Rahasia Politik di Balik Pemikiran Ekonomi Brilian Faisal Basri


Author : Ramadhan

asumsi.co | February 01th, 2019

Isu-isu ekonomi sudah jadi makanan sehari-hari bagi seorang Faisal Basri. Masalah utang negara, APBN, ekspor impor, sampai analogi organ tubuh manusia dalam ekonomi, dikupas tuntas oleh ekonom lulusan Vanderbilt University tersebut dalam Program Pangeran Mingguan Asumsi terbaru, Kamis, 31 Januari 2019. Di luar briliannya pemikiran ekonomi seorang Faisal Basri, ternyata terselip sekelumit pergerakan menariknya di panggung politik.

Orang-orang mungkin lebih sering melihat sosok Faisal Basri sebagai seorang analis ekonomi andal. Ia dikenal secara luas sebagai sosok yang kritis terhadap berbagai situasi dan kebijakan ekonomi. Suara lantangnya menyampaikan kritik itulah yang membuatnya lebih sering menjaga jarak dengan kekuasaan.

Salah satu kritik menarik pernah dilontarkan Faisal Basri pada akhir Agustus 2018 lalu. Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini terlalu banyak menggunakan strategi pertahanan, tanpa serangan. Ia pun mengibaratkan kebijakan pemerintah layaknya strategi ‘parkir bus’ ala Jose Mourinho, pelatih asal Portugal yang pernah membesut Manchester United.

Lebih rinci, Faisal melihat strategi ini yang kini dipakai pemerintah untuk mempertahankan kondisi ekonomi nasional dari gempuran tekanan ekonomi global dan mengatasi permasalahan ekonomi di dalam negeri, khususnya defisit transaksi berjalan yang kian melebar. Namun, lanjut Faisal, strategi itu justru kurang tepat, apalagi strategi menyerang melalui upaya peningkatan ekspor tidak dipersiapkan dengan matang.

“Defense (pertahanan) yang jelek adalah seperti strategi Mourinho, parkir bus. Padahal, seharusnya defense harus dengan counter attack (serangan balik) yang bagus,” kata Faisal di sebuah forum diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Agustus 2018.

Orientasi Pembangunan di Laut ala Faisal Basri

Saat berbincang di Pangeran Mingguan yang tayang di YouTube Asumsi.co, Faisal sempat menuangkan pemikirannya soal gagasan pembangunan ekonomi dari sektor laut. Ia tak memuji dan tak juga memandang buruk kebijakan pemerintahan saat ini yang gencar membangun infrastruktur terutama jalan tol. Menurut Faisal, Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau ini harus tetap mempertahankan konsep Nusantara yang sudah bertahan jauh sebelum republik ini berdiri.

“Mungkin di infrastrukturnya ini orientasinya terlalu heavy ke jalan tol, padahal negara kita adalah negara yang terdiri dari 17.502 pulau. Berbeda dengan seluruh negara yang lain, di mana untuk mengintegrasikan Indonesia ini justru transportasi laut yang harus diutamakan, sehingga secara ekonomi kita bersatu. Dipersatukan pulau-pulau ini oleh laut,” kata Faisal saat berbincang dengan Pangeraan Siahaan, Kamis, 31 Januari 2019.

Faisal pun yakin APBN 2019 sudah terlihat memunculkan sedikit re-orientasi dengan mengarahkan penguatan pembangunan ke sektor laut. “Nah oleh karena itu kita ingin seperti yang anda lihat ya, Nusantara sebelum ada Indonesia pernah meraih kejayaan kan karena lautnya kuat.”

Kerjaan-kerajaan besar di Nusantara seperti Sriwijaya abad ke-9, Majapahit abad ke-14, pernah berjaya pada masanya. Bahkan, lanjut Faisal, pada abad ke-2 pun warga Nusantau, kalau sekarang itu namanya Nusantara dan kalau dulu itu namanya Nusantau, itu telah menjelajah dan menjejakkan kakinya di Afrika.B

“Jadi kalau kita lihat juga kultur laut atau kultur pesisir itu kan lebih terbuka, sedangkan kultur pegunungan lebih tertutup biasanya, jadi kita negara terbuka, kita tidak takut daya saing kalah, harusnya kita tidak kalah, tapi optimalkan potensi keunikan kita itu yang tidak dimiliki oleh negara lain.”

Cerita di 2012: Bergerak Independen Bukan dari Partai

Faisal Basri pernah merasakan langsung panasnya persaingan memperebutkan kursi DKI 1 di Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Sayangnya, modal maju sebagai cagub dari jalur independen ternyata tak cukup bagi Faisal untuk menjadi orang nomor satu di ibu kota. Ia kalah dari lima pasang cagub-cawagub lainnya, di mana saat itu Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama berhasil menjadi pemenang.

Menariknya, Faisal punya cerita lain pada hari-harinya sebelum memutuskan mencalonkan diri di Pilkada DKI 2012. Sosok kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 6 November 1959 itu sempat membangun hubungan baik dengan Ahok, yang akhirnya ikut Pilkada DKI 2012 melawan Faisal dan menang. Saat itu, Faisal melihat Ahok adalah sosok yang baik.

“2012 itu, mas Ahok atau sekarang dipanggilnya BTP ya, datang ke kantor pergerakan saya, Pergerakan Indonesia namanya di Gandaria tengah. Beberapa kali datang bahkan dua-tiga kali. Lalu bertanya “Bang Faisal mau maju enggak Pilkada Jakarta?” “Enggak!” “Saya mau maju independen, bantu ya” “Wah saya bantu!”,” kata Faisal mengulangi percakapannya dengan Ahok kala itu.

Faisal mengatakan saat itu Ahok sudah menyiapkan buku-buku, membuat tawaran. Sehingga hal itu lah yang membuat dirinya memandang Ahok adalah orang baik. “Jarang nih orang seperti ini serius dan saya diyakinkan oleh banyak orang juga, dia orang yang baik, orang yang berhasil waktu memimpin Belitung Timur.”

Lalu, singkatnya lantaran Faisal maju lewat jalur independen, maka harus memenuhi syarat dukungan berupa pengumpulan KTP warga Jakarta yang mendukungnya. Ahok lah yang membantunya mengumpulkan KTP. Namun, meski Ahok dan tim Faisal sudah bergerak, tetap saja usaha mengumpulkan KTP tersebut tak berbuah maksimal.

“Jadi bahkan [Ahok] tidak sekedar membantu, tim saya juga yang bahkan ikut membantu BTP untuk mengumpulkan KTP karena independen. Dengan terus berjalan, karena BTP ini kan punya metode bagaimana mengumpulkan KTP yang cepat gitu.Nah metodenya gagal, jadi KTP-nya baru terkumpul 80ribu, sementara kebutuhannya 350-400ribu, nyerah dia.”

Setelah gagal mengumpulkan batas maksimal jumlah KTP, Ahok pun menyerah. Sampai akhirnya mantan Bupati Belitung Timur itu bergabung dengan partai politik. Meski begitu, Faisal dan timnya tak patah arang dan ingin melanjutkan langkah perjuangan mereka saat itu

“Nah setelah nyerah, baru dia masuk ke partai politik lagi, Gerindra ya kalau gak salah waktu itu, sebelumnya Golkar. Nah tim saya ini datang ke saya dan bilang “Bang ini eksperimen harus dilanjutkan, jadi Bang Faisal harus maju!”. Saya bilang “sialan kalian” saya sudah ingin menjauh dari yang begini-begini, tapi saya ingat saya yang ikut memperjuangkan sama Mas Fazrul, sama bupati dari Lombok yah, itu untuk independen. Saya bersaksi waktu di Mahkamah Konstitusi yang alhamdulillah kita berhasil.”

Calon Independen Jadi Bentuk ‘Perlawanan’ terhadap Partai

Bagi Faisal, maju sebagai calon kepala daerah lewat jalur independen memiliki keistimewaan sendiri. Ia mengatakan kalau tanpa adanya calon independen, maka partai politik berpotensi semena-mena menentukan tarif untuk mendapatkan pencalonan. Hadirnya calon independen tentu diharapkan bisa memberikan semangat baru yang berbeda dari calon-calon pemimpin yang berasal dari partai.

“Jadi independen adalah semangat untuk mengimbangi partai politik agar ada batasnya menetapkan harga. Engak boleh terlalu tinggi, karena kalo terlalu tinggi cukong yang jadi pemimpin kita, atau orang yang dibiayai oleh cukong.”

Di Pilkada 2012 sendiri, Faisal tak merasa dirinya gagal karena semangat itu tetap ada. Bahkan, dirinya bangga karena terbukti sanggup mengalahkan calon dari Partai Golkar, yang merupakan partai politik kedua terbesar. Saat itu, Alex Noerdin maju sebagai cagub dari Partai Golkar di Pilkada DKI 2012.

“Nah jadi saya ingin juga memberikan nilai-nilai kepada teman-teman yang muda, berpolitik itu tidak segalanya uang, seperti itu. Uang perlu tapi bukan segalanya. Kita bisa saweran, kita bisa melakukan manuver-manuver yang murah, dan di beberapa TPS kami menang.”

“Jadi harusnya kami bikin buku lah pengalaman-pengalaman itu, tapi teman-teman udah pada berkeliaran di mana-mana. Jadi calon yang berasal dari independen itu membuat kualitas Pilkada DKI 2012 saat itu jadi keren sekali”.

Alasan Faisal Basri Konsisten Bergerak di Luar Partai

Faisal Basri bukannya alergi dengan partai politik, bahkan tidak sama sekali. Malah, di awal-awal karier, ia pernah menjadi pentolan di Partai Amanat Nasional (PAN). Tapi, lagi-lagi, menurutnya bergerak di luar partai itu atau sebagai sosok politisi independen punya keistimewaan sendiri yakni leluasa menuangkan ide yang ada tanpa harus mengekor ke partai. 

“Saya salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), kemudian jadi Sekjen yang pertama. Tapi Januari 2001, saya mundur total, dan saya tidak masuk partai politik lain.”

Lalu, kenapa Faisal masih tetap ngotot tak ingin bergerak dari dalam partai politik saja? Apa alasannya masih setia memperjuangkan ide-idenya dari jalur independen di panggung politik? Faisal punya penjelasan yang sangat logis dan sebenarnya cukup mumpuni terhadap persoalan itu.

“Tidak juga mendirikan partai politik, bukan tidak tertarik atau tertarik. Tapi saya masih melakukan kegiatan politik, tapi di luar partai. Oleh karena itu kita dirikan namanya Pergerakan Indonesia, itu menghimpun teman-teman yang punya talenta politik, dengan nilai-nilai, dan macam-macam gitu, dan teman-teman ini sudah banyak yang berhasil.”

“Dulu ada Budiman Sudjatmiko, ada Martin Manurung, ada Ari Sudjito, ada Hanif Dhakiri, ada sekarang yang jadi anggota DPRD DKI. Mereka udah tersebar di mana-mana. Jadi prinsip kami masuk lah ke partai-partai mana pun dan berkontribusilah di masing-masing partai tanpa harus punya partai.”

Menariknya lagi, Faisal memandang dari sisi berbeda soal kiprah partai-partai politik di Indonesia saat ini yang mengaku punya ideologi, tapi seperti tak punya ideologi yang kuat. Bahkan dalam konteks Pilpres 2019, ia melihat tak ada perbedaan signifikan dari program-program yang ditawarkan kedua pihak.

“Tidak signifikan perbedaanya, makanya ada yang bilang, “udah deh gambreng aja deh untuk jadi presiden”. Jadi kalau anda lihat visi misinya itu misalnya menuntaskan kemiskinannya sama, lapangan pekerjaan juga sama, harga bahan pokok juga sama, bedanya apa? Kita itu tidak punya mekanisme seperti pendulum itu, pendulum itu kan ada kanan ada kiri. Nah seperti di Amerika kan jelas, kanan itu republik, kiri itu demokrat.”

Faisal pun mencontohkan misalnya Partai Republik ingin pajak diturunkan, maka Partai demokrat sebaliknya ingin pajak dinaikkan. Kemudian, lanjut Faisal, untuk kasus aborsi misalnya, jelas Partai Demokrat pro aborsi, sedangkan Partai Republik tidak pro, jadi jelas sikap kedua partai itu.

Dalam kasus partai-partai yang ada di Indonesia, Faisal melihat sekali lagi bahwa sederet partai yang ada memang tak ada satu partai pun yang punya ideologi. Kebanyakan partai di tanah air pasti akan menjawab ideologi yang nyaris serupa seputar sosialis-religius, nasionalis-religius, atau yang lainnya. Tengok saja Partai Demokrat yang mengaku nasionalis-religius, PAN nasionalis-religius, Golkar juga nasionalis-religius, PDI Perjuangan nasionalis aja.

“Semua hampir pasti ada religiusnya karena takut dianggap sekuler. Jadi tidak ada yang membedakan cara signifikan antar partai, jadi yang kita lihat ya udah lebih banyak pesonanya gitu. Tapi mudah-mudahan yang muda-muda dan milenial inilah yang jadi ujung tombak dan bisa mewarnai politik Indonesia berdasarkan belief. Belief-nya yang dikedepankan.”

[Diunduh dari: https://asumsi.co/post/rahasia-politik-di-balik-pemikiran-ekonomi-brilian-faisal-basri%5D

Pahlawan Devisa Tanpa Tanda Jasa



jatim.antaranews.com

Menurut data Bank Indonesia, pelancong mancanegara Indonesia tahun 2018 sebanyak 9,8 juta orang, menghabiskan devisa senilai USD8,8 miliar. Berarti setiap pelancong merogoh kocek sekitar USD900. Kenyataannya boleh jadi lebih besar dari itu jika memerhatikan dengan kasat mata tabiat pelancong kita dalam berbelanja di luar negeri.

Nilai tukar rupiah yang merosot dari Rp 13.389 per USD tabun 2017 menjadi Rp 14,250 per USD tabun 2018 tidak menyurutkan jumlah pelancong dan belanjanya. Jumlah pelancong naik dari 9,1 juta (2017) menjadi 9,8 juta (2018). Pengeluaran total pelancong meningkat dari USD8,3 miliar (2017) menjadi USD8,8 miliar (2018). Namun, pengeluaran per pelancong turun tipis dari USD913 (2017) menjadi USD899 (2018).

Kita patut bangga kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencari nafkah di luar negeri. Dengan peluh dan terkadang bertaruh nyawa, mereka membawa hasil jerih payahnya ke Tanah Air. Remitansi yang mereka alirkan ke negeri tercinta yang sedang mengalami “kurang darah” karena defisit akun lancar (current account) telah mencapai dua digit, persisnya USD11 miliar. Dalam lima tahun ke depan, bukan tidak mungkin jumlahnya bakal melampaui penerimaan devisa dari turis asing.

Sumbangsih TKI dalam perolehan devisa tahun 2018 melebihi ekspor minyak (USD7,9), ekspor gas (USD6,8), dan nyaris menyamai surplus dagang nonmigas (USD11,2 miliar).

Sumbangan per TKI pun meningkat cukup tajam, dari USD2.469 tahun 2017 menjadi USD3.006 tahun 2018.

Moratorium pengiriman TKI ke beberapa negara tidak membuat nilai remitansi turun, karena semakin banyak TKI lebih terampil yang berkiprah di luar negeri dengan gaji/upah yang lebih tinggi.

TKI patut memperoleh penghargaan setimpal karena telah mengurangi tekanan eksternal yang dialami perekonomian Indonesia tahun lalu. Mereka juga telah berkontribusi mengurangi penduduk miskin dengan membantu keluarganya di kampung halaman, dan juga angka pengangguran.

Perekonomian Indonesia Paling Stabil di Dunia



compcoinc.com

Pada minggu kedua bulan ini, banyak media cetak dan online memberitakan Indonesia naik kelas dari negara berpendapatan menengah-bawah menjadi negara berpendapatan menengah-atas. Ternyata pemberitaan itu salah. Kesalahannya bisa dilihat di sini. Kesalahan berjamaah harus menjadi pembelajaran berharga. Wartawan jangan mengandalkan sepenuhnya kepada sumber berita atau narasumber. Jangan menganut jurnalisme kata si anu. Terapkanlah jurnalisme berbasis data dan gunakan dengan cermat.

Kita harus menunggu beberapa tahun lagi untuk naik kelas. Jika tidak ada aral melintang, status sebagai negara berpendapatan menengah bisa kita gapai pada 2020.

Tak mengapa. Masih banyak yang patut disyukuri. Salah satunya adalah tulisan Dan Kopf berjudul “Indonesia has the least volatile economy of the 21st century,” yang tayang di Quartz, bisa diakses di qz.com.

Pada alinea pembuka, Kopf menulis: “A good proxy for the overall stability of a country is the consistency of its economic growth. It captures various factors that may lead to upheaval like war, financial crises, and political uncertainty.”

Dengan menggunakan data Bank Dunia 2001-2017, Kopf mengukur volatilitas pertumbuhan ekonomi hampir semua negara dengan menghitung deviasi standar (standard deviation) dari pertumbuhan tahunan produk domestik bruto riil per kapita.

Indonesia dengan deviasi standar sebesar 0,7 persen merupakan perekonomiannya paling stabil. Negara paling tidak stabil adalah Libia dengan deviasi standar 33,8 persen.

Lalu, variabel volatilitas saya sandingkan dengan pertumbuhan ekonomi (PDB) untuk kurun waktu yang sama. Negara yang saya masukkan dalam perhitungan adalah semua anggota ASEAN, semua anggota BRICS, sejumlah negara Emerging Markets yang tak tercakup dalam ASEAN dan BRICS, dan beberapa negara yang tergolong paling stabil yang bukan ketiganya (Australia, Tanzania, dan Bangladesh).

Rerata pertumbuhan semua negara terpilih adalah 5,1 persen dan rerata deviasi standar adalah 2,3 persen.

Indonesia berada di kuadran kanan-bawah, berarti dengan pertumbuhan di atas rerata dan deviasi standar jauh di bawah rerata (sangat stabil dan kenyataannya paling stabil).

Mengingat perdapatan per kapita kita masih relatif rendah, maka tantangan ke depan, siapa pun yang terpilih sebagai presiden, adalah mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga volatilitas. Tentu dengan pertumbuhan yang lebih tinggi akan meningkatkan volatilitas, namun kita harapkan dalam rentang yang tidak lebar (akselerasi pertumbuhan yang berkelanjutan), sehingga posisi Indonesia bergeser ke kanan dengan kemiringan yang relatif landai. Semoga pola seperti itu beriringan dengan prinsip-prinsip pembangunan inklusif (berkeadilan).

Pangan Kita Sudah dan Masih Defisit


.

hellosehat.com

Pangan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kelompok komoditi yang masuk dalam kelompok SITC 0 (bahan makanan dan binatang hidup/food and live animals). SITC adalah singkatan dari standard international trade classification.

Sejak 2007 transaksi perdagangan (ekspor dan impor) pangan kita mengalami defisit. Nilai defisit tertinggi terjadi pada 2011, yaitu sebesar USD4,2 miliar. Defisit pangan bisa ditekan hingga hanya USD0,6 miliar pada 2015, namun membengkak kembali dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 (hingga November), defisit mengalami peningkatan menjadi USD2,9 miliar.

Lebih baik Menteri Pertanian mengakui kenyataan ini, bukan terus berkilah seperti pada berita Menteri Pertanian Luruskan Pemberitaan Soal Impor Pangan.

Memang Indonesia telah mengekspor beras, tetapi jumlahnya amat kecil, hanya nol koma nol nol sekian juta ton. Persisnya pada tahun 2018 sebesar 3.212.721 kg atau 3.212,7 ton atau 0,0032 juta ton.

Sedangkan impor beras pada 2018 mencapai 2,3 juta ton atau 716 kali lipat dari volume ekspor.

Untuk jagung harus diakui kita mengalami kemajuan, walau tak sefantastik yang diklaim oleh Menteri Pertanian.

Ada keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam bidang pangan yang patut dicatat, yaitu dalam hal keamanan pangan. Peringkat Indonesia dalam Global Food Security Index (GFSI) selalu naik kelas dalam tiga tahun berakhir, dari urutan ke-74 pada 2015 menjadi ke-71 pada 2016, lalu naik lagi ke urutan ke-69 pada 2017 dan ke-65 pada 2018. Score GFSI Indonesia pun terus naik dari 46,7 pada 2015 menjadi 54,8 pada 2018.

Dengan kenaikan peringkat dan score itu, akses masyarakat terhadap pangan membaik. Kelaparan tak terdengar belakangan ini.


Tentu saja akan lebih baik lagi jika kita mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok–tak harus semua jenis–mengingat luas lahan dan kesuburan tanah kita sangat memadai untuk menggapai harapan itu.

Insya Allah kita bisa.

Pembangunan Infrastruktur untuk Negara Maritim


stream.org

Batas-batas negara kian pudar. Globalisasi bukan sekedar proses interaksi, melainkan juga integrasi antarwarga, perusahaan, dan pemerintah berbagai negara yang digerakkan oleh pertukaran barang dan jasa, pergerakan modal fisik dan finansial, mobilitas manusia, dan ditopang oleh teknologi informasi dan komunikasi. Proses globalisasi berdampak terhadap segala aspek kehidupan, seperti lingkungan, budaya, sistem politik, pembangunan dan kemakmuran, sert kesejahteraan fisik manusia (diadaptasi dari www.globalization101.org).

Sebelum mengarungi kancah globalisasi—berintegrasi dengan dunia—suatu negara dituntut untuk mengintegrasikan dirinya terlebih dahulu. Dalam konteks globalisasi ekonomi, negara itu harus mengintegrasikan perekonomian domestiknya. Jika syarat mutlak itu tidak terpenuhi, suatu negara hanya menjadi hamba dari globalisasi,: mudarat globalisasi lebih banyak dari maslahatnya.

Contoh sehari-hari yang menunjukkan tingkat integrasi perekonomian domestik ialah disparitas harga. Misalnya, harga durian Sumatera atau durian Kalimantan di Jakarta berlipat-lipat dibandingkan dengan di kota atau daerah produsen. Harga duku, salak, manga, dan Jeruk pun demikian.

Buah mana yang harganya lebih murah pada gambar berikut? Di kiri jeruk lokal dan di kanan jeruk impor.

Ternyata buat impor yang sosoknya lebih molek dan eksotik lebih murah. Pada umumnya buah sejenis yang berasal dari impor lebih murah dari buah lokal. Bertahun-tahun seperti itu. Gambar berikut diambil pada 2004.

Pada 2018, di toko buah di Malang, Jeruk impor hanya Rp 27.950 per kh, sedangkan Jeruk lokal Rp 32.950 per kg.

This image has an empty alt attribute; its file name is screen-shot-2019-02-12-at-18.20.36.png

Pedagang pinggir jalan di Bogor pun menawarkan jeruk impor lebih murah dari jeruk lokal, masing-masing Rp 25.000 per kg dan Rp 30.000 per kg.

Salah satu toko buah di Palembang menjajakan mangga impor dengan harga lebih murah dari mangga lokal (harum manis). Mangga asal Brazil dijual dengan harga Rp 29.900 per kg dan harga mangga harum manis Rp 39.500 per kg.

Jangankan mendunia seperti buah Thailand dan Brazil itu, di negeri sendiri saja sulit bagi buah lokal dijual ke seantero negeri. Kalaupun ada, harganya mahal. Ironisnya, petani tetap saja menerima harga yang sangat murah. Disparitas harga yang sangat lebar di daerah produsen dan konsumen merupakan salah satu pertanda bahwa derajat integrasi perekonomian masih rendah.

Mengapa kondisi seperti itu terjadi? Jawabannya ada di dua gambar berikut.

Pada tahun 2018, sekitar 85 persen barang ekspor dan impor lewat laut diangkut oleh kapal asing. Kita menghabiskan USD8,5 miliar untuk jasa kapal asing itu.

Padahal, Bung Karno jauh-jauh hari telah mengingatkan: “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan National Building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang. (Ir. Soekarno dalam National Maritime Convention I (NMC), 1963). 

***

Saya bergembira membaca berita pelabuhan Sibolga sudah selesai dipermak dan siap diresmikan oleh Presiden. Dari penampakan gambar, terminal yang molek kelihatannya untuk penumpang.

finance.detik.com

Bocor


 

enterprise-cio.com

Calon Presiden Prabowo Subianto mensinyalir anggaran negara bocor sebesar Rp 500 triliun. Dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 senilai Rp 2.007 triliun, maka kebocoran anggaran yang disinyalir Prabowo sekitar 25 persen. APBN 2018 naik menjadi Rp 2.217 triliun dan APBN 2019 naik lagi menjadi Rp 2.461 triliun. Beberapa pemberitaan menyebutkan kebocoran Rp 500 triliun setara dengan 25 persen anggaran. Jadi, kita ambil saja APBN 2017 sebagai patokan.

Seingat saya, pada kampanye pemilihan presiden 2014, calon presiden Prabowo sudah mengatakan soal kebocoran yang kala itu dipandang kurang didukung oleh data. Namun isu kebocoran tidak memanas seperti sekarang karena calon presiden pesaingnya, Joko Widodo, sama-sama tidak berstatus sebagai petahana (incumbent). Hatta Rajasa, calon presiden pasangan Prabowo, yang merupakan menteri Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang memerintah, tidak berkomentar tentang isu bocor.

Kebocoran bukan isu baru. Puluhan tahun silam di masa Orde Baru sekalipun, Prof Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ayahanda Prabowo Subianto, pernah mengutarakan bahwa kebocoran anggaran mencapai sekitar 30 persen. Tidak jelas dari mana datangnya angka itu. Tak ada pula yang mengeluarkan angka tandingan. Agaknya, khalayak mafhum kondisi saat itu di bawah rezim diktator yang serba tidak transparan. Perbincangan tentang kebocoran tak berujung.

Bocor dalam Perekonomian

Cukup banyak kajian lintas negara maupun khusus Indonesia tentang underground economy atau sejenisnya yang luput dari statistik resmi. Yang luput itu boleh saja dikatakan “bocor” (leakage).

This image has an empty alt attribute; its file name is screen-shot-2019-02-13-at-01.58.35.png

Berbagai kajian lintas negara menujukkan Indonesia tidak tergolong yang paling parah atau parah.

Beberapa kajian dengan studi kasus Indonesia adalah sebagai berikut.

Bertolak dari kajian-kajian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kebocoran dalam ekonomi lebih besar dibandingkan dengan kebocoran APBN.

Pengertian Bocor

Ember yang berlubang membuat air di dalamnya keluar dan jika tidak ditambal akan mengakibatkan air yang ada di dalam ember habis. Bisa juga dipakai untuk atap rumah yang bocor sehingga takkala hujan, tetesan atau kucuran air masuk ke dalam rumah.

Bocor APBN

Katakanlah ember itu adalah APBN. Sejauh yang saya pahami, kebocoran mengacu pada pos pengeluaran atau belanja. Pada APBN 2017 belanja keseluruhan berjumlah Rp 2.700,4 triliun.

Bocor bisa dalam berbagai bentuk: dana yang dibelanjakan tidak sebesar yang dianggarkan, selisihnya dikorupsi dengan segala tipu daya. Bisa pula seluruh dana dibelanjakan sesuai peruntukan tapi hasilnya tidak sesuai target (inefisiensi, pemborosan).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai jenis audit. BPK bisa memilh sampel beberapa pos pengeluaran. Jika dibutuhkan, DPR berwenang untuk menugaskan BPK melakukan audit khusus. Jadi ada cara untuk mengetahui seberapa jauh kebocoran, asal ada kemauan politik dari DPR, termasuk dari Fraksi Partai Gerindra yang ketua umumnya Prabowo Subianto sendiri.

Tanpa upaya serius dan sistematis, kita hanya bisa mereka-reka berdasarkan data sekunder yang tersedia.

Kebocoran bisa terjadi di berbagai tingkatan: pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan pemerintahan desa. Saya tidak memiliki pijakan kuat untuk menduga-duga tingkat kebocoran di daerah.

Yang bisa kita lakukan adalah dengan mencermati alokasi dan jenis pengeluaran untuk pos “Transfer ke Daerah dan Dana Desa.” Pada APBN 2017 pos ini berjumlah Rp 742 triliun atau 37 persen dari BELANJA NEGARA. Kebanyakan dana ke daerah berupa gaji pegawai lewat pos Dana Perimbangan yang menyedot 96 persen dari dana Transfer ke Daerah. Dengan demikian obyek yang berpotensi bocor relatif sangat kecil. Katakanlah 10 persen dari TRANSFER KE DAERAH Masih bocor, berarti sekitar Rp 68 triliun.

Untuk Dana Desa yang relatif baru dan masih mencari bentuk optimalnya serta dengan pertimbangan sumber daya manusia yang terbatas di desa, katakanlah bocor 50 persen atau sekitar Rp 30 triliun.

Berarti, kebocoran total di tingkat daerah berjumlah Rp 98 triliun (Rp 68 triliun ditambah Rp 30 triliun).

Di tingkat pemerintah pusat, belanja meliputi belanja K/L dan non-K/L Untuk memudahkan perhitungan, kita gunakan belanja pemerintah pusat berdasarkan jenis.

Belanja pegawai dan pembayaran bunga utang hampir pasti tidak ada kebocoran. Kedua jenis belanja itu menyedot 41,8 persen belanja pemerintah pusat.

Kehadiran LKPP akan lebih mempersulit kongkalikong pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk belanja modal. Keberadaan KPK turut mempersempit manuver penggelembungan harga, praktek kolusi dan korupsi. Katakanlah masih ada kebocoran sebesar 20 persen. Maka nilai kebocoran dari belanja barang dan belanja modal sekitar Rp 100 triliun.

Untuk subsidi, pembayaranya ke Pertamina, PLN, pabrik pupuk milik negara, dan sebagainya sangat ketat, tak akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan tanpa audit BPK. Andaikan masih ada kebocoran 5 persen, berarti sekitar Rp 8 triliun.

This image has an empty alt attribute; its file name is screen-shot-2019-02-13-at-01.42.57.png

Yang mungkin lebih banyak dicurigai adalah pos bantuan sosial, hibah, dan belanja lainnya. Kasarnya, katakanlah ketiga jenis belanja terakhir ini bocor 50 persen atau sekitar Rp 35 triliun.

Kebocoran total di tingkat pemerintah pusat adalah Rp 100 triliun + Rp 8 triliun + Rp 35 triliun = Rp 143 triliun.

Akhirnya kita memiliki perkiraan kebocoran total dengan perhitungan yang teramat sangat sederhana, yaitu: di tingkat daerah senilai Rp 98 triliun ditambah di tingkat pemerintah pusat senilai Rp143 triliun, sehingga bocor total adalah Rp 241 triliun.

Angka kebocoran versi sangat sangat sederhana dan sangat kasar itu tak sampai separuh dari yang disinyalir Capres Nomor 2.

Bisa pula kita mengestimasi potensi “kebocoran” dari sisi penerimaan. Cara perhitungannya tentu berbeda. Kebocoran dari sisi penerimaan tidak seperti air di dalam ember, karena airnya belum masuk. Lebih pas kalau dikatakan potensi yang belum terealisasi atau ada yang “ditilep” oleh aparat pajak. Namun, terlalu gegabah untuk mengatakan tax ratio yang relatif rendah sebagai wujud dari kebocoran atau korupsi, kecuali ada data yang membuktikannya.

Siapapun yang akan memerintah pada 2019-2024, pekerjaan rumah yang menghadang sangatlah berat. Segala sumber daya harus digunakan dengan perencanaan yang cermat serta proses pelaksanaannya transparan dan akuntabel. Sektor pemerintah tampaknya belum tersentuh oleh proses disrupsi dan masih berperilaku business as usual.

Potensi Cadangan Migas Kita Cukup Besar: Perlu Perubahan Paradigma


wikipedia.org

Dengan luas wilayah 7,8 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan untaian 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

Indonesia tarletak di gugusan cincin api (ring of fire) Pasifik dengan 68 gunung api aktif. Konsekuensinya, kita rawan gempa bumi. Namun, Indonesia dikaruniai potensi sumber daya alam, termasuk energi, yang relatif melimpah, sehingga cukup beralasan mengatakan Indonesia berada di gugusan cincin energi (ring of energy).

Cadangan Terus Menipis

Sayangnya, cadangan sumber daya alam tak terbarukan kian hari semakin tergerus. Yang kita kuras dari perut bumi jauh melebihi cadangan baru yang kita temukan. Kita lupa bahwa kekayaan alam itu juga hak generasi mendatang.

Cadangan minyak terbukti kini tinggal 3,2 miliar barrel. Padahal pada tahun 1980 masih 11,6 miliar barrel.

Denga

Dengan tingkat daya keruk sekarang dan jika tidak ditemukan cadangan baru, maka dalam waktu 9,2 tahun ke depan, sumur-sumur minyak kita akan kering.

Tengoklah negara-negara tetangga yang cadangannya lebih besar dan lebih stabil. Sementara itu, cadangan minyak Indonesia terus turun.

Betapa besar dahaga mengonsumsi minyak. Emas hitam dinilai rendah, seolah kita berkemelimpahan minyak. Akibatnya, status sebagai pengekspor neto minyak berbalik menjadi negara pengimpor neto minyak, dengan kesenjangan kian melebar.

Minyak yang relatif mahal kita beli, sedangkan gas yang relatif murah sebagian besar kita jual. Demikian juga dengan batu bara.

Minyak, gas, dan batu bara lebih kita perlakukan sebagai komoditi, sumber penerimaan negara, sumber penerimaan devisa, dan obyek pemburuan rente.

Cadangan gas terbukti Indonesia tidak tergolong melimpah, hanya 102,9 TCF, hanya 1,4 persen dari cadangan dunia.

Memang R/P ratio gas yang 34,9 lebih tinggi dari R/P minyak. Namun jika pemanfaatannya di dalam negeri relatif sangat minim, berarti kita abai mengelola sumber gas dengan bijak.

Jika hanya business as usual, begini kira-kira gambaran migas kita pada 2050.

Untuk batu bara, penjelasannya bisa dilihat di sini.

Tak terbilang pula potensi panas bumi yang terkandung di gugusan ring of energy kita.

Mengingat Indonesia berada di gugusan ring of energy, maka tantangan ke depan adalah bagaimana menggalakkan eksplorasi dengan teknologi baru dan kerangka pikir dengan no box, bukan sekedar out of the box.

Kedua, mengubah paradigma dari energi sebagai komoditi, sumber penerimaan negara dan devisa, dan ajang pemburuan rente, menjadi energi sebagai tulang punggung perekonomian, pembangunan nasional dan daerah, pengakselerasi industrialisasi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kita tunggu apa tawaran kedua pasangan capres-cawapres pada debat kedua, 17 Februari mendatang.

[Dimutakhirkan pada 12 Februari, pk.15:23]

Pergeseran Pola Konsumsi


globaltimes.cn

Awal tahun ini Hero Supermarket menutup 26 gerai dan merumahkan 532 karyawannya. Boleh jadi manajemen Hero sedang berbenah, mengubah model bisnisnya sejalan dengan perubahan masyarakat dalam cara berbelanja dan pola konsumsi. Sebelumnya, telah banyak pula department store yang sudah ditutup.

Bukan karena penurunan daya beli masyarakat yang menjadi penyebabnya, karena konsumsi rumahtangga tidak menurun, malahan tumbuh sedikit lebih tinggi pada tahun 2018. Adalah pertumbuhan konsumsi rumahtangga yang menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi.

Pola pertumbuhan konsumsi rumahtangga Indonesia cukup unik, sangat stabil pada aras sekitar 5 persenan. Berbeda dengan negara-negara tetangga yang pertumbuhan konsumsi rumahtangganya sangat berfluktuasi, kadang naik dua digit dan jarang turun di bawah 5 persen.

Salah satu kemungkinan mengapa pertumbuhan konsumsi rumahtangga Indonesia seperti itu adalah karena penduduk Indonesia kebanyakan m berpendapatan rendah dan menengah-bawah. Hal ini tercermin dari masih dominannya konsumsi untuk makanan dan minuman (selain restoran), bahkan masih cenderung naik. Pada 2010 porsinya 38,5 persen, lalu naik menjadi 39,1 persen pada 2018. Sejak 2015 pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman (selain restoran) selalu lebih tinggi dari pertumbuhan keseluruhan konsumsi rumahtangga.

Namun, mulai tampak tanda-tanda pergeseran pola konsumsi. Belanja untuk pakaian & alas kaki serta perumahan & perlengkapan rumahtangga tumbuh melambat, relatif jauh di bawah belanja rumahtangga total.

Sebaliknya, pengeluaran untuk restoran & hotel serta transportasi & komunikasi menunjukkan trend peningkatan dan lebih tinggi dari pertumbuhan belanja total. Generasi milenial menjadi penggerak perubahan ini.

Dengan semakin tinggi tingkat pendapatan, lazimnya porsi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga akan meningkat. Yang terakhir ini belum mewarnai pola konsumsi rumahtangga Indonesia.


Anatomi Defisit Akun Lancar (Current Account)


dailyhunt.id

Pada tulisan sebelumnya, kita telah membahas gambaran umum neraca pembayaran 2018. Untuk memudahkan pembaca, berikut kembali ditampilkan ringkasan neraca pembayaran. Pada tahun 2018, neraca pembayaran Indonesia mengalami tekanan berat akibat pembengkakan defisit akun lancar (current account). Agak tertolong pada triwulan IV terjadi lonjakan arus modal masuk sehingga bisa meredam dampak defisit current account yang meningkat.

Current account menghimpun seluruh transaksi perdagangan luar negeri suatu negara yang meliputi ekspor dan impor barang dan jasa. Jika current account mengalami defisit, berarti negara itu membeli barang dan jasa dari luar negeri (impor) lebih banyak dari menjual barang dan jasa ke luar negeri (ekspor).

Pada tahun 2018, defisit current account Indonesia membengkak hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ada baiknya kita menelusuri penyebab utamanya.

Mari kita awali dengan mencermati perdagangan barang. Selama kurun waktu 2013-2016, defisit current account beriringan dengan kemerosotan ekspor dan impor barang. Sebaliknya, pada tahun 2017 dan 2018 ekspor dan impor barang mengalami peningkatan. Pada talun 2017, ekspor dan impor meningkatkan masing-masing sebesar 17 persen dan 16 persen. Peningkatan ekspor dan impor yang hampir sama membuat defisit current account tidak menggelembung, bahkan turun dari 1,8 persen PDB tahun 2016 menjadi 1,6 persen PDB tahun 2017.

Pada tahun 2018, impor barang melonjak, tiga kali lebih tinggi dari peningkatan ekspor: impor naik 21 persen sedangkan ekspor naik hanya 7 persen. Akibatnya, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia mengalami defisit perdagangan barang, walau hanya USD 431 juta.

Cukup banyak pemberitaan yang mengutarakan impor minyak sebagai biang keladi defisit perdagangan. Memang impor minyak meningkat tajam dari USD22,9 miliar tahun 2017 menjadi USD29,2 miliar tahun 2018 atau kenaikan sebesar USD6,3 miliar. Akibatnya, defisit minyak (minyak mentah dan BBM) naik dari USD12,8 miliar menjadi USD18,4 miliar atau kenaikan senilai USD 5,6 miliar. Meskipun demikian, minyak ternyata bukan penyebab utama defisit perdagangan barang.

Yang menjadi penyebab utama defisit perdagangan barang (trade deficit) adalah surplus perdagangan nonmigas yang merosot tajam. Tak tanggung-tanggung, perdagangan nonmigas yang pada tahun 2017 masih menikmati peningkatan dari tahun sebelumnya tiba-tiba “terjun bebas” dari USD25,3 miliar menjadi hanya 11,2 miliar atau kemerosotan senilai USD14,1 miliar.

Yang juga menyumbang terhadap pemburukan transaksi perdagangan adalah perdagangan emas. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kita menikmati surplus perdagangan emas, pada tahun 2018 berbalik menjadi defisit. Artinya, impor emas lebih besar dari ekspor emas.

Perdagangan barang tertolong oleh surplus gas yang naik senilai USD1,3 miliar.

[Catatan: angka-angka transaksi perdagangan versi Bank Indonesia berbeda dengan versi Badan Pusat Statistik (BPS). Perbedaannya terletak pada angka nilai impor. Versi BI berdasarkan nilai f.o.b. (free on board), jadi nilai barang semata; sedangkan versi BPS berdasarkan nilai c.i.f. (cost, insurance, and freight), jadi meliputi nilai barang plus ongkos angkut dan asuransi. Analisis berdasarkan data BPS bisa dilihat di sini.]

Komponen kedua dari current account adalah jasa nonfaktor, yaitu jasa-jasa yang bukan merupakan faktor produksi. Sepanjang masa komponen ini selalu defisit. Penyumbang defisit terbesar adalah jasa transportasi, terutama angkutan laut. Tahun 2018 Defisit jasa transportasi meningkat relatif tajam sejalan dengan peningkatan impor dan ekspor, mengingat hampir seluruh angkutan barang ekspor dan impor lewat laut dilakukan oleh perusahaan pelayaran asing.

Ironis memang, kita sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia tidak memiliki armada yang tangguh di tingkat internasional. Padahal, pada abad II masehi bangsa Nusantau (begitu sebutan di masa itu untuk Nusantara) telah menjejakkan kaki di benua Afrika dengan armada dan sistem navigasi buatan sendiri).

Defisit jasa nonfaktor terbesar kedua dan ketiga ialah jasa telekomunikasi, komputer dan informasi dan pembayaran royalti atas kekayaan intelektual, misalnya software dan film. Yang juga mengalami defisit adalah jasa bisnis lainnya, jasa arusansi dan dana pensiun, jasa keuangan, serta jasa pemeliharaan dan reparasi.

Satu-satunya jasa nonfaktor yang memberikan sumbangan positif relatif besar adalah jasa perjalanan atau pariwisata. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, parisiwata menunjukkan perkembangan pesat dan tercermin dari sumbangannya terhadap penerimaan devisa yang selalu meningkat setiap tahun. Beberapa jasa nonfaktor lainnya memberikan sumbangan positif namun tidak signifikan.

Jasa faktor (factor services) terdiri dari dua kelompok, yatu pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Kelompok pertama merupakan balas jasa atas faktor produksi tenaga kerja (employment compensation) dan balas jasa atas modal. Indonesia mengalami defisit untuk semua komponen pendapatan primer. Bahkan, sebetulnya, penyumbang defisit curent account terbesar adalah komponen ini, bukan perdagangan barang.

Pada tahun 2018, defisit pendapatan primer turun setelah mencapai puncaknya tahun 2017. Penurunan itu disebabkan oleh berkurangnya bagian laba yang dibawa pulang oleh pemilik PMA (penanaman modal asing) langsung. Penurunan bisa disebabkan oleh penurunan laba atau sebagian laba ditanamkan kembali di Indonesia.

Sementara itu, pendapatan investor asing dari investasi portofolio menunjukkan peningkatan dari USD8,6 miliar tahun 2017 menjadi USD9,7 miliar tahun 2018. Peningkatan terbesar berasal dari pendapatan bunga utang. Artinya, Indonesia (pemerintah dan swasta) membayar bunga lebih banyak pada tahun 2018, yaitu senilai USD6,5 miliar. Angka ini adalah angka netto, yaitu pembayaran bunga ke luar negeri sebesar USD9,0 miliar dikurangi pendapatan bunga dari luar negeri sebesar USD2,4 miliar. [Sekedar catatan, pembayaran cicilan utang dicatat di akun finansial, bukan di current account.]

Komponen terakhir adalah pendapatan sekunder. Penjelasannya bisa dilihat pada tulisan sebelumnya.

***

Blog di WordPress.com.

Atas ↑