Sesat Pikir Tarif Jalan Tol


cikarang

Pemerintah akan segera menaikkan tarif jalan tol secara nasional.  Tarif tol lebih leluasa diubah setelah tidak lagi ditetapkan oleh presiden dengan Keppres, melainkan cukup dengan keputusan menteri. Investor jalan tol dijamin bisa menikmati kenaikan tarif tol setiap dua tahun sekali.

Para operator jalan tol selalu berhujah ongkos operasional selalu naik, jadi tarif harus selalu disesuaikan, setidaknya mengikuti laju inflasi. Alasan lain yang kerap digunakan adalah agar pelayanan lebih baik.

Ada yang ganjil dalam penentuan tarif tol. Mari kita lihat dengan menggunakan metode yang lazim dalam evaluasi proyek. Jalan tol yang sudah beroperasi tentu saja telah dipandang feasible berdasarkan perhitungan analisis maslahat-kos (cost-benefit analysis)

NPV = (B – C)i / (1 + r)n

 NPV = net present value, B = benefit , C = cost, r = interest rate, i = tahun 1, 2, 3, … n.

B = P x Q,

yang mana P adalah price per unit dan Q adalah quantity.

Dalam kasus jalan tol, B adalah pendapatan operator jalan tol, yang merupakan hasil perkalian antara P (tarif jalan tol) dan Q (jumlah atau volume kendaraan yang masuk jalan tol.  C adalah cost yang terdiri dari fixed cost dan variable cost.

Dalam penentuan tarif tol di Indonesia, yang menjadi acuan hanya cost (C). Hujah yang diajukan semata-mata kenaikan ongkos produksi.

Padahal untuk hampir semua kasus, asumsi volume kendaraan yang masuk jalan tol tak pernah diutik-utik. Dalam kenyataan, volume kendaraan yang masuk jalan tol hampir selalu di atas atau jauh di atas asumsi yang tertera di dalam feasibility study.

Seharusnya besarnya selisih antara realisasi kendaraan yang masuk jalan tol dengan asumsi di dalam feasibility study bisa menjadi faktor pengurang tingkat kenaikan tarif. Bahkan bisa saja tarif tol justru turun.

Faktor volume kendaraan ini dimasukkan dalam perhitungan penyesuaian tarif (bukan otomatis naik) di banyak negara.

4 respons untuk ‘Sesat Pikir Tarif Jalan Tol

Add yours

  1. Setahu saya, kata kuncinya dalam UU adalah kata “boleh”. Lalu kata itu diterjemahkan sebagai “harus”, dan lalu menjadi hak yang selalu ditagih oleh pengusaha. Ini pasti buah dari “kecerdikan” penyusun RUU, dikombinasikan dengan kurang jelinya anggota DPR. Di atas semua itu, ada kecenderungan kita untuk selalu mendewakan investor, karena mendatangkan lapangan kerja. Tanpa disadari dewa penolong itu sebenarnya adalah dewa maut yang menyamar.

Tinggalkan Balasan ke faisal basri Batalkan balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: