Mengapa Pembangunan Infrastruktur Bakal Bermasalah?


infra-lead

Presiden Joko Widodo benar bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat terlambat, sehingga tidak bisa ditunda. Bukan hanya infrastruktur, melainkan hampir dalam segala bidang kita tertinggal dibandingkan negara tetangga.

Indeks pembangunan manusia (human development index) Indonesia di urutan ke-113, tertinggal dibandingkan China (90), Thailand (87), dan Malaysia (59). Indonesia sedikit lebih baik ketimbang Vietnam (115) dan Filipina (116).

Kemampuan murid sekolah menengah dalam penguasan matematika, science, dan membaca (reading) berdasarkan survei PISA oleh OECD sangat mengkhawatirkan, berada di kelompok 10 terbawah dari 72 negara partisipan..

pisa

Kesiapan Indonesia memasuki era digital masih jauh dari memadai. Kemacetan di “udara” semakin parah.

Bonus demografi berbalik menjadi beban demografi. Nisbah ketergantungan (berapa banyak penduduk usia kerja menanggung penduduk bukan usia kerja) yang terus menurun merupakan kesempatan emas untuk memacu produktivitas perekonomian dan peningkatan kesejahteraan penduduk, sehingga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara maju ketika merayakan seabad kemerdekaan pada 2045.

Sayangnya, ketika merayakan seabad kemerdekaan nanti, bangsa ini bakal diwarisi jutaan pendudu usia muda tidak produktif yang sekarang berusia di bawah lima tahun (balita). Kekurangan gizi pada balita sangat serius. Salah satu akibatnya adalah 37,2 persen balita memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya atau pendek atau stunting. Indikasi lain tercermin dari 19,6 persen balita memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Sebanyak 10,2 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, di bawah 2.500 gram.

Kementerian Kesehatan memiliki data lengkap balita, by name by address, yang berpotensi menghambat derap maju Indonesia. Namun boom waktu ini tidak menjadi perhatian utama, kalah “gemerlap” dengan pembangunan infrastruktur. Apa artinya kita memiliki kelengkapan infrastruktur jika kita gagal menyelamatkan nasib jutaan balita dari ancaman kemanusiaan. Bukankah yang kita bangun adalah manusianya. Selamatkan dulu tunas-tunas bangsa, baru kita lengkapi dengan fasilitas penunjangnya.

***

Betul bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo belanja pemerintah lebih berkualitas. Presiden Joko Widodo patut mendapat acungan jempol karena berani memangkas subsidi energi, terutama subsidi BBM, secara radikal sebesar 66,2 persen, sehingga rutusan triliun rupiah uang rakyat dialihkan untuk tujuan yang lebih produktif. Pada tahun 2015 mendadak sontak anggaran untuk infrastruktur naik tajam sebesar 123,4 persen. Anggaran untuk menguatan sumber daya manusia juga naik tajam, masing-masing untuk kesehatan naik 83,2 persen dan untuk pendidikan naik 27,4 persen.

Kenaikan tajam alokasi belanja untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan bisa naik tajam karena pemangkasan tajam subsidi energi.

belanja

Setelah itu, pembangunan infrastruktur tetap gencar, ditopang oleh kenaikan alokasi anggaran yang tetap tinggi. Sementara itu alokasi dana untuk kesehatan dan pendidikan naik ala kadarnya, bahkan pada tahun 2017 tertahan sebagaimana terlihat dari garis berwarna merah dan hitam yang datar.

Dari mana datangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang masif itu? Padahal penerimaan negara dari pajak seret. Pertumbuhan penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak justru menunjukkan kecenderungan menurun. Puncaknya adalah pada Januari-September 2017 yang mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif dibandingkan dengan kurun waktu yang sama tahun lalu.

tax-growth

Nisbah pajak pun turun dari waktu ke waktu. Padahal nisbah pajak Indonesia masih tergolong rendah, tapi sudah kehabisan tenaga.

nisbah-pajaklow

Sektor industri yang merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak justru mengalami penurunan pertumbuhan sehingga memperlemah basis pajak.

indusmfg

Hendak mengandalkan pembiayaan dari perbankan dalam negeri? Kemampuan perbankan kita amat terbatas.

kredit

Hendak menambah utang pemerintah dengan mengeluarkan obligasi atau Surat Utang Negara (SUN)? Undang-undang Keuangan Negara membatasi defisit maksimum hanya 3 persen.

Jadi, agar tidak merusak stabilitas makroekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan diet, yakni memangkas belanja infrastruktur. Jika tidak, ini akibatnya.

implikasi

Semoga ada di lingkaran dalam Istana yang bisa meyakinkan Presiden agar segera bertindak.

 

 

 

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Development, Ekonomi Politik, Fiscal Policy, Makroekonomi, Manufactures, Uncategorized. Bookmark the permalink.

34 Responses to Mengapa Pembangunan Infrastruktur Bakal Bermasalah?

  1. Eka Natha Permana says:

    Setuju pak,

  2. Ali Sutra says:

    Pembangunan Infrastruktur yang dijalankan oleh Presiden JKW menguntungkan siapa?

    1. Investor. Siapakah investor infrastruktur itu? BUMN, Asing dan Multi National Company.

    2. Para Pelaku Bisnis Infrastructure, yaitu Kontraktor, Konsultan, Dan Supplier2. Siapakah mereka itu? Yah, BUMN, Asing dan Multinational Company.

    3. Para Land Lord dan spekulan tanah. Katakan lippo mengambil keuntungan di Meikarta, karena penguasaan lahan yang begitu besar di daerah infrastructure.

    4. Para Pemilik Pabrik, karena dengan infrastructure yang bagus, distribusi barang produksinya akan menjadi lebih efisien dan cepat, serta bisa menjangkau daerah yang lebih jauh dan luas.

    5. Para calon investor yang akan masuk ke Indonesia karena infrastructure yang sudah lebih baik dan rapih.

    6. Produsen Mobil dan pebisnis turunannya. Karena 90% infrastructure yang dibangun adalah jalan tol, tentunya akan meningkatkan penjualan mobil dan motor.

    7. Kelas Menengah. Karena bisa berpergian dengan biaya yang lebih murah dan waktu yang lebih cepat.

    Rakyat kelas bawah hanya menikmati segelintir saja. Prediksi saya, dalam 5 tahun ke depan hal ini hanya menghasilkan kesenjangan antata kaya dan miskin yang semakin lebar (genee index akan melambung tinggi). Saya kira ini akan sama artinya dengan alinea ke-4 Pak FB…

    • Yohanes says:

      Saya rasa keuntungan tidak serta merta berakhir di kelas menengah. Dengan adanya infrastruktur maka para pelaku bisnis bisa mendistribusikan barang dagangannya lebih efisien, otomatis berdampak pada harga barang itu sendiri yang konsumennya juga termasuk kalangan kelas bawah.

    • faisal basri says:

      Terima kasih banyak tanggapan dan masukannya. Untuk sementara amankan dulu APBN. Kalau jebol, bisa merembet ke mana-mana.

  3. Kusuma Wardhana says:

    Batalkan proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang tidak ada urgency nya cuma buat gengsi doang..

  4. Hastoruan says:

    Atau mencari orang sakti yg bisa menggandakan uang negara, hehehe (Salam, Hastoruan)

  5. Budi Jahma says:

    Opsi 1 : Pembangunan infrastruktur diteruskan. Ada resiko.
    Opsi 2 : Jadwal ulang proyek infrastruktur. Timeframe 2×5 tahun mungkin gak cukup untuk goalsnya Pak JKW.
    Cari opsi ke 3 dong Pak Faisal : cari funding 1,000 T.

  6. Imam Semar says:

    Untuk daerah pedesaan, seperti Papua, infrastruktur dibangun oleh swasta. Ambil contoh di wilayah Bintuni, 3 – 4 tahun lalu, kalau kita google map, akan terlihat crisscross jelas yg mengukir hijaunya hutan di wilayah itu. Dan itu adalah jalan gravel yg dibikin dan dirawat oleh PT Varita (perkebunan sawit), Jayanti (logging) dan Genting Energy (oil & gas). Sekarang crisscross itu memudar atau hilang. Jalan2 gravel tsb sdh tidak dirawat lagi dan mulai menghutan kembali, karena Genting Energy dan Varita sdh tidak aktif lagi.

    Pemerintah sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Jika ekonomi bisa menunjang adanya infrastruktur, maka otomatis infrastruktur itu akan muncul sendiri. Demikian juga kalau ekonomi tidak menunjang, maka infrastruktur itu akan habis dimakan alam.

    Saya yakin trans papua akan menjadi liability.

    Anyway, tumben opini anda agak ke arah laissez faire, Austrian dan tidak ke arah sosialisme.

    • faisal basri says:

      Semoga ada yang mengontrol aktivitas swasta itu. Jika tidak, nasib Papua akan seperti Kalimantan. Ketika kayu habis, tak berbekas.

      • Imam Semar says:

        Kalau kayu, nanti tumbuh lagi. Tidak perlu kuatir. Kalau minyak, gas dan batubara sudah sepatutnya habis pada akhirnya. Seperti pulau Hashima (kota dgn pencakar langit di thn 1930an) di Jepang, akhirnya ditinggalkan orang karena ekonominya tidak menunjang lagi. Itu adalah life cycle dari sebuah kota atau wilayah.

        Banyak contoh yg lain, seperti Nauru, Hashima penghasil phospat dan batubara yang menjadi ecological wasteland atau yg masih asri tapi ditinggalkan orang pulau Run, penghasil pala jaman dulu.

        Kalau Kalimsntan akhirnya harus ditinggalkan karena sdh habis hutannya (saya ragu) dan batubaranya, so be it. Tidak perlu ada sentimen. Itu adalah life cycle dari sebuah kota atau wilayah.

  7. Imam Semar says:

    Oya….., untuk kereta cepat….., akan bersaing dgn minibus travel, bus, airlines,…… dan ada yg akan mati.

    Otomatisasi pengaturan jalan2 yg ada jauh lebih baik. Karena kemacetan sekarang ini lebih banyak di kota dan pinggiran kota.

  8. Ari Es says:

    Ternyata mmg mengurus negara sebesar Indonesia tak semudah mengurus rumah tangga (padahal urus rumah tangga saja banyak yang sdh pusing) 😁
    Semoga saja Yth bpk Faisal Basri bisa membantu presiden untuk atasi berbagai masalah tersebut diatas yg sungguh sangat rumit ☺️👍
    Amiiiiin

  9. Mara maswahenu says:

    1. Apakah alokasi kesehatan yg naik ala kadarnya itu sudah memasukkan “kewajiban” pemerintah yang harus menambal kekurangan BPJS Kesehatan ?

    2. Potensi kenaikan harga batubara dan logam tahun depan bisa menjadi “windfall profit” bagi pemerintahan Jokowi, seperti yang dinikmati oleh pemerintahan sebelumnya, hingga pertumbuhan mencapai 7%

    • faisal basri says:

      Pertanyaan pertama tak bisa saya jawab karena informasinya tak saya miliki.

      Pertanyaan kedua: berdasarkan prediksi terakhir IMF yang dikeluarkan 3 hari lalu, harga semua kelompok komoditi akan stagnan, jadi sulit mengandalkan pada komoditas.

  10. Pertanyaan saya terkait beberapa stakeholder (termasuk auditor eksternal maupun evaluator, baik itu dari akademisi maupun instansi), apakah perencanaan dalam pemeriksaan (audit) dan evaluasi kebijakan harus melihat hal ini sebagai sesuatu yang “penting”?

  11. Ferly says:

    Luar biasa Pak Faisal, terus bersuara .
    Saya cemas sekali dgn keadaan spt ini, utang menumpuk hasil nggak ada.
    Bagaimana bs menyadarkan mereka ya?

    • faisal basri says:

      Kita ingatkan terus. Kita usik nuraninya, kita beri masukan agar kebijakan semakin tajam, yang bengkok diluruskan. Tugas kita bersuara terus. Mengacu pada proses, bukan hasil. Terima kasih banyak.

  12. Saiful Bahri says:

    Itu Sekedar Prediksi Dan Persepsi,,,,

  13. imam subari says:

    Inilah manfaat demokrasi. Pak FB bisa terus mengingatkan agar yang sedang berkuasa selamat memimpin rakyat. Jangan berhenti mengkritisi pemerintah agar pembanguanan terus berada pada track yang benar. Asal niatnya tulus, di dalam atau di luar pemerintahan, sama saja dapat berkontribusi buat rakyat. Bravo Pak FB. Lanjutkan……

  14. Ansel says:

    Makasih kajian kritis Lae Feisal. Bagi saya fokus infrastruktur tdk semata pd konektivitas (spt jalan/ tol), seakan hanya untungkan pelaku bisnis, rakyat tetap di jalan tikus, itu mustahil krn diikuti angkutan massal yg mudah, murah. Infrast. juga ut distribusi barang hasil olahan/ manufaktur maupun produk rakyat, kemudahan mobilitas rakyat (spt jembatan gantung dan jalan antar desa via PPIP). Rakyat mudahkan akses ke pusat pelayanan kesehatan, pendidikan dn lain. Banyak rakyat hidup dipinggiran/desa tdk terjangkau pelayanan kesehatan walau ada dokter/ puskesmas krn tdk ada jalan, yg sama juga sekolah. 3 thn Jokowi dampak infrast. sdh terasa trmasuk via Tol Laut. Sya tanya warga di satu pulau terpencil di NTT bgmana bisa mudah dapatkan alat rumah tangga, dan utk perkebunan, jawabnya dg kapal tol laut dr Srbaya (sabuk selatan). Di pulau itu tanaman perdagangan spt kakao cukup lebat. Betul kebutuhan manusia diutamakan, ttpi tdk berarti infrast tdk berdampak pd pelayanan manusia ke puskesmas, anak2 ke sek. Belum merata memang tapi ada perbaikan. Makasih Bang…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s