Postur Kabinet


Mirip dengan postur tubuh, postur kabinet tampaknya tak ada hubungannya dengan ideologi. Juga tidak berkorelasi kuat dengan besarnya negara atau jumlah penduduk. Tiongkok yang otoritarian dengan penduduk terbesar di dunia dan perekonomian terbesar kedua di dunia hanya memiliki 25 kementerian, tanpa pos menteri koordinator. India yang demokratis dengan penduduk terbesar kedua di dunia dan perekonomian terbesar ketiga di dunia hanya memiliki 23 kementerian, juga tanpa menteri koordinator.

Sebaliknya, Afrika Selatan yang demokratis dan bukan Kelompok-20, dengan penduduk hanya sekitar 40 juta jiwa, memiliki 35 kementerian. Kendati tergolong tambun, Afrika Selatan tidak memiliki menteri koordinator.

Tak juga terlihat kaitan erat antara postur kabinet dan bentuk negara. Tiongkok dan Afrika Selatan Widodo, menurut rencana, memiliki 34 menteri dengan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator.

Pada awal reformasi, sebetulnya sudah terjadi perampingan kabinet. Namun, sejak pemerintahan Yudhoyono, kabinet kembali tambun. Pemerintahan Jokowi nanti tampaknya tak kuasa merampingkan kabinet. Alasan paling rasional Yudhoyono dan Jokowi memiliki banyak menteri adalah realitas politik. Struktur kekuasaan politik semakin divergen. Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014, partai terbesar hanya meraih 19 persen suara atau 19,5 persen kursi DPR. Kalaupun tiga partai terbesar bergabung, perolehan suara dan kursi DPR tidak mencapai 50 persen.

Meskipun bentuk pemerintahan kita presidensial, dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat, tetap saja presiden gamang jika tidak memiliki “koalisi” mayoritas di DPR.

Dengan postur kabinet yang tetap tambun, apakah pemerintahan mendatang akan lebih efektif? Bagaimanapun, postur tambun bakal membuat gerakan tubuh kurang lincah dan lebih rentan terjangkit penyakit koordinasi dan proses pengambilan keputusan kian lama.

Presiden terpilih Jokowi bisa terhindar dari penyakit akut itu asalkan mengindahkan tiga hal. Pertama, jika ada perbedaan pandangan atau kebijakan antar-kementerian, presiden segera mengambil alih persoalan dan mengambil keputusan. Presiden memutuskan berdasarkan masukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sepatutnya di bawah kantor kepresidenan. Seluruh staf kantor menteri koordinator dilebur ke Bappenas dan sebagian memperkuat kantor kementerian sektoral.

Kedua, merampingkan setiap kementerian. Bukankah seharusnya postur pemerintahan pusat, setidaknya di bawah kementerian, semakin ramping mengingat hampir seluruh kewenangan telah diserahkan kepada pemerintah daerah? Alih-alih semakin ramping, justru pada era otonomi daerah posisi eselon I kian bertambah. Besarnya anggaran perjalanan dinas dan rapat yang dikeluhkan Jokowi adalah wujud dari kewenangan pusat yang cenderung kian mencengkeram. Sebagai mantan kepala daerah, Jokowi sadar betul akan persoalan ini sehingga diharapkan justru lebih memberdayakan daerah ketimbang menambah kewenangan pusat.

Ketiga, membenahi proses perencanaan anggaran. Sejak era reformasi, tak sekalipun APBN tanpa perubahan di tengah jalan. Pada era Yudhoyono, pernah terjadi dua kali perubahan APBN (APBN-P) dalam setahun.

Selama era Yudhoyono, perubahan mendasar tidak terjadi di DPR. Hal ini terlihat dari relatif kecilnya perubahan dari rancangan APBN (RAPBN) dan APBN ataupun antara RAPBN-P dan APBN-P. Perubahan terbesar, bahkan kerap sangat drastis, terjadi antara APBN dan APBN-P dan antara APBN-P dengan realisasi. Contohnya, defisit dalam APBN 2008 sebesar 1,64 persen produk domestik bruto (PDB). Lalu berubah dalam APBN-P menjadi 2,11 persen PDB. Realisasinya hanya 0,08 persen PDB.

Katakanlah perubahan drastis tahun 2008 itu wajar karena sedang menghadapi ancaman krisis global. Namun, pola serupa kembali terjadi pada 2010 dan 2011, realisasi defisit APBN jauh lebih rendah ketimbang APBN.

Perubahan APBN sebagai cerminan buruknya proses perencanaan anggaran memorakporandakan postur anggaran karena memengaruhi langsung banyak pos pengeluaran. Hal ini terjadi karena banyak undang-undang yang mewajibkan alokasi anggaran berdasarkan persentase tertentu dari APBN atau PDB, misalnya pendidikan, kesehatan, dana otonomi khusus, alat utama sistem persenjataan, dan dana perimbangan untuk daerah.

Lebih parah lagi, dampak terhadap makroekonomi. Peningkatan tajam defisit anggaran di tengah jalan membuat pemerintah semakin agresif menerbitkan surat utang untuk mengantisipasi melonjaknya defisit anggaran. Pada waktu bersamaan, pemerintah juga agresif memotong belanja setiap kementerian/lembaga. Pemerintah lebih banyak mengisap darah perekonomian ketimbang memompakan darah ke dalam perekonomian atau dikenal sebagai crowding out effect. Hal ini membuat suku bunga tetap tinggi sehingga kian membebani dunia usaha dan menekan pertumbuhan ekonomi.

Semua itu biang keladinya adalah subsidi bahan bakar minyak. Jokowi-Jusuf Kalla tahu itu dan akan menyelesaikannya segera. Modal berharga untuk bergerak lebih lincah.

Postur kabinet merupakan realitas politik. Harapan tertumpu pada pemimpin yang mampu menggerakkan segala potensi bangsa, yang selama ini berserakan dan saling menegasikan. Pemimpin yang berani melakukan perubahan mendasar dalam pendekatan kebijakan ekonomi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan berkeadilan.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 22 September 2014, hal.15]

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Analisis Ekonomi Kompas, Development, Ekonomi Politik and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s