulah sekali lagi ‘from business perspective’ kenapa tidak dibuat program terstruktur pemerintah di bidang Finasial untuk ‘Funding Program dalam rangka menopang sektor manufaktur kita ? wong apalagi sudah jelas-jelas secara data nominal diakui menghasilkan significant return terhadap penerimaan pemerintah ?
Bukankah berivestasi terhadap hal yang sudah ‘dapat diukur dan diprediksi’ tingkat Returnnya lebih minim risiko ketimbang berinvestasi ke hal yang belum bisa diukur ‘besar return’ nya ?
Kenapa terkadang kita para pelaku ekonomi Indonesia agak ‘malu-malu’ menganjurkan dan menerapkan kebijakan yang menopang para pengusaha domestik (khususnya bidang manufaktur) karena (mungkin) takut dicap pro-kapitalis ? bukankah dalam persaingan dari hal-hal kecil entah itu lomba lari, pertandingan catur hingga persaingan ekonomi kita semua sadari tidak ada yang benar-benar bebas ? bukankah ada ATURAN yang mengatur supaya FAIRNESS bisa tetap terjaga ? Amerika saja yang kapitalis menerapkan kebijakan proteksi pada kondisi-kondisi tertentu, sehingga dengan adanya aturan maka momok ‘persaingan bebas yang kebabalasan’ dan mencederai rakyat umum bisa dicegah. .
Di artikel ini Bapak mengisyaratkan sektor perbankan domestik masih ‘terbatas daya pendanaanya’ , justru itu sekalian membantu perputaran bisnis di sektor perbankan domestik , bukankah bisa dibuat program penyaluran dana ke sektor manufaktur via bank-bank domestik yang ada ? Tetapi juga kalau sampai bahkan didapati sedikit atau tidak ada bank yang ‘cukup mumpuni’ untuk bisa menyalurkan dana besar-besaran ke sektor manufaktur bukankah juga ada opsi ‘investasi langsung’ dari pemerintah ke sektor manufaktur ?
Berkenaan dengan ini agar suatu Program Pendanaan terhadap sektor manufaktur bisa selektif dan fair dalam credit policy-nya terutama hal besar kredit yang disalurkan maupun rendahnya tingkat suku bunga yang ditetapkan perlu diperhatikan kriteria-kriteria contohnya seperti :
1) Pembedaan antara manufaktur orientasi ekspor (atau at least 60% produk diekspor) dengan manfaktur untuk konsumsi domestik yang mana besar kredit maupun rendahnya suku bunga akan lebih meringankan ke yg orientasi ekspor.
2) Pembedaan bagi sesama manufaktur produk konsumsi lokal yang mana besar kredit dan rendahnya suku bunga akan lebih meringankan pihak yang memakai bahan baku serta bahan mentah lokal minimal 75% ( secara kuantitas fisik maupun persentase biaya pembelanjaan) .
Apakah pendanaan ke ‘para pengusaha manufaktur salah dan bebau kapitalis ? bukankah meningkatnya profitability suatu perusahaan biasanyaa akan cenderung meningkatkan juga tingkat kehidupan para buruh kecil (blue collar) maupun kaum ekonomi menengah (para white collar) di perusahaan tersebut? belum lagi kemungkinan terciptanya penambahan lapangan kerja? Belum lagi bila perusahaan manufaktur itu berorientasi ekspor tentu akan meningkatkan kemungkinan bertumbuhnya ekpor sedangkan bila berorientasi impor bukankah akan meningkatkan daya saing terhadap barang-barang impor ditambah peningkatan PDB yang berkualitas? Terlebih dari itu semua pemerintah jelas diuntungkan oleh potensi meningkatnya Tax Ratio.
Hemat saya masyarakat perlu diberi penyuluhan untuk tidak sembarangan men-cap suatu langkah yang bisa menolong harkat hidup orang banyak tetapi disalatafsirkan sebagai pro-kapitalis hanya karena mendayagunakan sektor manufaktur.
Trims
Revisi Typo error untuk paragraf 1, maksud perkataan PASTI ADA , adalah setiap pembangunan manusia (kesehatan dan pendidikan) PASTI ADA EFEK terhadap ekonomi tetapi apa ada instrumen pengukur BESAR EFEK dan RETURN dari ‘pembangunan manusia’ tersebut terutama signifikansinya terhadap besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk berinvestasi di sektor tersebut.