Ekonomi Politik Larangan Ekspor Mineral Mentah

Hari ini saya menjadi saksi ahli dari pihak pemohon di Mahkamah Konstitusi tentang kasus kebijakan pemerintah yang melarang ekspor miniral mentah yang bertentangan dengan Undang-undang No.4/2009 dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kasus ini unik karena pemohon tidak memohon judicial review atas UU No.4/2009, melainkan atas Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM.

Judicial review ke mahkamah Agung telah dikabulkan, tetapi pemerintah tetap saja melaksanakan keputusannya melarang ekspor produk mineral tertentu. Oleh karena itu, pemohon mengajukan judicial review ke MK.

Ada baiknya mengetahui pula kesaksian ahli lain.

Berikut power point yang saya tayangkan pada sidang pagi hingga siang tadi. Judul aslinya “Tinjauan Ekonomi Larangan Ekspor Bauksit.

 

MK-01

MK-2

MK-3

MK-4

MK-5

MK-6

MK-7

MK-8

MK-9

MK-10

MK-11

MK-12

MK-13

MK-14

 

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Ekonomi Internasional, Ekonomi Politik, Public Policy, Sesat Pikir and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Ekonomi Politik Larangan Ekspor Mineral Mentah

  1. rahmatt says:

    Saya kurang tahu bagaimana kebijakan seperti ini disusun. Mestinya ada sinergi di antara Kementerian terkait. Jika pun larangan ekspor mineral adalah kebijakan yang benar, mestinya industri pengolahan di dalam negeri sudah disiapkan terlebih dahulu. Menarik membaca salah satu poin Bapak bahwa pengusaha lokal jika meminjam ke bank kena bunga yang tinggi. Sementara, Pemerintah dengan UU No. 2/2009 ttg LPEI sebenarnya punya tools untuk pengembangan industri yang berorientasi ekspor. Saya pikir, Pemerintah perlu “mendayagunakan” LPEI/Indonesia Eximbank dalam rangka pengembangan industri pengolahan mineral yang orientasinya ekspor. Dan sinergi antar Kementerian sangat diperlukan untuk itu (utamanya Kemendag, Kemenkeu, dan Kemen. Perindustrian, serta ESDM).

  2. Perkembangan JR ini sekarang bagaimana ya bang? hasilnya kira2 kapan keluarnya?

    Oiy, pemohon JR ini siapa kalo boleh tau bang?

    Denny, Tambang ITB

    • faisal basri says:

      Setahu saya persidangan sudah selesai, jadi tinggal putusan. Tak jelas kapan putusan dibacakan.

      Yang memohon pengusaha tambang dan asosiasi bauksit, kalau tak salah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s