Sesat Pikir Regulasi Gula di Indonesia


Menurut data Badan Pusat Statistik, harga eceran gula pasir pada bulan Juli 2016 adalah Rp 15,745 per kg. Dibandingkan Juli tahun sebelumnya Rp 13.065 per kg, berarti terjadi kenaikan sebesar 20,5 persen.

Walaupun harga gula di pasar internasional pada Juli 2016 naik tajam (53,6 persen) dibandingkan bulan yang sama tahun 2015, harga eceran gula di Indonesia tetap saja jauh lebih mahal, yakni 2,8 kali lipat dibandingkan dengan harga gula internasional.

Harga gula pasir di pasar internasional pada Juli 2016 adalah 0,43 dollar AS per kg atau Rp 5.676 per kg dengan kurs Rp 13.200 per dollar AS. Pada Juli 2015 harga gula di pasar internasional adalah 0,28 dollar AS.

sugar_price.png

Gula merupakan pengeluaran terbesar keempat bagi penduduk miskin di perdesaan setelah beras, rokok kretek dan telur ayam ras.

Harga gula di Indonesia relatif sangat mahal karena pemerintah tak kunjung menyelesaikan akar masalahnya. Pemerintah hanya mengutik-utik persoalan di hilir dengan menaikkan harga pokok penjualan (HPP) di tingkat pabrik gula. Seolah dengan begitu pemerintah membantu petani tebu. Padahal, pendapatan petani sangat ditentukan oleh dua faktor utama di luar harga. Pertama, ongkos giling yang dinikmati pabrik gula relatif tinggi, yakni 35 persen. Jadi petani hanya menikmati 65 gula yang digiling pabrik gula. kedua, kadar gula (rendemen) yang ditetapkan pabrik gula tidak tansparan. Semakin rendah kadar gula versi pabrik gula, petani semakin dirugikan.

Bisa dikatakan HPP atau harga lelang terendah yang naik terus tidak kunjung dinikmati petani karena inefisiensi pabrik gula yang kebanyakan sudah berusia tua dan manajemen yang buruk.

Tak heran jika sejak 2008, pasokan gula kristal putih (GKP) lokal relatif stagnan. Dalam sepuluh tahun terakhir hanya tumbuh rata-rata 1,3 persen per tahun. Kinerja industri relatif tidak berkembang, produksi per hektar mandeg, bahkan cenderung turun pada tahun terakhir.

Sejak 2012, produksi gula putih (GKP) stagnan pada kisaran 2,5 – 2,6 juta ton. Produksi tahun 2016 berdasarkasn prakiraan optimis 2,4 juta ton sedangkan prakiraan pesimis 2,1 juta ton. Operasi pasar tidak efektif menurunkan harga karena pabrik gula tidak dapat menjual langsung ke konsumen.

produksi.png

Di sisi lain, kebutuhan gula terus bertambah, karena (1) jumlah penduduk makin besar (tumbuh 1,48% per tahun selama 2000-10, lebih tinggi dari pertumbuhan produksi GKP lokal); (2) produksi industri makanan dan minuman tumbuh rata-rata 6,5% per tahun selama kurun waktu 2011-15.

Berdasarkan asumsi kebutuhan gula per kapita sebesar 23,1 kg/tahun (ISO, Sugar Year Book 2015), kebutuhan pada 2015 mencapai 5,9 juta ton. Dengan produksi GKP sebesar 2,5 juta ton maka diperlukan impor sebesar 3,4 juta ton. Karena impor gula 2015 dibatasi hanya sebesar 2,8 juta ton, maka terjadi excess demand sekitar 0,6 juta ton. Tak pelak lagi, harga terus merangkak naik.

konsumsi.png
Perkembangan industri makanan dan minuman

Yang paling aneh adalah regulasi yang membedakan GKP dan gula rafinasi (GR). Di dunia pergulaan tak dikenal pemisahan seperti itu, karena pada dasarnya GKP dan GR memiliki karakteristik yang identik. Yang lazim adalah perbedaan antara raw sugar (RS) dan rifined sugar (RS) atau gula rafinasi (GR).

Perbedaan antara GKP dan GR hanya dalam proses pengolahan: GR diproduksi secara bertahap, melalui pemurnian gula mentah sedangkan GKP diproduksi secara langsung dari tebu menjadi gula.

GR atau disebut juga gula kristal rafinasi (GKR) yang diproduksi di dalam negeri menggunakan bahan baku RS impor. Hasil pabrik gula rafinasi hanya boleh dijual langsung ke industri pengguna, hampir semua diserap oleh industri makanan dan minuman berskala besar.

Kualitas GR lebih tinggi dari GKP dan harganya pun lebih murah. Sayangnya, reulasi pula yang membuat industri kecil tidak bisa menikmati GR karena tidak ada distributor GR. Industri kecil mengalami diskriminasi, tidak bisa menikmati harga gula murah dengan kualitas lebih baik. Tidak hern industri kecil hanya jago kandang dan boleh semakin tidak bisa bersaing dengan produk impor yang bea masuknya nol persen.

Yang aneh, jika terjadi kelangkaan gula, pemerintah melakukan intervensi pasar dengan menggelontorkan gula rafinasi.

Sudah saatnya pemerintah membenahi total regulasi pergulaan. Tidak ada gunanya TPID kalau sekedar menjadi pemadam kebakaran.

Gagal Paham Proyek Kereta Api Trans-Sulawesi


Sulawesi_map
https://en.wikipedia.org/wiki/sulawesi

Betapa indah bentuk pulau Sulawesi. Ramping dan seluruh kawasannya dikelilingi laut. Semua provinsinya memiliki laut.

Mengapa pemerintah membangun kereta api trans-Sulawesi? Untuk angkutan penumpang? Rasanya kalah efesien dan efektif bepergian dengan kereta dari Makassar ke Manado atau sebaliknya dibandingkan dengan pesawat terbang. Kalau dipaksakan kereta cepat, proyek KA cepat Jakarta-Bandung saja berjalan di tempat dan betapa mahal tarif yang bakal ditetapkan.

Untuk angkutan barang? Dengan kondisi geografis khas Sulawesi, yang lebih cocok adalah mengembangkan angkutan laut sesuai dengan visi Tol Laut Presiden Joko Widodo. Untuk itu beberapa kapal ro-ro sudah cukup untuk mengelilingi pulau Sulawesi, memadukan angkutan barang dan angkutan penumpang dengan kelengkapan fasilitas penunjangnya.

Biaya investasi angkutan laut jauh lebih rendah daripada angkutan darat dan angkutan kereta api. Perwujudannya pun tidak memerlukan waktu terlalu lama.

Pembenahan pelabuhan menjadi kunci utama untuk menjamin tol laut berjalan mulus. Dengan produktivitas bongkar muat yang tinggi, ongkos bongkar muat bisa ditekan. Dengan begitu diharapkan sektor swasta pun tergerak untuk melayari semakin banyak tempat.

Agaknya konsep tol laut perlu dipertajam agar integrasi perekonomian nasional segera terwujud dengan efisien dan tepat sasaran.

longstone-9234082-ro-ro_cargo-8-170382.jpg
maritim-connector.com

Masih Ingat TPID? Efektifkah?


Dalam salah satu putaran debat calon presiden pada pemilihan umum 2014, calon presiden Joko Widodo bertanya kepada calon presiden Prabowo Subiyanto: “Bapak Prabowo, kami ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat, peran TPID. Terima kasih.” Sebelum menjawab, Prabowo terlebih dahulu bertanya balik kepada Jokowi: “Apa singkatan TPID, Pak Jokowi?” Hadirin mendadak sontak tertawa.

Sebagai gubernur DKI Jakarta dan mantan walikota Solo, tentu saja Jokowi tahu benar apa itu TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah). Tim ini dibentuk sebagai upaya untuk meredam inflasi, terutama yang bersumber dari sisi penawaran (supply) seperti gangguan produksi, hambatan distribusi, dan akibat kebijakan pemerintah, misalnya pengenaan kuota impor.

Dari sisi permintaan, tanggung jawab lebih berada di pundak Bank Indonesia.

Peraga menunjukkan skema koordinasi dan peranan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.

tpid

Presiden Joko Widodo tampaknya sangat peduli terhadap keberadaan TPID. Pada 4 Agustus  kembali Presiden memberikan pengarahan di hadapan peserta rapat koordinasi nasional TPID VII yang sebagian besar pesertanya adalah gubernur, bupati, dan walikota.

“Presiden empat kunci yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan. Kedua, agar unsur-unsur di daerah, seperti Pemda, Kepolisian, Kejaksaan, dan BI di daerah, secara rutin melakukan pemeriksaan pasokan bahan pokok di gudang penyimpanan. Ketiga, memastikan transportasi di daerah maupun antardaerah selalu lancar. Keempat, menjaga distribusi barang.”Lihat Siaran Pres BI

Bahan makanan masih kerap menjadi penyumbang terbesar inflasi di Indonesia. Jika harga bahan makanan terjaga, inflasi bisa ditekan dan lebih stabil di kisaran 3 persen sampai 4 persen. Itu pun tergolong tinggi jika dibandingkan dengan inflasi di negara-negara tetangga.

folatile_food

Harga beberapa komoditas hampir selalu menjadi penyumbang inflasi terbesar di kelompok bahan makanan, antara lain: beras, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai, bawang.

source_of_inflation

Jika kita cermati lebih jauh tampak bahwa permasalahan utama yang dihadapi bukan seperti empat faktor yang dikemukakan Presiden. Akar masalahnya justru bersumber dari pemerintah pusat sendiri.

Pemerintah menerapkan pengaturan yang tidak optimal untuk beberapa komoditas yang diimpor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. Ketika harga beberapa komoditi di pasar internasional turun, justru harga di dalam negeri cenderung naik terus menerus. Contohnya beras, jagung, daging sapi, dan gula. Pengaturan impor menimbulkan beragam praktek pemburuan rente.

imported_price

Harga beras yang cenderung naik pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga di pasar internasional lebih banyak dinikmati oleh pedagang  yang menjalin mata-rantai panjang. Harga gabah di tingkat petani jauh lebih rendah dari harga beras eceran.

beras-domestik
beras-intl

Carut marut data perberasan menambah buruk keadaan. Impor baru dilakukan ketika harga sudah sulit dikendalikan, ketika stok beras Bulog menipis.

beras-impor.png

Hal serupa terjadi pada komoditas jagung. Klaim pemerintah produksi jagung melimpah. Namun harga jagung di dalam negeri meningkat terus bahkan mencapai hampir 3 kali lipat harga internasional.

Peternak ayam menjerit karena jagung merupakan unsur utama pakan ternak yang menyumbang sekitar 70 persen ongkos produksi. Karena impor jagung tersendat, bahkan dilarang, pengusaha ayam terpaksa mengimpor gandum sebagai subtitusi jagung.

Impor jagung turun tetapi impor gandum naik. Karena haraga gandum lebih mahal dari harga jagung maka ongkos produksi ayam ras terus naik.

Jadi, bukankah akar masalahnya terletak pada pundak pemerintah pusat? TPID tidak mungkin efektif kalau mengandalkan fungsinya sebagai pemadam kebakaran. Mungkin sudah saatnya TPID direposisi.

Alhamdulillah, Presiden Mau Mendengar


Catatan: Usulan saya pemotongan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 75 triliun – Rp 100 triliun. Ternyata Pemerintah memutuskan lebih besar, Rp 134 triliun. Tentu Pemerintah memiliki hitung-hitungan yang lebih rinci dan akurat. Rencana “amputasi” ini tentu sangat pahit. Presiden harus memperoleh gambaran yang lebih membumi dari para pembantunya. Dengan argumentasi yang kuat didukung oleh data yang kredibel, insya Allah ke depan tidak terjadi lagi akrobat fiskal yang sangat membahayakan stabilitas perekonomian.

Berita pemangkasan anggaran bisa dilihat di sini: Jokowi Pangkas Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Transfer Daerah http://kom.ps/AFv4pj

***

KOMPAS.COM, Senin, 1 Agustus 2016 | 21:08 WIB

Faisal Basri: Apakah Jokowi Mau Mendengarkan Sri Mulyani?

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyimpan harapan besar kepada Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Sri Mulyani Indrawati untuk bisa mengubah cara berfikir Presiden Joko Widodo atas pembangunan dari berdasarkan keinginan (wants) menjadi kebutuhan (needs).

“Pertanyaannya, apakah Jokowi secara psikologis siap di-challenge oleh menterinya?” ucap akademisi Universitas Indonesia (UI) itu Senin (1/8/2016) di Jakarta.

Faisal mengatakan, para pembantu Presiden banyak yang tipikal “Yes man”, suka meng-entertaint Presiden, tidak bisa berkata tidak serta tidak mampu memberikan masukan yang lebih rasional atas keinginan Jokowi.

Misalnya, Menkeu lama, Bambang PS Brodjonegoro yang tidak bisa menjelaskan betapa sulitnya merealisasikan target penerimaan perpajakan.

“Nah, mudah-mudahan dengan Sri Mulyani ini Jokowi bisa berubah, mau mendengar. Mudah-mudahan enggak pakai rumus ‘Pokoknya!’ dan bisa dirasionalisasi. Tugas berat Sri Mulyani di sana,” kata dia lagi.

Faisal berharap, Sri Mulyani bisa memberikan penjelasan ke Jokowi risiko pelebaran defisit anggaran serta kemungkinan gagalnya program amnesti pajak.

Dengan demikian, perlu dilakukan kebijakan amputasi anggaran.

“Maka yang bisa dilakukan Sri Mulyani adalah mulai Agustus ini memotong anggaran dengan cukup besar Rp 75 triliun –Rp 100 triliun. Kuncinya di sini saya rasa kabinet baru,” pungkas Faisal.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : M Fajar Marta

Diunduh dari: http://kom.ps/AFv4Zi

Bertaburan Berita Baik


Hari ini Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 mencapai 5,18 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,91. Walhasil, selama paruh pertama 2016 pertumbuhan ekonomi bisa menembus 5 persen, persisnya 5,04 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga kembali menembus 5 persen. Konsumsi pemerintah naik tajam dari hanya 2,94 persen pada triwulan I-2016 menjadi 6,28 pada triwulan II-2016. Sayangnya pertumbuhan investasi menurun dan ekspor masih saja berkontribusi negatif (pertumbuhan minus). Impor juga mengkerut, menandakan industri manufaktur belum mampu mengakselerasi. Dengan demikian, penguatan pertumbuhan lebih didorong oleh konsumsi. Sejauh ini 12 paket kebijakan ekonomi belum menunjukkan hasil nyata.

Indeks harga saham gabungan di bursa saham Indonesia meresponsnya dengan positif. Hari ini indeks menembus 5.400. Dengan bertengger di angka  5.420 membuat kenaikan year-to-date sebesar 18,01 persen. Persentase kenaikan dalam dollar AS lebih tinggi lagi sejalan dengan penguatan rupiah. Per Rabu, 3 Agustus 2016, peningkatan dalam dollar AS year-to-date mencapai 22,4 persen, tertinggi di Asia dan tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Pencapaian Indonesia jauh di atas rerata Emerging Market.

global_stock_markets

Hampir semua negara maju mengalami tekanan sepanjang tahun ini. Pasar saham AS, Dow Jones, agak lumayan tetapi relatif jauh di bawah kinerja Emerging Markets. Bahkan disparitasnya kian melebar.

us_em
-1x-1

Nilai tukar rupiah bergerak tipis selama minggu ini di kisaran Rp 13.100 per dollar AS. Ada peluang minggu depan menguat ke Rp 12.000-an per dollar AS.

Berita positif lain hari ini diumumkan oleh Bank Indonesia. Cadangan devisa pada akhir Juli bertambah 1,62 miliar dollar AS dibandingkan poses akhir Juni, menjadi 111,4 miliar dollar AS.

Pekerjaan rumah masih banyak. Pemerintah fokus membenahi sisi fiskal, dengan menempuh pilihan amputasi. Tak tanggung-tanggung, belanja negara dipotong 134 triliun, pertanda tim ekonomi baru pesimistik dengan program tax amnesty.

Tantangan ke depan adalah penajaman kebijakan yang menohok ke masalah struktural. Modal politik pemerintah lebih dari cukup, asalkan jangan justru menimbulkan praktek kroniisme dan pemburuan rente yang kian marak karena partai-partai haus menyongsong pemilu 2019.

Merawat Demokrasi Kita dan Menjaga Asa


Ketika dilantik, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hanya bermodalkan dukungan minoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu 37 persen dari keseluruhan kursi. Empat partai pendukung sejak awal yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) adalah PDI-P, Partai Nasdem, PKB, dan Hanura. PKP yang juga merupakan angora KIH tidak bisa masuk DPR karena tidak memenuhi parliamentary threshold. Nasib serupa dialami PBB yang merupakan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung pasangan Prabtowo-Hatta. Angola KMP yang lolos ke DPR adalah Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP, Partai Golkar. Posisi PD tidak jelas tetapi perilakunya di DPR cenderung di pihak oposisi.

p-1

Namun, sejak awal kita, termasuk saya, sudah menduga dalam waktu tidak terlalu lama peta politik bakål berubah. Menjadi oposisi berarti akses terhadap logistik tersumbat, membuat pimpinan partai terancam digoyang.

Benar adanya. Salah satu kubu PPP yang bertikai mendeklarasikan bergabung dengan KIH. Kubu pendukung pemerintah menang dalam muktamar dan hingga kini mendukung pemerintah walaupun tidak memperoleh tambahan posisi menteri pada perombakan kabinet pertama dan kedua. Keberadaan Menteri Agama yang merupakan kader PPP sudah ada sejak awal pembentukan kabinet.

PAN menyusul bergabung secara resmi setelah pergantian ketua umum. Golkar demikian pula, setelah memilih ketua umum baru pada Kongres di Bali beberapa bulan lalu. Bahkan tak tanggung-tanggung, pengurus baru Golkar telah mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2019 mendatang.

Kini Jokowi-JK menikmati dukungan mayoritas mutlak di DPR. Kekuatan dukungan di DPR berbalik dari 37 persen menjadi 69 persen. Semakin kuat lagi menging potensi kekuatan oposisi melemah. PKS tidak lagi segarang sebelumnya pasca pergantian pimpinan puncak partai. Wakil Ketua DPR dari PKS yang sangat vokal terhadap Pemerintah disingkirkan. Presiden PKS telah bertandang ke Istana. Partai Demokrat sejak awal mengesankan berada di “tengah” dengan Ketua Umumnya sesekali mengritik pemerintah lewat akun twitternya.

Andaikan PDI-P menarik dukungan karena kerap dikecewakan oleh Jokowi, posisi dukungan di DPR berkurang menjadi 49,5 persen. Rasanya relatif mudah menjaga dukungan mayoritas di DPR dengan mengajak PKS dan atau PD. Juga, terbuka  kemungkinan Partai Gerindra untuk bergabung. Kalau demikian, bisa jadi PDI-P akan kesepian sebagai oposisi. Pilihan itu tentu saja teramat mahal buat PDI-P. Langkah apa pun yang dipilih oleh PDI-P sangat ditentukan oleh Ibu Megawati.

P-2.png

Fungsi checks and balances melemah. Apa pun yang diajukan pemerintah bakal lebih mulus di DPR. Rongrongan dari tentara relatif kecil, tidak seperti di Turki dan Mesir. Beberapa elemen civil society yang sejak Orde Baru sangat kritis sudah berada di pussarna kekuasaan. Semua itu berpotensi membuat pematangan demokrasi terhambat.

Konsesi harus lebih banyak diberikan kepada para pendukung. Jabatan dibagi-bagi. Praktek pemburuan rente kian kentara. Proses tender diintervensi. Pemilihan proyek tidak lagi berdasarkan pertimbangan terbaik (first best). Pragmatisme kian mengemuka.

P-3.png

Untuk menghasilkan tambahan satu unit output diperlukan lebih banyak tambahan modal. Incremental capital output ratio berpotensi naik. Sehingga, untuk menggenjot pembangunan infrastruktur lebih banyak dibutuhkan modal, yang tidak bisa didukung oleh tambahan penerimaan pajak dengan kecepatan yang sama. Kalau dipaksakan, utang harus lebih banyak. Akibatnya suku bunga naik, inventassi swasta terdesak (crowding out). Target pertumbuhan rata-rata 7 persen dalam RPJM 2015-2019 kian sulit tercapai.

Namun, saya masih berharap ada segelintir pembantu presiden yang terus memperjuangkan perubahan mendasar. Juga unsur-unsur di luar pemerintahan yang tak jemu-jemu bersuara untuk mendorong perubahan mendasar itu. Jika tidak, ancaman middle income trap banal kian di dopant mata.

Ketika merayakan Indonesia Emas (silakan tengok Escaping the Middle Income Trap in Indonesia) tahun 2045, kita mewariskan beban yang sangat berat kepada generasi mendatang untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

Faisal Basri: “Reshuffle” Bukan Soal Kinerja, tetapi Jokowi Singkirkan Para Pengganggu..


KOMPAS.COM, Senin, 1 Agustus 2016 | 20:30 WIB

indef-01082016
Estu Suryowati/Kompas.com
Ekonom Universitas Indonesia (UI), peneliti senior INDEF, Faisal Basri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (1/8/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri memandang perombakan kabinet jilid II dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan soal kinerja.

Menurut dia, perombakan kabinet lebih untuk menyingkirkan pihak-pihak yang dinilai bisa mengganggu program pemerintah.

Hal itu dia sampaikan ketika dimintai komentar terkait Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru Arcandra Tahar, pengganti Sudirman Said.

“ESDM itu menterinya baru. Kenapa sih diganti? Tentu saja Presiden ingin programnya lancar, menterinya mendukung, tidak memiliki pandangan berbeda,” kata akademisi Universitas Indonesia (UI) itu, ditemui lepas diskusi di Jakarta, Senin (1/8/2016).

Faisal yang pernah diminta Sudirman Said sebagai Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas (RTKM) menyampaikan, dalam hal pengembangan Blok Masela, Maluku misalnya, Sudirman memiliki pandangan berbeda dari Jokowi.

“Kalau Sudirman Said dan teman-temannya kan offshore (lepas pantai). Nah, dipilih menteri yang setuju onshore (Arcandra). Bahkan yang melakukan kajian informal itu ya menteri yang sekarang ini kan. Jadi, memuluskan onshore,” ungkap Faisal.

Meski mempunyai kepentingan untuk memastikan keinginan Presiden, namun Faisal juga menilai Arcandra memang memiliki kompetensi khususnya di laut dalam (deep water). “Di situ sih (Arcandra) bagus,” katanya.

Menyingkirkan Pengganggu

Faisal lebih lanjut mengatakan, saat ini satu persen keluarga terkaya di Indonesia menguasai 53 persen kekayaan nasional. Dari angka satu persen itu, menurutnya, sebanyak dua-pertiganya sendiri memiliki kedekatan dengan penguasa.

“Sekarang kroninya masuk dalam negara. Ada Setya Novanto yang mendukung, ada Luhut, yang semuanya itu (keduanya) ada dalam kubu ‘Papa Minta Saham’,” kata Faisal.

“Di sisi lain Sudirman yang kerjaannya ‘mengganggu’ proyek pembangkit listrik disingkirkan. Jadi, ini yang dihadapi menteri baru (Arcandra). Pilihannya, kalau dia enggak tahan, dia nyerah, atau dia menjadi akselerator dari kroniisme ini. Karena dukungan dari partai itu enggak gratis,” ucap Faisal mengingatkan Arcandra.

Selain di sektor energi, Faisal juga melihat Jokowi menyingkirkan pengganggu di sektor perhubungan.

Dia menilai, digantinya Ignasius Jonan dari jabatan Menteri Perhubungan dengan Budi Karya Sumadi, lantara Jonan tidak mendukung proyek kereta cepat.

“Pokoknya reshuffle ini kan untuk mempercepat atau memuluskan rencana-rencana Pak Jokowi. Jadi pengganggu-pengganggunya ya didepak,” kata dia.

“Misalnya, Jonan memperlambat T3. kereta cepat diganggu. Jadi ya akan lebih lancar keinginan Jokowi (kalau mereka diberhentikan), tapi kan belum tentu (keputusan ini) benar,” imbuh Faisal.

Menariknya, di sisi lain ada menteri yang dinilai berkinerja tidak bagus sama sekali, namun tetap dipertahankan oleh Jokowi.

“Itu Menteri Pertanian. Bukan tidak terlalu baik (lagi), tapi (kinerjanya) buruk. Hampir semua kacau di tangan dia. Tapi sudah lah, nanti saya (banyak komentar) disangka penasihatnya mafia pangan. Ada yang SMS ke saya seperti itu,” selorohnya.
Penulis : Estu Suryowati
Editor : Aprillia Ika

Diunduh dari: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/01/203000126/Faisal.Basri.Reshuffle.Bukan.Soal.Kinerja.tetapi.Jokowi.Singkirkan.Para.Pengganggu.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

Rasa Keadilan yang Terusik


cendekiawan_berdedikasi_kompas-2
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Kompas, 27 Juni 2016

Jika rasa keadilan masyarakat terusik, jangan pernah ragu untuk bicara, sebab keadilan harus disuarakan. Demi rasa keadilan juga, jangan pernah mengambil apa pun yang bukan hak kita. Sikap menyuarakan keadilan ini diterapkan Faisal Basri tanpa pandang bulu. Siapa pun yang berbuat tidak adil dan mengusik rasa keadilan akan dilawan.

Itu barangkali yang membuat hubungan saya tidak hangat dengan teman-teman sendiri,” katanya.

Kami berbincang di salah satu ruangan di kantornya, Indonesian Research & Strategic Analysis (IRSA), Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Di tengah perbincangan, ia mengambil komputer jinjing untuk menunjukkan data. Seperti biasa, Faisal yang mengisi waktu senggang dengan membaca menggunakan data untuk mendukung pernyataannya.

Rasa keadilan yang terusik antara lain berupa ketimpangan. Di Indonesia, ketimpangan terlihat nyata dalam penguasaan kekayaan. Sekitar 1 persen keluarga menguasai sekitar 50 persen kekayaan Indonesia. Lebih lanjut, dua pertiga dari kekayaan yang didapat kelompok paling kaya di Indonesia diperoleh dari hasil kroniisme.

Untuk itu, ekonomi politik menjadi sangat relevan. Ilmu tersebut mengajarkan untuk melihat proses ekonomi berlangsung. ”Ekonomi politik menelusuri siapa dapat berapa, siapa rugi berapa. Akan ketahuan, distribusi rente ke mana saja. Alarmnya adalah kebijakan yang aneh,” ujar Faisal.

Ekonomi dan politik tidak terpisahkan. Semua hal di bidang perekonomian berkaitan dengan politik, bahkan sejak kegiatan ekonomi berlangsung. Misalnya, produksi, yang terdiri dari modal dan tenaga kerja.

Sejak awal, masalahnya ada pada pilihan. Contohnya tadi, soal memilih antara mendorong modal atau tenaga kerja. Untuk itu, kemampuan politik menjadi sangat menentukan. Pada saat sumber daya terbatas, politiklah yang memobilisasi.

Faisal kerap melayangkan kritik pedas atas kebijakan pemerintah. Terkait penerimaan negara, misalnya, kritikan terkait target penerimaan pajak 2016 yang naik 30 persen dibandingkan dengan 2015. Hal ini, menurut Faisal, tidak masuk akal. Disoroti juga soal rasio pajak, yakni rasio penerimaan pajak terhadap kemampuan ekonomi yang bisa dikenai pajak.

Rasio dan target penerimaan pajak mestinya bisa diperhitungkan sejak awal, menggunakan sejarah data. Data menunjukkan, sekitar 54 persen pekerja Indonesia adalah pekerja informal yang hampir pasti tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Selain itu, ada sektor primer, seperti pertanian dan pertambangan, yang kira-kira sekitar 30 persen, yang juga tidak bisa dikenai pajak.

Jika ingin meningkatkan basis pajak, kuncinya adalah industrialisasi. Tidak ada satu pun industri yang tidak memiliki NPWP karena tidak ada satu pun industri yang upah pekerjanya tidak dibayar.

Maka, jalan tengahnya, pemerintah bisa memformalisasi sektor informal serta mentransformasi sektor informal ke industri. Melalui industrialisasi dan formalisasi, pemerintah bisa menjadikan sektor non-industri dan informal menjadi entitas ekonomi yang sehat. Baru setelah itu dapat dikenai pajak.

Menurut perhitungan Faisal, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen, inflasi 5 persen, ditambah kerja keras yang menopang 5 persen pertumbuhan penerimaan pajak, maka penerimaan pajak 2016 maksimal hanya bisa meningkat 15 persen.

Data

Keberanian ayah tiga anak ini untuk mengkritik kebijakan pemerintah, sambil tak lupa memberi saran, tak lepas dari olahan data yang selalu menjadi pegangan. Pada lamannya, faisalbasri.com, misalnya, Faisal menampilkan tulisan berjudul ”Menyikapi Perubahan Peta Perminyakan Dunia” pada 9 Juni 2016. Dalam tulisan itu, Faisal mengingatkan dampak dari harga minyak yang turun, sekaligus menyarankan langkah apa saja yang bisa dilakukan Indonesia.

Data merupakan kekuatan tersendiri. Faisal yang pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta ini lantas terkenang pengalamannya saat menjadi asisten Profesor Arsyad Anwar.

”Saya bertahun-tahun jadi asisten Pak Arsyad Anwar, raja data. Saya diajari cara membaca data, mencari di balik data ada data lagi, dan sebagainya. Saya diajari mencari akar masalah,” kisah Faisal.

Namun, Faisal mengakui dengan rendah hati, bukan hanya dia yang selalu menggunakan data dalam setiap paparan. Hampir semua jebolan LPEM UI memiliki kebiasaan sama, yakni selalu memaparkan data.

Ia lantas menyebut nama Anton Gunawan (saat ini Kepala Ekonom Bank Mandiri), Sri Mulyani Indrawati (mantan Menteri Keuangan, saat ini menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia), Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan).

Dalam pandangan Faisal, kerangka teori merupakan bentuk normatif suatu pendapat atau pernyataan. Oleh karena itu, harus diperkuat dengan data sebagai bentuk empiris.

”Data tidak pernah berbohong. Kalau manusia bisa bohong, data tidak. Data tidak punya partai, data tidak punya kepentingan, data tidak akan menggapai sesuatu,” ujar Faisal, menjelaskan kekuatan data.

Penggunaan data juga diterapkan dalam penelitian tentang kelas menengah di Indonesia. Bersama Gatot Arya Putra, Faisal meneliti tentang perangkap kelas menengah. Penelitian yang dipresentasikan dalam Forum Regional di Bangkok, Thailand, itu menggunakan data tahun 1870-2011.

Dari data pada periode tersebut diketahui, pengalaman negara-negara di dunia membentuk pola. Ada negara yang berhasil keluar dari perangkap kelas menengah, tetapi ada yang tidak berhasil. Negara yang berhasil keluar dari perangkap kelas menengah naik menjadi negara berpendapatan tinggi.

Sebaliknya, negara yang gagal akan terus-menerus ada di kelompok negara dengan pendapatan menengah. Ada juga negara dengan pendapatan menengah berhasil naik menjadi negara dengan pendapatan tinggi, tetapi kemudian turun lagi.

Menurut penelitian itu juga, ada dua titik krusial dalam perjalanan negara-negara yang sudah diobservasi. Faktor pertama adalah pendidikan dasar dan menengah, setidaknya hingga tingkat sekolah menengah atas (SMA). Faktor kedua adalah peranan barang yang dibuat menggunakan teknologi terhadap total ekspor.

”Untuk pendidikan, Indonesia masih wajib belajar sembilan tahun, belum 12 tahun. Untuk barang berteknologi, di Indonesia tidak terus naik, malah turun,” ujar Faisal.

Perhitungan juga didasarkan pada produk domestik bruto (PDB) per kapita yang menggunakan acuan PDB per kapita Amerika Serikat. Dari berbagai data tersebut diketahui, jika Indonesia ingin masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi dalam 30 tahun mendatang, kemungkinannya sekitar 18 persen. Dengan angka probabilitas rendah, Indonesia bisa terkena jebakan kelas menengah.

Politik

Pada 2012, Faisal Basri mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, menggandeng Biem Benyamin sebagai wakil gubernur. Dalam surat suara Pilkada DKI Jakarta, pasangan dari jalur independen ini mendapatkan nomor urut 5 dengan dukungan 487.150 jiwa.

Langkah Faisal-Biem merupakan upaya mengurangi dominasi partai. Dengan keberadaan calon independen, partai pun sibuk mencari dan memunculkan calon terbaik. ”Jadi, kita semua berhasil meningkatkan keseimbangan di pasar politik dengan memunculkan orang-orang terbaik. Rakyat jadi punya banyak pilihan,” ujarnya.

Upaya itu memberi pelajaran, ternyata gerakan masyarakat sipil juga bisa menjadi penyeimbang parpol.

Lahir:
Bandung, 6 November 1959
Pendidikan:
Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1985
Master of Arts (MA) dalam bidang Ekonomi, Vanderbilt University, Amerika Serikat, 1988
Pekerjaan:
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sejak 1981. Menjadi pegawai negeri sipil sejak tahun 1987 dan pada November 2012 mengajukan pensiun dini
Dosen Program Magister Manajemen Universitas Tanjungpura, Pontianak, sejak 2003
Chief of Advisory Board, Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA), sejak 2007
Penghargaan:
Lifetime Achievement 2015
Penghargaan People of The Year 2012
Penghargaan Agung (FEUI Award) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Penghargaan Pejuang Anti Korupsi 2003
Dosen Teladan III Universitas Indonesia, 1996

(DEWI INDRIASTUTI)

Diunduh dari: http://print.kompas.com/baca/2016/06/27/FAISAL-BASRIRasa-Keadilan-yang-Terusik

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Juni 2016, di halaman 24 dengan judul “Rasa Keadilan yang Terusik”.

“Kompas” Beri Penghargaan kepada 3 Cendekiawan Pembawa Pencerahan


cendekiawan_berdedikasi_kompas

KOMPAS.COM, Senin, 27 Juni 2016 | 15:28 WIB

KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama (tiga dari kiri) berfoto bersama penerima Penghargaan Cendekiawan Berdedikasi 2016 di Kantor Harian Kompas, Jakarta, Senin (27/6). Penerima penghargaan dalam rangka merayakan dan mensyukuri hari ulang tahun harian Kompas tersebut yaitu: Faisal Basri, Ignas Kleden, dan Mayling Oey-Gardiner (kiri ke kanan). Hingga usianya yang ke-50, tahun 2015, penghargaan sudah diberikan kepada 40 penerima. Dari antara mereka hingga hari ini sebagian besar masih aktif menulis, menjadi narasumber, aktif meneliti, ada yang sudah mulai surut karena usia, bahkan beberapa di antara mereka sudah meninggal.

JAKARTA, KOMPAS.com – Harian Kompas memberikan penghargaan kepada tiga cendekiawan Indonesia yang dinilai telah memberikan pencerahan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama di Gedung Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016), sebagai bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun ke-51 Kompas, yang jatuh pada 28 Juni mendatang.

Penghargaan Cendekiawan Berdedikasi itu diberikan kepada pakar ekonomi dan demografi Mayling Oey-Gardiner, sosiolog Ignatius Nasu Kleden, serta dosen, peneliti dan pengamat ekonomi Faisal Basri.

Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Rikard Bagun mengatakan bahwa ketiga cendekiawan ini telah memberi pencerahan untuk Kompas dan masyarakat Indonesia.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mayling, Pak Ignas dan Pak Faisal karena telah memperluas cakrawala kami, cakrawala Kompas dan cakrawala pembaca karena memberi kontribusi melalui tulisan dan juga menjadi narasumber dan pembicara,” ucap Rikard yang mewakili Jakob Oetama.

Rikard berharap kontribusi para cendekiawan bisa terus ditingkatkan karena, menurut dia, pemikiran mereka di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ibarat sebuah cahaya di tengah suasana yang suram.

“Jangan pandang kami sebagai media. Kami ini seringkali terbatas. Jadi kami butuh masukan dari para cendekiawan untuk memperluas cakrawala, untuk membuka tabir yang menutup pikiran dan hati dalam memandang persoalan yang rumit dan kompleks,” ucapnya.

Salah satu penerima penghargaan, Ignatius atau yang kerap disapa Ignas, mengungkapkan syukurnya atas penghargaan tersebut. Menurut dia, penghargaan ini menunjukkan perhatian yang besar dari Kompas terhadap para penulis dan cendekiawan.

Pria yang tulisannya pertama kali diterbitkan Kompas pada tahun 1972 dan telah menelurkan 173 tulisan hingga tahun 2016 ini menuturkan bahwa dirinya memeroleh manfaat yang besar tatkala menulis. Saat menulis, menurut dia, seorang penulis tengah berkembang wawasan dan perasaannya.

“Saya merasa bahwa keterlibatan saya sebagai penulis untuk Kompas, majalah dan koran lain, merupakan suatu latihan yang memberikan saya keseimbangan yang baik sekali terhadap pekerjaan yang bersifat akademik,” katanya.

Masih kata Ignas, “Karena dalam menulis buat koran, saya harus berusaha menerjemahkan pikiran-pikiran dalam cara yang bisa dipahami sebanyak mungkin orang yang membaca. Tugas saya bukan hanya menyampaikan buah pikiran tapi bisa diterima dan dipahami oleh pembaca.”

“Dan exercise ini saya dapat dalam menulis untuk Kompas. Jadi saya bersyukur sekali bisa dapat kesempatan yang luas untuk Kompas,” tambahnya kemudian.

Penerima penghargaan lainnya, Mayling, mengaku tidak menyangka menerima penghargaan ini. Perempuan berusia 75 tahun ini telah menelurkan dua buku dan 16 tulisan di Kompas dalam kurun waktu 1984-2014.

Mayling lalu mempersembahkan penghargaan yang diterimanya untuk rekan-rekan yang telah memberi inspirasi untuknya dalam berkarya.

“Penghargaan ini tentu saja tidak hanya untuk saya tetapi juga untuk teman-teman yang menjadi sumber inspirasi saya, tentu saja Pak Jakob, senior saya yang sudah berjuang selalu untuk perbaikan nusa dan bangsa. Semoga saya masih bisa berjalan terus, terus memperbaiki keadaan di Indonesia dan semoga tulisan yang saya hasilkan pada suatu hari bisa membuat pemerintah bisa lebih menghargai kebutuhan ilmu pengetahuan sebagai landasan dari pembangunan untuk kita semua,” tuturnya.

Faisal Basri menambahkan bahwa para cendekiawan dan media, seperti Kompas, saling mendukung satu sama lain. Menurut Faisal, tanpa dorongan dari Kompas, dirinya tidak akan produktif dalam menulis.

“Saya sebenarnya tidak terlalu produktif menulis, relatif saja. Ada 200 tulisan (dari tahun 1996-2014). Kalau tidak diminta, saya tidak akan banyak menulis. Dipaksa mepet deadline, adrenaline baru keluar,” ungkapnya.

Penulis : Caroline Damanik
Editor : Amir Sodikin

Diunduh dari: http://nasional.kompas.com/read/2016/06/27/15284631/.kompas.beri.penghargaan.kepada.3.cendekiawan.pembawa.pencerahan