Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development.
His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003).
He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement.
Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri menganggap Inalum tidak cocok menjadi perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertambangan. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia — Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri menganggap, PT Indo Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum tidak cocok menjadi perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertambangan.
Inalum nantinya menaungi PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.
Faisal Basri menilai, Inalum tidak cocok karena perusahaan tersebut bergerak di bidang Industri atau hilir bukan bergerak di bidang tambang (hulu).
“Jadi ini mah kawin paksa namanya. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, jadi ini argumennya enggak ada yang lain, kecuali dia 100 persen milik negara kok. Ini maksa banget menurut saya,” jelas Faisal dalam acara Menakar Untung Rugi Holding BUMN, Jakarta (27/11).
Ia menambahkan, hal ini terkesan dipaksakan karena Inalum memiliki struktur pasar yang berbeda dengan perusahaan tambang yang dibawahinya. Menurut Faisal, struktur pasar dari alumunium, alumina, bauksit, dan batu bara tidak dapat disamakan.
“Batu bara orientasinya ekspor dan dalam negeri, alumunium juga orientasinya ekspor dan dalam negeri, bauksit sebagian besar diekspor. Jadi struktur pasarnya beda. Kalau dipaksakan jadi aneh,” terangnya.
Menurut Faisal, sebaiknya Inalum disinergikan dengan industri yang bergerak di hilir, seperti dengan industri yang memanfaatkan hasil alumunium, contohnya industri pesawat dan mobil.
Holding BUMN tambang efektif berlaku pada 29 November 2017 mendatang setelah pengalihan saham pemerintah pemerintah pada Bukit Asam , Antam dan Timah ke Inalum.
Faisal mengimbau pemerintah harus memiliki acuan yang jelas dalam membentuk Holding BUMN.
“Walaupun tidak ada kewajiban, alangkah baiknya diuji secara akademik, kemudian best practice dilaksanakan dengan baik. Lebih baik konsepnya jelek tapi konsisten, daripada bagus tapi tidak konsisten,” terang Faisal. (gir)
Cadangan devisa akhir Oktober 2017 turun hampir 3 miliar dollar AS dibandingkan akhir September 2017. Penurunan cadangan devisa itu antara lain karena Bank Indonesia mengamankan nilai tukar rupiah agar tidak merosot lebih dalam pasca Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dua bulan berturut-turut pada Agustus dan September, sehingga depresiasi rupiah hanya 1,7 persen pada bulan Oktober 2017.
Tekanan terjadi pula karena berbulan-bulan investor asing di pasar saham melakukan penjualan bersih. Lalu lintas modal menikmati peningkatan surplus tertolong oleh peningkatan penanaman modal asing langsung (foreign direct investment).
Tekanan baru muncul dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Sudah memasuki bulan kelima harga minyak mentah terus merangkak naik. Harga rerata harian minyak keranjang OPEC (OPEC basket price) pada November hingga akhir minggu lalu sudah bertengger di atas 60 dollar AS per barrel. Dibandingkan harga rerata harian bulan Juni sudah naik 34 persen.
Sementara itu pemerintah telah mengumumkan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Akibatnya permintaan BBM di dalam negeri terus naik tanpa adanya koreksi harga. Karena produksi dalam negeri bergeming, maka impor minyak mentah dan BBM meningkat.
Akibatnya, defisit minyak, terutama BBM, melonjak. Selama Januari-Oktober 2017 impor defisit minyak (minyak mentah dan BBM) mencapai 11,8 miliar dollar AS, naik 31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan sudah lebih besar dibandingkan keseluruhan tahun 2016 sebesar 11 miliar dollar AS. Sampai akhir tahun ini defisit minyak berpotensi mendekati atau bahkan melebihi defisit tahun 2015 yang mencapai 14,4 miliar dollar AS.
Defisit minyak Januari-Oktober 2017 sudah melampaui penerimaan devisa dari turis asing Januari-September 2017 sebesar 9,4 miliar dollar AS dan tahun 2016 sebesar 11,2 miliar dollar AS. Kementerian Pariwisata mengklaim tahun ini sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar.
Sedemikian besarnya defisit minyak, sehingga surplus gas tidak bisa menutupi defisit minyak, sekedar separuhnya sekalipun. Secara keseluruhan, perdagangan migas defisit 6,7 miliar dollar AS selama Januari-Oktober 2017.
Ada fenomena kurang lazim terjadi sejak Oktober 2016. Pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan melonjak dari hanya 3,15 persen pada September 2016 menjadi 8,4 persen sebulan kemudian. Setelah itu menembus dua digit dan terus bertahan di kisaran 10 persen dan naik ke aras tertinggi menjadi 11,69 persen pada September 2017.
Peningkatan dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito berjangka) sejalan dengan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan kenaikan tabungan masyarakat. Pada triwulan II-2016, porsi pendapatan masyarakat yang ditabung sebesar 18,60 persen. Pada triwulan yang sama tahun 2017 naik menjadi 20,77 persen. Data yang dilansir Mandiri Institute mengindikasikan peningkatan tabungan dari 20,6 persen pada Juli menjadi 21,1 persen pada Agustus 2017.
Sebaliknya, pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan kecenderungan menurun dengan selalu di aras satu digit selama 21 bulan berturut-turut. Pada September 2017 pertumbuhan kredit kembali turun cukup tajam menjadi 7,86 persen dari 8,26 persen pada bulan sebelumnya. Dengan kecenderungan seperti itu, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit hanya 8 persen pada akhir tahun ini.
Tak ayal, loan-to-deposit ratio (LDR) mengalami penurunan, dari 91,7 persen pada September tahun lalu menjadi 88,7 persen pada September 2017. Tiga bulan terakhir LDR terus turun. Uang masyarakat semakin banyak yang mengendap di perbankan.
Rilis Badan Pusat terakhir melunjukkan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto atau sederhananya sebut saja investasi, paa triwulan III-2017 naik cukup tajam menjadi 7,11 persen dari 5,35 persen pada triwulan II-2017. Mengingat kredit perbankan cenderung turun, maka boleh dikatakan yang menopang pertumbuhan investasi adalah belanja modal pemerintah, sehingga menyelamatkan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2017 tetap sedikit di atas 5 persen.
Apa gerangan yang terjadi dengan investasi swasta yang masih lemah padahal peringkat kemudahan berbisnis sudah tiga tahun naik sangat tajam? Boleh jadi ada faktor politik yang juga memengaruhinya.
Catatan: Hari ini (17/11), komunitas pariwisata Bali menggelar acara ITO 2018 Hospitality Talk dengan tema “Indonesia Outlook 2018: Leveraging Creativity through Digital Emotional Media Revolution in Tourism Industry,” di Ayodya Resort, Nusa Dua.
Bahan yang saya siapkan untuk acara pagi ini merupakan pemutakhiran data (terutama data neraca pembayaran triwulan III yang baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia) serta beberapa tambahan dari bahan presentasi acara serupa di Jakarta pada awal November.
Bagi yang berminat, silakan tengok presentasi dalam bentuk pdf:
Pada tulisan sebelumnya (14/11), ditunjukkan penerimaan devisa dari tulis asing yang datang ke Indonesia menunjukkan peningkatakan dari tahun ke tahun tanpa henti, tidak seperti pendapatan ekspor komoditas yang berfluktuasi seperti roller coaster. Data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia ini lebih rendah ketimbang yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata.
Di sisi lain, pengeluaran devisa yang dibelanjakan oleh pelancong Indonesia di luar negeri juga menunjukkan kecenderungan meningkat sejak 2013 dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, walaupun tidak secepat devisa yang masuk.
Jika kita menelaah lebih dalam, tampak ada kecenderungan pengeluaran turis asing per kapita mengalami penurunan. Sebaliknya, pengeluaran turis Indonesia di luar negeri menunjukkan peningkatan.
Ada baiknya promosi untuk turis domestik lebih digencarkan mengingat sedemikian banyak obyek wisata di dalam negeri yang bisa dikunjungi yang tak kalah menarik ketimbang obyek wisata di luar negeri.
Pemerintah sangat gencar membangun kawasan timur Indonesia. Namun, justru laju pertumbuhan di kawasan itu mengalami perlambatan. Di semua pulau/kelompok pulau (Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua) pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan menurun dalam dua tahun terakhir. Yang paling melorot adalah Bali dan Nusa Tenggara. Sementara itu, meskipun mengalami penurunan, Sulawesi masih tumbuh di atas rata-rata nasional dan sekaligus tertinggi.
Sumatera dan Jawa sangat mendominasi dalam pembentukan PDB nasional. Sejak 2010, dominasinya nyaris tidak berubah, sekitar 80 persen. Kaimantan mengalami penurunan, demikian pula dengan Maluku dan Papua. Sebaliknya, Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan peningkatan.
Tak diragukan lagi, pariwisata Indonesia tumbuh sangat pesat dalam tiga tahun terakhir. Wisatawan mancanegara telah menembus 10 juta pada 2015. Setahun berikutnya tumbuh dua digit (12,6 persen) dan Januari-September tahun ini kian mengakselerasi dengan pertumbuhan tahunan (year-on-year) sebesar 25 persen. Tiga bulan tersisa tahun ini diperkirakan turis asing akan bertambah sekitar 3,5 juta sampai 4 juta.
Kinerja sektor turisme sudah menonjol dan memperoleh pengakuan dari dalam negeri maupun luar negeri. Kerja keras pemerintah pusat dan daerah telah membuahan hasil nyata, tanpa harus dibumbui dengan penggunaan indikator yang salah kaprah.
Salah satu contoh yang menunjukkan salah kaprah adalah dengan mengklaim sektor pariwisata bakal menjadi penyumbang devisa terbesar mulai tahun ini. Saya mendengarkan langsung presentasi Menteri Pariwisata pada awal bulan ini. Salah satu peraga yang ditampilkan adalah sumbangan pariwisata berada pada posisi ketiga selama 2013-2015 dan naik ke peringkat kedua pada 2016.
Pertama, membandingkan sumbangan sektor pariwisata dalam penerimaan devisa dengan ekspor komoditas atau barang tidaklah apple to apple. Di dalam sektor pariwisata terkandung berbagai produk seperti hotel, restoran, transportasi udara, dan mungkin banyak lagi. Sedangkan komoditas ekspor yang diperbandingkan bersifat tunggal. Ada kemungkinan tumpang tindih di situ.
Sektor lain bisa pula mengklaim seperti sektor pariwisata. Misalnya sektor industri kreatif.
Jika kecenderungan seperti itu semakin menjamur, penerimaan devisa Indonesia menggelembung, lebih besar atau jauh lebih besar dari yang tercatat resmi di neraca pembayaran Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Data yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata saja sudah berbeda dengan data Bank Indonesia.
Menurut data Kementerian Pariwisata, pada tahun 2016 sektor pariwisata menyumbang devisa sebanyak 12,2 miliar dollar AS. Sementara itu, data Bank Indonesia untuk tahun yang sama hanya 11,2 miliar dollar AS.
Kedua, yang dihitung oleh Kementerian Pariwisata hanya devisa yang masuk. Padahal kian banyak orang Indonesia yang melancong ke luar negeri. Menurut survei turisme global yang dilakukan Visa, turis Indonesia berniat melancong lebih jauh, lebih lama, dan lebih banyak pengeluaran per kunjungan. jadi ada baiknya indokator sumbangan devisa pariwisata menggunakan konsep neto. Jika demikian, sumbangan netto sektor turisme dalam penerimaan devisa pada 2016 hanya 3,7 miliar dollar AS, jauh lebih rendah ketimbang batubara dan minyak sawit yang praktis tidak ada impornya.
Memang sumbangan netto sektor pariwisata masih positif. Berbeda dengan ekspor migas yang menduduki posisi teratas hingga 2015, tetapi nilai impornya lebih banyak, sehingga sumbangan netto migas sudah negatif.
Ketiga, mungkin karena khilaf, sumbangan sektor listrik (electricity) pada peraga yang disampaikan menteri Pariwisata menduduki posisi keenam selama 2014-2016. Rasanya kita belum pernah mengekspor listrik. Dari penelusuran terhadap data ekspor, sangat boleh jadi itu bukan listrik, melainkan ekspor kendaraan bermotor dan komponennya (kode HS 87).
Semoga presentasi Pak Menteri di kemdian hari akan jauh lebih akurat.
Selamat bekerja dan sukses selalu untuk dunia pariwisata Indonesia.
Jakarta – Tahun ini target penerimaan pajak pemerintah adalah Rp 1.307,6 triliun, dan tahun depan akan dinaikkan menjadi Rp 1.385,9 triliun. Target ini dinilai ketinggian.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan target pajak yang telah dicanangkan pemerintah sangat tidak masuk akal.
Target penerimaan pajak yang terlalu tinggi di tengah rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang terus turun, menunjukkan betapa lemahnya database perpajakan yang dimiliki pemerintah.
“Ingin didorong spending berbasis pajak tapi unfortunatelylingkungan strategisnya sedang buruk. Betapa lemahnya database perpajakan itu,” katanya dalam Seminar Reformasi Pajak di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (30/10/2017).
Lingkungan strategis yang buruk tersebut dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus melambat dari tahun ke tahun. Dan di saat yang bersamaan, rasio pajak juga terus turun.
“Tax ratio harusnya enggak boleh berubah. Tapi penerimaan pajak relatif turun, padahal ingin digenjot,” ujarnya.
Faisal juga menyatakan soal masih rendahnya angka penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Persentasenya baru 46,7% dari PDB. Padahal di negara lain sudah berada di atas 100%.
“Dibanding negara-negara lain yang sudah di atas 200%, kita masih 40%-an. Mudah-mudahan dengan adanya fintech bisa naik, setidaknya mendekati 60% seperti sebelum krisis. Sehingga laporan bisa lebih akurat,” tutur Faisal.
Dari sisi neraca perdagangan, ekspor dan impor Indonesia juga masih menunjukkan penurunan terhadap PDB. Angka ekspor dan impor yang menurun tersebut juga menyumbang menurunnya basis pajak.
“Dan kita satu-satunya negara di dunia yang turun. Jadi taxable base-nya menurun, baik ekspor atau impor. Ekspor turun dari 29% ke 19%, impor turun dari 24% ke 18%. Itu sudah terjadi selama 16 tahun terakhir secara konsisten turun terus. Mungkin ada selundupan (enggak bisa dipajakin),” sambungnya.
Indikator lainnya yang menunjukkan pelemahan sumber penerimaan adalah masih besarnya angka pekerja informal di Indonesia yang notabene tak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Jumlahnya mencapai 70% sehingga hanya 30% yang bisa menjadi objek pajak.
“Jadi 70% masyarakat Indonesia itu extreme poor, moderate poor, dan vulnerable, yang hampir pasti enggak punya NPWP. Jadi kelas menengah sampai ke economy secure itu hanya 30% yang feasible dipajakin,” ungkapnya.
Faisal menambahkan, pembangunan infrastruktur hingga penugasan ke BUMN terkait proyek-proyek nasional berpotensi mengurangi penerimaan pajak.
“Harga BBM subsidi tidak dinaikkan. Padahal harga minyak sudah 4 bulan naik. Dan menurut Perpres, 3 bulan sekali ditinjau. Tapi subsidinya tidak naik di APBN, tapi ditanggung ke Pertamina. Demikian juga BBM satu harga di seluruh Indonesia. Untuk Papua saja sudah rugi Rp 800 miliar. Semua ditanggung Pertamina, Pertamina untungnya melorot, akhirnya pajak perusahaan dan kontribusi ke negara melorot,” papar Faisal.
“PLN juga sudah 2 tahun tarif listrik tidak naik. Harga energi primer naik. Keuntungan turun, pembayaran PPh 2 BUMN besar ini melorot. Jadi basis pajaknya dibikin kerdil oleh pemerintah sendiri. Ini yang kita tidak sadari,” tambahnya.
Penerimaan pajak pun akhirnya terus berkurang seiring dengan memburuknya lingkungan strategis yang menjadi objek kena pajak tersebut. Meskipun pernah mencapai 107%, namun hal itu lebih dikarenakan adanya melonjaknya harga komoditas. Namun di dua tahun terakhir, penerimaan melorot hingga ke angka 82%. Bahkan di 2016, realisasi tanpa tax amnesty itu hanya 74%.
“Jadi bukan sebetulnya salah dari pajak. Tapi ambisi yang terlalu menggebu. Dan semua menteri sekarang memberikan justifikasi bahwa Pak Jokowi benar, bukan malah mengingatkan. Jadi kesehatannya mandek. Ekonomi tumbuh 5%. Padahal yang stanting ada 27,2%, yang berat badan di bawah usia masih sekian belas persen. Masih ada 9,2% bayi yang lahir di bawah standar. Bagi saya itu lebih penting daripada infrastruktur, karena memanusiakan manusia. Kasihan jadinya pajaknya,” tukasnya. (eds/wdl)
JAKARTA, KOMPAS.com – Menguatnya kondisi perekonomian di Indonesia secara umum belakangan ini dilihat tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi ekonomi dunia yang sedang dilanda sejumlah masalah.
Bahkan, ada pandangan bahwa ekonomi Indonesia hebat karena tidak menerima dampak dari kondisi ekonomi global.
Namun, apakah hal itu benar? Menurut ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, ekonomi Indonesia belum bisa dibilang hebat.
“Kenapa ekonomi dunia anjlok, Indonesia tidak anjlok? Karena sektor keuangan kita masih cetek, bukan karena kita hebat,” kata Faisal usai menghadiri acara MNC Sekuritas di Ambhara Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2017).
Faisal menjelaskan, memang ada penurunan sedikit yang merupakan pengaruh dari kondisi ekonomi dunia, namun tidak terlalu signifikan. Sementara, jika nantinya ekonomi dunia membaik, Indonesia juga belum tentu bisa merasakan keuntungannya secara langsung.
Menurut Faisal, hal itu dikarenakan 70 persen ekspor dari Indonesia merupakan ekspor komoditi. Sedangkan, jika ekspornya adalah manufaktur, baru bisa merasakan langsung manfaatnya karena produk manufaktur lebih cepat laku dalam perdagangan dunia.
“Jadi, untuk lebih kompatibel, naikkan industri manufakturnya, dorong ekspor industri manufakturnya, perkuat industri manufakturnya,” tutur Faisal.
Dia turut menambahkan bahwa pemerintah Indonesia perlu membenahi sektor keuangan dengan fokus pada financial deepeningdan memperkuat sektor-sektor industri.
Hal ini sejalan dengan produk manufaktur yang dianggap lebih laku dalam perdagangan dunia dan merupakan hasil dari sektor industri.
“Tidak ada negara yang bisa kompatibel dengan dunia, menikmati keuntungan dari perdagangan dunia, kalau manufakturnya lemah. Kalau manufaktur kuat, keuntungannya ada dua, gains from trade dan additional gains from trade. Ada keuntungan ekstra karena ada perdagangan intraindustri,” ujar Faisal.
faisal basri 