Potret Ekonomi: Mengarah pada Krisis Peradaban?

Catatan: berdasarkan arsip punulis, tulisan ini dibuat tahun 2003. Tidak ingat untuk apa tulisan ini dibuat. Isinya tak jauh dari kondisi dewasa ini. Boleh jadi isi tulisan ini mencerminkan kegundahan penulis terhadap arah perjalanan ekonomi Indonesia pascakrisis. Semoga bermanfaat.

***

Krisis ekonomi sudah memasuki tahun keenam. Negara-negara tetangga yang juga mengalami derita serupa pada tahun 1997 telah lama pulih. Seraya kita masih terus berjibaku dengan masalah-masalah ekonomi  yang tak kunjung terselesaikan, masalah-masalah baru muncul silih berganti. Sementara itu tantangan-tantangan yang berasal dari luar (faktor-faktor eksternal) tak kalah menantangnya.

Apa yang sedang terjadi? Ke arah mana kita bergerak? Apakah keadaan ke depan kian berkecamuk ataukah menuju perbaikan? Pertanyaan-pertanyaan ini mengemuka dan bisa melahirkan beragam jawaban yang berbeda dan bahkan saling bertolak belakang.

Kita tak pernah menghadapi keadaan sepelik seperti sekarang ini. Sekedar mengurai benang kusut pun belum banyak kemajuan, apatah lagi menyelesaikan persoalannya. Apalagi data-data yang tersedia kurang memadai untuk menjawab tuntas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Oleh karena itu ada baiknya untuk terlebih dahulu memaparkan perkembangan sisi positif dan sisi suram dari perekonomian Indonesia secara apa adanya. Selanjutnya kita mencari konsistensi di antara keduanya serta benang merah yang bisa menjelaskan secara mendalam dari berbagai data dan fakta yang telah terlebih dahulu kita identifikasikan.

SISI “PERBAIKAN”

Harus diakui bahwa sejumlah indikator makroekonomi Indonesia pada tahun 2001 dan 2002 telah menunjukkan tanda-tanda membaik ketimbang tahun-tahun sebelumnya sejak krisis menghujam Indonesia pada 1997. Sektor moneter tercatat mengalami perkembangan paling solid. Hal ini terlihat dari pergerakan harga-harga yang cukup terkendali, nilai tukar menguat dan lebih “anteng” (less volatility), serta suku bunga berangsur turun secara konsisten.[1] Sementara itu sektor perbankan telah mulai gencar menyalurkan kredit, seperti tampak pada peningkatan loan to deposit ratio (LDR) dari 38 persen pada awal tahun 2002 menjadi 43 persen pada November 2002. Kredit usaha pedesaan (Kupedes) bahkan sudah mengalami peningkatan relatif sangat tinggi sejak tiga tahun lalu, yakni rata-rata di atas 20 persen setahun, sedangkan Simpanan Pedesaan (Simpedes) naik rata-rata 30 persen pada periode yang sama.

Geliat kegiatan ekonomi di sektor riil pun kian menyeruak. Tengok, misalnya, konsumsi listrik yang tumbuh sekitar 10 persen, padahal pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) hanya di bawah 4 persen.[2] Yang tak kalah mencoloknya ialah konsumsi semen yang pada tahun 2000 dan 2001 masing-masing tumbuh sebesar 18,5 dan 14,5 persen.[3] Demikian pula dengan konsumsi baja, penjualan truk (termasuk truk bekas). Perkembangan yang lebih mencolok lagi terjadi pada penjualan sepeda motor.

Aktivitas bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan besar tak menunjukkan tanda-tanda menyepi. Jajaran truk semakin memadati senatero jalan raya urat nadi jalur distribusi. Kenyataan ini turut memperkuat konstatasi bahwa geliat ekonomi sudah makin terasa.

Mobilitas manusia tak menampakkan tanda-tanda menurun, bahkan sebaliknya semakin semarak. Penerbangan ke hampir seluruh tujuan penuh sesak,[4] juga bus dan kereta api. Jumlah pemudik lebaran lalu tetap saja meningkat. Para pelancong, kebanyakan wisatawan domestik, memadati Bali pada pergantian tahun beberap waktu lalu.

Sementara itu interaksi tak langsung antarpenduduk semakin intens. Indikatornya terlihat pada peningkatan penggunaan saluran telepon statik (fixed line), telepon genggam, faksimili, email, dan SMS.

Di sektor atau pasar tenaga kerja, tingkat upah riil setelah krisis hampir selalu mengalami kenaikan. Seiring dengan itu tingkat pengangguran terbuka (open unemployment) dan pengangguran semu (under employment)[5] pun turun. Kenyataan ini menyiratkan adanya suatu kontradiksi.[6] Oleh karena itu kita perlu menelaahnya lebih lanjut dengan seksama.

Apakah kenyataan-kenyataan di atas menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat pada umumnya mengalami perbaikan? Agaknya terlalu dini untuk menjawabnya. Salah satu indikator yang bisa dipakai ialah penduduk miskin. Ternyata jumlah absolut dan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan menjadi hanya 13,2 persen pada tahun 2001. Sebelum krisis, tepatnya tahun 1996, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ialah 15,7 persen, lalu naik dan mencapai puncaknya pada tahun 1999 sebesar 27,1 persen.[7]

Tahun 2002 juga ditandai dengan kian menjamurnya pembangunan gedung-gedung baru, termasuk ekspansi pabrik dan pabrik baru. Konsultan engineering kelebihan order. Pekerjaan konstruksi mudah dijumpai di berbagai kota. Pemandangan demikian nyaris sirna selama tiga tahun pertama krisis.

Kemacetan di kota-kota besar bertambah parah. Mobil-mobil mewah makin banyak berseliweran di jalan-jalan raya hingga ke ibukota kabupaten/kota, membaur dengan bus-bus kota tua sesak penumpang yang mengepulkan asap pekat. Pusat-pusat perbelanjaan tumbuh menjamur dan dipadati pengunjung, juga pusat-pusat hiburan.

Muncul persoalan tatkala serangkaian data dan informasi positif tersebut tak terekam di dalam angka-angka agregat. Mengapa pertumbuhan ekonomi tetap di bawah lima persen atau bahkan di bawah empat persen saja selama dua tahun terakhir? Mengapa data investasi juga masih sangat rendah, bahkan pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan negatif yang sangat tajam? Dari mana sumber pendanaan beragam aktivitas ekonomi yang semakin marak, padahal perbankan masih belum cukup agresif dalam menyalurkan kredit?

Apakah serangkaian data dan fakta di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa segala sesuatunya telah berlangsung sebagaimana diharapkan atau sudah berada di jalur perkembangan sebagaimana yang diharapkan? Bagaimana dengan fakta dan data lainnya yang justru bisa bercerita sebaliknya? Sebelum kita menelaah secara mendalam, terinci, dan menyeluruh, mari kita paparkan sisi lain dari perekonomian Indonesia dewasa ini.

Untuk menelusuri persoalan ini lebih jauh, agaknya kita perlu menelaah terlebih dahulu sisi-sisi suram yang juga secara faktual mudah dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari.

SISI SURAM

Berdasarkan data-data resmi yang tersedia, gambaran suram tak kalah banyaknya.

Pertumbuhan ekonomi sejak 1997 tak kunjung menembus 5 persen. Bisa dikatakan bahwa kita sudah cukup lama terperosok ke dalam perangkap pertumbuhan rendah. Keadaan demikian diperkirakan terus berlangsung setidaknya hingga dua sampai tiga tahun ke depan.

Besarnya pembentukan modal tetap domestik bruto atau investasi selama krisis praktis tak pernah di atas 20 persen PDB (sebelum krisis antara 28-32 persen). Keadaan ini bisa dipahami karena bank-bank nasional masih jauh dari pulih dalam melaksanakan perannya sebagai pengantara finansial (financial intermediary). Sumber pendanaan dalam negeri lainnya, yakni dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tak mungkin lagi bisa diandalkan sebagai motor pertumbuhan seperti pada tahun 1970an. Sementara itu, aliran modal masuk masih seret—baik penanaman modal asing langsung maupun tak langsung—bahkan secara neto masih negatif.

Fakta lain yang tak sulit ditemui dalam kehidupan sehari-hari ialah kemerosotan daya saing kita. Ini terlihat dari membanjirnya barang-barang impor di pasar dalam negeri, utamanya dari Cina. Juga barang-barang bekas, termasuk pakaian, bahkan dari India yang tingkat kesejahteraannya lebih rendah dari kita. Sebaliknya ekspor Indonesia belum juga mampu mencapai tingkat sebelum krisis.

Banyak pabrik ditutup ataupun dipindahkan ke luar negeri, baik yang berstatus PMA maupun yang sepenuhnya dimiliki pengusaha domestik. Selain karena kemerosotan daya saing, faktor-faktor yang membuat mereka pindah antara lain ialah: ketakpastian hukum, masalah keamanan, ketakjelasan arah kebijakan pemerintah.

Keluhan lain dari para pengusaha domestik adalah masalah penyelundupan yang kian merajalela. Sebagai contoh, hampir seluruh produk elektronik impor tergolong ilegal. Telepon genggam yang resmi masuk cuma sekitar 70.000 unit—bandingkan dengan yang terjual antara 500.000 s/d. 1.000.000 unit. Di tengah masalah-masalah yang telah “menggunung” di atas, bagaimana mungkin para produsen domestik yang patuh membayar pajak bisa bersaing dengan produk-produk impor ilegal yang tak membayar berbagai kewajibannya, terutama bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), dan PPN barang mewah.

Tidak terlalu sulit untuk mendeteksi maraknya penyelundupan serta dampak kerugiannya terhadap penerimaan negara. Kita bisa membandingkan realisasi penerimaan negara dari bea masuk dengan potensinya.[8] Selisih antara potensi dengan realisasi penerimaan bea masuk diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika.

Persoalan yang tak kalah seriusnya yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia ialah kualitas maupun kuantitas infrastruktur fisik yang memburuk. Hal ini mengakibatkan biaya investasi dan distribusi meningkat, yang pada gilirannya membuat turunnya produktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Di sisi APBN sejauh ini masih terkendali dalam artian pemerintah masih mampu menghindari terjadinya krisis fiskal. APBN masih tertolong karena Indonesia masih diperkenankan untuk menjadwal-ulang (rescheduling) utang-utangnya yang jatuh tempo sampai 2003 berdasarkan kesepakatan Paris Club III. Tanpa ada Paris Club IV berarti Indonesia harus menyisihkan sekitar US$4 miliar untuk membayar utang-utang yang jatuh tempo pada tahun 2004. Plus pembayaran bunga pinjaman sebanyak kira-kira US$4, berarti kewajiban pembayaran total utang luar negeri akan mencapai US$8 miliar. Keadaan ini tak hanya memberatkan APBN 2004 tetapi juga menekan neraca pembayaran.  Hal ini perlu diantisipasi untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran agar nilai tukar rupiah tidak bergejolak.

IMPLIKASI

Baik sisi “terang” maupun sisi suram makin banyak tak terekam atau tak tertangkap oleh data-data atau statistik resmi yang tersedia.

Bagaimana mungkin semua ini—data-data yang sepintas menunjukkan kontradiksi—terjadi bersamaan?

Jika keganjilan atau inkonsistensi yang terjadi hanya dalam beberapa kasus saja atau bersifat sporadis, mungkin penyebabnya ialah kekurangakuratan data atau kasus kekecualian. Namun, yang kita alami adalah kontradiksi atau inkonsistensi yang semakin banyak, sehingga mengarah pada semakin menjamurnya anomali.

Penjelasan yang konvensional atau teori baku saja tak cukup lagi untuk mengurai masalah dan merumuskan pemecahannya. Jika keadaan demikian terus berlangsung, maka perangkat-perangkat analisis dan instrumen-instrumen kebijakan yang baku akan semakin mandul.

Perekonomian bisa saja tetap tumbuh ala kadarnya atau bahkan cukup tinggi. Namun, sepanjang anomali terus berlangsung sehingga tak terjelaskan secara tuntas apa sebenarnya yang terjadi, kualitas pertumbuhan justru bisa  merosot sehingga tak bisa berkelanjutan. Kecenderungan demikian akan terjadi seandainya sejumlah anomali bergerak ke arah keseimbangan yang semakin rendah.[9]

Perekonomian yang tetap tumbuh di tengah semakin banyaknya persoalan yang menghadang bisa saja mencerminkan daya tahan (survival) masyarakat yang tinggi atau menunjukkan bahwa masyarakat kebanyakan memandang tak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Boleh jadi ada yang mengeluh dan berkeluh kesah bahwa kehidupannya semakin terhimpit. Namun mereka itu bukan yang mayoritas.

Ataukah fenomena yang kita jumpai menunjukkan semacam gejala “keteraturan” baru dari perkembangan yang kian tak tertata (ungoverned). Apakah dunia usaha dan masyarakat telah mampu menyesuaian diri dengan lingkungan barunya, bahkan dalam keadaan governmentless atau ungovernable—sebagai akibat dari ketakpastian yang terlalu lama? Apakah pengusaha sudah terbiasa berbisnis di tengah teror boom dan aksi-aksi kekerasan yang silih berganti? Apakah mereka juga telah menganggap lazim praktek-praktek suap dan backing aparat seperti di masa lalu? Banyak lagi pertanyaan yang bisa diajukan.

Mungkin tak semua pertanyaan di atas bisa terjawab. Namun, sebagaimana telah disinggung di muka, data-data resmi yang tersedia sudah tak mampu lagi menangkap dan menjelaskan dinamika perekonomian pascakrisis. Berdasarkan hitungan kasar, porsi dari dinamika perekonomian yang tak tertangkap oleh data-data resmi mencapai sekitar 35 persen. Porsi yang tak tertangakap itu bisa dikategorikan sebagai hidden economy atau underground economy.

Ada sejumlah indikasi yang mengarahkan pada kesimpulan tersebut. Pertama, Indonesia masih tergolong sebagai negara yang rawan praktek pencucian uang (money laundering). Arus modal masuk kembali lewat penjualan aset-aset BPPN tergolong ke dalam kategori ini.

Kedua, penyelundupan makin merajalela. Sebagian besar barang elektronik impor masuk secara ilegal. Demikian juga produk-produk pertanian seperti beras, terigu, dan gula.

Ketiga, Indonesia tergolong sebagai negara yang paling korup di dunia. Sebagai salah satu akibatnya bisa dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang masih jauh dari potensinya (PPh badan dan perseorangan, PPN, bea masuk)

Keempat, semakin meluasnya kegiatan-kegiatan ilegal seperti perjudian dari yang tradisional kelas “teri” hingga yang modern kelas “kakap”, perdagangan narkoba, dan pelacuran.

Kelima, transaksi di sektor properti yang makin banyak dilatarbelakangi oleh motif jangka pendek.


[1] Laju inflasi tahun 2002 lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya, masing-masing  10,03 persen dan 12,55 persen; suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulan turun cukup signifikan dari 17,6 persen tahun 2001 menjadi 12,9 persen tahun 2002; sedangkan itu nilai tukar rupiah menguat atau mengalami apresiasi secara rata-rata sebesar 10,1 persen dan secara point to point sebesar 16,2 persen, yakni dari Rp 10.400 per dolar Amerika pada akhir tahun 2001 menjadi Rp 8.950 per dolar Amerika pada akhir tahu  2002.

[2] Lazimnya konsumsi listrik berhubungan langsung dan proporsional terhadap pertumbuhan PDB, dengan nisbah 1:1. Katakanlah nisbah untuk negara-negara berkembang yang electrification rate-nya masih rendah seperti Indonesia adalah di atas 1 (misalnya 1,5), maka seharusnya pertumbuhan PDB paling tidak adalah 4,5 sampai 5 persen.

[3] Sekalipun pertumbuhan konsumsi semen tahun 2001 lebih rendah daripada tahun 2000, sebetulnya dilihat dari nisbahnya terhadap pertumbuhan PDB menunjukkan peningkatan relatif besar, yakni dari 3,8 pada 2000 menjadi 4,4 pada 2001. Keadaan ini tak jauh berbeda dengan keadaan sebelum krisis. Jika sampai tahun 2003 tak ada pembangunan pabrik baru ataupun ekspansi kapasitas oleh pabrik-pabrik yang ada, maka pada akhir 2005 Indonesia akan mengalami krisis semen seandainya tak ada kucuran semen impor. Dewasa ini harga semen di dalam negeri jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga internasional.

[4] Semakin meyakinkan lagi karena load factor hampir seluruh maskapai penerbangan mengalami kenaikan, bahkan telah melampaui tingkat sebelum krisis. Padahal beberapa tahun terakhir jumlah maskapai penerbangan kian banyak.

[5] Yang tergolong sebagai pengangguran semu ialah yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

[6] Media massa kerap memberitakan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hengkangnya sejumlah perusahaan ke luar negeri. Sebaliknya, boleh dikatakan, tak ada pemberitaan tentang penyerapan tenaga kerja baru. Pepatah good news is not news tampaknya berlaku dalam kasus ini.

[7] Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan angka kemiskinan yang lebih tinggi, namun pola kecenderungannya sama, yakni menurun (membaik).

[8] Untuk mengetahui besarnya potensi penerimaan negara dari bea masuk, kita bisa mengalikan realisasi nilai impor setiap barang berdasarkan kode HS (harmonized system) dengan tarif bea masuk yang berlaku untuk masing-masing barang..

[9] Salah satu contoh anomali menuju keseimbangan yang lebih rendah ialah penurunan tingkat penganguran yang disebabkan oleh membengkaknya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) yang bukan karena merebaknya gerakan emansipasi perempuan, melainkan disebabkan oleh keterpaksaan karena suaminya tak sanggup lagi seorang diri memenuhi kebutuhan rumah tangga. Lebih parah lagi kalau dukungan isteri yang bekerja belum mencukupi sehingga anak-anaknya yang seharusnya menuntut ilmu di sekolah terpaksa juga masuk ke pasar kerja. Keadaan yang memaksa semakin banyak angggota rumah tangga untuk bekerja bukanlah merupakan suatu fenomena yang menggembirakan karena mereka too poor to be unemplyed..

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Development, Makroekonomi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s