By Berita baik terus berlanjut hingga hari ini (19/4) sejak tulisan yang saya unduh tiga hari yang lalu. Sudah lima hari berturut-turut jumlah pengidap coronavirus COVID-19 yang dinyatakan sembuh lebih banyak ketimbang yang meninggal dunia.
Perkembangan itu menghasilkan jumlah kumulatif pasien yang sembuh sudah lebih banyak dari jumlah kumulatif yang wafat sejak 16 April. Hal ini tercermin dari bidang berwarna hijau kian lebar (luas) dibandingkan bidang berwarna merah.
Sayangnya jumlah kematian kembali melonjak, dari 15 orang kemarin menjadi 47 orang hari ini, menyebabkan tingkat kematian (case fatality rate) naik lagi dari 8,6 persen menjadi 8,9 persen, masih tetap tertinggi di Asia.
Peningkatan jumlah pasien sembuh yang lebih banyak ketimbang pasien yang meninggal dunia belum diimbangi oleh penurunan kasus positif baru, sehingga jumlah kasus aktif terus menunjukkan kecenderungan meningkat.
Kapan kasus aktif (active cases) mencapai puncaknya sangat bergantung pada jumlah tes. Per hari ini, baru 42.219 orang atau 154 orang per satu juta penduduk yang sudah dites. India jauh lebih tinggi, yaitu 270 orang per satu juta penduduk, Fulipina 547, dan Malaysia 3.114.
Kunci untuk menjinakkan wabah coronavirus adalah dengan testing, karena dengan cara inilah kita akan mengetahui jumlah potensi musuh yang mendekati sebenarnya, bukan dengan tebak-tebakan. Dari hasil testing itulah kita bisa melakukan tracing, baru kemudian treating (Triple T)
Tanpa melakukan “Triple T” dengan benar dan efektif, maka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan mubazir dan berkepanjangan, sehingga ongkos sosial dan ekonominya tak terperikan.
Sejatinya Perpu yang diterbitkan adalah untuk mobilisasi nasional mengatasi wabah coronavirus, bukan Perpu yang fokus pada penyelamatan ekonomi, penambahan utang, dan jaminan kebal hukum bagi para pembuat kebijakan. Perpu cuma menangani hilir, sedangkan hulunya keropos. Sehebat apa pun penanganan hilir akhirnya akan jebol juga kalau hulunya tidak ditangani secara tuntas dan efektif.
Tanpa “Triple T” yang benar dan efektif, kebijakan apa pun yang ditempuh akan bersifat tambal-sulam.
faisal basri 
Masalahnya kan yg ngerjain itu kepala daerah karena desentralisasi.
Contoh nih pak, kalau kepala daerahnya Oon. Bisa2nya ada tabligh akbar lagi di Tj. Priok pas ada pembatasan skala besar?
itu lo kali yang oon
Sangat tidak nyambung, Namanya saja Perpu Covid-19 yang seharusnya lebih fokus pada penanganan Corona, tapi yang keluar Perppu untuk memberikan kekebalan hukum kepada pejabat pemerintah untuk menambah utang luar biasa besar, TETAPI TIDAK MAU DIAWASI.
Ya, membuat ketidakpastian tentang prospek melawan coronavirus.
kebijakan PSBB merampas hak manusia sebagai mahluk sosial. Hak Sosial Manusia Mendasar.
kompensasi pemerintah harus memenuhi 10x lipat hari hak hidup sebelum PSBB. jika seseorang berpenghasilan 5jt sebelum PSBB, maka Pemerintah harus mengkali 10 untuk kompensasi.
Dananya tuntut Nerara China sebagai penyebar Virus yg pertama.