By Karena pengetahuan dan bacaan saya yang sangat terbatas, saya tak pernah mendengar istilah “keep buying strategy”. Saya mencoba untuk mencari tahu di google search, namun tak menemukan satu pun artikel tentang istilah ini, kecuali dari berita-berita terkait dengan pidato Presiden SBY sewaktu mengantarkan RAPBN 2014 pada 16 Agustus lalu.
Ini kutipan lengkap satu alinea yang mencantumkan istilah “keep buying strategy”:
“Untuk mempertahankan daya beli dan penguatan pasar domestik, pemerintah juga melakukan langkah “Keep BuyingcStrategy”. Artinya, ekonomi akan tetap tumbuh dan sektor riil akan tetap bergerak, jika rakyat tetap bisa membeli barang dan jasa yang diperlukan. Jika ada krisis dan tekanan terhadap daya beli, pemerintah wajib mengembangkan kebijakan dan tindakan yang diperlukan, termasuk bekerja sama dengan dunia usaha. Strategi ini hakikat dan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, terutama di kala krisis. Strategi inilah, salah satu yang membantu menyelamatkan kita dalam krisis keuangan global tahun 2008. Saat ini pemerintah sedang merumuskan Keep Buying Strategy dengan penyiapan paket stimulus, untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Selain itu upaya ekstra juga dilakukan untuk mengendalikan inflasi, agar daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga.”
Upaya mengendalikan inflasi sudah terlihat gagal. Inflasi tahun ini tampaknya akan melampaui target pemerintah yang dicanangkan setelah kenaikan harga BBM, yaitu sebesar 7,2 persen sebagaimana tercantum di APBN-P 2013. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Juli) sudah 6,75 persen. Amat sulit membayangkan inflasi kumulatif selama lima bulan ke depan (Agustus-Desember) bisa ditekan hanya 0,45 persen. Akibatnya daya beli masyarakat terkikis dan pertumbuhan konsumsi rumahtangga melemah. Sebelum kenaikan harga BBM saja konsumsi rumahtangga sudah menurun selama tiga triwulan berturut-turut, dari 5,7 persen pada triwulan III-2012 menjadi 5,5 persen pada triwulan IV-2012, lalu turun lagi menjadi 5,2 persen pada triwulan I-2013 dan 5,1 persen pada triwulan II-2013. Jika pertumbuhan konsumsi rumhatangga turun sedikit saja, katakanlah menjadi di bawah 5 persen, dampaknya akan amat terasa terhadap pertumbuhan ekonomi karena peranan konsumsi rumhatangga sekitar 54 persen dalam produk domestik bruto (PDB).
Menurut Presiden, strategi ini hakikat dan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, terutama di kala krisis. Kalau memang itu yang menjadi komitmen, mengapa bantuan sosial tak sampai seperempat dari subsidi energi. Bukankah subsidi untuk orang jauh lebih efektif ketimbang subsidi untuk komoditi? Lebih ironis lagi, bantuan sosial pada tahun 2013 lebih kecil dari tahun sebelumnya.
Tersirat dalam pidato presiden bahwa perekonomian Indonesia menghadapi ancaman atau risiko “krisis”. Kalau demikian halnya, mengapa justru pajak dinaikkan. Pada RAPBN 2014 pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.310,2 triliun, kenaikan sebesar 14,1 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Dengan asumsi laju pertumbuhan 6,4 persen dan laju inflasi 4,5 persen, berarti ada “upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang diharapkan menyumbang 3,2 persen kenaikan penerimaan pajak. Angka ini didapat dari 14,1 persen – 6,4 persen – 4,5 persen. Ekspansi pajak juga terlihat dari target pemerintah menaikkan nisbah pajak (tax ratio) dari 12,2 persen tahun 2013 menjadi 12,6 persen tahun 2014. Lihat tulisan “Inkonsistensi RAPBN 2014” yang bisa diunduh di wp.me/p1CsPE-fT.
Dengan kenaikan pajak yang tergolong progresif, maka pertumbuhan konsumsi masyarakat akan lebih tertekan lagi, karena:
Cp = Y – T,
yang mana Cp adalah konsumsi rumah tangga, Y adalah pendapatan masyarakat, dan T adalah pajak.
Ada alternatif lain untuk menjaga daya beli masyarakat seandainya yang sedang kita hadapi adalah tanda-tanda awal menjelang kehadiran krisis. Karena masih pada fase sangat dini, sebaiknya pemerintah cepat mengantisipasinya dengan paket stimulus seperti yang telah dilakukan pemerintah pada tahun 2009. Stimulus ini berbentuk peningkatan belanja pemerintah untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Misalnya insentif pajak bagi perusahaan dan investasi baru serta peningkatan belanja untuk infrastruktur. Sayangnya, RAPN 2014 tak menunjukkan secara terang pemerintah hendak menuju ke sana. Belanja untuk infrastruktur tahun 2014 hanya naik sebesar Rp 4,4 triliun atau 2,4 persen, dari Rp 184,3 triliun menjadi Rp 188,7 triliun. Berarti, secara riil, dengan telah memperhitungkan laju inflasi, belanja infrastruktur justru turun atau minus 2,1 persen.
Ruang fiskal sebetulnya masih ada untuk lebih menggenjot investasi infrastruktur dan kegiatan-kegiatan produktif untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru, yakni dengan memperbesar utang pemerintah. Namun, lagi-lagi kita melihat sinyal yang bertolak belakang. Presiden kelihatannya terobsesi untuk terus menerus menurunkan nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio). Pidato presiden menyatakan nisbah utang akan diturunkan menjadi 22-23 persen PDB. Ini terjadi karena target defisit APBN pun diturunkan dari 2,4 persen PDB tahun 2013 menjadi 1,5 persen. Jadi, bisa dikatakan kebijakan fiskal SBYnomics justru berwujud antisiklikal. Lihat tulisan “Sesat Pikir Utang Pemerintah” yang bisa diunduh di wp.me/p1CsPE-j5.
Sebaiknya dalam menghadapi kondisi yang amat tertekan dewasa ini presiden tidak bereksperimen. Turuti saja resep Keynesian yang standar.
Ada memang yang telah dilakukan pemerintah untuk menggenjot konsumsi masyarakat, yakni dengan menghapuskan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk “mobil murah dan hemat energi” sehingga harganya yang di bawah Rp 100 juta bakal lebih terjangkau masyarakat kelas menengah.
Resep ini cukup mujarab untuk memperburuk transaksi perdagangan luar negeri kita. Kelas menengah atas memang lebih dimanjakan oleh pemerintahan SBY.
faisal basri 