SBYnomics: “Keep Buying Strategy”


Karena pengetahuan dan bacaan saya yang sangat terbatas, saya tak pernah mendengar istilah “keep buying strategy”. Saya mencoba untuk mencari tahu di google search, namun tak menemukan satu pun artikel tentang istilah ini, kecuali dari berita-berita terkait dengan pidato Presiden SBY sewaktu mengantarkan RAPBN 2014 pada 16 Agustus lalu.

Ini kutipan lengkap satu alinea yang mencantumkan istilah “keep buying strategy”:

“Untuk mempertahankan daya beli dan penguatan pasar domestik, pemerintah juga melakukan langkah “Keep BuyingcStrategy”. Artinya, ekonomi akan tetap tumbuh dan sektor riil akan tetap bergerak, jika rakyat tetap bisa membeli barang dan jasa yang diperlukan. Jika ada krisis dan tekanan terhadap daya beli, pemerintah wajib mengembangkan kebijakan dan tindakan yang diperlukan, termasuk bekerja sama dengan dunia usaha. Strategi ini hakikat dan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, terutama di kala krisis. Strategi inilah, salah satu yang membantu menyelamatkan kita dalam krisis keuangan global tahun 2008. Saat ini pemerintah sedang merumuskan Keep Buying Strategy dengan penyiapan paket stimulus, untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Selain itu upaya ekstra juga dilakukan untuk mengendalikan inflasi, agar daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga.”

Upaya mengendalikan inflasi sudah terlihat gagal. Inflasi tahun ini tampaknya akan melampaui target pemerintah yang dicanangkan setelah kenaikan harga BBM, yaitu sebesar 7,2 persen sebagaimana tercantum di APBN-P 2013. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Juli) sudah 6,75 persen. Amat sulit membayangkan inflasi kumulatif selama lima bulan ke depan (Agustus-Desember) bisa ditekan hanya 0,45 persen. Akibatnya daya beli masyarakat terkikis dan pertumbuhan konsumsi rumahtangga melemah. Sebelum kenaikan harga BBM saja konsumsi rumahtangga sudah menurun selama tiga triwulan berturut-turut, dari 5,7 persen pada triwulan III-2012 menjadi 5,5 persen pada triwulan IV-2012, lalu turun lagi menjadi 5,2 persen pada triwulan I-2013 dan 5,1 persen pada triwulan II-2013. Jika pertumbuhan konsumsi rumhatangga turun sedikit saja, katakanlah menjadi di bawah 5 persen, dampaknya akan amat terasa terhadap pertumbuhan ekonomi karena peranan konsumsi rumhatangga sekitar 54 persen dalam produk domestik bruto (PDB).

Menurut Presiden, strategi ini hakikat dan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, terutama di kala krisis. Kalau memang itu yang menjadi komitmen, mengapa bantuan sosial tak sampai seperempat dari subsidi energi. Bukankah subsidi untuk orang jauh lebih efektif ketimbang subsidi untuk komoditi? Lebih ironis lagi, bantuan sosial pada tahun 2013 lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Tersirat dalam pidato presiden bahwa perekonomian Indonesia menghadapi ancaman atau risiko “krisis”. Kalau demikian halnya, mengapa justru pajak dinaikkan. Pada RAPBN 2014 pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.310,2 triliun, kenaikan sebesar 14,1 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Dengan asumsi laju pertumbuhan 6,4 persen dan laju inflasi 4,5 persen, berarti ada “upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang diharapkan menyumbang 3,2 persen kenaikan penerimaan pajak. Angka ini didapat dari 14,1 persen – 6,4 persen – 4,5 persen. Ekspansi pajak juga terlihat dari target pemerintah menaikkan nisbah pajak (tax ratio) dari 12,2 persen tahun 2013 menjadi 12,6 persen tahun 2014. Lihat tulisan “Inkonsistensi RAPBN 2014” yang bisa diunduh di wp.me/p1CsPE-fT.

Dengan kenaikan pajak yang tergolong progresif, maka pertumbuhan konsumsi masyarakat akan lebih tertekan lagi, karena:

Cp = Y – T,

yang mana Cp adalah konsumsi rumah tangga, Y adalah pendapatan masyarakat, dan T adalah pajak.

Ada alternatif lain untuk menjaga daya beli masyarakat seandainya yang sedang kita hadapi adalah tanda-tanda awal menjelang kehadiran krisis. Karena masih pada fase sangat dini, sebaiknya pemerintah cepat mengantisipasinya dengan paket stimulus seperti yang telah dilakukan pemerintah pada tahun 2009. Stimulus ini berbentuk peningkatan belanja pemerintah untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Misalnya insentif pajak bagi perusahaan dan investasi baru serta peningkatan belanja untuk infrastruktur. Sayangnya, RAPN 2014 tak menunjukkan secara terang pemerintah hendak menuju ke sana. Belanja untuk infrastruktur tahun 2014 hanya naik sebesar Rp 4,4 triliun atau 2,4 persen, dari Rp 184,3 triliun menjadi Rp 188,7 triliun. Berarti, secara riil, dengan telah memperhitungkan laju inflasi, belanja infrastruktur justru turun atau minus 2,1 persen.

Ruang fiskal sebetulnya masih ada untuk lebih menggenjot investasi infrastruktur dan kegiatan-kegiatan produktif untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru, yakni dengan memperbesar utang pemerintah. Namun, lagi-lagi kita melihat sinyal yang bertolak belakang. Presiden kelihatannya terobsesi untuk terus menerus menurunkan nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio). Pidato presiden menyatakan nisbah utang akan diturunkan menjadi 22-23 persen PDB. Ini terjadi karena target defisit APBN pun diturunkan dari 2,4 persen PDB tahun 2013 menjadi 1,5 persen. Jadi, bisa dikatakan kebijakan fiskal SBYnomics justru berwujud antisiklikal. Lihat tulisan “Sesat Pikir Utang Pemerintah” yang bisa diunduh di wp.me/p1CsPE-j5.

Sebaiknya dalam menghadapi kondisi yang amat tertekan dewasa ini presiden tidak bereksperimen. Turuti saja resep Keynesian yang standar.

Ada memang yang telah dilakukan pemerintah untuk menggenjot konsumsi masyarakat, yakni dengan menghapuskan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk “mobil murah dan hemat energi” sehingga harganya yang di bawah Rp 100 juta bakal lebih terjangkau masyarakat kelas menengah.

Resep ini cukup mujarab untuk memperburuk transaksi perdagangan luar negeri kita. Kelas menengah atas memang lebih dimanjakan oleh pemerintahan SBY.

Sesat Pikir Utang Pemerintah


Utang ibarat obat. Dosisnya harus pas. Jika kurang dari takaran yang ditetapkan dokter, obat membuat penyakit atau rasa sakit bergeming. Kalau terlalu banyak atau melebihi dosis, obat berpotensi merusak organ tubuh atau menimbulkan komplikasi. Bisa juga menciptakan ketergantungan pada obat atau kecanduan sehingga merusak tubuh.

Nyaris tak ada negara yang tak berutang, entah negara kaya atau pun negara miskin. Utang merupakan perangkat yang menyatu dengan kebijakan fiskal umumnya dan kebijakan anggaran pemerintah khususnya, kalau di Indonesia APBN.

Salah satu fungsi kebijakan fiskal adalah memengaruhi perkembangan ekonomi. Jika perekonomian sedang lesu atau pertumbuhan ekonomi melemah karena konsumsi rumahtangga dan investasi swasta turun, pemerintah menambah daya dengan memperbesar belanja untuk menstimulasi perekonomian. Lazimnya dalam keadaan seperti ini pemerintah tak menggenjot pajak sebagai sumber pembiayaan, melainkan menambah utang dengan mengeluarkan surat utang negara atau obligasi.

Sebaliknya, jika perekonomian tumbuh terlalu cepat, di atas rata-rata pertumbuhan jangka panjang atau tingkat full employment atau telah melebihi output potensial, pemerintah mengeluarkan jurus untuk meredamnya agar perekonomian tidak kepanasan (overheating) sehingga tidak menimbulkan  gejolak harga atau inflasi tinggi. Caranya adalah dengan mengurangi belanja pemerintah dan atau menaikkan pajak. Bank sentral ikut serta menjinakkan perekonomian dengan menaikkan suku bunga untuk meredam belanja masyarakat dan mengurangi laju peningkatan investasi. Juga dengan menjual surat berharga agar sebagian uang beredar tersedot.

Utang pemerintah berfungsi pula untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan. Dalam tulisan bertajuk “Peluang Emas” yang bisa diunduh di wp.me/p1CsPE-hj ditunjukkan bahwa kita sedang menikmati bonus demografi. Momentum ini harus dimanfaatkan agar kita bisa lebih cepat memerangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menegakkan keadilan.

Kita masih menghadapi kendala keterbatasan infrastruktur. Listrik kurang, jalan jalan darimemadai, pelabuhan banyak yang tak terurus, bandara semakin berjejal, gedung sekolah banyak yang rusak, air bersih terbatas, hanya sekitar separuh saluran irigasi yang dalam keadaan baik, dan banyak kekurangan lainnya. Kita berpacu dengan waktu. Tak sampai 17 tahun lagi kita memasuki fase aging population.

Kalau menunggu sampai tingkat kesejateraan tinggi dan penerimaan pajak cukup untuk membiayai suluruh kebutuhan pembangunan, mungkin belum akan kunjung tercapai sampai masuk fase aging population sekalipun.

Bukankah ketika penduduk usia produktif sedang pada puncaknya merupakan masa paling tepat untuk berutang? Sama seperti perorangan. Orang muda dan produktif lebih diutamakan berutang ketimbang orang tua, apalagi pensiunan.

Yang penting utang pemerintah digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang menopang penduduk usia produktif mampu mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya.

Di sinilah kira melihat ironi. Pemerintah justru tak henti-henti menurunkan nisbah utang terhadap produk domestik bruto (debt to GDP ratio) dan mengklaim pencapaian itu sebagai prestasi membanggakan. Dalam pidato mengantarkan RAPBN 2014 pada 16 Agustus lalu, Presiden menegaskan: “… kita upayakan  penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun 2014 menjadi sekitar 22-23 persen.” Padahal sejak tahun 2000 nisbah utang pemerintah terhadap PDB telah meluncur turun sangat tajam.

debt_to_gdp

Sedemikian tajamnya sehingga Indonesia merupakan negara yang tingkat utangnya tergolong paling rendah di dunia. Memang negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Zona Eropa utangnya sudah sangat eksesif, padahal hampir seluruh negara itu sudah lama memasuki aging population. Singapura bisa maju pesat juga karena pemerintahnya berutang. Tak tanggung-tanggung, rasio utang Singapura sudah menembus 100 persen PDB.

adb

Undang-Undang Keuangan Negara menetapkan batas maksimum utang pemerintah sebesar 60 persen PDB dan defisit APBN maksimum 3 persen PDB. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang menurun, justru pemerintah mengurangi target defisit dari 2,4 persen di APBN-P 2013 menjadi 1,5 persen di RAPBN 2014. Pada waktu bersamaan pemerintah justru menaikkan nisbah pajak (tax ratio) dari 12,2 persen pada tahun 2013 menjadi 12,6 persen pada tahun 2014. Lihat tulisan “Inkonsistensi RAPBN 2014” yang bisa diunduh di  wp.me/p1CsPE-fT.

Dengan arah kebijakan demikian, agaknya momentum percepatan pertumbuhan bisa meredup dan menjauh dari target pertumbuhan yang telah ditetapkan pemerintah sendiri di RPJM 2009-2014.

Penurunan nisbah utang bukanlah prestasi, melainkan menyia-nyiakan momentum menyongsong gerbang kejayaan 2045, kala Indonesia merayakan seabad merdeka.