faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat

recent posts

about

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

Kategori: Public Policy

  • Seberapa Inklusif Pembangunan di Indonesia?

    World Economic Forum baru saja menerbitkan laporan berjudul The Inclusive Growth and Development Report 2017. Ada tiga indikator kunci dalam mengukur kinerja pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif sebagaiamana tertera pada peraga di bawah. Ada 30 negara/perekonomian maju (Advanced Economies) dan 79 negara/perekonomian berkembang (Developing Economies) yang dicakup dalam laporan ini. Skor indeks pembangunan inklusif (inclusive…

  • Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Dinilai Memicu Populisme

    JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah pengamat memandang bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menjadi salah satu penyebab munculnya fenomena populisme di Indonesia. Kesenjangan sosial memicu lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa dengan pemerintah dan beralih pada tokoh-tokoh populis. Tokoh populis yang cenderung anti-demokrasi dan anti-pluralisme itu dipercaya membawa ide-ide kemakmuran bagi rakyat. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia,…

  • Mendeteksi Akar Ekonomi dari Radikalisme dan Disharmoni Sosial

    Pemerintah mengklaim selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK berhasil mengurangi tingkat ketimpangan sebagaimana tercermin dari penurunan nisbah Gini (Gini ratio). Bahkan pada Maret 2016, nisbah gini sudah turun di bawah 0,4, yang berarti tingkat ketimpangan tergolong baik. Nisbah gini antara 0,4 sampai 0,5 masuk kategori ketimpangan sedang; dan di atas 0,5 tergolong ketimpangan buruk. ŸKecenderungan ketimpangan…

  • Sekali Lagi, Tidak Ada Jalan Pintas

    Indonesia sudah cukup lama tak kunjung menjadi juara sepakbola sekedar di kawasan Asia Tenggara. Semangat juang dan gelora pendukung yang haus kemenangan semata tidak cukup. Untuk menghasilkan tim sepakbola nasional yang berkualitas, semua pemain harus cukup stamina untuk berlaga 90 menit plus 30 menit. Asupan bergizi harus dijaga sejak balita. Kompetisi berjenjang harus digelar secara…

  • Faisal Basri: Pak Boediono Mengajarkan Kita bahwa Tidak Ada Jalan Pintas…

    KOMPAS.COM, Kamis, 15 September 2016 | 19:25 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Dari deretan bangku paling depan di auditorium Goethe-Institute Jakarta, seorang lelaki paruh baya meloncat ke atas panggung. Sekejap orang-orang yang duduk di auditorium terkesiap, membatin atas kesopanan yang dilakukan lelaki itu. “Apakah tindakan saya tadi elok?” tanya akademisi Universitas Indonesia itu. “Kan tidak. Itu…

  • Tax Amnesty dan Rasionalisasi Belanja Modal

    Sampai Sabtu dini hari (10/9), dana tebusan yang terkumpul dari program amnesti pajak mencapai Rp 8,39 triliun atau 5,1 persen dari target sebesar 165 triliun. Batas akhir program TA masih cukup lama, yakni 31 Maret 2017. Namun, pesimisme kian merebak. Bank Indonesia memperkirakan dana tebusan hanya Rp 18 triliun tahun ini dan Rp 3 triliun…

  • Industrial Development Report 2016 dan Indonesia

    Rabu minggu lalu (31/8), saya diundang United Industrial Development Organization (UNIDO) menjadi pembahas laporan terbaru mereka berjudul Industrial Development Report 2016 yang bertema “The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development.” Laporan dipresentasikan oleh utusan kantor pusat UNIDO di Vienna. Kepala perwakilan UNIDO di Jakarta mempresentasikan kaitan antara industrialisasi dan target Sustainable…

  • Jawaban atas Pemberitaan Detikcom tentang Bisnis Gas

    Tulisan saya Lezatnya Berburu Rente Bisnis Gas antara lain ditanggapi oleh Sabrun Jamil, Ketua Indonesia Natural Gas Trader Associate (INGTA), asosiasi yang menaungi para trader. Lihat Dituding Jadi Penyebab Harga Gas di RI Mahal, Ini Jawaban Trader. Alhamdulillah, pengakuannya membuat liku-liku bisnis gas semakin terang benderang. Memang, tidak semua trader sekedar calo yang semata-mata menjual gas tanpa membangun pipa,…

  • Mempertanyakan Konsep Holding Migas

    Presiden Joko Widodo sudah lama geram mengapa harga gas di Indonesia relatif mahal. Pertemuan, rapat lintas sektoral, koordinasi lintas instansi tak kunjung membuahkan hasil. Presiden Jokowi sempat mengultimatum agar harga gas segera bisa turun, khususnya untuk industri strategis. Untuk memenuhi harapan Presiden, digelarlah pertemuan intensif di KM Kelud. Memang pertemuan itu bukan cuma membahas soal…

  • Kesempatan Emas Tax Amnesty

    Rasanya belum pernah ada negara yang menawarkan pengampunan pajak yang sangat menggiurkan seperti yang ditawarkan pemerintah Indonesia: pemutihan harta 30 tahun ke belakang dengan tarif tebusan hanya dua persen. Tidak ada denda sama sekali. Slogannya sederhana: ungkap-tebus-lega. Pembayar pajak yang rasional akan berhitung dengan mudah betapa dahsyat kenikmatan yang bakal diperoleh. Aparat pajak tidak mengutik-utik…