faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat

recent posts

about

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

  • Manufaktur dan Penerimaan Pajak


    Pada 31 Oktober, Menseskab @pramonoanung menyampaikan data menarik di twitter tentang perkembangan penerimaan pajak per sektor. Data yang dipaparkan tergolong sangat jarang digunakan atau diberitakan.

    Screen Shot 2017-11-05 at 13.20.42

    Di situ tampak bahwa sektor industri merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak, yaitu 31,2 persen selama Januari-Oktober 2017, naik dari 30,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Seandainya industrialisasi di Indonesia tidak “layu sebelum merekah penuh” mencapai titik optimalnya sebagaimana dialami banyak negara yang perekonomiannya berhasil melaju kencang, niscaya penerimaan pajak kita tidak akan semerana sekarang dan nisbah pajak (tax ratio) tidak akan serendah sekarang dengan kecenderungan yang terus turun.

    Peranan industri manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB) menurun ketika baru mencapai 29 persen. Sejak 2009 laju penurunannya lebih cepat ketimbang negara Asia Timur dan Pasifik.

    share

    Industri manufaktur tidak hanya sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar, tetapi juga memiliki koefisien pajak yang relatif tinggi, yaitu sebesar 1,5. Artinya, kenaikan satu persen pangsa industri manufaktur dalam PDB akan meningkatkan penerimaan pajak 1,5 persen. Memang angka koefisiennya jauh lebih rendah ketimbang sektor keuangan, tetapi karena peranan sektor keuangan dalam PDB masih sangat rendah (sekitar 4 persen), maka dampaknya terhadap penerimaan pajak total belum bisa diandalkan.

    industry-tax

    Industri manufaktur kita tertatih-tatih. Pertumbuhannya hampir selalu di bawah pertumbuhan PDB. Selama 2017 (Januari-September), pertumbuhan industri manufaktur masih di bawah 5 persen, lebih rendah ketimbang rata-rata 2011-2016. Bahkan, selama 2017 tercatat empat subsektor manufaktur mengalami pertumbuhan negatif.

    mfg-share

    Ada empat kelompok industri yang menunjukkan kinerja menonjol, namun hanya dua di antaranya yang konsisten dengan pertumbuhan tinggi. Lima kelompok industri terbesar menyumbang 70 persen dalam pembentukan nilai tambah industri manufaktur non-migas.

    top-5

    Ruang untuk melakukan akselerasi industrialisasi masih terbuka lebar. Selain memperkokoh daya saing kelima industri utama, harapan tertumpu pada industri berbasis sumber daya alam.

    Jika potensi besar yang masih berserakan bisa dihimpun, rasanya tidak terlalu sulit untuk menaikkan tax ratio.

  • Yang Perlu Diwaspadai Hingga Akhir Tahun


    dreamstime.com
    dreamstime.com

    Ada gejala cukup unik belakangan ini yang perlu diwaspadai. Hampir semua indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan secara serempak. Laju inflasi terus turun dan kerap beradas di bawah 4 persen, bahkan pada Oktober 2017 hanya 3,6 persen. Suhu tubuh perekonomian yang semakin “sejuk” ini diikuti oleh penurunan suku bunga yang bisa dianalogikan dengan penurunan tekanan darah. Suku bunga BI 7-day Repo Rate sudah lima kali turun sejak Juni 2016. Bahkan sempat turun dua bulan terturut-turut pada Agustus dan September 2017 dan bertahan di aras 4,25 persen pada Oktober 2017.

    Indeks harga saham gabungan sudah 27 kali mencatatkan rekor baru sejak Maret 2017 dan menembus aras 6.000 untuk pertama kalinya pada 25 Oktober 2017. Pada penutupan bursa kemarin (8/11), indeks bertengger pada aras 6.049.

    inflasi
    reporate

    Perbankan cukup solid dan sehat sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai indikator seperti CAR, NPL, return on asset, net interest margin, LDR, dan BOPO.

    stock
    bank

    Ekspor tumbuh positif dua digit pada 2017 setelah merosot selama lima tahun berturut-turut (2012-2016). Meskipun akun lancar (current account) masih mengalami defisit, namun karena lalu lintas modal (penanaman modal asing langsung (FDI) maupun investasi portofolio dan investasi lainnya) menunjukkan peningkatan lebih besar, menyebabkan neraca pembayaran menikmati surplus dalam dua tahun terakhir.

    Itulah salah satu faktor yang mendorong nilai tukar rupiah sangat stabil untuk kurun waktu cukup lama hingga akhir Oktober 2017.

    Di tengah sebagaian besar indikator makroekonomi yang secara simultan cukup cemerlang, pertumbuhan ekonomi tak kunjung beringsut dari 5 persen. Memang pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2017 naik tipis menjadi 5,06 persen, namun secara kumulatif dari triwulan I-2017 hingga triwulan IIII-2017 (Januari-September) hanya 5,03 persen. Pertumbuhan sekitar 5 persen sudah berlangsung sejak 2014, bahkan pada 2015 hanya 4,88 persen.

    Ada indikasi kestabilan makroekonomi yang membaik itu kurang ditopang oleh fondasi yang kokoh. Sedikit saja ada gejolak bisa menghasilkan instabilitas.

    Tengok misalnya dampak seketika tatkala Bank Indonesia menurunkan BI 7-day Repo Rate untuk kedua kalinya pada Oktober 2017.  Nilai rupiah serta merta lunglai, menembus Rp 13,630 per dollar AS pada 27 Oktober 2017. Bank Indonesia melakukan intervensi lebih gencar untuk menjaga agar nilai tukar rupiah tidak merosot lebih tajam. Akibatnya, dalam sebulan cadangan merosot sebesar 2,9 miliar dollar AS.

    reserves

    Potensi pelemahan rupiah masih terbuka hingga akhir tahun, mengingat besar kemungkinan The Fed (bank sentral AS) akan menaikkan suku bunga acuan pada pertengahan Desember mendatang.

    Data ketenagakerjaan yang sangat meyakinkan seperti penurunan angka pengangguran  ke aras terendah dalam 17 tahun terakhir menjadi hanya 4,1 persen pada Oktober dan penciptaan lapangan kerja baru di atas 200.000 rata-rata sebulan, serta laju inflasi yang telah melampaui target The Fed, membuat probalbilitas kenaikan suku bunga acuan sangat tinggi, sekitar 80 persen.

    Sebaliknya, Bank Indonesia cukup agresif menurunkan suku bunga acuan, sehingga menyebabkan selisih suku bunga acuan riil semakin kecil antara Indonesia dan Amerika Serikat sangat berpotensi menekan rupiah. Apalagi mengingat sudah berbulan-bulan investor asing di pasar saham melakukan penjualan netto (net sale) dan porsi pemilikan asing dalam surat berharga negara yang diterbitan pemerintah cukup besar.

    fed

    Tekanan di sisi fiskal tidak kalah berat. Sampai 6 November 2017, penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak baru mencapai Rp 869,6 triliun atau hanya 67,7 persen dari target yang tercantum dalam APBN-P 2017. Jadi dalam waktu sangat singkat, sekitar 7 minggu, harus terkumpul tanbahan penerimaan pajak sekitar Rp 414 triliun.

    Dengan asumsi yang cukup optimistik bahwa penerimaan pajak pada November dan Desember masing-masing naik sebesar 15 persen (year-on-year), maka penerimaan pajak pada bulan ini sekitar Rp 103 triliun dan bulan depan Rp 158 triliun, sehingga ada tambahan sekitar Rp 261 triliun hingga akhir tahun ini. Dengan demikian, penerimaan pajak sepanjang tahun 2017 akan mencapai sekitar Rp 1.119 triliun atau 87 persen dari target APBN-P 2017. Berarti terjadi shortfall penerimaan pajak sebesar Rpo 165 triliun.

    Jika pos penerimaan lainnya dan pengeluaran dalam APBN sesuai dengan target (ceteris paribus), maka defisit akan mencapai 4,1 persen dari produk domestik bruto (PDB), cukup jauh di atas batas maksimum yang dibolehkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 3 persen.

    Entah apa lagi yang bakal dilakukan pemerintah untuk menjaga defisit di bawah 3 persen dalam waktu sangat singkat. Yang hampir pasti, tindakan-tindakan itu cenderung drastik, sehingga bakal berdampak negatif terhadap kestabilan makroekonomi.

  • Target Devisa Wisata Dikhawatirkan Tidak Tercapai


    Kompas, 2 November 2017, hal. 19

    JAKARTA, KOMPAS — Target pemerintah untuk bisa mengantongi devisa Rp 280 triliun dari sektor pariwisata dikhawatirkan tidak tercapai. Hal ini dikarenakan banyak warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk liburan, ibadah, maupun keperluan lainnya.

    “Jika banyak devisa yang keluar, tentu jumlah bersih devisa yang terkumpul tidak terlalu besar,” kata pengamat ekonomi Faisal Basri dalam Indonesia Tourism Outlook 2018 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata di Jakarta, Rabu (1/11).

    Faisal mengatakan, upaya yang dilakukan para penggiat pariwisata tidak sejalan dengan keinginan pemerintah. Misalnya, saat ini banyak pameran perjalanan diselenggarakan. Pameran perjalanan itu memungkinkan orang mendapatkan tiket ke luar negeri dengan mudah. “Bahkan, bahasa promosi yang dipakai adalah bahasa yang mendorong orang untuk ke luar negeri. Misalnya, tiket ke Thailand lebih murah daripada ke Bali. Tiket ke Jepang lebih murah daripada ke Papua,” kata Faisal.

    Dengan banyaknya orang ke luar negeri, maka sisa devisa yang terkumpul, menurut Faisal, hanya sekitar 6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 81 triliun (dengan kurs Rp 13.500. “Sementara menurut perhitungan saya, jumlah devisa yang terkumpul pada tahun 2019 hanya sekitar Rp 200 triliun, bukan Rp 280 triliun. Hal ini karena kita tidak bisa mengendalikan angka kunjungan turis asing. Ada banyak faktor yang memengaruhinya,” kata Faisal.

    Faisal mengatakan, dengan dijadikannya pariwisata sebagai sektor unggulan untuk pertumbuhan, ada banyak sektor lain yang ikut terdongkrak. Misalnya, sektor transportasi, hotel, restoran, dan hospitality (jasa kenyamanan). Sektor transportasi seperti pesawat terbang dan kereta api juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

    Dia mengusulkan agar pemerintah memperhatikan generasi milenial yang menempatkan berlibur sebagai cita-cita utama. “Ciptakan destinasi wisata baru yang menarik bagi mereka dan permudah akses ke sana. Jumlah mereka cukup besar, 78 juta orang,” ujar Faisal.

    Senior Vice President of Government and Industry Affairs World Travel and Tourism Council Helen Marano mengatakan, sektor pariwisata memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pertumbuhan dunia. Pariwisata juga telah menciptakan lapangan kerja hingga 292 juta pekerjaan di dunia. “Pariwisata tidak akan mati. Bahkan, isu terorisme tidak bisa menghentikan orang untuk berlibur. Saat ini ada 1,2 miliar turis yang berlibur di seluruh dunia,” kata Marano.

    Dia mengatakan, yang menjadi tantangan dalam pengembangan pariwisata adalah perubahan iklim, berkurangnya destinasi, dan penggerusan terhadap pariwisata.

    Head of Destination Marketing Asia Pacific TripAdvisor Sarah Mathew mengatakan, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Sementara Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, tantangan terbesar adalah mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. “Nilai kita untuk sektor ini masih rendah,” kata Arief. (ARN)

  • Faisal Basri: Pemerintah Perlu Genjot Belanja Turis Asing


    turis-asing
    Turis Asing – Setkab.go.id

     finansial.bisnis.com, 1 November 2017, 16:57 WIB
    Oleh : Amanda Kusumawardhani

    Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah diharapkan mulai beranjak untuk mengejar peningkatan kualitas dari sisi konsumsi wisatawan mancanegara (wisman) dari kuantitas yang selama ini terus digenjot.

    Pasalnya, data Bank Indonesia mencatat konsumsi per kapita terus menunjukkan penurunan sejak 2016 menjadi US$1.035 dari US$1.099 pada 2015. Sebaliknya, angka sementara pada 2017 senilai US$1.011.

    “Selama dua tahun terakhir, pengeluaran wisman ketika berlibur di Indonesia terus turun. Secara kuantitas memang ada peningkatan kunjungan, tetapi secara kualitas justru pengeluaran mereka turun,” kata Ekonomi Faisal Basri di Jakarta, Rabu (1/11/2017).

    Faisal Basri menilai penurunan pengeluaran wisman tersebut bersumber dari tingginya kunjungan wisman China selama dua tahun terakhir. Posisi China mulai merajai portofolio pariwisata Tanah Air sejak 2016, yang sebelumnya dipegang oleh Singapura.

    Faisal merinci pengeluaran per kapita wisman China hanya US$900-US$1.000. Angka itu masih jauh di bawah wisman asal Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia yang rata-rata berada di angka US$1.000-US$2.000.

    Tak hanya itu, periode menginap wisatawan asal China relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan wisman pada umumnya. Untuk itu dia menyarankan pemerintah melakukan diversifikasi pangsa pasar wisman dan tidak lagi tergantung pada pasar China.

    “Harusnya strategi mulai diubah dengan membidik pasar Eropa, Australia, dan Jepang karena mereka terkenal sangat loyal ketika berlibur ke Indonesia. Dari segi deregulasi, saya rasa sudah cukup memfasilitasi turis untuk masuk ke Indonesia,” tukasnya.

    Padahal, setahun terakhir pemerintah cukup gencar membidik turis China untuk berkunjung ke Indonesia. Bahkan, penerbangan charter ke Indonesia mulai masuk hingga ke kota tier dua di China misalnya Hangzhou, Wuhan, Fuzhao, dan Guiyang.

    Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisman sepanjang Januari-September 2017 mencapai 10,46 juta atau naik 25,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
    “Untuk tahun ini, saya optimis jumlah kunjungan wisman hanya mencapai 13 juta dari target tahun ini yakni 15 juta. Tapi untuk 2018 dan 2019, Indonesia akan diuntungkan dari perbaikan ekonomi dunia sehingga target sebanyak 20 juta wisman bukanlah sebuah mimpi lagi,” katanya.

    Selain menggenjot wisman, Faisal juga menyebutkan pemerintah seharusnya tidak mengabaikan potensi wisatawan nusantara (wisnus) dalam mendongkrak kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

    Sepanjang Januari-Agustus 2017, Kementerian Pariwisata mencatat jumlah kunjungan wisnus sebanyak 199,8 juta atau sudah mencapai 75% dari target yang ditetapkan tahun ini yakni 265 juta wisnus.

    “Dari data yang saya kompilasi, sudah ada 78 juta masyarakat Indonesia yang siap untuk berlibur. Angka itu adalah 30% dari total populasi Indonesia yang masuk ke kelas menengah. Pemerintah harus cepat mengambil kesempatan ini karena mereka juga menjadi pasar potensial bagi pasar outbound,” tuturnya.

    Meski jumlah kunjungan wisman ke Indonesia secara nilai masih cukup besar, tapi dia mengungkapkan pertumbuhan masyarakat Indonesia yang bepergian ke luar negeri juga signifikan.

    Bahkan, Bank Indonesia sempat merilis dalam laporannya bahwa jumlah dan belanja turis Indonesia ke luar negeri diproyeksikan meningkat sehingga penerimaan netto diperkirakan menembus US$56 miliar pada 2019.

     

    Editor : Fajar Sidik
    Sumber: http://bit.ly/2gWJeRe

  • Faisal Basri: Pariwisata sebagai Jalan Keluar Ekonomi Bangsa


    viva.co.id, Kamis, 2 November 2017 | 11:16 WIB

    Ririn Aprilia

    VIVA – Setelah ditetapkan sebagai salah satu leading sector oleh Presiden Joko Widodo sektor pariwisata kian pesat. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan dan perkembangan dunia pariwisata diprediksi semakin meroket bertambah baik dan menjadi kebangkitan pariwisata Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Faisal Basri dalam acara Indonesia Tourism Outlook 2018 yang diinisiasi Forum Wartawan Pariwisata (Forwapar) di Grand ballroom DoubleTree by Hilton Jakarta, Rabu 1 November 2017.

    “Tidak hanya dari negara Amerika atau Eropa tetapi juga dari hampir semua wilayah dunia. Baik di negara maju atau negara berkembang. Termasuk Indonesia. Kondisi ini sangat baik, hampir sudah tidak terjadi di dunia selama 10 tahun terakhir,” ujar Faisal Basri saat menyampaikan paparannya di Indonesia Tourism Outlook, Rabu 1 November 2017.

    Dirinya juga menyebut, pariwisata adalah jalan keluar atas ekonomi bangsa. Di saat banyak komoditas melemah, termasuk oil and gas, coal atau batubara, pariwisata makin melejit. “Jalan keluarnya ada di pariwisata dan kelautan yang potensinya semakin terbuka lebar,” katanya.

    Lantas apa upayanya untuk bisa survive? Pemilik nama lengkap Faisal Batubara itu menjawab, harus ada upaya perubahan mindset, jangan lagi mengurus dan fokus hal-hal kecil. Misalnya perdebatan soal bebas visa. Karena dibanding kerugian akibat biaya visa yang hilang, keuntungan akan didapat dari mudahnya proses bagi calon wisatawan berkunjung.

    “Yang harus dilakukan ialah melakukannya dengan tepat dan pengawasan baik. Tourism punya peran untuk menyebar pertumbuhan yang lebih merata di Indonesia yang kondisi geografisnya khas dan sangat luas. Semua bisa berubah total dengan wisata,” ujarnya.

    Kata Faisal, tantangan pemerintah yang utama bagaimana mengajak warga negara Indonesia sendiri bisa berkunjung dan berwisata ke wilayah Indonesia sendiri. Buat orang Indonesia berwisata nyaman di negaranya sendiri. Karena sekitar 78 Juta WNI siap untuk berwisata. Kata Faisal, jangan kalah perkembangan dengan negara-negara lain yang berlomba meningkatkan layanan untuk wisatawan Indonesia.

    ”Contohnya saja di Jepang saat ini sudah banyak bangun Mushala dan fasilitas yang ramah Indonesia lainnya. Kita harus membenahi itu dan kesadaran lingkungan yang semakin dirasakan dan dijaga oleh masyarakat sekitar lokasi wisata harus terus dikampanyekan, sehingga pariwisata kita terus menjadi lebih baik,” tambahnya.

    Menteri Pariwisata menjadi Keynote Speaker dalam acara Indonesia Tourism Outlook: Prospek dan Persoalan Pariwisata di Indonesia yang diselenggarakan oleh Forwapar (Forum Wartawan Pariwisata Indonesia) di Double Tree by Hilton, Jakarta (1 November 2017).

    Nara sumber lain, Faisal Basri, Senior Vice President WTTC Helen Marano, dan Sarah Matthew dari TripAdvisor.. Menpar menjabarkan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Indonesia yang mencakup Marketing Performance, Digital Tourism, and Investment Opportunity.

    Menpar Arief Yahya memaparkan masalah dan solusi dalam pengembangan Pariwisata Indonesia. Pertama promosi yaitu mengintensifkan penggunaan digital tourism. “Kita harus berubah, karena saat ini terjadi 3 revolusi, 3T (Telecommunication, Transportation, Tourism). digital tourism revolution is a natural revolution, we must adapt or die!” katanya.

    Kedua, lanjut Menpar Arief, destinasi, environmental sustainability, ranking Indonesia masih buruk. Dalam pertemuan dengan Helen Marano, Senior Vice President WTTC, Menpar berharap untuk mendapatkan masukan benchmarking dari negara lain melalui WTTC dalam mengatasi masalah-masalah environmental sustainability.

    Ketiga, ungkap Menpar Arief, kelembagaan, de-regulasi. Di Indonesia terdapat 42.000 peraturan. Maka dari, deregulasi sangat penting. “Yang sudah dilakukan: ease of entering Indonesia; visa free, pencabutan Clearance Approval for Indonesia Territory (CAIT) Policy, pencabutan asas cabotage,” jelasnya.

    Lalu, lanjut Arief Yahya, harus dibuat Ease of Doing Business (FDI) yaitu 10 Bali Baru, KEK. “Harus diakui, kalau kita ingin hasil yang luar biasa, harus mengguanakan cara yang tidak biasa!” ujarnya.

    Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya juga memaparkan perkembangan pariwisata Indonesia terkini dimana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sampai Indonesia pada Agustus 2017 mencapai 1,35 juta wisman.

    Dengan capaian ini optimis target 15 juta wisman akhir tahun 2017 akan terlampaui. “Pertumbuhan pariwisata Indonesia sangat tinggi mencapai 25,6 persen dari Januari hingga Agustus 2017. Indonesia masuk daftar top 20 in the world,” kata Arief Yahya.(webtorial)

    Sumber: http://www.viva.co.id/berita/nasional/973505-faisal-basri-pariwisata-sebagai-jalan-keluar-ekonomi-bangsa

  • Outlook Pariwisata Indonesia


    Screen Shot 2017-11-02 at 05.08.36

    Rabu kemarin (1/11), saya menghadiri seminar bertajuk “Indonesia Tourism Outlook 2018: Prospek dan Persoalan Pariwisata di Indonesia.” Seminar dibuka dengan piddato kunci oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Pada sesi panel diskusi pertama dengan tema “Global and Regional Outlook,” saya diminta membahas/menjawab tujuh persoalan sebagai berikut:

    (1) Pariwisata sebagai “new economy” dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

    (2) Pariwisata diproyeksikan menjadi sektor  penyumbang devisa terbesar pada 2019 senilai Rp280 triliun. Mentri Pariwisata yakin pada 2018 pariwisata sudah menjadi penyumbang devisa terbesar. Seberapa optimis? Apa yang harus dilakukan untuk mendongkrak devisa pariwisata?

    (3) Dalam perhitungan PDB, pariwisata masih digabung dengan sektor lain, di antaranya perdagangan, hotel dan restoran. Jika ke depan pariwisata menjadi  sektor unggulan penghasil devisa terbesar, apakah harus dilakukan perhitungan tersendiri?

    (4) Travel balance Indonesia. Posisi pariwisata dalam neraca jasa Indonesia.

    (5) Perbandingan inbound dan outbound turis Indonesia.

    (6) Menurut BPS ada kenaikan pada indeks leisure, sedangkan non-leisure turun. Apakah ini cukup untuk menggambarkan adanya pergeseran pola konsumsi dan belanja masyarakat dari belanja barang ke jasa (wisata)?. Atau ada indikator lainnya?

    (7) Investasi pariwisata masih seret.

    IMG_1296
    IMG_1275

    Tidak semua pertanyaan atau persoalan bisa saya jawab. Yang  saya sajikan pada acara itu bisa dilihat pada powerpoint yang tersaji dalam bentuk pdf di bawah ini. Semoga bermanfaat.

    20171101-Forum_ITO-tourism_outlook

  • Memperkokoh Fondasi Perpajakan


    Untitled
    uschamber.com

    Catatan: Pagi ini (30/10) Bank Mandiri menyelenggarakan Seminar Reformasi Perpajakan: “What Next After Tax Amnesty.” Saya diminta sebagai salah satu pemapar dengan tajuk “Reformasi Pajak untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal.

    Berikut bahan yang saya persiapkan, dalam bentuk pdf.

    20171030-Bank_Mandiri-pajak

  • Masa Depan Pertanian di Pundak Generasi Muda


    w

    Hari ini (22/10), menyembul sescercah harapan akan masa depan Indonesia. Generasi milenial terbukti mampu mendobrak cara pandang dan pendekatan pembangunan pertanian konvensional. Mereka tidak memedulikan kebijakan pemerintah yang justru menjadi kendala bagi kemajuan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Sektor pertanian kian ditinggalkan oleh generasi muda, sehingga rata-rata usia petani semakin tua. Nasib petani, khususnya petani pangan dan buruh tani, kian jauh tertinggal. Akibatnya, mayoritas penduduk miskin berada di pedesaan yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian. Hasil produksi petani semakin susut tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa yang dibeli petani. Selisih harga di tingkat petani dan di tingkat konsumen akhir sangat lebar karena mata rantai perdagangan yang panjang. Petani tercerai berai menghadapi kaum kapitalis kota. Kala musim panen harga  barang yang dihasilkan petani anjlok, sedangkan ketika harga tinggi di masa paceklik, mereka tidak lagi memiliki stok yang bisa dijual.

    Kemunculan generasi milenial yang menjadi pelopor kemunculan agripreneur dengan menggunakan teknologi digital dan the internet of things (IoT) merupakan harapan baru bagi petani dan sektor pertanian Indonesia. Tiga tokoh dari kiri (foto atas) menawarkan konsep baru memecah kebuntuan. Mereka memangkas mata rantai perdagangan, menyediakan modal (bahkan sampai Rp 2 miliar) dengan fintech, membantu penyediaan bibit, pupuk, dan banyak lagi. Pendekatan ke petani dilakukan dengan memahami terlebih dahulu konteks sosial dan budaya dengan penuh asa. Tokoh keempat (paling kanan) bergelut di hilir dengan riset untuk menghasilkan formula produk yang ramah lingkungan dan prinsip lestari.

    Keempat tokoh berbagi dengan ratusan generasi muda dari berbagai daerah, dari Barat sampai ke Timur.

    Salut kepada Forum for Young Indonesians (FYI) dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yang menggelar acara bertema “Our Food, Our Future!” Berharap kepeloporan mereka menjadi awal kebangkitan sektor pertanian yang merupakan ujung tombak peningkatan gizi masyarakat.

    Sesi pembuka dengan subtema “Unleashing the Potential of Youth in Sustainable Development” diisi oleh Prof. Boediono (mantan Wakil Presiden), Prof. Emil Salim, DR. Nila F. Moeloek (Menteri Kesehatan), dan saya. Sesi ini lebih bersifat sebagai pembuka wawasan untuk memahami peta permasalahan makro dan pemacu semangat bagi generasi muda. Keberhasilan sepenuhnya ada di tangan mereka.

    Siang ini akan dilanjutkan dengan pembahasan yang sepenuhnya diisi oleh pelaku yang hampir semua generasi milenial.

    Salut kepada Ibu Menteri Kesehatan yang rencananya bakal hadir sampai acara usai.

    f-1
    f-2

    [Dua foto terakhir ditambahkan pada 22/10/2017, pk.20:25]

  • Mayoritas Penduduk Indonesia Kehidupannya Masih Insecure


    insecure

    Jumlah penduduk sangat miskin (extreme poor) dan miskin sedang (moderate poor) turun signifikan dalam satu dasawarsa terakhir, namun penurunannya kian melambat.

    Persentase penduduk yang telah keluar dari kemiskinan tetapi kehidupannya masih rentan, sehingga bisa kembali ke kubangan kemiskinan, mengalami peningkatan.

    Penduduk yang betul-betul hidup dengan aman atau berkecukupan tidak lebih dari 30 persen.

    Pada hakekatnya pembangunan adalah untuk memanusiakan manusia.  Richard H. Thaler, pemenang Hadiah Nobel Ilmu Ekonimi tahun 2017, mengingatkan:

    “In order to do good economics you have to keep in mind that people are human.”

    Manusialah yang menjadi titik perhatian pembangunan. Lainnya menjadi penopang. Pembangunan infrastruktur yang masif ada baiknya lebih menitikberatkan pada upaya percepatan mengurangi jumlah penduduk yang kehidupannya masih rentan ini.

  • Mengapa Pembangunan Infrastruktur Bakal Bermasalah?


    infra-lead

    Presiden Joko Widodo benar bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat terlambat, sehingga tidak bisa ditunda. Bukan hanya infrastruktur, melainkan hampir dalam segala bidang kita tertinggal dibandingkan negara tetangga.

    Indeks pembangunan manusia (human development index) Indonesia di urutan ke-113, tertinggal dibandingkan China (90), Thailand (87), dan Malaysia (59). Indonesia sedikit lebih baik ketimbang Vietnam (115) dan Filipina (116).

    Kemampuan murid sekolah menengah dalam penguasan matematika, science, dan membaca (reading) berdasarkan survei PISA oleh OECD sangat mengkhawatirkan, berada di kelompok 10 terbawah dari 72 negara partisipan..

    pisa

    Kesiapan Indonesia memasuki era digital masih jauh dari memadai. Kemacetan di “udara” semakin parah.

    Bonus demografi berbalik menjadi beban demografi. Nisbah ketergantungan (berapa banyak penduduk usia kerja menanggung penduduk bukan usia kerja) yang terus menurun merupakan kesempatan emas untuk memacu produktivitas perekonomian dan peningkatan kesejahteraan penduduk, sehingga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara maju ketika merayakan seabad kemerdekaan pada 2045.

    Sayangnya, ketika merayakan seabad kemerdekaan nanti, bangsa ini bakal diwarisi jutaan pendudu usia muda tidak produktif yang sekarang berusia di bawah lima tahun (balita). Kekurangan gizi pada balita sangat serius. Salah satu akibatnya adalah 37,2 persen balita memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya atau pendek atau stunting. Indikasi lain tercermin dari 19,6 persen balita memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Sebanyak 10,2 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, di bawah 2.500 gram.

    Kementerian Kesehatan memiliki data lengkap balita, by name by address, yang berpotensi menghambat derap maju Indonesia. Namun boom waktu ini tidak menjadi perhatian utama, kalah “gemerlap” dengan pembangunan infrastruktur. Apa artinya kita memiliki kelengkapan infrastruktur jika kita gagal menyelamatkan nasib jutaan balita dari ancaman kemanusiaan. Bukankah yang kita bangun adalah manusianya. Selamatkan dulu tunas-tunas bangsa, baru kita lengkapi dengan fasilitas penunjangnya.

    ***

    Betul bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo belanja pemerintah lebih berkualitas. Presiden Joko Widodo patut mendapat acungan jempol karena berani memangkas subsidi energi, terutama subsidi BBM, secara radikal sebesar 66,2 persen, sehingga rutusan triliun rupiah uang rakyat dialihkan untuk tujuan yang lebih produktif. Pada tahun 2015 mendadak sontak anggaran untuk infrastruktur naik tajam sebesar 123,4 persen. Anggaran untuk menguatan sumber daya manusia juga naik tajam, masing-masing untuk kesehatan naik 83,2 persen dan untuk pendidikan naik 27,4 persen.

    Kenaikan tajam alokasi belanja untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan bisa naik tajam karena pemangkasan tajam subsidi energi.

    belanja

    Setelah itu, pembangunan infrastruktur tetap gencar, ditopang oleh kenaikan alokasi anggaran yang tetap tinggi. Sementara itu alokasi dana untuk kesehatan dan pendidikan naik ala kadarnya, bahkan pada tahun 2017 tertahan sebagaimana terlihat dari garis berwarna merah dan hitam yang datar.

    Dari mana datangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang masif itu? Padahal penerimaan negara dari pajak seret. Pertumbuhan penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak justru menunjukkan kecenderungan menurun. Puncaknya adalah pada Januari-September 2017 yang mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif dibandingkan dengan kurun waktu yang sama tahun lalu.

    tax-growth

    Nisbah pajak pun turun dari waktu ke waktu. Padahal nisbah pajak Indonesia masih tergolong rendah, tapi sudah kehabisan tenaga.

    nisbah-pajak
    low

    Sektor industri yang merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak justru mengalami penurunan pertumbuhan sehingga memperlemah basis pajak.

    indus
    mfg

    Hendak mengandalkan pembiayaan dari perbankan dalam negeri? Kemampuan perbankan kita amat terbatas.

    kredit

    Hendak menambah utang pemerintah dengan mengeluarkan obligasi atau Surat Utang Negara (SUN)? Undang-undang Keuangan Negara membatasi defisit maksimum hanya 3 persen.

    Jadi, agar tidak merusak stabilitas makroekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan diet, yakni memangkas belanja infrastruktur. Jika tidak, ini akibatnya.

    implikasi

    Semoga ada di lingkaran dalam Istana yang bisa meyakinkan Presiden agar segera bertindak.