Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development.
His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003).
He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement.
Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
Pemilu tinggal 27 hari lagi. Elektabilitas Jokowi turun dalam dua survei terakhir yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas. Pada April 2018, elektabilitas Jokowi—yang belum memiliki pasangan—mencapai puncaknya, yaitu 55,9 persen. Trend kenaikan elektabilitas Jokowi terjadi sejak April 2016. Pada survei Litbang Kompas Oktober 2018, elektabilitas Jokowi yang telah berpasangan dengan Ma’ruf turun menjadi 52,6 persen. Hasil survei Maret 2019 yang diberitakan Kompas hari Ini (20/3) kembali turun menjadi di bawah 50 persen, persisnya 49,2 persen.
Walaupun pasangan Jokowi-Ma’ruf masih menikmati selisih elektabilitas sebesar dua digit dari pasangan Prabowo-Sandi, namun rentangnya kian menipis. Elektabilitas Prabowo-Sandi pada Maret 2019 mencapai 37,4 persen, meningkat dari 32,7 persen pada Oktober 2018. Peningkatan sebesar 4,7 persen lebih tinggi dari penurunan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf yang hanya 3,2 persen. Sisanya didapat dari responden yang tadinya menjawab “rahasia” atau boleh jadi belum menentukan pilihan (undecided voters). Persentase responden yang menjawab “rahasia” turun dari 14,7 persen pada Oktober 2018 menjadi 13,4 persen pada Maret 2019.
Ada beberapa kemungkinan penyebab penurunan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf berdasarkan tinjauan beberapa indikator ekonomi. Pertama, jutaan petani kecewa akibat membanjirnya impor gula, garam, dan beras. Juga peningkatan impor jagung akibat kelangkaan pasokan yang sebagian besar digunakan sebagai bahan baku utama pakan ternak. Petani padi juga mengeluh karena impor beras dilakukan semasa panen. Pun karena HPP (harga pembelian pemerintah) beras tidak kunjung dinaikkan sejak 2015. Pemerintah hanya memberikan fleksibilitas kepada Bulog untuk membeli gabah dengan harga 10 persen di atas HPP, padahal harga pasar lebih tinggi dari HPP plus 10 persen itu. Tampaknya pemerintah gamang karena lebih mengutamakan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen. Manajemen perberasan khususnya dan pangan umumnya yang buruk ditengarai menjadi salah satu penyebab elektabilitas Jokowi tergerus.
Petani tanaman pangan masih bisa menikmati kenaikan niai tukar (kenaikan harga produk yang dihasilkan petani lebih tinggi dari kenaikan harga barang dan jasa yang dibeli petani) lebih disebabkan oleh mekanisme pasar ketimbang kebijakan pemerintah terkait dengan HPP.
Namun, sejak 2015 petani secara keseluruhan praktis tidak menikmati kenaikan nilai tukar yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan mereka. Nilai tukar petani secara keseluruhan selama pemerintahan Jokowi praktis tidak mengalami perubahan, bahkan lebih kerap mengalami tekanan.
Kelompok yang paling tertekan adalah petani tanaman perkebunan rakyat. Sebaliknya nelayan tangkap menikmati peningkatan nilai tukar paling tinggi. Tanpa banyak gembar gembor dan di tengah tekanan dari sesama koleganya, Menteri KKP telah menunjukkan kerja nyata dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Kedua pasangan berpeluang meraup suara tambahan dari kalangan buruh tani. Belakangan ini upah riil buruh tani meningkat walaupun masih lebih rendah ketimbang pada awal pemerintahan Jokowi-JK. Yang agak berat adalah meyakinkan kalangan buruh informal di perkotaan, khususnya buruh bangunan. Upah riil mereka cenderung turun dalam empat tahun terakhir.
Kalangan pegawai negeri sipil, tentara, dan polisi tidak menikmati kenaikan gaji dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah baru menaikkan gaji mereka tahun ini dan pencairannya akan dirapel pada April nanti. Apakah kenaikan pendapatan yang akan diperoleh dua minggu sebelum hari pencoblosan akan menguntungkan Jokowi-Ma’ruf? Boleh jadi ya, namun tampaknya tidak signifikan.
Tantangan yang dihadapi petahana adalah faktor psikologis. Pemilih cenderung memilih petahana jika kinerjanya sangat memuaskan dan berdampak langsung kepada pemilih. Sekedar sedikit lebih baik saja cenderung dianggap tidak mengubah nasib mereka.
Pembangunan Infrastruktur yang luar biasa cenderung lebih banyak menguntungkan kelas menengah ke atas, sehingga sulit mengompensasikan tekanan yang dialami kelompok pendapatan 40 persen terbawah yang tidak menikmati perbaikan berarti.
Pasangan yang bisa meraih kepercayaan dari ceruk pemilih yang belum menentukan pilihan, khususnya kelompok pendapatan 40 persen terbawah akan berpotensi memperoleh tambahan suara.
Jika Tim Jokowi-Ma’ruf tidak melakukan blunder atau kesalahan fatal, agaknya Prabowo-Sandi harus bekerja amat keras mengeksploitasi nasib kelompok 40 persen terbawah yang kurang diuntungkan selama empat setengah tahun terakhir dan menerapkan strategi spektakuker untuk menang.
Kita berharap proses pemilu lancar, aman, dan kohesi sosial semakin solid. Kita buktikan bahwa Indonesia pantas dibanggakan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Tak dinyana, Indonesia kian kokoh menjelma sebagai perekonomian jasa. Sudah hampir satu dasawarsa peranan sektor jasa (non-tradables) dalam perekonomian melampaui sektor penghasil barang (tradables).
Peningkatan pesat sektor jasa terjadi sejak 2012. Pada tahun 2018 sektor jasa telah memberikan sumbangan sebesar 59 persen dalam produk domestik bruto (PDB). Padahal Indonesia masih tergolong sebagai negara berpendapatan menengah-bawah (lower-middle income) yang pada umumnya masih bertumpu pada sektor penghasil barang (pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; dan industri manufaktur).
Indonesia bukan lagi bersosok negara agraris, namun tak pernah pula beralih berstatus sebagai negara industri. Peranan sektor industri manufaktur mentok di aras tertinggi 29 persen, setelah itu susut hampir selalu setiap tahun hingga hanya di bawah 20 persen pada 2018. Negara-negara maju pada umumnya mengalami penurunan peran manufaktur dalam perekonomian ketika pangsa sektor manufaktur dalam PDB sudah mencapai sekitar 35 persen. Indonesia boleh jadi mengalami gejala dini deindustrialisasi (premature deindustrialization).
Sejak 2012, laju pertumbuhan semua sektor penghasil barang selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Sebaliknya, pada 2018, 11 dari 14 sektor jasa lebih bersinar dari pertumbuhan rerata perekonomian (PDB)
Sejalan dengan peningkatan peranan sektor jasa dalam perekonomian, penduduk yang bekerja di sektor jasa pun semakin meningkat dan telah melampaui penduduk yang bekerja di sektor penghasil barang, masing-masing 55 persen dan 45 persen.
Keperkasaan sektor jasa kian mencolok dalam penyerapan kredit perbankan. Pada tahun 2018, kredit perbankan konvensional ke sektor jasa mencapai 73 persen dari keseluruhan kredit perbankan kapada pihak ketiga.
Sektor jasa pun sudah dominan dalam hal nilai kapitalisasi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu 57 persen.
Oleh karena itu pula wajar jika sektor jasa telah menjadi penyumbang penerimaan pajak yang lebih besar ketimbang sektor penghasil barang, masing-masing 62 persen dan 38 persen.
Sementara itu, di sisi konsumsi, pengeluaran rerata perkapita untuk barang masih relatif tinggi. Bahkan pengeluaran untuk makanan sekalipun mencapai lebih dari separuh pengeluaran total dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan berkelanjutan. Itu pertanda wajar dari negara yang pendapatan perkapitanya masih relatif rendah dan sebagian besar rakyatnya hidup jauh dari sejahtera atau berkecukupan.
Tak pelak lagi, defisit perdagangan pangan (ekspor minus impor pangan) tak kunjung menunjukkan penurunan yang konsisten, bahkan meningkat pada tahun 2018. Indonesia telah mengalami defisit pangan sejar 2007.
Selain pangan, kita pun mengalami defisit untuk produk manufaktur dan migas. Jadi kita mengalami triple deficits.Penopang ekspor sebatas komoditas primer yang harganya berfluktuasi. Tak ayal, kita kian kerap mengalami defisit perdagangan barang dan mencapai puncaknya tahun lalu kala defisit perdagangan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Adakah strategi yang ditawarkan oleh kedua pasangan capres-cawapres untuk membuat pembangunan lebih harmonis? Rasanya belum ada.
Selasa malam lalu (5/3), saya menggunakan jembatan penyeberangan orang (JPO) dekat Pintu I Gelora Bung Karno di depan Graha CIMB menuju halte Transjakarta. Luar biasa—nyaman, indah, dan mewah penuh gemerlap lampu warna warni. Lantainya dari kayu berkilat. Saya tak tahu pasti apakah itu kayu parket atau kayu asli. Dilengkapi pula dengan pegangan tangan dari kayu bulat di ketua sisinya dan pagar jeruji besi sehingga dijamin aman jika terpeselet, tak akan jatuh ke jalan yang tak pernah sepi dari lalu lalang kendaraan.
rumah123.com
Saya transit di halte Dukuh Atas menuju Halte Dukuh Atas bawah di sisi gedung kembar Landmark untuk berganti bus Transjakarta jurusan Ragunan. Lantai besi sepanjang penyeberangan menuju halte “bawah” licin jika hujan. Sepanjang JPO itu di kiri-kanannya berpagar besi. Rongga paling bawah cukup lebar yang bisa membuât orang yang berperawakan kecil, khususnya anak-anak, bisa jatuh ke jalan jika terpeleset,
Keindahan dan kenyamanan penting, tetapi yang paling panting dan harus diutamakan adalah keamanan pengguna.
Hari Ini (8/3), Bank Indonesia mengumumkan posisi cadangan devisa per akhir Februari 2019 meningkat USD3,2 miliar menjadi USD123,3 miliar. Sentimen positif ini tidak membuat nilai tukar rupiah menguat, melainkan justru melemah. Kurs JISDOR tercatat Rp 14.223 per dollar AS, sedangkan pasar spot ditutup sore tadi pada aras Rp 14.314 per dollar AS. Kemerosotan juga menerpa pasar saham yang ditutup melemah 1,16 persen pada aras 6.383,068. Semua bursa saham utama Asia memerah, bursa saham Eropa pun di awal perdagangan mengalami tekanan, demikian pula bursa saham AS (DJIA) kemarin yang terpangkas 0,78 persen.
Sudah lima bulan cadangan devisa Indonesia menikmati kecenderungan meningkat. Dibandingkan dengan posisi September 2018, cadangan devisa telah bertambah cukup besar, yaitu USD8,4 miliar.
Sayangnya, peningkatan cadangan devisa belum ditopang oleh “darah dan keringat” kita sendiri. Sejak Oktober 2018 hingga Januari 2018 transaksi perdagangan luar negeri (ekspor dan impor barang) selalu tekor (defisit).
Penopang utama kenaikan cadangan devisa selama Oktober 2018 hingga Februari 2019 adalah penerbitan obligasi global pemerintah, SUKUK global pemerintah, penarikan utang luar negeri pemerintah, dan penerimaan devisa migas. Komponen terakhir merupakan bagian pemerintah dari bagi hasil migas yang disimpan di Bank Indonesia. Namun, pada waktu bersamaan, Petamina membutuhkan valuta asing lebih banyak untuk mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) karena kebutuhan dalam negeri sekitar dua kali lipat dari produksi minyak dalam negeri. Jadi boleh dikatakan cadangan devida naik karena penerbitan surat utang dan pinjaman luar negeri.
Pemerintah tak setiap bulan menerbitkan surat utang. Semoga cadangan devisa tyda merosot atau berfluktuasi lika pemerintah tak menerbitkan surat utang. Syaratnya penanaman modal asing langsung mengalir masuk lebih deras dan dana asing yang masuk ke pasar saham lebih berkualitas, berwawasan jangka panjang dan berasal dari investor institusional.
Isu-isu ekonomi sudah jadi makanan sehari-hari bagi seorang Faisal Basri. Masalah utang negara, APBN, ekspor impor, sampai analogi organ tubuh manusia dalam ekonomi, dikupas tuntas oleh ekonom lulusan Vanderbilt University tersebut dalam Program Pangeran Mingguan Asumsi terbaru, Kamis, 31 Januari 2019. Di luar briliannya pemikiran ekonomi seorang Faisal Basri, ternyata terselip sekelumit pergerakan menariknya di panggung politik.
Orang-orang mungkin lebih sering melihat sosok Faisal Basri sebagai seorang analis ekonomi andal. Ia dikenal secara luas sebagai sosok yang kritis terhadap berbagai situasi dan kebijakan ekonomi. Suara lantangnya menyampaikan kritik itulah yang membuatnya lebih sering menjaga jarak dengan kekuasaan.
Salah satu kritik menarik pernah dilontarkan Faisal Basri pada akhir Agustus 2018 lalu. Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini terlalu banyak menggunakan strategi pertahanan, tanpa serangan. Ia pun mengibaratkan kebijakan pemerintah layaknya strategi ‘parkir bus’ ala Jose Mourinho, pelatih asal Portugal yang pernah membesut Manchester United.
Lebih rinci, Faisal melihat strategi ini yang kini dipakai pemerintah untuk mempertahankan kondisi ekonomi nasional dari gempuran tekanan ekonomi global dan mengatasi permasalahan ekonomi di dalam negeri, khususnya defisit transaksi berjalan yang kian melebar. Namun, lanjut Faisal, strategi itu justru kurang tepat, apalagi strategi menyerang melalui upaya peningkatan ekspor tidak dipersiapkan dengan matang.
“Defense (pertahanan) yang jelek adalah seperti strategi Mourinho, parkir bus. Padahal, seharusnya defense harus dengan counter attack (serangan balik) yang bagus,” kata Faisal di sebuah forum diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Agustus 2018.
Orientasi Pembangunan di Laut ala Faisal Basri
Saat berbincang di Pangeran Mingguan yang tayang di YouTube Asumsi.co, Faisal sempat menuangkan pemikirannya soal gagasan pembangunan ekonomi dari sektor laut. Ia tak memuji dan tak juga memandang buruk kebijakan pemerintahan saat ini yang gencar membangun infrastruktur terutama jalan tol. Menurut Faisal, Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau ini harus tetap mempertahankan konsep Nusantara yang sudah bertahan jauh sebelum republik ini berdiri.
“Mungkin di infrastrukturnya ini orientasinya terlalu heavy ke jalan tol, padahal negara kita adalah negara yang terdiri dari 17.502 pulau. Berbeda dengan seluruh negara yang lain, di mana untuk mengintegrasikan Indonesia ini justru transportasi laut yang harus diutamakan, sehingga secara ekonomi kita bersatu. Dipersatukan pulau-pulau ini oleh laut,” kata Faisal saat berbincang dengan Pangeraan Siahaan, Kamis, 31 Januari 2019.
Faisal pun yakin APBN 2019 sudah terlihat memunculkan sedikit re-orientasi dengan mengarahkan penguatan pembangunan ke sektor laut. “Nah oleh karena itu kita ingin seperti yang anda lihat ya, Nusantara sebelum ada Indonesia pernah meraih kejayaan kan karena lautnya kuat.”
Kerjaan-kerajaan besar di Nusantara seperti Sriwijaya abad ke-9, Majapahit abad ke-14, pernah berjaya pada masanya. Bahkan, lanjut Faisal, pada abad ke-2 pun warga Nusantau, kalau sekarang itu namanya Nusantara dan kalau dulu itu namanya Nusantau, itu telah menjelajah dan menjejakkan kakinya di Afrika.B
“Jadi kalau kita lihat juga kultur laut atau kultur pesisir itu kan lebih terbuka, sedangkan kultur pegunungan lebih tertutup biasanya, jadi kita negara terbuka, kita tidak takut daya saing kalah, harusnya kita tidak kalah, tapi optimalkan potensi keunikan kita itu yang tidak dimiliki oleh negara lain.”
Cerita di 2012: Bergerak Independen Bukan dari Partai
Faisal Basri pernah merasakan langsung panasnya persaingan memperebutkan kursi DKI 1 di Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Sayangnya, modal maju sebagai cagub dari jalur independen ternyata tak cukup bagi Faisal untuk menjadi orang nomor satu di ibu kota. Ia kalah dari lima pasang cagub-cawagub lainnya, di mana saat itu Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama berhasil menjadi pemenang.
Menariknya, Faisal punya cerita lain pada hari-harinya sebelum memutuskan mencalonkan diri di Pilkada DKI 2012. Sosok kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 6 November 1959 itu sempat membangun hubungan baik dengan Ahok, yang akhirnya ikut Pilkada DKI 2012 melawan Faisal dan menang. Saat itu, Faisal melihat Ahok adalah sosok yang baik.
“2012 itu, mas Ahok atau sekarang dipanggilnya BTP ya, datang ke kantor pergerakan saya, Pergerakan Indonesia namanya di Gandaria tengah. Beberapa kali datang bahkan dua-tiga kali. Lalu bertanya “Bang Faisal mau maju enggak Pilkada Jakarta?” “Enggak!” “Saya mau maju independen, bantu ya” “Wah saya bantu!”,” kata Faisal mengulangi percakapannya dengan Ahok kala itu.
Faisal mengatakan saat itu Ahok sudah menyiapkan buku-buku, membuat tawaran. Sehingga hal itu lah yang membuat dirinya memandang Ahok adalah orang baik. “Jarang nih orang seperti ini serius dan saya diyakinkan oleh banyak orang juga, dia orang yang baik, orang yang berhasil waktu memimpin Belitung Timur.”
Lalu, singkatnya lantaran Faisal maju lewat jalur independen, maka harus memenuhi syarat dukungan berupa pengumpulan KTP warga Jakarta yang mendukungnya. Ahok lah yang membantunya mengumpulkan KTP. Namun, meski Ahok dan tim Faisal sudah bergerak, tetap saja usaha mengumpulkan KTP tersebut tak berbuah maksimal.
“Jadi bahkan [Ahok] tidak sekedar membantu, tim saya juga yang bahkan ikut membantu BTP untuk mengumpulkan KTP karena independen. Dengan terus berjalan, karena BTP ini kan punya metode bagaimana mengumpulkan KTP yang cepat gitu.Nah metodenya gagal, jadi KTP-nya baru terkumpul 80ribu, sementara kebutuhannya 350-400ribu, nyerah dia.”
Setelah gagal mengumpulkan batas maksimal jumlah KTP, Ahok pun menyerah. Sampai akhirnya mantan Bupati Belitung Timur itu bergabung dengan partai politik. Meski begitu, Faisal dan timnya tak patah arang dan ingin melanjutkan langkah perjuangan mereka saat itu
“Nah setelah nyerah, baru dia masuk ke partai politik lagi, Gerindra ya kalau gak salah waktu itu, sebelumnya Golkar. Nah tim saya ini datang ke saya dan bilang “Bang ini eksperimen harus dilanjutkan, jadi Bang Faisal harus maju!”. Saya bilang “sialan kalian” saya sudah ingin menjauh dari yang begini-begini, tapi saya ingat saya yang ikut memperjuangkan sama Mas Fazrul, sama bupati dari Lombok yah, itu untuk independen. Saya bersaksi waktu di Mahkamah Konstitusi yang alhamdulillah kita berhasil.”
Calon Independen Jadi Bentuk ‘Perlawanan’ terhadap Partai
Bagi Faisal, maju sebagai calon kepala daerah lewat jalur independen memiliki keistimewaan sendiri. Ia mengatakan kalau tanpa adanya calon independen, maka partai politik berpotensi semena-mena menentukan tarif untuk mendapatkan pencalonan. Hadirnya calon independen tentu diharapkan bisa memberikan semangat baru yang berbeda dari calon-calon pemimpin yang berasal dari partai.
“Jadi independen adalah semangat untuk mengimbangi partai politik agar ada batasnya menetapkan harga. Engak boleh terlalu tinggi, karena kalo terlalu tinggi cukong yang jadi pemimpin kita, atau orang yang dibiayai oleh cukong.”
Di Pilkada 2012 sendiri, Faisal tak merasa dirinya gagal karena semangat itu tetap ada. Bahkan, dirinya bangga karena terbukti sanggup mengalahkan calon dari Partai Golkar, yang merupakan partai politik kedua terbesar. Saat itu, Alex Noerdin maju sebagai cagub dari Partai Golkar di Pilkada DKI 2012.
“Nah jadi saya ingin juga memberikan nilai-nilai kepada teman-teman yang muda, berpolitik itu tidak segalanya uang, seperti itu. Uang perlu tapi bukan segalanya. Kita bisa saweran, kita bisa melakukan manuver-manuver yang murah, dan di beberapa TPS kami menang.”
“Jadi harusnya kami bikin buku lah pengalaman-pengalaman itu, tapi teman-teman udah pada berkeliaran di mana-mana. Jadi calon yang berasal dari independen itu membuat kualitas Pilkada DKI 2012 saat itu jadi keren sekali”.
Alasan Faisal Basri Konsisten Bergerak di Luar Partai
Faisal Basri bukannya alergi dengan partai politik, bahkan tidak sama sekali. Malah, di awal-awal karier, ia pernah menjadi pentolan di Partai Amanat Nasional (PAN). Tapi, lagi-lagi, menurutnya bergerak di luar partai itu atau sebagai sosok politisi independen punya keistimewaan sendiri yakni leluasa menuangkan ide yang ada tanpa harus mengekor ke partai.
“Saya salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), kemudian jadi Sekjen yang pertama. Tapi Januari 2001, saya mundur total, dan saya tidak masuk partai politik lain.”
Lalu, kenapa Faisal masih tetap ngotot tak ingin bergerak dari dalam partai politik saja? Apa alasannya masih setia memperjuangkan ide-idenya dari jalur independen di panggung politik? Faisal punya penjelasan yang sangat logis dan sebenarnya cukup mumpuni terhadap persoalan itu.
“Tidak juga mendirikan partai politik, bukan tidak tertarik atau tertarik. Tapi saya masih melakukan kegiatan politik, tapi di luar partai. Oleh karena itu kita dirikan namanya Pergerakan Indonesia, itu menghimpun teman-teman yang punya talenta politik, dengan nilai-nilai, dan macam-macam gitu, dan teman-teman ini sudah banyak yang berhasil.”
“Dulu ada Budiman Sudjatmiko, ada Martin Manurung, ada Ari Sudjito, ada Hanif Dhakiri, ada sekarang yang jadi anggota DPRD DKI. Mereka udah tersebar di mana-mana. Jadi prinsip kami masuk lah ke partai-partai mana pun dan berkontribusilah di masing-masing partai tanpa harus punya partai.”
Menariknya lagi, Faisal memandang dari sisi berbeda soal kiprah partai-partai politik di Indonesia saat ini yang mengaku punya ideologi, tapi seperti tak punya ideologi yang kuat. Bahkan dalam konteks Pilpres 2019, ia melihat tak ada perbedaan signifikan dari program-program yang ditawarkan kedua pihak.
“Tidak signifikan perbedaanya, makanya ada yang bilang, “udah deh gambreng aja deh untuk jadi presiden”. Jadi kalau anda lihat visi misinya itu misalnya menuntaskan kemiskinannya sama, lapangan pekerjaan juga sama, harga bahan pokok juga sama, bedanya apa? Kita itu tidak punya mekanisme seperti pendulum itu, pendulum itu kan ada kanan ada kiri. Nah seperti di Amerika kan jelas, kanan itu republik, kiri itu demokrat.”
Faisal pun mencontohkan misalnya Partai Republik ingin pajak diturunkan, maka Partai demokrat sebaliknya ingin pajak dinaikkan. Kemudian, lanjut Faisal, untuk kasus aborsi misalnya, jelas Partai Demokrat pro aborsi, sedangkan Partai Republik tidak pro, jadi jelas sikap kedua partai itu.
Dalam kasus partai-partai yang ada di Indonesia, Faisal melihat sekali lagi bahwa sederet partai yang ada memang tak ada satu partai pun yang punya ideologi. Kebanyakan partai di tanah air pasti akan menjawab ideologi yang nyaris serupa seputar sosialis-religius, nasionalis-religius, atau yang lainnya. Tengok saja Partai Demokrat yang mengaku nasionalis-religius, PAN nasionalis-religius, Golkar juga nasionalis-religius, PDI Perjuangan nasionalis aja.
“Semua hampir pasti ada religiusnya karena takut dianggap sekuler. Jadi tidak ada yang membedakan cara signifikan antar partai, jadi yang kita lihat ya udah lebih banyak pesonanya gitu. Tapi mudah-mudahan yang muda-muda dan milenial inilah yang jadi ujung tombak dan bisa mewarnai politik Indonesia berdasarkan belief. Belief-nya yang dikedepankan.”
Menurut data Bank Indonesia, pelancong mancanegara Indonesia tahun 2018 sebanyak 9,8 juta orang, menghabiskan devisa senilai USD8,8 miliar. Berarti setiap pelancong merogoh kocek sekitar USD900. Kenyataannya boleh jadi lebih besar dari itu jika memerhatikan dengan kasat mata tabiat pelancong kita dalam berbelanja di luar negeri.
Nilai tukar rupiah yang merosot dari Rp 13.389 per USD tabun 2017 menjadi Rp 14,250 per USD tabun 2018 tidak menyurutkan jumlah pelancong dan belanjanya. Jumlah pelancong naik dari 9,1 juta (2017) menjadi 9,8 juta (2018). Pengeluaran total pelancong meningkat dari USD8,3 miliar (2017) menjadi USD8,8 miliar (2018). Namun, pengeluaran per pelancong turun tipis dari USD913 (2017) menjadi USD899 (2018).
Kita patut bangga kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencari nafkah di luar negeri. Dengan peluh dan terkadang bertaruh nyawa, mereka membawa hasil jerih payahnya ke Tanah Air. Remitansi yang mereka alirkan ke negeri tercinta yang sedang mengalami “kurang darah” karena defisit akun lancar (current account) telah mencapai dua digit, persisnya USD11 miliar. Dalam lima tahun ke depan, bukan tidak mungkin jumlahnya bakal melampaui penerimaan devisa dari turis asing.
Sumbangsih TKI dalam perolehan devisa tahun 2018 melebihi ekspor minyak (USD7,9), ekspor gas (USD6,8), dan nyaris menyamai surplus dagang nonmigas (USD11,2 miliar).
Sumbangan per TKI pun meningkat cukup tajam, dari USD2.469 tahun 2017 menjadi USD3.006 tahun 2018.
Moratorium pengiriman TKI ke beberapa negara tidak membuat nilai remitansi turun, karena semakin banyak TKI lebih terampil yang berkiprah di luar negeri dengan gaji/upah yang lebih tinggi.
TKI patut memperoleh penghargaan setimpal karena telah mengurangi tekanan eksternal yang dialami perekonomian Indonesia tahun lalu. Mereka juga telah berkontribusi mengurangi penduduk miskin dengan membantu keluarganya di kampung halaman, dan juga angka pengangguran.
Pada minggu kedua bulan ini, banyak media cetak dan online memberitakan Indonesia naik kelas dari negara berpendapatan menengah-bawah menjadi negara berpendapatan menengah-atas. Ternyata pemberitaan itu salah. Kesalahannya bisa dilihat di sini. Kesalahan berjamaah harus menjadi pembelajaran berharga. Wartawan jangan mengandalkan sepenuhnya kepada sumber berita atau narasumber. Jangan menganut jurnalisme kata si anu. Terapkanlah jurnalisme berbasis data dan gunakan dengan cermat.
Kita harus menunggu beberapa tahun lagi untuk naik kelas. Jika tidak ada aral melintang, status sebagai negara berpendapatan menengah bisa kita gapai pada 2020.
Tak mengapa. Masih banyak yang patut disyukuri. Salah satunya adalah tulisan Dan Kopf berjudul “Indonesia has the least volatile economy of the 21st century,” yang tayang di Quartz, bisa diakses di qz.com.
Pada alinea pembuka, Kopf menulis: “A good proxy for the overall stability of a country is the consistency of its economic growth. It captures various factors that may lead to upheaval like war, financial crises, and political uncertainty.”
Dengan menggunakan data Bank Dunia 2001-2017, Kopf mengukur volatilitas pertumbuhan ekonomi hampir semua negara dengan menghitung deviasi standar (standard deviation) dari pertumbuhan tahunan produk domestik bruto riil per kapita.
Indonesia dengan deviasi standar sebesar 0,7 persen merupakan perekonomiannya paling stabil. Negara paling tidak stabil adalah Libia dengan deviasi standar 33,8 persen.
Lalu, variabel volatilitas saya sandingkan dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) untuk kurun waktu yang sama. Negara yang saya masukkan dalam perhitungan adalah semua anggota ASEAN, semua anggota BRICS, sejumlah negara Emerging Markets yang tak tercakup dalam ASEAN dan BRICS, dan beberapa negara yang tergolong paling stabil yang bukan ketiganya (Australia, Tanzania, dan Bangladesh).
Rerata pertumbuhan semua negara terpilih adalah 5,1 persen dan rerata deviasi standar adalah 2,3 persen.
Indonesia berada di kuadran kanan-bawah, berarti dengan pertumbuhan di atas rerata dan deviasi standar jauh di bawah rerata (sangat stabil dan kenyataannya paling stabil).
Mengingat perdapatan per kapita kita masih relatif rendah, maka tantangan ke depan, siapa pun yang terpilih sebagai presiden, adalah mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga volatilitas. Tentu dengan pertumbuhan yang lebih tinggi akan meningkatkan volatilitas, namun kita harapkan dalam rentang yang tidak lebar (akselerasi pertumbuhan yang berkelanjutan), sehingga posisi Indonesia bergeser ke kanan dengan kemiringan yang relatif landai. Semoga pola seperti itu beriringan dengan prinsip-prinsip pembangunan inklusif (berkeadilan).
Pangan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kelompok komoditi yang masuk dalam kelompok SITC 0 (bahan makanan dan binatang hidup/food and live animals). SITC adalah singkatan dari standard international trade classification.
Sejak 2007 transaksi perdagangan (ekspor dan impor) pangan kita mengalami defisit. Nilai defisit tertinggi terjadi pada 2011, yaitu sebesar USD4,2 miliar. Defisit pangan bisa ditekan hingga hanya USD0,6 miliar pada 2015, namun membengkak kembali dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 (hingga November), defisit mengalami peningkatan menjadi USD2,9 miliar.
Memang Indonesia telah mengekspor beras, tetapi jumlahnya amat kecil, hanya nol koma nol nol sekian juta ton. Persisnya pada tahun 2018 sebesar 3.212.721 kg atau 3.212,7 ton atau 0,0032 juta ton.
Sedangkan impor beras pada 2018 mencapai 2,3 juta ton atau 716 kali lipat dari volume ekspor.
Untuk jagung harus diakui kita mengalami kemajuan, walau tak sefantastik yang diklaim oleh Menteri Pertanian.
Ada keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam bidang pangan yang patut dicatat, yaitu dalam hal keamanan pangan. Peringkat Indonesia dalam Global Food Security Index (GFSI) selalu naik kelas dalam tiga tahun berakhir, dari urutan ke-74 pada 2015 menjadi ke-71 pada 2016, lalu naik lagi ke urutan ke-69 pada 2017 dan ke-65 pada 2018. Score GFSI Indonesia pun terus naik dari 46,7 pada 2015 menjadi 54,8 pada 2018.
Dengan kenaikan peringkat dan score itu, akses masyarakat terhadap pangan membaik. Kelaparan tak terdengar belakangan ini.
Tentu saja akan lebih baik lagi jika kita mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok–tak harus semua jenis–mengingat luas lahan dan kesuburan tanah kita sangat memadai untuk menggapai harapan itu.
Batas-batas negara kian pudar. Globalisasi bukan sekedar proses interaksi, melainkan juga integrasi antarwarga, perusahaan, dan pemerintah berbagai negara yang digerakkan oleh pertukaran barang dan jasa, pergerakan modal fisik dan finansial, mobilitas manusia, dan ditopang oleh teknologi informasi dan komunikasi. Proses globalisasi berdampak terhadap segala aspek kehidupan, seperti lingkungan, budaya, sistem politik, pembangunan dan kemakmuran, sert kesejahteraan fisik manusia (diadaptasi dari www.globalization101.org).
Sebelum mengarungi kancah globalisasi—berintegrasi dengan dunia—suatu negara dituntut untuk mengintegrasikan dirinya terlebih dahulu. Dalam konteks globalisasi ekonomi, negara itu harus mengintegrasikan perekonomian domestiknya. Jika syarat mutlak itu tidak terpenuhi, suatu negara hanya menjadi hamba dari globalisasi,: mudarat globalisasi lebih banyak dari maslahatnya.
Contoh sehari-hari yang menunjukkan tingkat integrasi perekonomian domestik ialah disparitas harga. Misalnya, harga durian Sumatera atau durian Kalimantan di Jakarta berlipat-lipat dibandingkan dengan di kota atau daerah produsen. Harga duku, salak, manga, dan Jeruk pun demikian.
Buah mana yang harganya lebih murah pada gambar berikut? Di kiri jeruk lokal dan di kanan jeruk impor.
Ternyata buat impor yang sosoknya lebih molek dan eksotik lebih murah. Pada umumnya buah sejenis yang berasal dari impor lebih murah dari buah lokal. Bertahun-tahun seperti itu. Gambar berikut diambil pada 2004.
Pada 2018, di toko buah di Malang, Jeruk impor hanya Rp 27.950 per kh, sedangkan Jeruk lokal Rp 32.950 per kg.
Pedagang pinggir jalan di Bogor pun menawarkan jeruk impor lebih murah dari jeruk lokal, masing-masing Rp 25.000 per kg dan Rp 30.000 per kg.
Salah satu toko buah di Palembang menjajakan mangga impor dengan harga lebih murah dari mangga lokal (harum manis). Mangga asal Brazil dijual dengan harga Rp 29.900 per kg dan harga mangga harum manis Rp 39.500 per kg.
Jangankan mendunia seperti buah Thailand dan Brazil itu, di negeri sendiri saja sulit bagi buah lokal dijual ke seantero negeri. Kalaupun ada, harganya mahal. Ironisnya, petani tetap saja menerima harga yang sangat murah. Disparitas harga yang sangat lebar di daerah produsen dan konsumen merupakan salah satu pertanda bahwa derajat integrasi perekonomian masih rendah.
Mengapa kondisi seperti itu terjadi? Jawabannya ada di dua gambar berikut.
Pada tahun 2018, sekitar 85 persen barang ekspor dan impor lewat laut diangkut oleh kapal asing. Kita menghabiskan USD8,5 miliar untuk jasa kapal asing itu.
Padahal, Bung Karno jauh-jauh hari telah mengingatkan: “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan National Building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang. (Ir. Soekarno dalam National Maritime Convention I (NMC), 1963).
***
Saya bergembira membaca berita pelabuhan Sibolga sudah selesai dipermak dan siap diresmikan oleh Presiden. Dari penampakan gambar, terminal yang molek kelihatannya untuk penumpang.
faisal basri 