Harga Kedelai Melambung, Pemerintah Limbung


Harga kedelai untuk penyerahan bulan November 2013 pada hari Selasa (27/8) berada di sekitar 1.380 sen dollar AS. Selama Agustus ini memang harga kedelai naik tajam setelah mencapai titik terendah sekitar 1.160 sen dollar pada awal Agustus.

Tingkat harga kedelai dewasa ini sedikit lebih rendah ketimbang setahun yang lalu. Seperti tabiat harga komoditas pada umumnya, harga kedelai juga berfluktuasi cukup tajam.

Namun, sekarang ini diperparah dengan kemerosotan dollar AS, sehingga harga kedelai dalam rupiah lebih melonjak lagi, melebihi tingkat harga tahun lalu kala kurs masih sekitar Rp 9.500 per dollar AS. Di dalam negeri harga kedelai sekarang adalah yang termahal selama ini (Kompas, 26 Agustus 2013, hal. 18)

Image

Tahun lalu pemerintah berjanji akan menstabilkan harga kedelai dengan operasi pasar. Jika harga kedelai naik, pemerintah akan menjual stok kedelai ke pasar, sebaliknya jika harga turun pemerintah akan membeli kedelai hasil produksi petani. Pemerintah menetapkan harga batas atas dan batas bawah.

Jika mencermati data terinci APBN dari tahun 2005 sampai 2013 ada pos subsidi kedelai tetapi angka yang tertera selalu nol alias nihil. Sangat kontras dengan pembebasan PPnBM untuk mobil yang bakal mencapai triliunan rupiah.

Para pengusaha Industri tahu dan tempe (rasanya tidak elok menyebut mereka sebagai pengrajin sebagaimana lazim dipakai) pada umumnya adalah pengusaha kecil dan menengah. Mereka tak terbiasa melakukan lindung nilai (hedging) atas perubahan harga maupun nilai tukar.

Pemerintah bisa membantu pengusaha tahu-tempe dengan membayar ongkos (fee) untuk transaksi hedging. Dengan begitu pengusaha tahu-tempe terlindungi dari fluktuasi harga kedelai dan kurs rupiah, sehingga bisa lebih tenang berusaha.

Menteri Perdagangan mengklaim stok kedelai mencapai 350.000 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan Oktober. Entah dimana stok itu berada. Menteri Perdagangan hanya mengatakan harga tinggi di tengah stok yang cukup sebagai masalah informasi asimetri (asymmetric information). Lihat Kompas, 27 Agustus 2013, hal. 18. Kalau sudah tahu akar masalahnya seperti itu, mengapa pemerintah tidak bertindak nyata untuk mengatasinya. Kasihan pengusaha tahu-tempe, kasihan rakyat yang kebutuhan proteinnya mengandalkan pada tahu dan tempe.

Konsep pemerintah untuk mengelola stok kedelai ratusan ribu ton perlu ditinjau ulang. Ongkos pengelolaan stok cukup mahal, bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Belum lagi potensi penyelewengan.

Di zaman modern ini, pengguna kedelai atau pemerintah tak perlu menimbun kedelai dan mengelola stok ratusan ribu ton. Biarkan stok berada di gudang-gudang pedagang. Yang penting pengguna bisa mendapatkannya kapan saja dan berapa saja sesuai dengan kontrak penyerahan kemudian yang dilengkapi dengan instrumen hedging.

Dengan cara modern membantu petani tak perlu uang banyak. Jauh lebih mahal dengan manajemen stok ketimbang membantu petani dengan hedging.

Bulog atau PT PPI (persero) bersama-sama dengan asosiasi pengguna kedelai bisa merealisasikannya dengan cepat.

About faisal basri

Faisal Basri is currently senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia and Chief of Advisory Board of Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA). His area of expertise and discipline covers Economics, Political Economy, and Economic Development. His prior engagement includes Economic Adviser to the President of Republic of Indonesia on economic affairs (2000); Head of the Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics at the University of Indonesia (1995-98); and Director of Institute for Economic and Social Research at the Faculty of Economics at the University of Indonesia (1993-1995), the Commissioner of the Supervisory Commission for Business Competition (2000-2006); Rector, Perbanas Business School (1999-2003). He was the founder of the National Mandate Party where he was served in the Party as the first Secretary General and then the Deputy Chairman responsible for research and development. He quit the Party in January 2001. He has actively been involved in several NGOs, among others is The Indonesian Movement. Faisal Basri was educated at the Faculty of Economics of the University of Indonesia where he received his BA in 1985 and graduated with an MA in economics from Vanderbilt University, USA, in 1988.
This entry was posted in Ekonomi Internasional, Tata Niaga and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s