Kategori: Political Economy

Menghindari Perangkap Pendapatan Menengah


Kami, Gatot Arya Putra dan Faisal Basri, baru saja menyelesaikan kajian berjudul Escaping the Middle Income Trap in Indonesia: An Analysis of Risks, Remedies and National Characteristics. Versi awal telah dipresentasikan di Bangkok bersama kajian dari beberapa negara Asia. Pemaparan hasil kajian di Indonesia pertama kali berlangsung di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, pada 18 April 2016.

Lanjutkan membaca

Apa Kabar Mafia Migas?


Audit forensik atas PES/Petral sudah diungkapkan ke publik oleh pemerintah. Sudah terang benderang peranan Riza Chalid dengan kelompok usahanya yang beromset puluhan miliar dollar AS dalam perdagangan minyak dan BBM. Sudah terungkap pula nama-nama pelaku aktif dan fasilitator dari dalam PES/Petral. Kita pun sudah membaca di media massa keterlibatan pejabat tinggi yang memuluskan bisnis minyak

Lanjutkan membaca

Kisruh Jagung


Banyak kalangan berulang kali mengingatkan tentang karut marut pengelolaan pangan. Pemerintah, terutama Menteri Pertanian, cenderung hanya mengutik-utik persoalan di hilir. Padahal persoalan pangan di Indonesia sudah sedemikian sangat akut. Lihat Menohok ke Akar masalah. Kisruh soal jagung kian membuktikan konstatasi di atas. Harga rerata jagung di pasar internasional pada Desember 2015 adalah 163,35 dollar AS per

Lanjutkan membaca

Perlukah Menghidupkan Kembali GBHN?


Orde Baru melahirkan GBHN sebagai instrumen perencanaan jangka panjang. Lalu ada Repelita (rencana pembangunan lima tahun) sebagai instrumen perencanaan jangka menengah lima tahunan. Dari sana dijabarkan perencanaan tahunan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Setelah Soeharto lengser, GBHN sebagai instrumen perencanaan jangka panjang tidak hilang melainkan berganti wujud menjadi dokumen PJP (perencanaan jangka

Lanjutkan membaca

Desain Dana Migas dan BBM


Patut dihargai keputusan pemerintah membatalkan pengenaan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang dikutip Rp 300 per liter untuk solar dan Rp 200 untuk premium yang rencananya diberlakukan mulai 5 Januari 2016. Menurut penjelasan pemerintah, DKE bakal digunakan untuk mengembangkan energi terbarukan atau energi nonfosil. Dana yang selama ini diperoleh dari “pajak” sebesar 50 dollar AS per

Lanjutkan membaca

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Mendesak


Kalau lancar, Jakarta-Bandung bisa ditempuh paling lama 2 jam lewat jalan tol Cipularang. Pilihannya pun banyak. Bisa dengan kendaraan pribadi, travel seperti Cititrans atau Baraya atau Cipaganti dan banyak lagi, dan bus. Titik awal dan titik akhir sangat banyak. Mau dari Bandara Soekarno-Hatta, Hotel Kartika Chandra, SCBD, Bintaro, BSD, Kampung Rambutan, Lebak Bulus, dan banyak lagi. Di

Lanjutkan membaca

Masalah Ketimpangan Memang Sudah Parah


Pada hari proklamasi kemerdekan ke-70, saya menulis di blog ini dengan judul “Kemiskinan dan Ketimpangan Setelah 70 Tahun Merdeka” (http://wp.me/p1CsPE-1bl). Indeks Gini atau Koefisien Gini meningkat terus setelah krisis 1998. Koefisien Gini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan. Angka Koefisien Gini berkisar antara nol (ektrem tidak timpang atau ekstrem merata) sampai satu (ketimpangan ekstrem atau paling timpang). Angka

Lanjutkan membaca

Kemiskinan dan Ketimpangan Setelah 70 Tahun Merdeka


Bung Karno pernah berkata dengan lantang: “Tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia merdeka.” Setelah 70 tahun proklamasi kemerdekaan, jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia memang berkurang. Namun, sejak krisis 1998, penurunan kemiskinan kian melambat. Bahkan sempat tiga kali mengalami peningkatan. Yang juga perlu dicermati, penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih lambat dibandingkan negara-negara tetangga seperti

Lanjutkan membaca

Mafia di mana-mana?


Belakangan ini muncul tudingan mafia daging sapi, mafia garam, dan mafia beras. Di masa Orde Baru ada julukan “7-samurai” untuk mafia gula, lalu berganti julukan menjadi “7-ninja” di masa reformasi. Selama kampanye pilpres tahun lalu, marak perbincangan tentang mafia migas. Tudingan mafia muncul ketika harga-harga melonjak. Mafia dituding melakukan kartel atau persekongkolan. Semua kasus yang

Lanjutkan membaca

Kontroversi Garuda Pesan A350


Pada 15 Juni 2015 Airbus mengeluarkan press release tentang penandatanganan Letter of Intent (LOI) pembelian 30 pesawat A350 XWB oleh Garuda Indonesia. Pesawat itu akan digunakan untuk mengembangkan medium and long haul network Garuda Indonesia dengan kemampuan untuk terbang non-stop dari Jakarta atau Bali ke Eropa. (http://www.airbus.com/presscentre/pressreleases/press-release-detail/detail/garuda-indonesia-signs-loi-for-30-a350-xwb/) Di bawah kepemimpinan baru, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia

Lanjutkan membaca