Kemarin saya menulis di blog ini tentang perbedaan tajam antara Presiden dan Wakil Presiden tentang rangkap jabatan Kepala Staf Kepresidenan, tepat di hari perombakan kabinet kemarin (12/8). (Baru Rombak Kabinet Sudah Bikin Bingung http://wp.me/p1CsPE-1aK). Hari ini muncul lagi sahut-sahutan antara Menko Kemaritiman dengan Menteri BUMN. Suatu awal yang kurang elok untuk memulai babak baru.
Kategori: Political Economy
Judul tulisan ini kerap menimbulkan reaksi serta merta: jual tanah air, propaganda neolib. Padahal selama ini sudah marak praktek menjual tanah dan air kepada asing. Kita mengekspor bebatuan, logam, mineral, dan pasir. Perusahaan asing mengomersialisasikan air dalam bentuk produk air kemasan. Produk-produk itu dijual ke luar negeri. Kekayaan alam kita itu terbang ke luar, bekasnya adalah bukit
Program @zul Corner yang diasuh Pemimpin Redaksi Tempo, Arif Zulkifli, di Tempo Channel mewawancarai saya tentang Petral. Rekaman berlangsung dua minggu lalu. Ini linknya: http://www.tempochannel.com/detail/videos/zul-corner/video/4276903295001/pengakuan-faisal-basri-soal-‘-borok-‘-petral?autoStart=true
Acara Sentilan Sentilun yang ditayangkan Jumat, 29 Mei 2015 di Metro TV mengangkat tema Tebas Mafia Migas bersama Faisal Basri. Rekaman berlangsung pada hari Rabu, 27 Mei 2015. Seperti biasa, Mas Slamet dan Mas Butet mengarahkan perbincangan dengan jenaka dan mengundang gelak tawa. Silakan unduh di: https://www.youtube.com/watch?v=7hmQO-ryzvc.
Pengantar: Tim Reformasi Tata Kelola Migas telah menyelesaikan rekomendasi final di ujung masa tugasnya dan telah memaparkan kepada publik pada 13 Mei 2015. Di dalam Laporan itu tercantum pula tiga rekomendasi yang telah dihasilkan Tim, tercantum dalam Lampiran 2, Lampiran 3, dan Lampiran 4. Laporan dalam bentuk pdf bisa diunduh di Rekomendasi_final. Semoga bermanfaat. Terima
Petral memang harus segera dibubarkan karena nyaris tak punya kegiatan, kecuali yang bersifat administratif dan konsolidasi keuangan dua anak perusahaannya, Pertamina Energy Services Pte. Ltd. (PES) yang berbasis di Singapura dan Zambesi Investments Limited (Zambesi) yang berbasis di Hongkong. Zambesi tak banyak diurusi Pertamina karena tak banyak kegiatannya. Boleh dikatakan Zambesi tidak memberikan sumbangsih laba kepada Pertamina.
KOMPAS, 24 April 2015, hal. 1 JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berjalan enam bulan. Sejauh ini, kerja pemerintah belum efektif. Tekanan yang semakin berat di sektor riil salah satu indikasinya. Persoalan kelembagaan ditengarai sebagai salah satu penyebabnya. Demikian kegelisahan yang mengemuka dalam diskusi terbatas yang digelar harian Kompas di
Berbagai sistem politik dan sistem ekonomi pernah kita coba. Namun, hasilnya belum kunjung memuaskan. Kecewa lagi, kecewa lagi. Lalu, kita ingin kembali ke masa lalu. Muncul stiker dengan wajah Soeharto: Enak jamanku toh. Di industri migas juga begitu. Ada yang mengusulkan kembali ke masa sebelum Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah
Oleh: Tim Reformasi Tata Kelola Migas Latar Belakang Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan persoalan sensitif yang kerap memunculkan kontroversi, baik pro-kontra kenaikan maupun besaran kenaikannya. Kontroversi mengenai besaran kenaikan harga muncul karena informasi yang tidak lengkap mengenai bagaimana pemerintah menentukan harga patokan jenis-jenis BBM tertentu. Berkaitan dengan penurunan tajam harga minyak mentah di pasar
faisal basri 