Memahami Resesi


Pengantar

Belakangan ini kita kian kerap mendengar istilah RESESI. Oleh sementara kalangan resesi dipandang sebagai hantu gentayangan yang siap menerkam. Ada yang lebih jauh mengaitkan hantu resesi dengan hantu yang menjelma sebagai krisis ekonomi tahun 1998. Lebih dramatis lagi, ada yang melontarkan isu bakal ada penjarahan seperti terjadi tahun 1998. Memang kala itu kita mengalami krisis ekonomi yang amat berat, terparah dalam sejarah perjalanan Bangsa. Sedemikian parahnya karena berbarengan dengan krisis politik dan krisis pemerintahan.

Krisis ekonomi tahun 1998 dipicu oleh krisis keuangan/finansial. Ditandai oleh kejatuhan harga-harga aset, bisnis dan konsumen tak mampu membayar utang, dan lembaga keuangan kekeringan likuiditas karena masyarakat panik sehingga menarik dananya di perbankan, takut nilai uang mereka semakin susut.

Pasar saham “nyungsep” atau mengalami crash. Nilai tukar rupiah melorot karena masyarakat tidak percaya dengan mata uangnya sendiri dan dunia usaha berburu dollar untuk membayar utang yang banyak dalam valuta asing. Orang-orang kaya, koruptor, dan konglomerat melarikan uangnya ke luar negeri.

Semua itu membuat perekonomian lumpuh. Perekonomian mengalami kontraksi lebih dari 13 persen. Akibatnya pengangguran melonjak dan puluhan juta orang jatuh miskin.

Pengertian Resesi

Resesi ekonomi didefinisikan sebagai penurunan signifikan aktivitas ekonomi secara meluas yang terjadi dalam beberapa bulan atau beberapa triwulan atau bahkan beberapa tahun yang ditunjukkan oleh kemerosotan produk domestik bruto (PDB) riil. Seiring dengan itu, pengangguran melonjak, pendapatan turun, dan penjualan eceran merosot.

Resesi merupakan salah satu fase dari siklus bisnis (business cycle). Aktivitas ekonomi ibarat roda pedati, kadang di atas, lalu menurun hingga titik terendah, lalu naik lagi hingga mencapai titik tertinggi. Sesekali terjerembab sangat dalam, suatu waktu lagi meroket.

Periode dari peak sampai trough disebut resesi, yaitu ketika aktivitas ekonomi mengalami kemerosotan yang ditunjukkan oleh penurunan PDB riil. Periode dari trough sampai peak disebut recovery, tatkala aktivitas ekonomi mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh kenaikan PDB riil.

Sederhananya, anggap saja perekonomian itu seperti kue atau cake. Jika kue tidak lagi utuh alias menciut sebesar irisan kecil (gambar kiri), berarti aktivitas ekonomi menurun. Seandainya menciutnya relatif kecil (gambar tengah) disebut resesi, yaitu penurunan aktivitas ekonomi selama periode tertentu.

Pemberitaan di media massa kerap menggunakan indikator PDB selama dua triwulan berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi. Jika kue menciut relatif banyak atau terjadi resesi berat disebut depresi (gambar kanan), yaitu kemerosotan sangat tajam aktivitas ekonomi dan berkepanjangan (prolonged recession) diiringi oleh tingkat pengangguran yang tinggi (sekitar 20 persen atau lebih).

Tidak ada ukuran yang pasti berapa batas penurunan untuk menunjukkan resesi atau depresi.

Amerika Serikat pernah mengalami Depresi Besar (Great Depression) selama periode 1929 hingga awal 1940-an, dengan kemerosotan paling tajam pada Agustus 1929 hingga Maret 1933 (43 bulan) dan periode Mei 1937 hingga Juni 1938 (13 bulan). Pertumbuhan ekonomi mengalami kontrasi dua digit dan tingkat pengangguran meroket ke aras tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 24,9 persen pada tahun 1933.

Setelah mencapai titik terendah (trough atau palung), perekonomian bergerak naik, disebut fase pemulihan (recovery) atau disebut juga fase ekspansi. Pola ekspansi juga berbeda-beda. Ada yang cepat membentuk huruf V, ada yang diselingi oleh penurunan kembali membentuk huruf W, ada pula yang sangat lambat seperti huruf U dan L. Pemulihan di banyak negara, termasuk Indonesia, pasca-COVID-19 diperkirakan mengikuti swoosh-shaped recovery.

Periode ekspansi pada awalnya bisa berlangsung cepat, lalu melambat dengan perjalanan waktu. Perlu energi baru yang memadai untuk membuat ekonomi bergulir lebih cepat.

Indonesia tahun 1970-an sampai 1980-an, China di era Deng Xiaoping, dan Korea pernah menikmari pola ekspansi yang mengakselerasi seperti ditunjukkan oleh peraga di bawah. Kua ekonomi membesar dengan relatif cepat.

Dampak pandemik coronavirus COVID-19 terhadap perekonomian berbeda-beda. Vietnam diperkirakan tak sampai mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi Vietnam tahun ini diproyeksikan masih positif. Untuk Indonesia, ADB dan IMF memperkirakan pertumbuhan negatif atau bakal mengalami resesi. Sementara itu, Bank Dunia keluar dengan prediksi stagnan alias ekonomi Indonesia tidak mengalami pertumbuhan tetapi tidak pula merosot. Namun, seandainya pun Indonesia mengalami resesi, kontraksinya jauh lebih ringan ketimbang Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Untuk mengupayakan agar perekonomian tidak terjerembab ke jurang yang dalam dan berkepanjangan akibat pandemik COVID-19, tak ada cara lain kecuali dengan mengendalikan penyebaran virus melalui testing, testing, dan testing. Testing massal memungkinkan kita lebih cepat mengisolasi orang yang terjangkit virus dan melakukan penelusuran kontak.

Jika pemerintah memaksakan pelonggaran PSBB di tengah kasus harian dan kematian yang masih meningkat tanpa tes massal dan penelusuran kontak yang masif, risikonya amat besar dan berpotensi menyebabkan pemulihan ekonomi lebih lambat. Jika dalam tiga bulan ke depan kita melakukan upaya maksimum untuk menjinakkan virus, maka ada harapan resesi berlangsung singkat, hanya pada triwulan II dan triwulan III 2020. Triwulan IV-2020 ada harapan mulai tumbuh positif dan tahun 2021 perekonomian bisa menikmati ekspansi yang cukup signifikan sehingga dalam dua sampai tiga tahun ke depan perekonomian Indonesia bisa kembali ke jalur pertumbuhan jangka panjang sebelum wabah COVID-19. Dengan begitu output loss bisa ditekan.

Ekonomi Singapura Terjun Bebas, Indonesia Menyusul?


🕐 Diperbarui 18 Juli 2020 pk.00:18.

Ekonomi Singapura sudah memasuki fase resesi karena dua triwulan berturut-turut mengalami kontraksi alias pertumbuhan produk domestik bruro (PDB) negatif. Pada triwulan kedua (April-Juni) 20202 pertumbuhan PDB Singapura terjun bebas, memecahkan rekor baru, merosot 41,2 persen dibandingkan triwulan I-2020. Sektor konstruksi yang menjadi andalan Singapura praktis tak bergerak akibat menciut (kontraksi) sebesar 95,6 persen. Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu (year-on year) kemerosotan ekonomi Singapura hanya 12,6 persen. Walaupun lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan (quarter-to quarter), kemerostan dua digit itu tetap saja mencerminkan kemerosotan yang cukup dalam.

Apakah Indonesia bakal mengalami derita sangat dalam seperti Singapura? Insya Allah tidak.

Yang sangat kontras adalah peranan ekspor barang dan jasa dalam PDB di Singapura sangat tinggi, bahkan juah lebih besar dari PDB, yaitu 174 persen. Mengapa ekspor lebih besar dari PDB, padahal ekspor adalah salah satu komponen dari PDB? Karena Singapura adalah negara transhipment dan menjadi hub dari negara-negara tetangganya termasuk Indonesia.

Tidak lengkap kalau hanya menggunakan data ekspor. Kita harus membandingkannya dengan data impor. Kalau impor turun proporsional dengan ekspor, efek netonya nol. Tapi untuk kasus Singapura porsi impor dalam PDB –walaupun juga tinggi–lebih rendah dari porsi impor, yaitu 146 persen. Jadi efek netonya negatif terhadap pertumbuhan.

Indonesia beruntung. Peranan ekspor barang dan jasa relatif rendah dan jauh lebih rendah dari Singapura, hanya 18,4 persen. Sementara itu, peranan impor hampir sama dengan peranan ekspor, yaitu 18,9 persen. Kebetulan juga impor merosot lebih dalam dari impor. Jadi kemerosotan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) justru positif buat pertumbuhan ekonomi sehingga memberikan sumbangsih dalam meredam kemerosotan pertumbuhan.

China adalah salah satu dari segelintir negara yang sejauh ini belum tersentuh oleh resesi, padahal negeri ini adalah yang pertama mengalami hantaman coronavirus yang sempat memopakporandakan global supply chains. Padahal China adalah pengekspor terbesar di dunia dan pengimpor terbesar kedua di dunia. Sedemikian hebatnya China dalam perdagangan dunia, namun peranan ekspor dan impor dalam PDB-nya relatif sangat kecil. Ekspor hanya menyumbang 18,4 persen (persis sama dengan Indonesia) dan impor 17,3 persen. Yang membedakan, ekspor neto China masih positif sedangkan eskpor neto Indonesia negatif (porsi impor lebih tinggi dari porsi ekspor).

Beberapa negara tetangga dekat kita di ASEAN lebih terpukul ketimbang Indonesia. Malaysia dan Thailand, misalnya, diprediksi mengalami kontraksi karena peranan perdagangan luar negerinya relatif tinggi dan jauh lebih tinggi dari Indonesia tetapi jauh lebih rendah dari Singapura. Peranan ekspor dan impor di Malaysia masing-masing 65 peren dan 58 persen; sedangkan di Thailand 60 persen dan 51 persen. Vietnam, meskipun peranan ekspor dan impornya tiga digit (di atas 100 persen), diperkirakan terhindar dari resesi atau masih bisa tumbuh positif karena ditopang oleh investasi yang tidak anjlok tajam dan konsumsi rumah tangga serta konsumsi pemerintah yang masih tumbuh positif.

Trasksi perdagangan Indonesia selalu terbantu jika dunia mengalami resesi maupun tatkala perekonomian Indonesia mengalami tekanan berat. Bahkan membuat current account berbalik menjadi surplus seperti pascakrisis 1998. Sayang Indonesia tak kunjung belajar dari krisis-krisis sebelumnya, tak bisa mempertahankan surplus akun lancar ini.

Jadi, tumpuan Indonesia agar terhindar dari krisis lebih dalam adalah belanja pemerintah dan menahan laju penurunan konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama perekonomian dengan sumbangan dalam PDB sebesar 57 persen. Investasi yang merupakan penyumbang terbesar kedua tidak bisa diandalkan karena dunia usaha fokus mempertahankan produksi yang ada. Berbagai macam bantuan kepada masyarakat yang rentan dari dampak COVID-19 berupa bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH) yang yang dinaikkan nilai bantuannya dan diperluas jumlah penerimanya serta paket bantuan lainnya sungguh sangat membantu menopang daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif pada triwulan I-2020. Hampir bisa dipastikan pada triwulan II-2020 akan mengalami kontraksi. Kalau COVID-19 bisa segera dijinakkan, kita berpeluang tidak mengalami resesi karena pertumbuhan triwulan III-2020 masih ada kemungkinan positif kembali. Namun, separah-parahnya tekanan yang bakal kita hadapi, agaknya resesi tidak akan sedalam Singapura dan beberapa negara tetangga. Masih ada waktu menyiapkan beragam amunisi.

[Catatan: semua data adalah untuk tahun 2019, kecuali dinyatakan lain.]

Sebelum Tambah Utang, Tolong Tahan Diri Dulu


Akibat krisis kesehatan karera pandemik COVID-19, pendapatan negara anjlok. Berdasarkan prediksi terakhir (Perpres No.72/2020), penerimaan negara hanya Rp1.700 triliun, berkurang lebih dari Rp500 triliun dibandingkan dengan APBN 2020 sebesar Rp2.233 triliun. Sebaliknya, belanja negara naik dari Rp2.540 triliun menjadi Rp2.739 triliun. Akibatnya defisit APBN membengkak hampir tiga setengah kali lipat, dari Rp307 triliun menjadi Rp1.039 triliun. Dari hanya 1,76 persen PDB dalam APBN 2020 menjadi 5,07 persen dalam perubahan pertama (Perpres No.54/2020), lalu kian melebar dalam perubahan kedua (Perpres No.72/2020) menjadi 6,34 persen PDB.

Penyumbang defisit terbesar bukan karena lonjakan belanja negara, khususnya untuk menangani wabah COVID-19. Karena belanja negara hanya naik tak sampai Rp200 triliun, jauh lebih kecil ketimbang kemerosotan pendapatan negara sebesar lebih dari Rp500 triliun.

Sebetulnya defisit bisa diperkecil jika belanja yang tidak mendesak bisa dipotong lebih besar. Kita sedang mengalami kejadian luar biasa. Tunjukkan sense of crisis yang tinggi. Tak pantas anggaran Kementerian Pertahanan hanya dipangkas Rp9 triliun pada tahun 2020. Seakan-akan masalah sudah sirna tahun ini, tahun 2021 anggaran Kementerian Pertahanan rencananya dinaikkan lagi sebanyak Rp7 triliun menjadi Rp129 triliun. Agak kurang patut di tengah krisis kesehatan justru anggaran Kementerian Pertahanan paling tinggi dan satu-satunya yang di atas Rp100 trilun. Kita tidak bisa menaklukkan COVID-19 dengan persenjataan secanggih apa pun. Puasa sedikitlah setidaknya dalam dua tahun ini. Nanti kalau sudah normal kembali, modernisasi persenjataan, khususnya untuk TNI Angkatan Laut, bisa dipercepat.

Alokasi untuk Kementerian PUPR juga bisa dipotong lebih dalam. Proyek-proyek fisik cukup banyak yang bisa ditunda, bukan dibatalkan. Utamakan perlindungan atau penguatan sumber daya manusia, hindari pertambahan balita stunting yang masih sangat tinggi dan perbaiki gizi mereka, gencarkan imunisasi DPT dan campak untuk anak-anak di bawah usia satu tahun untuk meningkatkan daya tahan mereka menghadapi berbagai penyakit, lingkungan yang terus memburuk dan kualitas sanitasi yang belum memadai. Cakupan untuk dua jenis imunisasi ini sangat rendah bahkan paling rendah atau kedua terendah di ASEAN.

Ubah total senarai proyek strategis nasional, karena sejatinya prioritas harus berubah sebelum dan sesudah pandemik COVID-19.

Tambahan utang yang terlalu banyak dan mendadak bakal menimbulkan berbagai komplikasi serius. Masalah yang belum terselesaikan masih bertumpuk, jangan tambah lagi masalah-masalah baru. Apalagi perilaku business as usual masih sangat kental di kalangan birokrasi dan parlemen. Pemborosan terjadi di mana-mana seperti tercerminkan dari incremental capital-output ratio (ICOR) yang melonjak dan sangat tinggi dalam lima tahun terakhir dan tertinggi sepanjang sejarah serta tertinggi pula di ASEAN. Lihat Musuh Utama Kita: Ekonomi Boros. Survei World Economic Forum memperkuat konstatasi ini. Birokrasi pemerintahan yang tidak efisien menduduki urutan kedua setelah korupsi yang membuat investor pening berbisnis di Indonesia.

Indonesia Naik Kelas


🕐 Diperbarui 9 Juli 2020 pk.06:16

Pengantar

Pada 1 Juli 2020 Bank Dunia memperbarui klasifikasi negara berdasarkan tingkat pendapatan. Kabar baik bagi Indonesia. Berdasarkan klasifikasi yang baru, Indonesia naik kelas dari negara berpendapatan menengah-bawah (lower-middle income) menjadi negara berpendapatan menengah-atas (upper-middle income). Indonesia butuh waktu hampir seperempat abad untuk bisa naik ke kelompok negara berpendapatan menengah-atas.

Untuk memaknai peristiwa ini, ada baiknya kita memahami konsep dasar pengukuran pendapatan nasional.

Mengukur Aktivitas Ekonomi

Anggap Indonesia adalah negara kecil yang hanya memiliki satu perusahaan bernama “Astra”. Astra menghasilkan sepeda motor “Honda” sebanyak 1 juta unit setahun dengan harga Rp10 juta per unit. Kalikan jumlah yang diproduksi dengan harga per unit, maka kita memperoleh nilai produksi sebesar Rp10 triliun, yang merupakan nilai pasar yang diproduksi oleh Astra selama 1 tahun. Nilai pasar itulah yang disebut produk domestik bruto (PDB). Jadi PDB Indonesia pada tahun itu adalah Rp10 triliun.

PDB mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia, yang menggambarkan aktivitas ekonomi agregat atau mencerminkan kemampuan produksi. Yang dihitung hanya produk akhir. Jika produksi ban, mesin, dan komponennya kita hitung satu persatu lalu kita gabungkan dengan produk akhirnya (sepeda motor), maka terjadilah multiple counting.

Semua komponen sepeda motor digabungkan dalam jalinan proses produksi Astra. PDB mengukur produksi, bukan penjualan kepada konsumen. Yang belum dijual juga masuk dalam perhitungan PDB dalam bentuk persediaan (inventory).

Sepeda motor “Honda” dibeli oleh warga Indonesia dan sebagian dibeli oleh warga negara lain (ekspor). Bagi pembeli, yang mereka bayar untuk memperoleh sepeda motor adalah pengeluaran (expenditure). Jadi, 

produksi = pengeluaran.

Hasil produksi senilai Rp10 triliun mengalir ke pekerja berupa pendapatan pekerja atau upah dan ke pemilik Astra berupa pendapatan pemilik perusahaan atau laba. Jadi, 

produksi = pengeluaran = pendapatan.

Ketiganya identik, disebut PDB. Dengan demikian, PDB bisa dihitung dengan tiga pendekatan. Pendekatan produksi didapat dengan menjumlahkan nilai tambah seluruh sektor dalam perekonomian. Pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan pengeluaran semua pihak pengguna barang dan jasa. Sedangkan pendekatan pendapatan diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan semua faktor produksi yang terlibat langsung dalam proses produksi.

Pekerja terdiri dari pekerja lokal dan pekerja asing. Pemilik Astra terdiri dari warga (investor) lokal dan warga (investor) asing. Jika unsur asing dikeluarkan, maka kita sebut pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI). Jadi, GNI mengukur pendapatan nasional yang hanya dinikmati oleh warganya, sedangkan di dalam PDB (GDP) masih ada unsur pendapatan warga asing. 

Jika GNI dibagi denngan jumlah penduduk, maka akhirnya kita memperoleh GNI per kapita, yang menggambarkan tingkat pendapatan kotor rerata penduduk suatu negara.

Naik Kelas

GNI per kapita Indonesia tahun 2018 mencapai US$3.850. Jika nilai tukar rupiah tidak melemah dan pertumbuhan ekonomi sedikit lebih tinggi pada tahun itu, Indonesia sudah naik kelas. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi hampir sama dengan tahun sebelumnya tetapi nilai tukar rupiah sedikit menguat. Itulah yang memuluskan kenaikan kelas tahun lalu sehingga GNI per kapita naik menjadi US$4.050, US$4 lebih banyak dari batas bawah kelompok negara berpendapatan menengah-atas dan US$5 lebih tinggi dari batas atas kelompok negara berpendapatan menengah-bawah.

Pada tahun 2019, Indonesia adalah satu-satunya negara yang naik kelas dari LMI ke UMI. Ada enam negara lagi yang naik kelas: Benin, Nepal, dan Tanzania naik dari LI ke LMI; Mauritius, Nauru, dan Romania dari UMI ke HI. Sementara itu, tiga negara mengalami turun kelas. Aljazair dan Sri Lanka berkebalikan dengan Indonesia, turun dari UMI ke LMI, sedangkan Sudan turun dari LMI ke LI.

Apakah Indonesia bisa turun kelas? Faktor yang menyebabkan bisa turun kelas antara lain adalah karena perekonomian Indonesia mengalami kontraksi ekonomi tahun 2020 dan belum sepenuhnya pulih pada tahun 2021. Penekan lainnya adalah kemerosotan nilai tukar rupiah. Juga ancaman inflasi karena peningkatan jumlah uang beredar akibat “cetak uang”.

GNI per kapita Indonesia hampir selalu lebih tinggi dibandingkan dengan PDB per kapita karena pendapatan warga Indonesia di luar negeri yang dibawa pulang lebih kecil ketimbang pendapatan warga asing yang bekerja atau berusaha di Indonesia.

Jika kita sesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP), baik PDB maupun GNI Indonesia lebih tinggi ketimbang berdasarkan nilai dollar berlaku. Dengan dollar yang sama kita bisa membeli barang dan jasa lebih banyak ketimbang warga Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Singapura.

Pada awal 1960an GNI per kapita Indonesia nyaris hampir sama dengan negara-negara tetangga dan BRICS. Memasuki paruh kedua 1980-an, GNI per kapita Korea meroket. Beberapa tahun kemudian giliran Brazil, Malaysia, dan Thailand menikmati pertumbuhan pesat. China menyusul Indonesia pada tahun 1998 ketika terjadi krisis Asia. Sejauh ini GNI Indonesia lebih tinggi dari Filipina, Vietnam, dan India.

Keterbatasan Pengukuran GNI

Banyak stasiun televisi menayangkan ramalan cuaca dan temperatur kota-kota di Indonesia. Stasiun televisi internasional seperti CNN dan BBC menayangkan prakiraan temperatur berbagai kota di dunia. Kebanyakan tidak menginformasikan tingkat polusi, kelembaban, kualitas udara, kecepatan angin, dan berbagai informasi lainnya.

Demikian juga dengan GDP, GNP, dan GNI per kapita yang sebatas mengukur temperatur perekonomian secara umum. Indikator GNI per kapita tidak mengukur ketimpangan pendapatan (kelompok, golongan, ras, antardaerah), tingkat kesejahteraan rakyat, kualitas hidup masyarakat dan tingkat kebahagiaan warga. GDP/GNP/GNI per kapita juga tidak mencakup penyusutan modal fisik (karena itu disebut gross/kotor), kegiatan ilegal/bawah tanah, kegiatan rumah tangga, dan eksternalitas negatif (negative externalities).

Besar versus Tinggi

Perekonomian yang besar tidak selalu bersejajaran dengan berpendapatan tinggi. Ekonomi India terbesar ketiga di dunia, tetapi pendapatan rerata penduduknya di urutan ratusan. Ekonomi Indonesia juga tergolong besar, namun GNI per kapitanya di urutan tiga digit alias ratusan juga.

Kapan Naik Kelas Tertinggi?

OECD memperkirakan Indonesia bergabung ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi pada tahun 2043, dua tahun sebelum kita merayakan Indonesia emas.

Batu sandungannya adalah middle-income trap. Untuk menghindarinya, tidak ada pilihan lain kecuali lewat penguatan sumber daya manusia, terutama pendidikan dan kesehatan, penguasaan teknologi, dan perangi ketimpangan. Berdasarkan pengalaman ratusan tahun perjalanan banyak negara, ketiga faktor itulah yang paling dominan dalam memuluskan pendakian mencapai puncak: negara maju.

Persembahan istimewa untuk generasi mendatang harus kita siapkan dari sekarang dengan kerja keras, segera menghimpun segala potensi yang berserakan, dan kembali ke jatidiri sebagai negara maritim.

Harapan kita bukan sekedar berpendapatan tinggi, melainkan juga menyejahterakan dan membahagiakan rakyat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Krisis 2020 Hadir Ketika Daya Tahan Perekonomian Sedang Melemah


Krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis kesehatan akibat pandemik COVID-19 semakin menekan perekonomian Indonesia yang sebelumnya memang sedang melemah. Setidaknya ada sepuluh indikator yang menunjukkan pelemahan itu.

Pertama, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Pertumbuhan tahunan melambat selama lima tahun berturut-turut dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.

Pertumbuhan triwulanan semakin menunjukkan trend penurunan ini. Praktis selama enam triwulan berturut-turut pertumbuhan melambat.

Kedua, pertumbuhan ekonomi kurang berkulitas. Sektor penghasil barang (tradable) semakin tercecer, hanya sekitar setengah dari pertumbuhan sektor jasa (non-tradable). Akibatnya kemampuan ekspor berkurang dan impor cenderung naik sebagaimana tercermin dari defisit perdagangan pangan, manufaktur, dan minyak yang cenderung meningkat. Sementara itu, sektor jasa yang tumbuh sekitar dua kali lipat dari sektor barang belum punya kemampuan meraup devisa karena pada umumnya hanya “jago kandang” sesuai dengan atributnya–non-tradable.

Ketiga, andalan utama sektor tradable, yaitu industri manufaktur, mengalami kemerosotan pertumbuhan yang persisten, bahkan sudah bertahun-tahun di bawah pertumbuhan PDB. Sementara kalangan menyebutnya gejala dini deindustrialisasi.

Pada tahun 2019, separuh subsektor manufaktur sudah mengalami kontrasi, suatu kejadian yang amat langka.

Yang paling kentara adalah penjualan otomotif yang anjlok (pertumbuhan negatif) 10,5 persen pada tahun 2019 dari tumbuh positif sebesar 6,9 persen pada tahun sebelumnya.

Penjualan sepeda motor juga turun walaupun masih positif, dari 8,4 persen (2018) menjadi hanya 1,6 persen (2019).

Keempat, nisbah pajak atau tax ratio (penerimaan perpajakan dibagi produk domestik bruto (PDB) harga berlaku) merosot hingga hanya satu digit dan mencapai aras terendah dalam setengah abad terakhir. Lazimnya, walaupun pertumbuhan melambat, tax ratio tidak turun, setidaknya tidak berubah, karena penerimaan perpajakan mengukuti geliat ekonomi. Paling banter, pertumbuhan penerimaan perpajakan menurun proporsional dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Kelima, Peningkatan turis asing sudah dua tahun melorot tajam, dari aras tertinggi 21,9 persen tahun 2017 menjadi 12,6 persen tahun 2018 dan tergerus lebih dalam menjadi hanya 1,9 persen tahun 2019.

Keenam, mulai 2018 perdagangan barang mengalami defisit. Sejak merdeka, Indonesia baru delapan kali mengalami defisit perdagangan: tiga kali di era Orde Lama dan tiga kali di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada tahun 2019, ekspor nonmigas maupun migas kembali mengalami kontraksi. Hal yang sama sudah terjadi pada 2015 dan 2016.

Ketujuh, pertumbuhan kredit menunjukkan tren melemah. Sejak Juni 2019 hanya tumbuh satu digit. Sejak Desember 2019 pertumbuhan kredit selalu lebih lambat ketimbang pertumbuhan dana pihak ketiga.

Kedelapan, indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di posisi 5.361 pada hari pengumuman kasus perdana COVID-19, turun tajam dibandingkan akhir tahun 2019 sebesar 6.300. Pada tahun 2019 IHSG hanya naik 1,7 persen, sangat rendah dibandingkan kinerja indeks negara-negara tetangga dan Emerging Markets.

Kesembilan, ICOR naik kembali, mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah. Lihat Musuh Utama Kita: Ekonomi Boros.

Kesepuluh, utang terus naik, baik utang pemerintah maupun utang BUMN nonkeuangan.

Bertolak dari sedemikian banyak indikator yang mengalami pemelahan, agaknya masalah yang dihadapi oleh perekonomian tergolong bersifat struktural. Kesempatan emas menjadikan krisis 2020 sebagai momentum untuk berbenah. Modal dasar untuk itu lebih dari cukup.

Musuh Utama Kita: Ekonomi Boros


maltatoday.com.mt

Pemerintah memandang penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir adalah investasi. Oleh karena itu, segala bentuk hambatan investasi harus dienyahkan.

Pemberantasan korupsi dipandang menghambat investasi dan aktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, KPK harus dilemahkan.

Pemerintah daerah dituding mempersulit perizinan yang banyak dan berbelit-belit. Oleh karena itu, kewenangan daerah harus dilucuti dan ditarik ke pusat.

Pekerja sering dikeluhkan oleh pengusaha tertentu karena menuntut kenaikan upah melulu setiap tahun, terlalu banyak menikmati hak-hak normatif yang membebani usaha. Oleh karena itu, sebagian hak-hak pekerja harus dipangkas.

Pasar tenaga kerja sangat kaku dan ongkos pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat mahal. Oleh karena itu, pasar tenaga kerja harus direformasi agar fleksibel.

Ketentuan tentang lingkungan dipandang mengekang dunia usaha dan menakutkan pengusaha karena ada sanksi pidana. Oleh karena itu, regulasi tentang lingkungan harus dilonggarkan, sanksi pidana harus dihapus, dan masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam monitoring. Serahkan saja sepenuhnya kepada masyarakat sekitar yang terdampak, tak perlu pendampingan

Untuk memerangi itu semua, jika ditangani satu persatu bakal sangat repot dan memakan waktu. Oleh karena itu harus ada langkah radikal segera. Maka lahirlah rancangan undang-undang (RUU) “sapu jagat” bernama omnibus law (OL). Pembahasan RUU terus berlangsung walapun di tengah pandemik COVID-19 yang justru sedang menanjak. Sejauh ini ada tiga rancangan undang-undang yang sudah diserahkan kepada DPR, yaitu: OL Cipta Kerja, OL Perpajakan, dan OL Ibu Kota Negara.

Salah Diagnosis

Diagnosis yang salah bakal melahirkan kebjakan yang keliru. Hasilnya bakal sangat fatal.

Investasi nyata-nyata bukan biang keladi dari pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pertumbuhan investasi (diukur dengan pembentukan modal tetap domestik bruto/PMTDB) Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan banyak negara tetangga dan negara Emerging Markets seperti Malaysia, Afrika Selatan, Brazil, dan bahkan China sekalipun.

Pertumbuhan yang cukup tinggi itulah yang membuat sumbangan investasi bagi perekonomian (produk domestik bruto/PDB) selama lima tahun terakhir di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla justru terus meningkat dan mencapai aras tertinggi dalam sejarah. Pencapaian itu di atas rerata kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income)–yang mana Indonesia bertengger di kelompok ini–dan bahkan juga dibandingkan dengan kelompok negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income).

Indonesia menduduki peringkat teratas di ASEAN. Indonesia tidak sedang mengalami paceklik investasi, termasuk investasi asing.

Sesekali memang pertumbuhan investasi Indonesia turun, terutama pada tahun penyelenggaraan pemilihan umum.

Oleh karena itu, masalah investasi di Indonesia bukan soal besarannya. Yang terjadi adalah investasi cukup besar tetapi hasilnya sedikit. Sebut saja: EKONOMI BOROS atau roda ekonomi tidak berputar dengan efisien. Salah satu ukuran yang lazim dipakai adalah ICOR (incremental capital-ouput ratio). Selama lima tahun terakhir, rerata ICOR Indonesia adalah 6,5. Artinya, untuk menambah satu unit output, kita butuh tambahan rerata 6,5 unit modal. Padahal selama pemerintahan sebelumnya pasca Orde Lama, hanya butuh tambahan rerata 4,3 unit modal. Tentu ada persoalan mendasar yang muncul dalam lima tahun terakhir sehingga butuh satu setengah kali lipat tambahan modal untuk menghasilkan tambahan satu unit output dibandingkan era kepemimpinan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, ICOR Indonesia juga relatif jauh lebih tinggi.

Dalam dokumen “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021” (hal.16) yang ditandatangani Menteri Keuangan pada Mei 2020, pemerintah mengakui bahwa ICOR Indonesia mengalami peningkatan secara konsisten dan lebih tinggi dibandingkan dengan negara peer-nya seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Menurut pemerintah, idealnya angka ICOR di kisaran 3 (bukan 3 persen sebagaimana tercantum dalam Dokumen, karena ICOR bukan dalam persentase). Berarti ICOR Indonesia melampaui dua kali lipat dari angka ideal.

Amat disayangkan, argumen pemerintah agaknya kurang tepat. Dalam pandagan pemerintah, peningkatan ICOR Indonesia disebabkan oleh kesiapan teknologi dan kapasitas berinovasi dalam memanfaatkan investasi yang masuk. Padahal tidak ada perubahan signifikan dalam hal teknologi dan inovasi dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Niscaya ada faktor spesifik yang hadir dalam lima tahun terakhir.

Buat apa menggenjot investasi kalau membiarkan pemborosan dan “kebocoran” kian menjadi-jadi, sehingga hasil yang dirasakan oleh rakyat tidak “nendang” karena lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok. Oligarki semakin kokoh dan kian mencengkeram. Tak lagi jelas batas antara penguasa dan pengusaha. Mereka semakin bertaji karena menguasai media, terutama televisi. Undang-undang dibuat untuk melegalkan sepak terjang mereka. Akhirnya, demokrasi terancam.

Mereka akan berjaya jika kita tak bersuara dan hanya berdiam diri.

Boros Walau “Kere”

Walaupun sangat lelah bersimbuh keringat, para pemain sepakbola atau olah raga lainnya tidak mengumbar nafsu untuk memerangi dahaganya dengan minum sebanyak-banyaknya. Mereka hanya meneguk sedikit air minum, kumur-kumur lalu menyemprotkannya keluar mulut mereka, lalu membasuh kepala dan wajah. Itulah cara efektif untuk menjaga kebugaran.

Dalam ekonomi pun serupa. Tidak bisa investasi asal disumpalkan sebanyak mungkin. Lihat dulu kondisi perekonomian: daya serap dan daya dukungnya, sumber pembiayaannya, momennya, dan cara mewujudkannya,

Praktik ekonomi biaya tinggi (high cost economy) semakin runyam jika tidak ditopang oleh kemampuan sendiri: sudah kere, boros pula.

Betapa kere kita terlihat dari kondisi sektor finansial dan perpajakan. Sumber dana dalam negeri untuk membiayai investasi dan pembangunan terutama berasal dari kredit perbankan, pasar modal (keluarkan surat utang dan menjual saham di bursa atau go public), dan pajak.

Secara keseluruhan, sektor finansial kita masih kedodoran. Sejak krisis ekonomi terparah tahun 1998, indeks pembangunan finansial kita praktis jalan di tempat. Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam.

Baik aspek istitusi finansial maupun pasar finansial sangat cetek dengan efisiensi pasar finansial yang rendah.

Kemampuan sektor keuangan dalam menyalurkan kredit tak sampai 50 persen dari PDB. Dengan Myanmar saja kita kalah. Jangan bandingkan dengan China dan rerata negara Asia Pasifik yang lima kali lipat dari Indonesia. Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Brazil sekitar tiga sampai empat kali lipat dari Indonesia.

Kapasitas pasar modal Indonesia tak kalah tertinggal, terutama pasar obligasi. Pasar obligasi dalam mata uang lokal hanya sedikit lebih tinggi dari Vietnam. Bagaimana surat utang pemerintah bisa terserap oleh warganya sendiri untuk menutup defisit APBN?

Maka terpaksalah menngundang lebih banyak investor asing. Pemilikan asing dalam obligasi negara dalam mata uang lokal di Indonesia tergolong sangat tinggi dan tertinggi di antara negara Emerging Markets.

Yang agak lumayan adalah pasar saham. Kapitalisasi di pasar saham mengalami peningkatan dalam 20 tahun terakhir dan lebih tinggi ketimbang China, Rusia, Meksiko, dan Turki. Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam yang relatif baru mengenal bursa saham.

Ketergantungan yang cukup tinggi pada investor asing di pasar modal membuat stabilitas makroekonomi cukup rentan. Uang panas (hot money) kerap merongrong stabilitas nilai tukar dan neraca pembayaran. Dalam “sekejap” investor asing keluar pasar sebagaimana terjadi pada Maret lalu.

Semakin parah sumber pembiayaan investasi dari dalam negeri karena nisbah pajak (tax ratio) terus menerus turun sampai titik terendah dalam 50 tahun terakhir.

Jadi, dari mana lagi kita mewujudkan keborosan? Dari mana lagi kalau bukan dengan berutang lebih banyak ke luar negeri.

Bagaimana cara membayar kewajiban utang kepada investor luar negeri dan utang bilateral maupun multilateral? Membayar cicilan dan bunga utang tak bisa dengan rupiah, melainkan dengan valuta asing.

Dari mana kita memperoleh valuta asing? Utamanya dari ekspor. Gara-gara pandemik global, nilai perdagangan dunia merosot tajam. Akibatnya pasar ekspor kita mengkerut.

Ditambah lagi porsi ekspor manufaktur Indonesia relatif sangat rendah akibat terjadi gejala dini deindustrialisasi.

Kebanyakan produk manufaktur yang kita ekspor adalah barang-barang yang berteknologi rendah yang tentunya dengan nilai tambah yang relatif rendah pula.

Sekalipun kita gabung yang berteknologi tinggi dan menengah, tetap saja porsinya masih rendah.

Padahal devisa dari ekspor bukan semata-mata untuk membayar kewajiban utang, tetapi terutama untuk membiayai impor. Repotnya, impor semakin beragam dan sebaliknya ekspor semakin tidak beragam. Walaupun data yang tersedia tidak mutakhir, namun kenyataan sekarang tidak jauh berbeda.

Maka, untuk membiayai perilaku boros, jalan pintasnya adalah dengan mengeruk kekayaan alam semakin dalam, merambah kawasan hutan, dan melonggarkan ketentuan tentang perlindungan lingkungan. Yang paling dekat dengan kekuasaan akan meraup rente paling banyak. Oligarki semakin mencengkeram. Demokrasi terancam.

Ekonomi Global dan Indonesia di Tengah Kecamuk Pandemik COVID-19


Nestapa tak terperikan akibat wabah pandemik coronavirus COVID-19 sudah kian terasa. Hingga Jumat (8/5), pk.22:15, COVID-19 telah menjangkiti hampir 4 juta orang dan menewaskan 272 ribu orang di 212 negara dan teritori di setiap benua kecuali Antartika.

Ongkos ekonomi berdasarkan perhiutngan konservatif Asian Development Bank (ADB) setara dengan Depresi Besar 1929-1939 yang mencapai titik terdalam pada 1933, yaitu US$4,1 triliun atau hampir 5 persen produk domestik bruto (PDB) dunia. Angka itu tampaknya akan terus menggelembung untuk waktu yang lebih lama.

Hari in (8/5) Departemen Tenaga Kerja AS mengumumkan tingkat pengangguran meroket ke 14,7 persen. Bulan Maret angkanya masih 4,4 persen. Akibat lonjakan luar biasa, peraga di bawah yang menjadi berantakan. Jadi sengaja saya tampilkan hanya sampai kondisi Maret 2020.

Untuk menggambarkan kondisi terbaru sampai April, sengaja saya tampilkan khusus mulai tahun 2020. Hasilnya seperti ini:

Pada bulan Maret 2020, nonfarm payroll yang tertendang keluar dari pasar kerja masih hanya 870,000. Sebulan kemudian melonjak 23,6 kali lipat menjadi 20.500.000.

Sejak 15 Maret hingga 2 Mei 2020, tercatat sebanyak 33,5 juta orang telah mengajukan klaim asuransi kehilangan pekerjaan (initial jobless claims).

Laju pertumbuhan AS pada triwulan I-2020 mengalami kontraksi sebesar 4,8 persen. Pada triwulan II-2020 diperkirakan kontraksi akan lebih dalam.

Kondisi di Zona Eropa lebih parah dan lebih buruk dari krisis finansial global tahun 2008-2009. Uni Eropa telah mengambil ancang-ancang menggelontorkan dana penyelamatan senilai US$2,2 triliun.

Namun, tampaknya belum akan mampu untuk membuat negara-negara Eropa utama terhindar dari kontraksi terdalam tahun ini. Italia merupakan negara terparah, menyusul kemudian Spanyol. Derajat keterpurukan sangat terkait dengan keparahan akibat COVID-19.

Sekalipun sebagai asal COVID-19, perekonomian China tahun ini masih bisa tumbuh positif sebesar 1,2 persen. India juga diperkirakan masih tumbuh positif tahun ini.

IMF memperkirakan perekonomian dunia akan mengalami kontrasi 3 persen tahun ini.

Penulis memperkirakan perekonomian Indonesia akan mengalami kontraksi sebesar 1,5 perssen.

Perkiraan baseline penulis lebih baik ketimbang proyeksi Bank Dunia dengan skenario rendah (lower case).

Pada triwulan I-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di zona positif, yaitu 2,97 persen, merosot dari 4,97 pada triwulan sebelumnya.

Sektor yang paling dalam kemerosotan pertumbuhannya adalah sektor transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan, dan penyediaan akomodosi dan makan minum. Sementara itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami penurunan pertumbuhan yang relatif rendah dan lebih kecil ketimbang pertumbuhan PDB. Hal ini disebabkan karena petumbuhan industri manufaktur sudah dalam kecenderungan melambat cukup lama dan hampir selalu tumbuh lebih rendah daripada pertumbuhan PDB.

Pada triwulan I-2020 belum satu pun dari 17 sektor yang mengalami kontraksi. Puncak kemerosotan diperkirakan terjadi pada triwulan II dan triwulan III.

Sampai awal Maret 2020 sudah tiga juta lebih pekerja yang terdampak COVID-19.