faisal basri

wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat

recent posts

about

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.

Kategori: Fiscal Policy

  • Data PDB Terbaru dan Daya Beli

    Hari ini (7/8), Badan Pusat Statistik meliris data produk domestik bruto (PDB) terbaru untuk triwulan II-2017. Ternyata pertumbuhan ekonomi triwulan II-2017 sama sekali tidak beranjak dari capaian triwulan sebelumnya yaitu 5,01 persen. Dari segi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017 adalah konsumsi non-pemerintah (55 persen), yang terdiri dari konsumsi rumah tangga (private consumption) sebesar…

  • Meningkatkan Pajak dengan Memacu Industrialisasi

    Walaupun terus menerus mengalami penurunan, peranan sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB) masih tetap yang tertinggi, yaitu 20,5 persen pada tahun 2016. Tiga sektor lainnya yang menyumbang PDB di atas 10 persen adalah sektor pertanian (13,5 persen), sektor perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor (13,2 persen), dan sektor konstruksi (10,4 persen). Kebanyakan…

  • Hitungan Sederhana Shortfall Penerimaan Pajak 2017

    Hingga akhir Mei 2017, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 463,5 triliun atau 30,9 persen dari target APBN 2017 sebesar Rp 1.499 triliun. Jadi, penerimaan perpajakan rerata sebulan adalah Rp 92,7 triliun. Jika penerimaan perpajakan tujuh bulan ke depan (Juni-Desember) mengikuti pola lima bulan pertama 2017, maka penerimaan perpajakan sepanjang 2017 adalah Rp 1.112,4 triliun. Kalau itu…

  • ANGGARAN PEMBANGUNAN: Mobilisasi Terhambat Soal Struktural

    15 Juni 2017 JAKARTA, KOMPAS — Kebutuhan anggaran pembangunan amat besar. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memenuhinya. Namun, faktor struktural masih menjadi persoalan utamanya. Akibatnya, mobilisasi dana dari berbagai sumber masih memberikan hasil yang minimalis. Demikian persoalan utama yang mengemuka dalam Diskusi Panel Ahli Ekonomi Harian Kompas di Jakarta, Rabu (14/6). Diskusi mengangkat tema “Ketahanan…

  • Penantian Panjang Meraih Status Investment Grade dari S&P

    Hari ini (19 Mei 2017), Standard & Poor’s (S&P) menaikkan long-term sovereign credit rating Indonesia satu notch dari BB+ menjadi BBB-. Dengan kenaikan peringkat oleh S&P itu, maka Indonesia telah lengkap menyandang status investment grade yang diberikan oleh kelima perusahaan pemeringkat internasional. Alasan kenaikan peringkat oleh S&P bisa dilihat di sini. Dalam pandangan S&P, faktor terpenting peningkatan peringkat…

  • Prospek Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty

    Program pengampunan pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017. Antusiasme masyarakat tergolong luar biasa. Sampai akhir batas waktu program, tercatat satu juta lebih jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH). Nilai harta yang dideklarasikan mencapai 4.866 triliun, sekitar 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Harta yang dideklarasikan itu setara dengan 365 miliar dollar AS atau tiga kali…

  • Pemerintah Tidak Boleh “Ugal-ugalan” Lagi

    Akhir bulan lalu saya menulis Target Penerimaan Pajak Masih Tergolong Sangat Ambisius. Ada yang perlu lebih didalami dari tulisan itu agar kita lebih seksama mengarungi tahun 2017 dan setelahnya. Kita berharap pemerintah lebih waspada sejak dini dengan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi kemungkinan terburuk. Optimisme tetap diusung dengan lebih terukur agar kita tetap berada di jalur yang…

  • Faisal Basri: Kebijakan Ekonomi Pemerintah “Ugal-ugalan”

    KOMPAS.COM, Rabu, 8 Maret 2017 | 07:33 WIB Faisal mengatakan, pada tahun 2015, pemerintah mematok target penerimaan pajak APBN-P sebesar Rp 1.489 triliun atau 29,8 persen dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.147 triliun. Target yang hampir mencapai 30 persen itu, menurut Faisal, mustahil direalisasikan mengingat perekonomian masih melambat. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014…

  • Target Penerimaan Pajak Masih Tergolong Sangat Ambisius?

    APBN 2017 sangat konservatif bila dibandingkan dengan APBN-P 2016. Target penerimaan total dan penerimaan pajak maupun pengeluaran mengalami penurunan, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dalam keadaan normal, sepanjang pertumbuhan ekonomi masih positif dan  terjadi inflasi (asumsi APBN 2017 masing-masing adalah 5,1 persen dan 4 persen), penerimaan pajak secara alamiah nail 9,1 persen. Ditambah kerja keras…

  • Tax Amnesty dan Rasionalisasi Belanja Modal

    Sampai Sabtu dini hari (10/9), dana tebusan yang terkumpul dari program amnesti pajak mencapai Rp 8,39 triliun atau 5,1 persen dari target sebesar 165 triliun. Batas akhir program TA masih cukup lama, yakni 31 Maret 2017. Namun, pesimisme kian merebak. Bank Indonesia memperkirakan dana tebusan hanya Rp 18 triliun tahun ini dan Rp 3 triliun…