TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior Indef Faisal Basri mengatakan kesalahan utama Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah lantaran pendekatannya yang mengedepankan ekonomi. Padahal, menurut dia, seharusnya pemerintah berfokus kepada penanganan kesehatan. “Kesalahan ini sejak awal. Yang membuat pandemi berlama-lama dan semakin buruk karena kita menuhankan ekonomi dan memberhalakan investasi,” ujar Faisal dalam webinar, Jumat, 16 Juli 2021.
Bincang-bincang tentang vaksin berbayar alias vaksin rente bisa disaksikan di YouTube ini. Direkam pada 13 Juli 2021.
Beberapa hari terakhir bertaburan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah meluncurkan program vaksin berbayar untuk perseorangan yang rencananya akan dilaksanakan oleh BUMN farmasi PT Kimia Farma, Tbk mulai 12 Juli 2021. Sebelumnya, penentangan dari berbagai kalangan telah pula disampaikan atas komersialisasi vaksin lewat program vaksin berbayar untuk korporasi yang dikelola oleh Kadin Indonesia. Menteri Kesehatan mengetahui
Indonesia baru saja naik kelas tahun 2019 dari negara berpendapatan menengah-bawah menjadi negara berpendapatan menengah-atas. Karena baru naik kelas, tentu saja posisi Indonesia masih dekat ke batas bawah, hanya selisih 5 dollar AS. Indikator yang dipakai adalah gross national income (GNI) per capita. Tiba-tiba pandemi menerjang, sehingga tahun 2020 mendadak sontak turun kelas, kembali dengan
Pada Jumat, 2 Juli 2021, Narasi Institute menyelenggarakan Zoominari Kebijakan Publik bertajuk persis dengan judul postingan ini. Tajuk ini diangkat dengan latar belakang pemanggilan Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, dan sejumlah pengurus lainnya sebagaimana tertera dalam surat panggilan kepada mereka. Peristiwa itu lantas menguakkan kondisi UI secara umum belakangan ini. Diskusi dari awal hingga
Pada 1 Juli 2021, saya diundang oleh Pusat Kajian Pertanian Pangan & Advokasi (PATAKA) dalam webinar bertajuk “Dampak RUU KUP terhadap Industri Strategis Nasional.” Kalangan pengusaha perunggasan resah RUU ini bakal berdampak pada usaha mereka mengingat produk mereka tergolong sembako yang selama ini tidak dikenakan PPN. Pembahasan saya bisa diaksed di Youtube pada menit 50:00.
Pada 19 Agustus mendatang LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) berusia setengah abad. Untuk terus memperluas pemahaman publik terkait isu demokrasi terkini di Indonesia yang tengah mengalami tren kemunduran, LP3ES menyelenggarakan Forum 100 Ilmuwan Sosial dan Politik dalam bentuk webinar mingguan yang diikuti dengan penulisan buku. Saya diundang untuk menjadi salah satu
Sejak zaman Kolonial hingga tahun 1967, Indonesia merupakan negara pengekspor gula, bahkan sempat sebagai pengekspor gula terpandang, nomor dua setelah Kuba. Bertahun-tahun gula menjadi sumber penerimaan ekspor terbesar bagi penjajah Belanda. Sentra produksi utama adalah Jawa Timur di sepanjang Sungai Brantas. Kini Jawa Timur masih tetap dominan, menyumbang sekitar separuh dari produksi gula nasional. Ironinya,
Sudah genap setahun wabah COVID-19 secara resmi melanda Indonesia dan jumlah kasus terkonfirmasi telah menembus satu juta warga sejak 26 Januari 2021, namun tak kunjung hadir strategi untuk memerangi dan menjinakkannya. Padahal, perang melawan pandemi jauh lebih pelik ketimbang perang konvensional. Negara-negara maju dengan kemampuan persenjataan paling canggih sekalipun sempat limbung dibuatnya. Dalam peperangan konvensional
Ketika bicara sekedar bibir bergerak Lidahnya kelu hadirkan kata-kata dari lubuk hati Janji sekedar diucap Tindakan bertolak belakang * Ketika kesadaran tak membuahkan tindakan Dikerangkeng oleh hulubalang berbulu landak Yang senantiasa menjilat-jilat bokong majikannya Mengelu-elukan kesesatan. *** Jakarta, 16 Maret 2021