Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development.
His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003).
He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement.
Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
Mirip dengan postur tubuh, postur kabinet tampaknya tak ada hubungannya dengan ideologi. Juga tidak berkorelasi kuat dengan besarnya negara atau jumlah penduduk. Tiongkok yang otoritarian dengan penduduk terbesar di dunia dan perekonomian terbesar kedua di dunia hanya memiliki 25 kementerian, tanpa pos menteri koordinator. India yang demokratis dengan penduduk terbesar kedua di dunia dan perekonomian terbesar ketiga di dunia hanya memiliki 23 kementerian, juga tanpa menteri koordinator.
Sebaliknya, Afrika Selatan yang demokratis dan bukan Kelompok-20, dengan penduduk hanya sekitar 40 juta jiwa, memiliki 35 kementerian. Kendati tergolong tambun, Afrika Selatan tidak memiliki menteri koordinator.
Tak juga terlihat kaitan erat antara postur kabinet dan bentuk negara. Tiongkok dan Afrika Selatan Widodo, menurut rencana, memiliki 34 menteri dengan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator.
Pada awal reformasi, sebetulnya sudah terjadi perampingan kabinet. Namun, sejak pemerintahan Yudhoyono, kabinet kembali tambun. Pemerintahan Jokowi nanti tampaknya tak kuasa merampingkan kabinet. Alasan paling rasional Yudhoyono dan Jokowi memiliki banyak menteri adalah realitas politik. Struktur kekuasaan politik semakin divergen. Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014, partai terbesar hanya meraih 19 persen suara atau 19,5 persen kursi DPR. Kalaupun tiga partai terbesar bergabung, perolehan suara dan kursi DPR tidak mencapai 50 persen.
Meskipun bentuk pemerintahan kita presidensial, dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat, tetap saja presiden gamang jika tidak memiliki “koalisi” mayoritas di DPR.
Dengan postur kabinet yang tetap tambun, apakah pemerintahan mendatang akan lebih efektif? Bagaimanapun, postur tambun bakal membuat gerakan tubuh kurang lincah dan lebih rentan terjangkit penyakit koordinasi dan proses pengambilan keputusan kian lama.
Presiden terpilih Jokowi bisa terhindar dari penyakit akut itu asalkan mengindahkan tiga hal. Pertama, jika ada perbedaan pandangan atau kebijakan antar-kementerian, presiden segera mengambil alih persoalan dan mengambil keputusan. Presiden memutuskan berdasarkan masukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sepatutnya di bawah kantor kepresidenan. Seluruh staf kantor menteri koordinator dilebur ke Bappenas dan sebagian memperkuat kantor kementerian sektoral.
Kedua, merampingkan setiap kementerian. Bukankah seharusnya postur pemerintahan pusat, setidaknya di bawah kementerian, semakin ramping mengingat hampir seluruh kewenangan telah diserahkan kepada pemerintah daerah? Alih-alih semakin ramping, justru pada era otonomi daerah posisi eselon I kian bertambah. Besarnya anggaran perjalanan dinas dan rapat yang dikeluhkan Jokowi adalah wujud dari kewenangan pusat yang cenderung kian mencengkeram. Sebagai mantan kepala daerah, Jokowi sadar betul akan persoalan ini sehingga diharapkan justru lebih memberdayakan daerah ketimbang menambah kewenangan pusat.
Ketiga, membenahi proses perencanaan anggaran. Sejak era reformasi, tak sekalipun APBN tanpa perubahan di tengah jalan. Pada era Yudhoyono, pernah terjadi dua kali perubahan APBN (APBN-P) dalam setahun.
Selama era Yudhoyono, perubahan mendasar tidak terjadi di DPR. Hal ini terlihat dari relatif kecilnya perubahan dari rancangan APBN (RAPBN) dan APBN ataupun antara RAPBN-P dan APBN-P. Perubahan terbesar, bahkan kerap sangat drastis, terjadi antara APBN dan APBN-P dan antara APBN-P dengan realisasi. Contohnya, defisit dalam APBN 2008 sebesar 1,64 persen produk domestik bruto (PDB). Lalu berubah dalam APBN-P menjadi 2,11 persen PDB. Realisasinya hanya 0,08 persen PDB.
Katakanlah perubahan drastis tahun 2008 itu wajar karena sedang menghadapi ancaman krisis global. Namun, pola serupa kembali terjadi pada 2010 dan 2011, realisasi defisit APBN jauh lebih rendah ketimbang APBN.
Perubahan APBN sebagai cerminan buruknya proses perencanaan anggaran memorakporandakan postur anggaran karena memengaruhi langsung banyak pos pengeluaran. Hal ini terjadi karena banyak undang-undang yang mewajibkan alokasi anggaran berdasarkan persentase tertentu dari APBN atau PDB, misalnya pendidikan, kesehatan, dana otonomi khusus, alat utama sistem persenjataan, dan dana perimbangan untuk daerah.
Lebih parah lagi, dampak terhadap makroekonomi. Peningkatan tajam defisit anggaran di tengah jalan membuat pemerintah semakin agresif menerbitkan surat utang untuk mengantisipasi melonjaknya defisit anggaran. Pada waktu bersamaan, pemerintah juga agresif memotong belanja setiap kementerian/lembaga. Pemerintah lebih banyak mengisap darah perekonomian ketimbang memompakan darah ke dalam perekonomian atau dikenal sebagai crowding out effect. Hal ini membuat suku bunga tetap tinggi sehingga kian membebani dunia usaha dan menekan pertumbuhan ekonomi.
Semua itu biang keladinya adalah subsidi bahan bakar minyak. Jokowi-Jusuf Kalla tahu itu dan akan menyelesaikannya segera. Modal berharga untuk bergerak lebih lincah.
Postur kabinet merupakan realitas politik. Harapan tertumpu pada pemimpin yang mampu menggerakkan segala potensi bangsa, yang selama ini berserakan dan saling menegasikan. Pemimpin yang berani melakukan perubahan mendasar dalam pendekatan kebijakan ekonomi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan berkeadilan.
[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 22 September 2014, hal.15]
Produksi minyak nasional pada Juli 2014 tinggal 788.000 barrel per hari, hanya separuh dari tingkat produksi 34 tahun yang lalu (1980). Sebaliknya, konsumsi minyak naik dua kali lipat hanya dalam waktu 20 tahun, dari sekitar 807.000 barrel per hari tahun 1994 menjadi sekitar 1.650.000 barrel per hari tahun 2014.
Tak pelak lagi, kesenjangan antara konsumsi minyak dan produksi minyak kian menganga. Dalam 12 tahun terakhir saja, selisih antara konsumsi dan produksi minyak melonjak berlipat ganda, dari hanya 46.000 barrel per hari menjadi sekitar 750.000 barrel per hari, atau lebih dari 16 kali lipat.
Devisa yang terkuras untuk impor minyak tahun 2013 mencapai 42,2 miliar dollar AS, sedangkan ekspor minyak hanya 14,5 miliar dollar AS sehingga defisit minyak tahun 2013 mencapai 27,7 miliar dollar AS. Selama semester pertama tahun ini, defisit minyak sudah mencapai 13,7 miliar dollar AS.
Defisit minyak pertama kali terjadi pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004. Kala itu defisitnya masih 3,8 miliar dollar AS. Berarti, selama dua periode pemerintahan Yudhoyono, defisit minyak meroket lebih dari tujuh kali lipat.
Mekanisme paling ampuh untuk menemukan keseimbangan baru yang berkelanjutan agar kita berdaulat di bidang energi dan terhindar dari krisis minyak adalah penyesuaian harga. Tanpa penyesuaian harga, pemerintah tidak bakal mampu mengelola kebijakan energi nasional karena terlalu banyak variabel yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah untuk menjaga harmoni permintaan dan penawaran minyak.
Kalau pemerintah bersikukuh mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada level sekarang, subsidi BBM bakal terus menggelembung. Kuota BBM bersubsidi harus senantiasa dinaikkan, impor minyak kian menggila, serta defisit perdagangan barang (trade account) dan defisit akun lancar (current account) bakal terus menghantui sehingga menekan nilai rupiah.
Selama empat tahun terakhir, harga minyak ekspor Indonesia selalu di atas 100 dollar AS per barrel. Gejolak di kawasan kaya minyak tampaknya akan berkepanjangan sehingga harga minyak tetap tinggi. Penjualan mobil dalam enam tahun ini naik 3,5 kali lipat dan penjualan sepeda motor naik 1,65 kali lipat. Sementara itu, nilai tukar rupiah selama tiga tahun terakhir merosot 27,8 persen dari tingkat terkuatnya pada 2 Agustus 2011.
Antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di sejumlah daerah merupakan konsekuensi logis dari inkonsistensi pemerintah mengelola BBM. Mempertahankan kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter tahun ini yang sama dengan tahun lalu merupakan kemustahilan. Menghadapi gelagat kuota BBM bersubsidi bakal terlampaui, pemerintah lewat Pertamina membatasi pasokan. Dengan menggunakan mekanisme nonharga ini, niscaya terjadi kelebihan permintaan (excess demand) sehingga menimbulkan kelangkaan (shortage). Mahasiswa fakultas ekonomi semester pertama pun sangat paham soal itu.
Ketimbang berkutat dengan segala jurus nonharga mengendalikan permintaan BBM bersubsidi, alangkah arif jika pemerintah menohok ke akar masalah agar kanker BBM tidak menjalar ke sekujur tubuh perekonomian.
Setahun setelah kenaikan harga BBM memang bakal menekan perekonomian, membebani hampir seluruh segmen masyarakat, terutama penduduk miskin dan nyaris miskin (near poor). Adalah tugas utama pemerintah melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan gejolak. Namun, kita pun ingin tidak hidup di bawah bayang-bayang mitos.
Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2014 berjumlah 28,28 juta, hampir dua pertiga tinggal di pedesaan. Harga beraslah yang paling sensitif bagi orang miskin dan nyaris miskin di pedesaan karena belanja untuk beras menghabiskan sepertiga dari belanja total mereka.
Selama lima tahun terakhir, harga beras naik 75,8 persen dari Rp 6.441 per kilogram (kg) pada November 2008 menjadi Rp 11.321 per kg pada Juli 2014. Cukup banyak keluarga tani yang menjadi pembeli neto, artinya produksi beras lebih kecil ketimbang konsumsi beras mereka. Selain itu, kenaikan harga eceran beras juga tidak proporsional dengan harga yang petani peroleh. Pada periode yang sama, harga padi dengan kadar air di bawah 14 persen di tingkat petani hanya naik 58 persen, dari Rp 2.909,18 per kg pada November 2008 menjadi Rp 4.597,59 per kg pada Juli 2014.
Sementara itu, selama November 2008 hingga Juli 2014, harga bensin bersubsidi hanya naik 8,3 persen, dari Rp 6.000 per liter menjadi Rp 6.500 per liter. Orang miskin di pedesaan hanya mengeluarkan 2,46 persen dari pengeluaran totalnya untuk bensin. Pengeluaran terbesar kedua yang menentukan garis kemiskinan di pedesaan adalah untuk rokok keretek filter, yaitu 8,64 persen.
Jadi, cara paling ampuh menurunkan angka kemiskinan bukanlah dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi yang nyata-nyata menambah kenikmatan kelas menengah ke atas, melainkan dengan menjaga kestabilan harga beras di tingkat eceran seraya mendorong pendapatan petani dengan mereformasi mata rantai setelah panen. Selain itu, juga dengan menaikkan cukai rokok agar petani kian menjauh dari barang yang merusak kesehatan dan kantong petani.
Dampak inflatoar dari kenaikan harga BBM bisa ditekan dengan memilih momentum kenaikan yang tepat. Dari perilaku inflasi bulanan pada 10 tahun terakhir, waktu paling pas menaikkan harga BBM adalah bulan September. Semoga Presiden Yudhoyono berbesar hati melakukannya, mengakhiri pemerintahannya dengan tinta emas, paling tidak kenaikan Rp 1.500, sehingga bisa menghemat anggaran tahunan Rp 69 triliun. Lalu, pemerintah baru nanti menaikkan lagi sebesar Rp 1.500 pada Februari atau selambat-lambatnya April 2015.
Dana tambahan di APBN sebesar Rp 138 triliun dialokasikan untuk membangun sektor pertanian guna melumatkan kemiskinan di desa. Selain itu, sebagian dana juga untuk membenahi angkutan umum dan membangun perumahan terjangkau di kota besar guna membasmi kemiskinan di perkotaan.
Dengan begitu, mulai tahun 2016 kita bisa keluar dari perangkap dan mitos BBM, lalu melaju dengan kecepatan penuh.
[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 1 September 2014, hal. 15]
Tahun lalu impor minyak (minyak mentah dan produk bahan bakar minyak) menyedot devisa sebanyak 42,1 miliar dollar AS, naik 5,6 kali lipat dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu yang masih senilai 7,5 miliar dollar AS.
Pada kurun waktu yang sama ekspor minyak hanya naik dua kali lipat, dari 7.2 miliar dollar AS pada tahun 2003 menjadi 14,5 miliar dollar AS pada tahun 2013.
Tak ayal, transaksi perdagangan minyak jungkir balik, dari surplus 0,3 miliar dollar AS pada tahun 2003 menjadi defisit yang meroket sebesar 27,7 miliar dollar AS pada tahun 2013.
Tak tanggung-tanggung, impor minyak tahun 2013 mencapai 43 persen dari cadangan devisa pada pertengahan tahun 2013 (akhir bulan Juni). Daya perusak minyak, terutama bahan bakar minyak (BBM), tampak pula dari kenyataan selama lima tahun terakhir ini.
Komoditas ini menjadi pengimpor terbesar, mengalahkan impor mesin dan peralatan mekanik serta mesin dan peralatan listrik yang selama puluhan tahun berada di urutan pertama dan kedua. Minyaklah yang merupakan penyumbang terbesar pelemahan nilai tukar rupiah.
Tekanan minyak terhadap sekujur perekonomian terus berlanjut dan kian berat hingga sekarang. Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) digerogoti subsidi yang menggelembung, diperkirakan tahun ini sekitar Rp 260 triliun untuk BBM dan sekitar 104 triliun untuk listrik. Total subsidi untuk energi yag berjumlah sekitar 364 itu lebih besar dari APBN Perubahan yang hanya dianggarkan Rp 350 triliun.
Kuota solar dan premium bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter tahun ini juga hampir pasti bakal terlampaui.
Menghadapi tekanan terhadap neraca pembayaran dan nilai tukar rupiah serta APBN yang telah berlangsung bertahun-tahun tidak membuat pemerintah belajar dan kian bijak. Urat nadi persoalan justru tak kunjung disentuh.
Penyesuaian harga BBM bersubsidi terakhir pada akhir Juni 2013 hanya mengembalikan tingkat harga Januari 2009. Jadi, praktis selama lima tahun terakhir tidak terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan harga riil atau harga relatif BBM bersubsidi turun sehingga konsumsi naik pesat.
Pemerintah masih saja berakrobat dengan beragam wacana dan jurus tumpul. Tak satu pun jurus yang berjalan efektif. Sebut saja mulai dari pemasangan stiker mobil dinas pemerintah, wacana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi, pemasangan radio frequency identification (RFID) yang tak jelas kelanjutannya, penggantian mulut tangki mobil terjangkau dan ramah lingkungan (LCGC), pembelian BBM bersubsidi nontunai, hingga inisiatif terakhir pembatasan lokasi dan waktu operasi penjualan solar bersubsidi.
Semakin banyak inisiatif pengendalian BBM bersubsidi, wujudnya semakin kontra produktif bagi perekonomian serta berpotensi menimbulkan beragam masalah baru yang bertambah pelik dan menambah ketidakpastian. Semua itu berujung pada ongkos penundaan yang kian mahal. Boleh jadi akumulasi ongkos penundaan lebih mahal daripada ongkos memangkas subsidi BBM secepatnya.
Ongkos penundaan paling kentara adalah tetap tingginya defisit akun lancar (transaksi berjalan/current account) dan gejolak nilai tukar rupiah, penyelundupan dan manipulasi kian marak, ongkos berutang semakin mahal akibat sovereign rating (peringkat utang negara) tak membaik karena risiko fiskal naik, dan diversifikasi energi nonfosil terhambat.
Ujung-ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi melambat. Sudah 14 triwulan terakhir ini pertumbuhan ekonomi mengalami tren menurun. Dalam dua triwulan terakhir pertumbuhan PDB masing-masing hanya 5,2 dan 5,1 persen, merosot dari 5,7 persen pada triwulan IV-2013.
Bukannya menawarkan kebijakan anti-cyclical untuk membalikkan kecenderungan, tetapi justru pemerintah dan Bank Indonesia sibuk berulang kali mengoreksi proyeksi atau target pertumbuhan, seraya menempuh langkah-langkah yang “mencekik” kegiatan ekonomi produktif.
Sebagai contoh, tengok saja pertumbuhan konsumsi pemerintah yang turun tajam selama tiga triwulan terahir, dari 8,6 persen pada triwulan III-2013 menjadi 6,4 persen pada triwulan IV-2013 dan 3,6 persen pada triwulan I-2014, serta akhirnya kontraksi (minus) 0,7 persen pada triwulan II-2014.
Pemerintah juga selalu menjadikan perekonomian dunia, khususnya pertumbuhan di Amerika Serikat dan Tiongkok, sebagai kambing hitam. Padahal, pertumbuhan ekonomi AS naik tajam dari minus 2,1 persen pada triwulan I-2014 menjadi 4,0 persen pada triwulan II-2014.
Perekonomian AS yang membaik dipandang sebagai ancaman karena bakal mendorong Bank Sentral AS (The Fed) mengurangi stimulus. Sebaliknya, kalau memburuk, juga jadi ancaman terhadap ekspor Indonesia.
Kemungkinan perlambatan ekonomi Tiongkok juga dipandang berdampak terhadap perlambatan ekspor kita, padahal Dana Moneter Internasional (IMF) hanya mengoreksi proyeksi pertumbuhan Tiongkok dari 7,5 persen menjadi 7,4 persen untuk tahun 2014.
Kondisi geopolitik dunia dan regional makin tak menentu. Konflik di sejumlah kawasan yang kaya minyak tampaknya akan terus berlanjut. Faktor itu yang membuat harga minyak mentah dunia bakal tetap di kisaran 100 dollar AS per barrel dan sewaktu-waktu harga minyak mentah bisa naik tajam.
Jangan biarkan kanker menjalar ke sekujur tubuh perekonomian. Menaikkan harga BBM bersubsidi secepatnya paling tidak sebesar Rp 1.500 per liter merupakan kemoterapi yang menyakitkan, tetapi menjanjikan penyembuhan total. Menundanya sama saja dengan mewariskan bom waktu kepada pemerintahan baru.
Kita yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal meninggalkan legacy sebagai negarawan bijak bestari.
[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 11 Agustus 2014, hal.15]
Jakarta, GATRAnews – Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menilai bahwa rencana pemerintah untuk membangun Jembatan Selat Sunda (JSS) hanya untuk memperkuat dominasi transportasi darat.
“Orientasi awal rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda tidak tepat, karena hanya menguntungkan transportasi darat, yang selanjutnya mendorong pembengkakan biaya logistik di Indonesia,” kata Faisal, seperti dilaporkan Antara, di Jakarta, Jumat (4/7).
Menurut dia, pembangunan JSS hanya memberikan keuntungan jangka pendek untuk beberapa daerah di sekitar JSS. “Dengan pembangunan itu antara lain akan menjadikakan harga tanah di Lampung naik sehingga beberapa penguasa tanah di sana akan diuntungkan,” katanya.
Selain itu, kata dia, pembangunan JSS sebagai bagian dari Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) justru semakin mendorong naiknya biaya logistik.
“Sebab dengan alasan apapun biaya distribusi logistik melalui jalur laut tetap lebih murah dibanding darat. Transportasi darat hanya dapat mengangkut logistik dengan kapasitas kecil,” kata dia.
Ia mengatakan, biaya logistik di Indonesia 27% produk domestik bruto (PDB) pada 2013, jauh lebih tinggi ketimbang Singapura sebesar 8%, Malaysia 13%, Thailand 20%, dan bahkan lebih tinggi ketimbang Vietnam yang 25% PDB.
Menurut dia, pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan kekuatan maritim yang dimiliki Indonesia secara optimal.
“Keberadaan laut jangan dipandang sebagai pemisah namun justru harus dipandang sebagai penghubung, dengan demikian transportasi laut yang akan diperkuat,” kata dia.
Hiruk-pikuk politik sudah mencapai puncak. Rakyat telah menentukan pilihan pasangan presiden mereka pada 9 Juli lalu. Kita tinggal menunggu penetapan akhir soal hasil pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014 minggu depan. Setelah itu adalah kerja keras memenuhi janji kampanye, mewujudkan harapan rakyat yang menggelora bagi perubahan mendasar. Era baru terbentang.
Tidak ada kerusuhan. Tak setetes darah pun menitik di bumi pertiwi karena bentrok antar-pendukung. Media cetak, televisi, dan media sosial berjasa sebagai kanalisasi konflik, sumpah serapah, ancaman, dan saling klaim kemenangan. Semua pelaku bermanuver di arena terbuka.
Tidak ada kekuatan berarti yang melakukan gerakan bawah tanah. Sedikit kejanggalan, selalu ada yang berteriak. Dalam keterbukaan seperti itu, praktis tidak ada rongga, tidak ada ruang untuk melakukan kecurangan masif.
Itulah kemenangan rakyat yang telah dalam genggaman. Sepatutnya momentum ini terjaga hingga pemerintah baru nanti menjalankan mandat rakyat.
Proses pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang damai merupakan modal utama menjaga stabilitas makroekonomi di negeri ini.
Dalam hal memberikan kepastian usaha, proses politik di Indonesia jauh lebih menjanjikan ketimbang di negara tetangga ataupun di negara emerging markets. Bertolak dari keunggulan relatif itu, kita harus mampu memanfaatkan peluang emas yang mungkin tak akan berlangsung lama.
Penanaman modal asing langsung berpeluang naik menembus 20 miliar dollar AS tahun ini. Sementara itu, arus masuk modal portofolio neto diperkirakan bakal mencapai rekor baru mengingat selama triwulan pertama tahun ini saja sudah mencapai 9 miliar dollar AS. Rekor tahunan sebelumnya sebesar 13,2 miliar dollar AS terjadi pada tahun 2010.
Arus modal asing menjadi sangat penting karena penanaman modal dalam negeri tak bisa terlalu banyak diharapkan naik signifikan tahun ini, kecuali Bank Indonesia mulai melonggarkan kebijakan moneternya.
Bank Indonesia tidak perlu terlalu khawatir dengan perubahan kebijakan Bank Sentral AS yang sudah hampir pasti akan menghapuskan stimulus pada Oktober mendatang.
Sejauh ini, pasar Indonesia masih cukup menarik bagi investor. Sampai Rabu pekan lalu, pasar saham telah memberikan imbal hasil dalam dollar AS sebesar 23,1 persen, tertinggi keempat dengan perbedaan tipis dibandingkan di atasnya yang ditempati India, Pakistan, dan Argentina.
Imbal hasil pasar saham Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang indeks Dow Jones Industrial Average di New York Stock Exchange (Wall Streeat), Amerika Serikat, yang hanya 2,5 persen dan di kawasan euro 1,5 persen.
Arus masuk investasi asing diperkirakan dapat menutup defisit akun lancar (current account) sehingga tekanan terhadap rupiah mereda. Pemerintah dan Bank Indonesia jangan lagi cepat nyinyir kalau nilai tukar rupiah menguat. Jangan hanya mengandalkan kemerosotan nilai rupiah untuk mendongkrak ekspor.
Struktur industri dan perdagangan membuat pemelahan nilai rupiah terhadap dollar AS lebih banyak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pemerintah baru nanti yang harus melakukan reformasi struktural untuk membenahi kerapuhan struktur perdagangan luar negeri di hampir segala lini, baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa.
Agenda jangka menengah ini harus beriringan dengan akselerasi industrialisasi dan pengintegrasian pasar domestik Indonesia lewat perwujudan konsep Pendulum Nusantara.
Bank Indonesia bisa menambahkan energi kepada presiden baru untuk mengakselerasikan kembali pertumbuhan ekonomi. Tumbuh sekadar 6 persen akan membuat hari tua mayoritas rakyat jauh dari sejahtera.
Jika pertumbuhan rerata pada periode tahun 2013-2030 hanya 6 persen, pendapatan per kapita Indonesia tahun 2030—berdasarkan nilai dollar AS tahun 2012—hanya 8.532 dollar AS. Tiada kata lain kecuali harus bergegas.
Kontrak politik baru akan terasa hambar kalau keadilan tidak ditegakkan. Memberangus mafia yang telah banyak mendistorsi kebijakan ekonomi selama ini merupakan wujud nyata dari era politik baru Indonesia. Jangan pernah berkompromi dengan mereka, para mafia ini.
Pemerintah baru mendatang tidak boleh berkompromi dengan kekuatan yang nyata-nyata telah melemahkan sendi-sendi perekonomian.
Ketimpangan yang kian menganga selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dihentikan. Saatnya kejujuran yang memimpin negeri ini.
Sekitar 17.508 pulau membentuk untaian zamrud khatulistiwa, dirajut oleh lautan yang menghampari dua pertiga wilayah Tanah Air Indonesia seluas 5,2 juta km2. Lautlah yang mempersatukan gugusan kepulauan Nusantara, bukan memisahkan dan menjadikannya berjauhan satu sama lain. Indonesia merupakan negara kepulauan paling besar di dunia. Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 pun menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan.
Julukan “nenek moyangku orang pelaut” menegaskan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara maritim dengan garis pantai 95.181 km, terpanjang keempat di dunia. Kesadaran itu sudah lama kokoh di bumi Pertiwi. Bangsa kita menggunakan istilah tanah air untuk tumpah darahnya, bukan padanan dari motherland atau homeland.
Kejayaan Sriwijaya pada abad ke-9 ditandai dengan kekuasaannya hingga ke Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara dan memiliki pengaruh kuat di jalur perdagangan antara China dan India. Tanpa kekuatan armada laut yang tangguh, niscaya pengaruh Sriwijaya tidak akan diperhitungkan di kawasan Asia. Ketangguhan armada laut pula yang mengantarkan kejayaan Majapahit pada abad ke-14. Majapahit mampu menguasai seantero Nusantara, Semenanjung Malaya, dan armada lautnya menjelajah hingga ke Laut China Selatan.
Presiden Soekarno mengingatkan betapa laut menjadi sumber kekuatan Indonesia. Ketika berpidato pada National Maritime Convention I tahun 1963, Bung Karno menegaskan: “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang.”
Karakteristik geografis yang unik ditambah dengan kebhinekaannya, membuat Indonesia sejatinya lebih berorientasi ke laut. Lewat laut, keberagaman potensi sumber daya alam lebih leluasa bergerak dan dipertukarkan antar-daerah dengan ongkos transaksi yang lebih efisien ketimbang lebih mengandalkan transportasi darat. Dengan transportasi laut yang efisien, potensi setiap daerah bisa dioptimalkan lewat proses pertukaran sehingga saling melengkapi dan bersinergi menghasilkan sosok perekonomian nasional yang tangguh, mandiri, dan hasil pembangunan terdistribusikan secara lebih merata.
Dengan begitu, terjadi integrasi perekonomian nasional, tidak terfragmentasi seperti selama ini. Tanpa penguatan integrasi perekonomian nasional terlebih dahulu, niscaya Indonesia bakal tercecer dalam proses integrasi kawasan lewat kesepakatan untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi Asean yang akan mulai berlaku tahun 2015. Indonesia pun bakal tercecer dalam menghadapi dunia tanpa batas (borderless world) yang dipicu oleh globalisasi yang nyaris telah menyentuh segala aspek kehidupan.
Sebelum terbentuk Masyarakat Ekonomi Asean sekalipun, perbedaan harga berbagai jenis barang dan jasa di Asean relatif sangat tipis dengan kecenderungan yang semakin kecil. Sedangkan perbedaan harga barang kebutuhan pokok antar-daerah di Indonesia sangat besar, bahkan berlipat ganda. Lebih ironis lagi, harga produk pertanian impor lebih murah ketimbang produk pertanian lokal akibat ongkos angkut barang impor lebih murah ketimbang ongkos angkut produk serupa yang dihasilkan di dalam negeri.
Ongkos angkut Padang-Jakarta dan Jakarta-Banjarmasin lebih mahal tiga kali lipat ketimbang Jakarta-Singapura. Jauh lebih parah lagi ongkos angkut dari Jakarta ke kawasan Timur Indonesia. Ongkos angkut rute Jakarta-Sorong, misalnya, mencapai 2.000 dollar AS, sehingga tak heran jika harga semen di Papua bisa mencapai 10 kali lipat dari harga semen di Jakarta.
Hasil bumi dari luar Jawa tidak leluasa dikirim ke Jawa-Bali yang merupakan pasar sangat dominan dengan penduduknya berdasarkan hasil Sensus tahun 2010 mencapai 140,5 juta atau 59 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Jika ditambah dengan penduduk Sumatera sebanyak 50,6 juta, maka jumlah penduduk kawasan Barat Indonesia mencapai 80,4 persen. Dominasi kawasan Barat Indonesia tidak hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagai produsen. Sekitar 82 persen kue nasional (produk domestik bruto) dihasilkan oleh Jawa-Bali dan Sumatera.
Disparitas pembangunan yang sangat mencolok antara kawasan Barat dan kawasan Timur merupakan benih potensial disintegrasi bangsa. Ketimbang membangun jembatan Selat Sunda yang bakal semakin memperkokoh cengkeraman Jawa-Sumatera dan dominasi transportasi darat yang sangat tidak efisien dalam meningkatkan mobilitas barang, alangkah lebih strategisnya membangun dan mengembangkan fasilitas pelabuhan dan memperkokoh armada angkutan laut nasional. Jawa dan Sumatera yang bakal semakin terintegrasi dengan kehadiran jembatan Selat Sunda tidak akan banyak membantu efisiensi sistem logistik nasional karena tetap saja ongkos angkut per ton dengan menggunakan moda transportasi darat antara Sumatera dan Jawa akan jauh lebih mahal ketimbang ongkos angkut dengan menggunakan moda transportasi laut. Karena hampir seluruh barang impor yang masuk ke Indonesia diangkut oleh kapal dengan kapasitas puluhan ribu ton, sedangkan barang dari Sumatera ke Jawa tetap diangkut oleh truk dengan kapasitas hanya sekitar 10 ton, maka kehadiran jembatan Selat Sunda akan membuat barang-barang impor semakin merajai pasar di seantero Negeri.
Barang-barang yang diproduksi di berbagai daerah tidak leluasa diseberangkan ke pulau Jawa yang merupakan potensi pasar terbesar dan pulau-pulau lainnya. Akibatnya barang-barang itu menjadi non-traded atau non-tradable, hanya bisa diperdagangkan di pasar lokal. Harga gampang jatuh di daerah produsen ketika panen raya, sedangkan pasar di sentra konsumen diisi oleh barang impor.
Sudah saatnya mewujudkan visi maritim sebagai simpul utama untuk mengintegrasikan perekonomian domestik sehingga membentuk ketahanan perekonomian nasional yang tangguh dan berkeadilan.
Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana angkutan laut harus lebih diutamakan. Perluasan dan modernisasi pelabuhan dari ujung Barat sampai ujung Timur, seraya membangun armada angkutan laut yang tangguh dan efisien, sehingga terwujudlah “Pendulum Nusantara” dan pasar domestik yang terintegrasi.
FAISAL Basri tak hanya dikenal di lingkungan Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sebagai dosen, dia rajin menulis di berbagai media untuk berbagi ilmu dan pengetahuan tentang ekonomi dan politik.
Dia tak segan mengkritik kebijakan pemerintah dan memberikan pendapatnya akan suatu masalah. Meski pendapatnya belum tentu dipakai, Faisal tak putus asa. Dia meyakini, sebagai dosen, salah satu tugasnya adalah menyampaikan pendapat.
Dia pernah terjun ke dunia politik, bergabung di partai politik, dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta lewat jalur independen. Meski tak lagi aktif di politik praktis, dia tetap berambisi mendirikan sekolah pendidikan politik untuk anak muda.
”Saya peduli dengan bangsa ini. Indonesia negara kaya, tetapi punya begitu banyak ketimpangan. Itulah yang membuat saya prihatin dan menggugah saya untuk terus menulis dan aktif di sana-sini. Demi bangsa ini,” kata Faisal.
***
Bagaimana caranya menjadi dosen teladan seperti Bapak?(Ahmad Yahya, xxx@gmail.com, Depok)
Saya mempersiapkan bahan pengajaran yang mutakhir, kaitkan teori dengan kenyataan sehari-hari. Ajak mahasiswa berpartisipasi aktif dengan lebih dulu memberikan bahan bacaan. Dorong mereka meningkatkan daya analitis dengan penugasan membuat makalah. Pacu keingintahuan mahasiswa dan asah sensitivitas mereka terhadap lingkungan sekitar. Jangan kikir berbagi ilmu. Berbahagialah jika murid kita lebih pandai dari gurunya. Itu tanda guru berhasil.
Sebagai ekonom, pendidik, dan politisi, apa pendapat Anda tentang rendahnya minat baca pelajar dan mahasiswa serta perkembangan industri penerbitan buku? Pemerintah harus buat program apa? (Evi Afrizal, Jakarta)
Minat baca dan kemampuan membaca menurun selama 2003-2012. Penyebabnya, metode pengajaran, kualitas guru, harga buku mahal, dan fasilitas perpustakaan tak memadai. Kita perlu meluncurkan gerakan membaca nasional. Pemerintah memberi insentif kepada pengarang. Bisa juga mempercepat dengan penyebaran e-book.
Bupati Wonosobo patut diteladani soal menggalakkan minat baca. Perpustakaan pemda di depan alun-alun kota dibanjiri ribuan pengunjung tiap hari.
Sebagai ekonom, alangkah bijaknya sebelum pemerintahan baru nanti, Anda memberikan pendapat dan buah pikiran untuk memperbaiki kehidupan bangsa, bagaimana pendapat Anda?(Lim Kwet Hian, xxx@yahoo.com)
Alhamdulillah, sudah. Tulisan-tulisan saya di Kompas, Kompasiana, dan di blog pribadi turut memberikan sumbangsih. Upaya itu insya Allah berlanjut, saya menulis buku tentang perekonomian Indonesia dari tinjauan ekonomi politik.
Tinjauan ekonomi konvensional semata tak cukup memahami dinamika perekonomian Indonesia. Saya terpanggil menguak ”pelaku di balik peristiwa” agar mendapat gambaran lebih utuh agar terkuak siapa musuh kita di balik selimut yang selama ini ”“merampok” kekayaan nasional.
Apa yang harus diperhatikan masyarakat agar bisa memilih dengan bijak di Pilpres 9 Juli?(Vianelda Loreta Liyn, Tangerang)
Cermati sosoknya, rekam jejaknya, serta janjinya. Jika selama ini di dalam pusaran kekuasaan, tetapi tidak berbuat apa-apa dan kini mengumbar janji yang nyata-nyata tidak dia perbuat atau gagal mewujudkannya ketika punya otoritas, itu namanya calon pemimpin pembual. Jangan terbuai janji muluk, tetapi tak realistis. Belum berkuasa saja sudah memanipulasi data dan informasi, bahkan berbohong, bagaimana nanti kalau berkuasa?
Apa pendapat Anda tentang dua pasang capres-cawapres kita? Mengapa tak ada calon independen?(Samuel, xxx@yahoo.co.id)
Semoga kita bakal memiliki pemimpin terbaik dari yang ada. Jangan berhenti setelah memilih. Tanggung jawab kita terus memastikan pemimpin pilihan kita menjalankan agenda rakyat, memenuhi janji kampanye. Pembangunan tak hanya bergantung pada pemerintah dan DPR. Kekuatan masyarakat sipil amat menentukan. Kalangan kampus, LSM, dan media massa menjadi pilar ketiga.
Kita manfaatkan modal reformasi yang membawa kita ke alam kebebasan dengan penuh pengorbanan, menjadi kekuatan utama mengokohkan otonomi individual dan kelompok menjadi insan yang unggul dan bermartabat. Kebebasan yang dibingkai institusi politik dan ekonomi inklusif.
Apalagi memasuki periode bonus demografi yang berlangsung hingga tahun 2030. Momentum ini harus mampu kita manfaatkan untuk mengakselerasi pembangunan, memerangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja bermutu.
Mengapa Anda memihak salah satu capres? (Martogi, Deli Serdang, Sumatera Utara)
Hidup ini harus memilih. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Sebelum memilih, himpun informasi dan berdialog dengan hati nurani. Bukan untuk kebaikan kita saja, melainkan kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara.
Kita bentangkan tantangan negara ini ke depan, analisis figur seperti apa yang paling cocok untuk menakhodai biduk menuju cita-cita kemerdekaan. Jangan lupa menyelisik rekam jejak calon pemimpin. Pergantian pemimpin nasional amat menentukan perjalanan bangsa kita, jangan sampai kita mundur kembali dan konsolidasi demokrasi mandek.
Sistem ekonomi apa yang cocok diterapkan di Indonesia?(Nanda Akhmad, xxx@yahoo.com)
Sistem ekonomi gado-gado. Jika mengacu UUD 1945, Indonesia sejatinya menerapkan sistem ekonomi pasar sosial (epasos), bukan kapitalisme yang didorong sektor keuangan atau komunisme/sosialisme. Indonesia mengakui hak milik pribadi, dengan catatan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Mekanisme pasar menjadi panduan dan negara wajib mengendalikannya. Jadi bukan sistem pasar bebas. Negara menghadirkan sistem jejaring pengaman pasar dan perlindungan sosial. Kian lengkap jika pemerintah aktif mengurangi volatilitas perekonomian, antara lain dengan membentuk sovereign wealth funds.
Saya kagum terutama ketika Anda keluar dari partai yang Anda dirikan karena alasan ideologi. Apakah Anda akan masuk partai lagi, membuat partai baru, atau seperti sekarang?(Ahmad Yahya, Surabaya)
Kala keluar dari partai, saya terpikir mendirikan sekolah politik untuk menggembleng kader anak muda agar menjadi politisi bermoral, berkarakter, dan kental ideologinya, hingga kini belum terwujud. Baru sekadar memberi pelatihan dan diskusi di sejumlah tempat dan komunitas. Tak perlu semewah sekolah politik di Jepang karya pendiri Panasonic, Konosuke Matsushita. Sekolah itu, Institute of Government and Management, menghasilkan politisi muda progresif.
Kita dorong terus anak muda melakukan pembaruan dari dalam partai. Generasi muda harus lebih berani menyampaikan pandangan subyektifnya karena merekalah yang akan lama menapaki Indonesia kelak.
Siapa calon presiden yang memiliki visi dan program ekonomi yang lebih unggul pada Pilpres 2014?(Hilmy Konstantinus Deo Amal, Pomalaa, Sulawesi Tenggara)
Tengok visi misi pasangan nomor 1 mengedepankan MP3EI yang banyak mengandung sesat pikir. Apakah hendak dilanjutkan? Pertumbuhan di atas 10 persen, fondasi kita belum sanggup mengejarnya. Benahi dulu landasannya, luruskan yang bengkok-bengkok, campakkan pemburu rente. Saya melihat program pasangan nomor 2 lebih membumi dan berupaya meluruskan yang bengkok. Misalnya, mengedepankan kualitas pertumbuhan dan menekan ketimpangan.
Apa sebabnya pada Ramadhan dan menjelang Lebaran, harga kebutuhan pokok selalu naik? Mengapa setiap liburan sekolah dan Tahun Baru, tarif angkutan naik?(Syafruddin AL, Bogor)
Bukan menjelang Ramadhan dan Lebaran saja harga naik. Kenaikan harga lebih parah karena kenaikan harga BBM bersubsidi dan faktor cuaca atau musim. Selain itu, inflasi saat Ramadhan dari tahun ke tahun kian rendah. Harga beberapa jenis barang naik tajam saat Ramadhan, tetapi terbatas komoditasnya, seperti daging, telur, dan cabai. Mayoritas fast moving consumer products tidak naik, cenderung turun karena perang diskon.
Tarif angkutan naik tajam karena fenomena mudik, tetapi itu tak hanya terjadi di Indonesia. Rata-rata inflasi selama Ramadhan hampir selalu satu digit. Seharusnya pemerintah belajar untuk meredam kenaikan harga selama Ramadhan dan mampu mengantisipasinya, benahi sistem logistik.
Bagaimana konsep Anda agar bangsa Indonesia tak lagi kesusahan? (Bagus Priambodo, Surabaya)
Di banyak negara akses terhadap pendidikan dan kesehatan terbukti ampuh meningkatkan mobilitas vertikal. Saya dan banyak dari generasi saya menikmatinya walau kami tak berada. Dalam satu dekade terakhir, hasil survei PISA-UNESCO, kinerja pendidikan kita mengalami deselerasi (kemunduran). Pendidikan berkualitas kian mahal dan kian sulit diakses rakyat kekurangan.
Untuk kesehatan, indikator kunci (seperti tingkat imunisasi) masih di bawah standar WHO. Harus ada perubahan mendasar untuk memacu pendidikan dan kesehatan agar tak tertinggal.
Negara harus menjamin rakyat tak terjerembap guncangan ekonomi dari dalam dan luar. Negara harus menghadirkan jejaring pengaman sosial atau sistem jaminan sosial universal. Di sini ada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), tetapi hanya untuk kesehatan. Empat pilar lainnya belum hadir. SJSN pun perlu diperkuat dengan sistem perlindungan sosial.
Bernegara tak boleh ugal-ugalan, kasihan rakyat yang daya tahannya pas-pasan. Ketika perekonomian cerah, menabung lebih banyak, sebagai bekal jika perekonomian merosot atau menghadapi krisis. Apalagi kita memiliki beragam sumber daya alam yang tak terbarukan, jangan dihambur-hamburkan generasi kini, generasi nanti pun berhak menikmatinya.
Dapatkah lima tahun ke depan Indonesia menjadi anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) lagi? (Lynda Widjanarko, Jakarta Selatan)
Hampir mustahil. Produksi awal 2014 di bawah 800.000 barrel per hari. Produksi merosot terus dari tingkat tertingginya 1,6 juta barrel per hari. Laju penemuan sumur baru lambat dan konsumsi BBM naik pesat. Sejak 2013, Indonesia defisit perdagangan minyak mentah. Untuk BBM, Indonesia puluhan tahun defisit. Kandungan minyak diprediksi cukup besar, terutama di laut dalam yang biaya produksinya tinggi.
Minyak bukan lagi komoditas energi, melainkan potensi kekuatan industri dan perekonomian. Bangun kilang secepatnya. Selain BBM, kilang menghasilkan kondensat yang menjadi bahan baku utama industri petrokimia. Industri petrokimia adalah ”ibu” dari industri yang memproduksi beragam barang dari kemasan plastik hingga obat sakit kepala. Harus ada kebijakan energi nasional yang mampu menghasilkan kemandirian energi serta industrialisasi yang kokoh dan berdaya saing.
Apa yang menjadi motivasi atau pengalaman Bapak untuk bangkit dari kesusahan?(Ceria Kristi Br Tarigan, Medan)
Kesulitan adalah cambuk untuk maju. Kemiskinan membawa pada kekufuran. Membahagiakan diri sendiri saja tak cukup. Puncak kebahagiaan kita nikmati ketika dapat membahagiakan banyak orang. Apalagi jika berhasil memberdayakan mereka. Kita tak perlu berbuat setelah berkuasa. Pada posisi apa pun dan di mana pun kita bisa bahu-membahu dengan lingkungan kita.
Saya belajar dari mereka yang tak berpendidikan tinggi. Ada Masril Koto dari Sumatera Barat, ada Mbak Mur dari Bantul. Mereka bukan orang kecukupan, tetapi tulus mengangkat kehidupan ribuan petani. Mereka tak punya modal intelektual konvensional atau modal finansial, tetapi kaya modal sosial. Pada tahap tertentu, dengan modal sosial yang kaya, mereka berhasil menghimpun modal intelektual dan finansial secara kolektif. Alangkah luar biasa jika kelak hadir pemimpin yang amanah dan mampu menggerakkan segala potensi bangsa untuk mencapai tujuan bersama.
Apa pendapat Anda tentang politik di Indonesia kini? (Frandom Telesonic John, Nusa Tenggara Timur)
Politik miskin ideologi, bahkan tak berani menyatakan ideologinya apa. Partai hanya punya asas. Tiada perbedaan signifikan antarpartai. Politisi dengan mudah berpindah partai. ”Koalisi” pun amat pragmatis, bukan berlandaskan kesamaan ideologi atau program. Saya masih berharap keadaan bakal membaik. Kuncinya tak hanya pada politisi dan partai poliitk, tetapi juga kita semua sebagai pemilih yang terus mengusung tanggung jawab merawat demokrasi, bukan menganggap setelah mencoblos urusan selesai.
Adakah kemungkinan capres nanti diusung masyarakat independen? (Guno Satwiko, Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta)
Kemungkinan selalu terbuka, walau jalan untuk capres independen perlu perjuangan lebih berat, mengubah pasal tentang capres di UUD 1945. Perubahan itu hanya bisa lewat MPR. Rakyat mayoritas, termasuk saya, masih berharap ada perubahan dalam perpolitikan kita. Rakyat berharap perubahan dari politisi dan partai politik. Harapan ini tecermin dari voter turnout pada pemilu April yang naik menjadi 75,1 persen, dari 70,1 persen pada pemilu sebelumnya. (TIA)
—————————————————————————
FAISAL BASRI
♦ Nama Lengkap: Faisal Batubara
♦ Lahir: Bandung, 6 November 1959
♦ Profesi: Dosen, Peneliti, Pengamat Ekonomi, Penulis
♦ Pendidikan:
• Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1985)
• Program Master Bidang Ekonomi Pembangunan, Vanderbilt University, Tennessee, AS (1988)
♦ Karier:
• Anggota Tim Perkembangan Perekonomian Dunia pada Asisten II Menko Ekuin (1985-1987)
• Sekretaris Program Pusat Antar-universitas Bidang Ekonomi UI (1991)
• Koordinator Bidang Ekonomi, Panitia Kerja Sama Kebahasaan Brunei-Indonesia-Malaysia (Mabbim) (1993-1997)
• Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI (1993-1995)
• Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan FEUI (1995)
• Expert dan Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) (1995)
• Tenaga Ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral, Ditjen Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi (1995-1999)
• Research Associate dan Koordinator Penelitian Bidang Ekonomi, kerja sama penelitian Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia- University of Tokyo (1997-1998)
• Redaktur Ahli Koran Mingguan “Metro” (1999-2000)
• Ketua STIE Perbanas (2000-2003)
• Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI (2000)
• Ketua Editor Jurnal Kebijakan Ekonomi (JKE) diterbitkan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE UI (2005)
♦ Keluarga:
• Istri: Syafitrie
• Anak:
1. Anwar Ibrahim Basri
2. Siti Nabila Azuraa Basri
3. Muhammad Attar Basri
Sumber: Litbang ”Kompas”/DEW, dari pemberitaan media
Setelah mencermati perjalanan panjang perekonomian Indonesia, muncul perasaan gamang. Perekonomian Indonesia kerap terantuk, bahkan terhempas. Penyebabnya lebih banyak dari dalam diri kita sendiri (internal). Faktor eksternal tentu saja juga beberapa kali jadi pemicu, namun tak seberapa dibandingkan dengan faktor internal.
Saya semakin yakin penyebabnya adalah faktor institusi sebagaimana diutarakan Acemoglu dan Robinson dalam bukunya “Why Nations Fail.” Indonesia masih berkutat dengan jeratan extractive economic institutions dan extractive political institutions. Dalam keadaan demikian, kekuatan ekonomi dan politik terkonsentrasi di tangan segelintir orang, yang leluasa tanpa kendala berarti “merampok” kekayaan nasional lewat lisensi maupun merebutnya dari pihak lain. Untuk meredamnya, tidak ada pilihan lain kecuali mewujudkan inclusive economic institutions dan inclusive political institutions, yang memungkinkan partisipasi dan akses luas masyarakat atas sumber daya produktif, fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Persoalan institusi inilah yang ditengarai membuat trend pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pelemahan sebagaimana tampak pada garis hitam melengkung pada peraga di atas. Perekonomian kelihatan kehilangan tenaga untuk mengakselerasi.
Sebetulnya Indonesia memulai pembangunan praktis hampir bersamaan dengan negara-negara tetangga pada tingkat kesejahteraan yang hampir sama pula. Sayangnya, sebagaimana tampak pada peraga di bawah, Indonesia semakin tertinggal.
Tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk Indonesia sempat bertahun-tahun di atas China. Namun, pada tahun 1998, China menyusul Indonesia dan hingga sekarang berlari kian cepat meninggalkan Indonesia. Belakangan, tahun 2007, giliran Timor-Leste menyusul Indonesia.
Sejak tahun 2011 pertumbuhan ekonomi kembali melemah hingga sekarang. Penurunan paling tajam terjadi pada triwulan I-2014 yang hanya 5,2 persen dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,7 persen. Sudah bisa dipastikan target RPJM tidak akan tercapai.
Lebih memprihatinkan lagi, kecenderungan pelemahan pertumbuhan diiringi oleh ketimpangan yang semakin memburuk, terutama sejak 2005. Indeks Gini telah mencapai 0,413, melewati 0,4 yang merupakan batas kategori ketimpangan menengah, tidak lagi ketimpangan rendah.
Perlu diketahui, perhitungan indeks gini untuk Indonesia berdasarkan pengeluaran, bukan pendapatan. Jika berdasarkan pendapatan, hampir bisa dipastikan Indeks Gini Indonesia lebih buruk lagi, boleh jadi telah masuk kategori ketimpangan tinggi.
Perolehan kelompok top-20 (penduduk 20 persen terkaya) naik dari 40,2 persen pada tahun 1963 menjadi 45,3 persen tahun 1978. Peningkatan paling tajam terjadi dari 41,2 persen tahun 2009 menjadi 49 persen pada tahun 2013.
Tak kurang dari seorang Thomas Piketty pun memasukkan Indonesia dalam kajian ketimpangan yang tertera dalam bukunya yang fenomenal berjudul “Capital in the Twenty-First Century.” Di situ tampak ketimpangan di Indonesia–yang diukur dengan penguasaan kelompok 10 persen terkaya dalam pendapatan total–memburuk dan lebih buruk dari China dan India.
Peraga berikut menunjukkan sekitar empat per lima penduduk Indonesia mengalami peningkatan pendapatan lebih rendah dari rata-rata. Tampak pula, semakin miskin penduduk semakin rendah pertumbuhan pendapatannya–we’re growing apart.
Kita juga mengalami perlambatan dalam memerangi kemiskinan. Garis hitam melengkung yang berbentuk cekung mengindikasikan hal itu. Sekalipun program pengentasan orang miskin semakin banyak dan peningkatan alokasi dananya meningkat berlipat ganda, ternyata hasilnya tidak menggembirakan. Serasa “pisau” yang digunakan semakin tumpul.
Pilar utama kemajuan suatu bangsa adalah sumber daya manusianya. Bagaimana pembangunan bisa mengakselerasi dan menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata kalau kinerja pendidikan kita tertatih-tatih. Skor pendidikan Indonesia berada di urutan kedua terbawah.
Kian memprihatinkan karena penguasaan matematika dan kemampuan membaca murid sekolah menengah Indonesia mengalami kemunduran (deceleration)
Penguasaan materi science pun mengalami kemunduran.
Tidak mengherankan jika Indonesia sangat sedikit menghasilkan temuan sebagaimana terlihat dari jumlah patent application. Sekedar data pun banyak yang bolong. Data aplikasi paten untuk tahun 2007 dan 2008 tak tersedia, sedangkan untuk tahun 2012 belum ada. Berdasarkan data terakhir tahun 2011, aplikasi paten dari Indonesia hanya 541 atau 0,13 persen dari aplikasi paten yang diajukan China pada tahun yang sama.
Ditambah dengan kondisi infrastruktur yang buruk dan birokrasi yang berbelit-belit, daya saing Indonesia semakin terpuruk. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa transaksi perdagangan luar negeri (ekspor dan impor barang) sudah mengalami defisit sejak tahun 2012, pertama kali sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Defisit perdagangan luar negeri berlanjut hingga sekarang.
Tengoklah perkembangan belakangan ini. Data bulanan menunjukkan lebih kerap defisit ketimbang surplus. Bahkan, tak jarang transaksi perdagangan nonmigas pun mengalami defisit.
Defisit perdagangan menerjang hamper semua kelompok barang. Defisit produk manufaktur terjadi sejak 2008, sedangkan defisit produk pangan praktis terjadi sejak 2007.
Defisit manufaktur sejalan dengan penurunan pangsa sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB). Sejak di titik puncak tahun 2001 (29 persen), peranan industry manufaktur hampIr selalu menurun dan merosot terus menerus tanpa jeda sejak 2008 hingga sekarang (23,6 persen).
Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar pekerja berstatus pekerja informal, 27 persen di pertanian dan 27 persen lagi di non-pertanian. Mereka tanpa jaminan sosial. Mash ada lagi 38 persen pekerja formal tetapi tidak memiliki kontrak kerja. Tentu saja kelompok ini tidak menikmati hak-hak normative pekerja sebagaimana dinikmati pekerja formal dengan kontrak yang jumlahnya hanya 8 persen.
Semakin rentan nasib pekerja karena Indonesia tidak memiliki sistem jaminan sosial dengan lima pilar. Sejauh ini hanya 1 pilar yang sudah hadir, yakni BPJS-Kesehatan.
Perlindungan sosial (social protection) juga sangat buruk. Kita berada di urutan ke-27 dari 35 Negara di Asia. Bandingkan dengan Timor-Leste yang berada jauh di atas Indonesia, di urutan ke-11.
Belanja Negara untuk perlindungan sosial sangat rendah, juga di urutan ke-27. Jauh lebih besar alokasi APBN untuk subsidi BBM yang salah arah itu.
Tak mengherankan jika indeks kemajuan sosial kita juga relatif rendah dibandingkan negara tetangga.
Kita tidak boleh membiarkan perlambatan kemajuan negeri ini terus berlangsung. Kita harus memanfaatkan momentum bomus demografi. Jika lengah, generasi mendatang bakal menanggung beban berat.
Kalau cuma tumbuh 6 persen rata-rata setahun, pendapatan per kapita masih akan di bawah 10,000 dollar AS pada tahun 2030, tatkala era bonus demografi berakhir dan kita memasuki tahapan aging population.
Momentum perubahan sedang di depan mata. Kesempatan mengubah nasib bangsa terbuka lebar.
Jokowi menawarkan perubahan hakiki, baik cara pandang, pendekatan, maupun perangkatnya. Dalam sejumlah hal, yang ditawarkan Jokowi amat berbeda, bahkan bertolak belakang dengan yang ditawarkan calon nomor urut 1.
Jokowi ingin mengembalikan jati diri bangsa sebagai negara maritim. Ia memulainya dengan gagasan tol laut, yaitu kapal-kapal yang berlayar menyusuri Indonesia dari Barat sampai ke Timur dan sebaliknya. Agar kapal besar dapat merapat di berbagai daerah, Jokowi berkomitmen untuk memodernisasikan pelabuhan, antara lain dengan mengeruknya agar menjadi deep sea ports.
Dengan mengintegrasikan perekonomian domestik, disparitas harga antardaerah dapat ditekan. Kesejahteraan petani produsen meningkat karena hasil produksinya bisa dibawa sejauh mungkin dengan ongkos angkut yang murah. Sebaliknya, konsumen dapat membeli dengan harga yang lebih murah pula, karena terjadi konvergensi harga.
Gagasan Jokowi kontras dengan rencana Prabowo-Hatta yang akan membangun jalan bebas hambatan di atas laut. Tuhan mengaruniai negeri ini dengan laut yang luas, jalan bebas hambatan, tak perlu diaspal, tiang pancang, dan pembebasan lahan.
Dalam kaitannya dengan program pertanian juga amat kontras. Prabowo-Hatta mengandalkan konsep MP3EI yang sarat mengandung sesat pikir. Uraian lebih lengkap tentang ini bisa dilihat di: Sesat Pikir KEK dan MP3EI http://wp.me/p1CsPE-DW, (1) Puncak Sesat Pikir: Jembatan Selat Sunda http://wp.me/p1CsPE-9A; (2) Sesat Pikir MP3EI: Peran Negara http://wp.me/p1CsPE-4U; (3) Sesat Pikir MP3EI: Motor Pembangunan http://wp.me/p1CsPE-3P; (4) Sesat Pikir MP3EI: Apa Lagi yang Hendak Diliberalisasikan? http://wp.me/p1CsPE-2L; dan (5) Sesat Pikir Proyek Jalan Tol Lintas-Sumatera http://wp.me/p1CsPE-I.basi.
Juga kehilangan fokus. Prabowo-Hatta berambisi membangun pabrik pupuk urea dan NPK baru milik petani berkapasitas 4 juta ton. Bukankah badan usaha milik negara (BUMN) sudah berhasil menjalankan tugasnya membangun pabrik pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani? Bukankah pabrik-pabrik pupuk itu milik kita bersama, milik bangsa Indonesia? Tugas pemerintah adalah memastikan pupuk tersedia dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, dan dengan harga terjangkau.
Kiranya sekelumit gambaran di atas lebih dari cukup bagi saya untuk menentukan pilihan. Negeri ini butuh pemikiran dan pendekatan baru, gagasan segar. Bukan tawaran basi, karena yang menawarkan telah terbukti tak berbuat banyak kala memiliki kewenangan untuk membenahinya.
Teramat banyak kelompok kepentingan yang bercokol di sana, yang sudah terbukti menggerogoti kekayaan nasional. Kita harus memutus mata rantai kelompok-kelompok kepentingan itu agar jalan ke hadapan semakin mulus.
Jokowi adalah harapan saya, harapan kita semua. Menjadikan Indonesia bermartabat dan maju, masyarakatnya yang inklusif, tidak mengandung benih-benih otoritarianisme yang kental. Tidak direcoki oleh masa lalu yang kelam, agar sepenuh tenaga dicurahkan menghadapi tantangan berat ke depan.
Kamis, 3 Juli 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajahmada menyelenggarakan seminar bertajuk “Politik Negara Maritim: Memperkuat Indonesia dalam Konstelasi Global.” Saya diminta menyajikan topik “Ekonomi Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam Maritim.” Berikut adalah powerpoint yang saya siapkan untuk acara itu.
faisal basri 