Kontan.co.id|Kamis, 30 Juli 2020 / 07:50 WIB Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom senior Faisal Basri mengkritik kebijakan peningkatan nilai tambah pertambangan di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini masih dilakukan setengah hati. Dia menyoroti konsep hilirisasi pertambangan yang belum terintegrasi dengan pengembangan industri di dalam negeri. Jika memakai strategi industrialisasi, kata Faisal Basri,
Kategori: Ekonomi Politik
Pada Bagian I telah dipaparkan serangkaian keberhasilan pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berikut ini satu lagi keberhasilan sangat mencolok yang tak boleh dilupakan. Kinerja Investasi “Spektakuler“ Selama 2015-2018, investasi fisik—atau istilah teknisnya pembentukan modal tetap domestik bruto—meningkat lebih tinggi dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Dua komponen permintaan domestik lainnya, yaitu konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah
Sudah banyak tulisan saya di blog ini tentang Omnibus Law (OL), khususnya OL Cipta Kerja. Telah puluhan forum diskusi yang saya hadiri dan berbagi pandangan. Media televisi kerap mengundang talk show mengangkat topik ini. Berbagai kalangan telah saya jumpai dan dengar pandangannya: organisasi buruh, kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi mahasiswa, partai politik, pemerintah daerah, organisasi
Cokro TV— The One Nama Faisal Basri tersohor sebagai seorang ekonomi kenamaan di Indonesia. The One kali ini mengulas sosok Faisal Basri, mulai dari kiprahnya hingga aktivismenya bersama Ade Armando. Saksikan selengkapnya di The One hanya di Cokro TV —Redaksi Cokro TV Selengkapnya bisa diunduh di sini
NEWS – Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia 11 July 2020 10:35 Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom Senior Faisal Basri memandang sense of crisis di tengah pandemi sepenuhnya adalah tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemotongan anggaran di sejumlah kementerian masih belum imbang. Menurut Faisal, pemerintah semestinya bisa untuk memangkas anggaran Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto lebih
Pada 9 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar webinar bertajuk ” Memahami Oligarki, Aspek Ketatanegaraan, Ekonomi, dan Politik Pemberantasan Korupsi.” Terus terang saya tertegun menerima undangan dari KPK, antara percaya dan tak percaya. Terbersit keraguan, jangan-jangan menjelang hari penyelenggaraan bakal dibatalkan mengingat isu yang diangkat tergolong “provokatif” di tengah persepsi publik terhadap KPK yang
Akibat krisis kesehatan karera pandemik COVID-19, pendapatan negara anjlok. Berdasarkan prediksi terakhir (Perpres No.72/2020), penerimaan negara hanya Rp1.700 triliun, berkurang lebih dari Rp500 triliun dibandingkan dengan APBN 2020 sebesar Rp2.233 triliun. Sebaliknya, belanja negara naik dari Rp2.540 triliun menjadi Rp2.739 triliun. Akibatnya defisit APBN membengkak hampir tiga setengah kali lipat, dari Rp307 triliun menjadi Rp1.039
Pemerintah memandang penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir adalah investasi. Oleh karena itu, segala bentuk hambatan investasi harus dienyahkan. Pemberantasan korupsi dipandang menghambat investasi dan aktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, KPK harus dilemahkan. Pemerintah daerah dituding mempersulit perizinan yang banyak dan berbelit-belit. Oleh karena itu, kewenangan daerah harus dilucuti dan ditarik
Ekonomi Politik Faisal Basri – Cokro TV Episode 15 Simak strategi pemulihan ekonomi yang terdampak pandemik bersama Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV–Redaksi Selengkapnya bisa diunduh di sini
Sejak Kamis lalu (27/2) nilai tukar rupiah kembali menembus Rp14.000 per dollar AS dan kemarin bertengger di aras Rp14.234 per dollar AS. Sudah delapan hari berturut-turut rupiah melemah. Buat apa risau? Ketika rupiah menembus Rp15.000 pada Oktober 2018 sekalipun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman santai-santai saja. Ia mengatakan itu batas psikologis baru. Lantas, tiba-tiba akhir tahun
