Catatan: Rabu, 26 Agustus 2020, sore hari, saya mengunjungi kediaman Bang Helmi Yahya di bilangan Cipete, memenuhi undangan untuk rekaman “Helmi Yahya Bicara.” Sudah lama tak jumpa, kami cukup lama ngobrol sebelum ke ruangan rekaman. Seusai rekaman, kami menyantap mpekmpek yang telah tersaji di meja makan. Lemak nian. Faisal Basri
Video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh luar biasa, Faisal Basri. Seperti apa analisa beliau soal Indonesia yang diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi nomer 5 dunia pada tahun 2025. Langsung simak aja ya. Semoga menginspirasi. –Hemi Yahya
NEWS – Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia 29 August 2020 14:34
Jakarta, CNBC Indonesia– Pertumbuhan konsumsi energi terus naik seiring pertumbuhan penduduk. Keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju pun harus didukung dengan ketersediaan energi yang mencukupi.
Namun sayangnya cadangan migas RI hanya 2,5 miliar atau sekitar 8,7 tahun masih kalah dengan Vietnam yang 4,4 miliar barel. Ekonom Faisal Basri mengatakan cadangan energi Indonesia semakin menurun.
Bukan hanya minyak, gas dan batu bara juga mengalami penurunan. Saat ini cadangan batu bara di RI hanya 3,7% dari cadangan dunia, tapi seperempat dari ekspor batu bara dunia atau 26% berasal dari Indonesia.
“Konsumsi minyak mencapai 1,7 juta barel sehari, sementara produksi 781 ribu barel sehari, dan batu bara diekspor habis-habisan,” kata Faisal Basri, Sabtu (29/08/2020).
Indonesia mengalami ancaman defisit energi karena saat ini konsumsi sudah lebih besar dari produksi. Sehingga pada 2021 diperkirakan akan mengalami defisit energi. Bahkan pada 2040 defisit energi diperkirakan bisa menacapai US$ 80 miliar.
Untuk Bauran Energi pun masih belum maksimal, meskipun porsi migas mengecil tapi dari sisi volume sebenarnya naik. Pada 2016 kebutuhannya di 26,58 juta ton oil equivalent, 2025 jadi 103 juta ton, dan 2050 jadi 206.
“Artinya kita tidak boleh leha-leha meskipun punya unlimited renewable energy. Jangan lengah untuk migas, harus kerja keras untuk renewable maupun non renewable,” katanya.
Faisal mengatakan jika ingin menghindari 2040, tidak bisa dilakukan model bisnis seperti biasanya. Apalagi saat ini menurutnya pemerintah membuat kebijakan yang membingungkan, dengan upaya membangun kilang tetapi juga mengembangkan biofuel, dan juga kendaraan listrik.
“Ibaratnya kalau semua program itu dimasukan dalam komputer bisa hang karena tidak tahu prioritasnya yang mana,” ujarnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Plt Dirjen ESDM Migas Ego Syahrial mengatakan untuk bauran energi saat ini 34% migas dengan kebutuhan 1,45 juta barel sehari. Pada 2025 migas turun jadi 25% di bauran energi.
Tapi konsumsi naik jadi 1,9 juta barel sehari. Sementara itu pada 2050 konsumsi minyak bisa sampai 3 juta barel per hari.
Sedangkan cadangan minyak yang dimiliki RI hanya 2,5 miliar barel atau 8 tahun lagi atau hanya 0,2% dunia. Kemudian cadangan gas 1,53% dunia.
“Dulu kita berjaya dan masuk OPEC dengan produksi 1,5 juta barel sehari tapi dari wilayah kerja yang berada di Sumatra, Jawa, East Kalimantan. Sekarang produksi kita hanya sekitar 700 ribuan barel per hari,” kata dia.
Dia mengakui tantangannya sulit karena eksplorasi tidak mudah, selain itu dalam 10 tahun terakhir temuan cadangan kecil, di bawah 200 juta barel. Padahal yang dibutuhkan Indonesia adalah dengan skala miliaran barel untuk penuhi kebutuhan 2025 sampai 2050.
“Di masa transisi, kami juga membuka diri. Misalnya saja Mesir menemukan lapangan baru, Turki, Norwegia juga membuka sistem datanya. Yang kita butuhkan miliar barel bukan hanya 100 barel,” kata Ego.
“Kita butuh long term exploration, tapi itu high risk, capital besar, dan bisa dimonetisasi 10-15 tahun lagi,” tambahnya.
TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basrimenganggap pemerintah tidak serius mengurus virus Covid-19. “Kita lihat komite kebijakan isinya ekonomi melulu, kecuali Menteri Kesehatan,” kata Faisal dalam diskusi virtual, Rabu, 26 Agustus 2020.
Dia menuturkan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, wakil ketua oleh tiga menteri koordinator, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri BUMN Erick Tohir. Erick juga sekaligus menjabat Ketua Pelaksana. Selain itu juga ada dua sekretaris eksekutif dari ekonomi, yaitu Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan pengusaha Raden Pardede.
“Satgas penanganan covid, dulu Gugus Tugas bertanggung jawab kepada presiden, sekarang bertanggung jawab kepada Erick Thohir. Ini jadi sub koordinasi penanganan virusnya. Sekarang semua ekonomi,” ujar Faisal Basri.
Karena itu, dia menduga, Indonesia akan mengalami persoalan yang lebih berat dibanding negara lain. Jika negara lain nantinya pulih dari penyebaran Covid-19, menurutnya, Indonesia baru akan belakangan.
Tidak seriusnya penanganan virus Covid-19 itu, kata Faisal, berdampak pada sisi permintaan. Dia mengatakan tidak hanya pendapatan masyakat yang terkikis, sehingga mengakibatkan kemerosotan konsumsi rumah tangga. Lebih daripada itu, terjadi pula perubahan pola konsumsi dan perilaku.
Pendapatan masyarakat saat ini, kata Faisal Basri, lebih banyak dialokasi untuk tabungan atau berjaga-jaga dan investasi meningkat. “Jadi orang cenderung jaga-jaga karena melihat pemerintah tidak confident, tidak becus ngurusin virus, jadi mereka keep income untuk tidak konsumsi,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowiberpesan agar penanganan kesehatan dan ekonomi di Tanah Air harus dalam komposisi yang seimbang. “Gas dan rem inilah yang selalu saya sampaikan kepada gubernur, bupati, walikota, ini harus pas betul ada balance ada keseimbangan sehingga semuanya dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Inilah sulitnya,” kata Presiden Jokowi di Gedung Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 25 Juni 2020 silam.
Menurut Jokowi, kondisi global saat ini lebih berat dari depresi 1930. Oleh karena itu, dalam mengelola manajemen krisis membutuhkan keseimbangan yang harus sangat pas antara mengendalikan pandemi dan menekan dampak krisis ekonomi.
“Tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, tapi kesehatan menjadi terabaikan. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tapi ekonomi jadi sangat terganggu,” kata Jokowi.
Cokro TV | Ekonomi Politik Faisal Basri | Episode 20
Sejak kemerdekaan Indonesia, tingkat produktivitas Indonesia belumlah mengalami peningkatan yang optimal. Salah satunya disebabkan karena kurangnya sentuhan teknologi dan pengembangan riset. Mengapa itu penting? Simak penjelasan lengkap Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. —Redaksi Cokro TV
Mengutip survei WEF 2017, bagi kalangan dunia usaha korupsi masih duduki peringkat 1 dalam melakukan bisnis. Tetapi menurut Faisal Basri yang dilakukan bukan memperkuat KPK, malah membuat RUU Omnibus Law dan lain-lain yang kian memperkuat nuansa potensi kolusi penguasa dan pengusaha.
Salah satu petikan diskusi yang diselenggarakan online oleh IDN Times pada 14 Agustus 2020 bisa dilihat di atas, dengan tautan berikut: Soal Korupsi Setelah 75 Tahun Merdeka.
Indonesia memilih utang menjadi salah satu pembiayaan untuk menangani pandemi Covid-19. Presiden Jokowi memutuskan hal ini ketika menerbitkan Perppu Corona pada akhir Maret lalu.
Utang memang menjadi masalah dilematis.
Satu sisi, pemerintah belum maksimal mengumpulkan pendapatan negara melalui pajak, namun pengeluaran negara untuk pembangunan kian melonjak. Akhirnya, utang pun menjadi pilihan cepat.
Kini utang di era Pemerintahan Jokowi mencapai Rp5.796 triliun. Walaupun terjadi pergeseran utang dari negara dan lembaga kreditur untuk Indonesia menjadi Surat Berharga Negara, utang tetap menjadi masalah tersendiri.
Persoalan lainnya pun mengiringi: Penyaluran yang tepat dan beban utang.
Sejumlah kritik mengatakan apakah utang yang dikeluarkan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat paling bawah atau tidak. Lantas bagaimana dengan beban pembayaran utang di masa mendatang? Benarkah utang ribuan triliun itu akan menjadi beban sejarah sekaligus masa depan bagi generasi berikutnya?
Menteri BUMN dan sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Tohir, sesumbar Ekonomi Indonesia lebih baik dari Singapura, Malaysia, dan Filipina. Alasannya sangat sederhana dan naif, yaitu kontraksi ekonomi di ketiga negara itu jauh lebih parah karena menerapkan lockdown. Erick Thohir mengklaim keputusan Presiden Joko Widodo tidak memilih kebijakan lockdown atau karantina total sebagai keputusan yang sangat tepat.
Negara-negara yang menerapkan pembatasan sosial ketat berskala nasional tentu saja mengakibatkan aktivitas perekonomian sangat merosot, karena cara itu yang paling ampuh untuk menjinakkan pandemik COVID-19 sebelum tersedia vaksin.
Erick Tohir membandingkan kontraksi ekonomi Indonesia yang hanya 5,3 persen dengan kontraksi Singapura (13 persen), Filipina (16 persen) dan Malaysia (17 persen).
Karena hanya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lokal —tidak nasional— dan itu pun tidak dijalankan secara konsisten dan sudah diperlonggar ketika kasus terus naik, tentu saja masih banyak aktivitas ekonomi yang dengan leluasa terus berjalan di Indonesia. Akibatnya sangat fatal. Virus kian leluasa menjalan ke seantero negeri. Sudah 482 kapubapten/kota yang terjangkit atau 94 persen dari 514 kabupaten/kota yang ada. Semua provinsi sudah terjangkit COVID-19.
Karena penanganan COVID-19 di Indonesia tergolong buruk dan kapasitas sistem palayanan kesehatan kita sangat tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Filipina, maka angka kematian resmi di Indonesia akibat COVID-19 jauh lebih tinggi, yaitu 6.071 sampai hari ini. Jumlah kematian di Singapura hanya 27, Malaysia 125, dan Filipina 2.600. Case fatality rate (CFR) —jumlah orang yang meninggal dibagi jumlah kasus— Indonesia pun jauh lebih tinggi yaitu 4,42 persen dibandingkan dengan Singapura yang hanya 0,05 persen, Malaysia 1,36 persen, dan Filipina 1,65 persen.
Singapura dan Malaysia telah berhasil mengendalikan pandemik. Kasus harian di Singapura sudah cukup lama turun drastis dan sekarang hanya di bawah 100 kasus. Jumlah yang masih terjangkit (active cases) tinggal 4.585. Sementara itu, Malaysia hanya mencatat kasus kumulatif sangat rendah (9.175 kasus) dan sebagaian besar sudah sembuh. Yang masih dalam perawatan hanya 219 kasus. Tambahan kasus harian hanya puluhan.
Kasus di Filipina memang lebih besar dari Indonesia. Namun, Filipina lebih agresif dalam mengendalikan virus dengan melakukan testing yang jauh lebih banyak dari Indonesia. Jumlah tes per satu juta penduduk di Filipina sebanyak 18.258, sedangkan Indonesia hanya 6.802. Diperkirakan Filipina akan lebih cepat menjinakkan COVID-19 ketimbang Indonesia.
Ketiga negara itu amat mengutamakan kesehatan publik dan nyawa manusia. Mereka benar-benar menjalankan prinsip saving lives is saving the economy. Sedangkan Indonesia menggunakan jargon “gas-rem” sebagaimana dikatakan Presiden. Itu ceminan kita tidak punya strategi yang terukur alias trial and error.
Kini, Singapura dan Malaysia telah memetik hasil dari kerja keras mengendalikan pandemik. Aktivitas ekonomi secara bertahap telah dibuka dengan indikator yang sangat terukur. Pada triwulan IV-2020 pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Singapura berpeluang lebih baik dari Indonesia. Tahun 2021 mereka bisa pulih dengan pola V-shaped recovery dan lebih pasti.
Sampai kini kasus baru di Indonesia masih menunjukkan peningkatan dan telah memasuki fase baru (bukan gelombang kedua, karena gelombang pertama pun belum jelas kapan mencapai puncaknya) dengan kasus harian di atas 2.000.
Tunjukkanlah sense of crisis yang tinggi. Pandemik tidak bisa dijinakkan dengan mengumbar pernyataan-pernyataan peripur lara. Jika perilaku pembuat kebijakan cuma sebatas membusungkan dana dengan menjustifikasi langkah-langkah yang telah mereka lakukan dan memaksakan ekonomi menjadi komandan, maka akhirnya ongkos ekonomi yang harus ditanggung bakal jauh lebih mahal. Pemulihan semakin tak pasti, karena ekonomi tak akan maju berkelanjutan di tengah pandemik yang belum terjinakkan.
Pagebluk COVID-19 seakan menjadi kambing hitam dalam percepatan pengesahan UU Minerba tahun 2020. Sempat ditolak publik pada September silam, nyatanya revisi ini disahkan pada Mei 2020. Dalam revisi UU Minerba setidaknya ada 83 pasal diubah dan 50 pasal baru.
Prosesnya yang cepat mengundang banyak pertanyaan. Siapa yang diuntungkan dari revisi UU Minerba? Benarkah ini upaya pemerintah untuk hilirisasi industri tambang? Asumsi Bersuara kembali kedatangan Ekonom Senior Faisal Basri untuk membahas secara komprehensif mengenai isu ini. Selengkapnya di Asumsi Bersuara!
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom senior Faisal Basri mengkritik kebijakan peningkatan nilai tambah pertambangan di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini masih dilakukan setengah hati. Dia menyoroti konsep hilirisasi pertambangan yang belum terintegrasi dengan pengembangan industri di dalam negeri.
Jika memakai strategi industrialisasi, kata Faisal Basri, barang tambang yang diolah akan digunakan untuk pengembangan industri di Indonesia. Namun dengan konsep seperti sekarang, barang tambang yang belum diolah menjadi produk jadi pun sudah terhitung sebagai hilirisasi.
Akibatnya, dia menyebut bahwa hilirisasi tambang di Indonesia malah menopang industri di negara lain.
“Jadi hilirisasi itu untuk menopang industrialisasi di China. Sadar, nggak, sih, kita?” kata Faisal Basri dalam webinar yang digelar oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rabu (29/7).
Faisal Basri memberikan gambaran tentang maraknya minat perusahaan China untuk mendirikan smelter di Indonesia, khususnya smelter nikel. Menurutnya, kebijakan hilirisasi saat ini lebih dominan menguntungkan para pengusaha smelter tersebut.
Dia mencontohkan, perusahaan tambang lokal harus membayar bea ekspor dan juga royalti, tapi smelter tidak dikenakan. Perusahaan smelter pun bisa semakin banyak menumpuk laba karena tidak terbebani oleh pajak badan karena mendapatkan tax holiday.
Terlebih, smelter pun bisa mendapatkan bahan baku berupa bijih atau ore nikel dengan harga yang sangat murah. Dengan berbagai fasilitas tersebut, perusahaan asal China lebih banyak mengantongi keuntungan jika membangun smelter di Indonesia ketimbang di negaranya.
“Kalau mereka bangun smelter di China, mereka beli nikel ore dengan harga jauh lebih mahal. Kalau Indonesia harganya murah sekali. Labanya jauh lebih besar memindahkan smelter ke Indonesia. Kalau di negeri asalnya dia bayar PPN, macam-macam, di sini nggak,” terang Faisal Basri.
Lebih lanjut, Faisal Basri pun menyindir perlakuan terhadap pengusaha smelter, yang bahkan tetap bisa melenggang, membawa pekerja asing masuk ke Indonesia walaupun di tengah kondisi pandemi cobvid-19. “Katanya alih teknologi, traininglah,” ujarnya.
Faisal Basri juga menilai, pelarangan ekspor bukan lah cara yang paling baik dalam kebijakan hilirisasi. Baginya, lebih baik ada perhitungan yang lebih jelas dan komprehensif tentang tarif ekspor yang optimal, untuk bisa mendistribusikan keuntungan bagi negara dan nilai tambah yang bisa dirasakan masyarakat.
“Dalam konsep ekonomi, berapa sih nilai tambah yang diterima oleh warga Indonesia? Baik pekerja, penambang maupun pemerintah? 5%, 95% lari ke China,” lanjut Faisal Basri.
Dia pun lantas mengkritisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang dinilainya memiliki porsi besar dalam menentukan kebijakan hilirisasi pertambangan di Indonesia, seolah melebihi Menteri ESDM Arifin Tasrif.
“Pak Luhut ngomongnya hilirisasi, hilirisasi. Wajib, wajib, wajib. Nanti yang untung siapa? Indonesia nggak dapat apa-apa. Saya enggak tahu sekarang menteri pertambangannya (ESDM) Pak Luhut atau Pak Tasrif. Karena yang lebih sering saya dengar adalah Pak Luhut,” kata Faisal.
Terkait dengan industrialisasi, dia pun berpandangan kebijakan hilirisasi tambang malah bertolak belakang dengan kondisi industri manufaktur di Indonesia yang terus terperosok. Menurutnya, Indonesia pun tidak menjadi bagian dari rantai supply global yang berbasis peningkatan nilai tambah.
Faisal Basri pun menyoroti kepercayaan diri Luhut Binsar yang sangat yakin Indonesia bisa menjadi pabrik baterai terbesar di dunia, khususnya dalam industri mobil listrik.
Pasalnya, industri baterai akan tumbuh di tempat yang sudah banyak menggunakan baterai atau mobil listrik. Faisal Basri tak yakin Indonesia benar-benar akan menjadi produsen baterai terbesar di Indonesia.
“Mau bikin industri baterai terbesar di dunia, ya, hampir mustahil,” pungkas Faisal.
