Negeri Sirkus tanpa Bantalan


Minggu lalu saya menghadiri forum bertajuk “konvensi Jaminan Sosial dan Upah Minimum. Agak terperangah mendengar sejumlah pembicara mengutarakan upah minimum sebagai jaring pengaman (safety nets). Bukankah pekerjaan dan upah layak merupakan hak ekonomi (economic right) warga negara?

Mengapa upah minimum dipandang sebagai jaring pengaman? Karena Indonesia tak punya sistem jaring-jaring pengaman nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sampai detik ini belum hadir.

Pemerintah sibuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas. Indonesia bisa dikatakan sebagai kampiun perdagangan bebas. Tengok saja betapa hiperaktif pemerintah mengusung perdagangan bebas di forum APEC yang lalu. Padahal, kurang bebas apa lagi kita ini. Tengok saja, Indonesia paling bebas di Asean setelah Singapura yang memang paling bebas di dunia.

Image

Pemerintah mendorong rakyatnya jadi pemain sirkus di kancah mondial. Rakyatnya disuruh jumpalitan menghadapi persaingan liar. Tapi beda dengan permainan sirkus yang menggelar bantalan empuk sebagai jaring pengaman kalau pemain sirkus terjatuh, pemerintah tak melindungi rakyatnya dengan jaring-jaring pengaman.

Secara ekonomi dan politik, indeks globalisasi Indonesia lumayan bagus, ada di kelompok tengah. Artinya, secara ekonomi, apalagi politik, Indonesia bisa bersandingan dengan negara-negara maju. Tetapi, secara sosial rakyat kita belum siap berjibaku di kancah sirkus dunia. Indeks globalisasi sosial Indonesia tercecer di urutan ke-147 dari 205 negara, jauh lebih buruk ketimbang indeks globalisasi ekonomi dan indeks globalisasi politik, dan juga indeks globalisasi keseluruhan.

Image

Lebih ironis lagi, menghadapi kondisi yang mengenaskan ini, pemerintah tak serius menggelar bantalan empuk agar rakyatnya tak remuk kalau diterpa badai eksternal sebagai akibat dari ekses globalisasi yang sudah merupakan keniscayaan.

Kewajiban negara melindungi tumpah darah Indonesia dan rakyatnya tak dipenuhi. Hal ini terlihat dari indeks perlindungan sosial (social protection index) yang keleleran di urutan ke-27 dari 35 negara di Asia. Kita tertinggal jauh dari Timor-Leste yang.berada di urutan ke-11.

Image

Sesat Pikir Subsidi


Subsidi bukan “barang haram”. Tujuan subsidi sejatinya untuk membantu kelompok masyarakat tak mampu atau lemah. Dengan memperoleh subsidi diharapkan penerima bisa hidup atau berusaha lebih layak. Dengan kata lain tujuannya adalah pemberdayaan.

Namun, sebagian besar jenis subsidi di Indonesia salah sasaran, karena bentuknya adalah “subsidi komoditas,” bukan subsidi orang. Karena yang disubsidi adalah komiditas, seluruh pembeli komoditas menikmatinya. Contoh paling ngawur adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik. Subsidi BBM sudah banyak dibahas. Subsidi listrik tak kalah ngawur. Contohnya berita “Perusahaan Kelas Kakap Nikmati Subsidi Triliunan Rupiah’ yang bisa diundur di http://kom.ps/AF4FyC.

Tahun 2013 subsidi listrik dianggarkan sebesar Rp 100 triliun. Pada tahun 2012 subsidi listrik yang dinikmati 61 perusahaan mencapai Rp 6,9 triliun. Belu lagi subsidi yang mengalir ke perusahaan-perusahaan terbuka (go public). Tak terkecuali pusat-pusat perbelanjaan besar yang menikmati subsidi listrik puluhan miliar rupiah sehari.

Sementara itu, hampir seluruh penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tak menikmati subsidi listrik sama sekali, karena rumah mereka pada umumnya tak berlistrik.

Subsidi komoditas atas nama rakyat miskin merupakan jargon populis yang menyesatkan. Jika dana subsidi ini dialihkan untuk membangun sarana kelistrikan sampai ke desa-desa, niscaya dalam waktu singkat seluruh penduduk Indonesia bakal menikmati aliran listrik.

Tak sulit untuk meluruskan bentuk subsidi listrik. Jangan tanggung-tanggung membantu rakyat kecil. Gratiskan saja listrik bagi pelanggan kecil di bawah 900 VA sampai jumlah penggunaan tertentu. Batas penggunaan yang tidak dikenakan biaya sama sekali bisa menggunakan rerata penggunaan. Jika penggunaan melebihi rerata, kelebihannya saja yang harus dibayar sesuai dengan tarif keekonomian. Cara ini sekaligus mendorong penghematan listrik, karena pelanggan akan berupaya keras menekan penggunaan listrik sampai batas rerata itu. “Subsidi orang” untuk kasus listrik lebih mudah karena menggunakan meteran dan pelanggan kecil juga teridentifikasi secara akurat..

Mulai tahun 2014 pemerintah akan melaksanakan BPJS kesehatan. Karena sistem jaminan kesehatan–yang merupakan salah satu komponen dari SJSN–ini berbasis iuran, maka seluruh penduduk harus membayar iuran. Bagi penduduk miskin dan nyaris miskin, iuran dibayar pemerintah. Dengan demikian subsidi ini tergolong “subsidi orang” sehingga tepat sasaran.

Sejalan dengan meningkatnya jenis “subsidi orang” maka sudah saatnya subsidi komoditi diturunkan bertahap. Pemerintah membuat target penurunan porsi subsidi komoditi secara bertahap hingga tingkat yang bisa ditoleransikan. Semoga dengan begitu jumlah penduduk miskin diharapkan turun jauh lebih cepat. Dan, tentu saja subsidi orang lebih adil.

Negara Abai


Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh tingkat produktivitas perekonomian. Secara sederhana bisa dirumuskan sebagai berikut:

          Q/L = Q/K x K/L

yang mana Q adalah output nasional atau lazimnya produk domestik bruto (PDB), L adalah labor atau jumlah tenaga kerja, K adalah jumlah modal atau kapital (capital).

Persamaan di atas menunjukkan dua unsur penentu produktivitas. Pertama, Q/K yang menunjukkan tingkat efisiensi modal. Kedua, K/L yang merupakan nisbah modal terhadap pekerja. Karena K di penyebut dan K di pembilang bisa dicoret, maka hasilnya adalah Q/L.

Q/L menunjukkan produktivitas pekerja, yaitu berapa banyak setiap pekerja menghasilkan output.

Negara yang produktivitasnya tinggi bakal unggul dalam persaingan internasional, nilai tukar mata uangnya cenderung menguat, dan kesejahteraan rakyatnya relatif tinggi.

Produktivitas perekonomian sangat ditentukan oleh kualitas pekerja. Ada pun kualitas pekerja sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, yang ditopang oleh dua faktor utama yaitu pendidikan dan kesehatan.

Soal pendidikan bisa dilihat pada tulisan bertajuk “Sesat Pikir Pendidikan” (http://wp.me/p1CsPE-fx). Tulisan ini mengulas dengan ringkas kondisi kesehatan.

Pengeluaran untuk kesehatan dalam persentase terhadap PDB di Indonesia tergolong sangat rendah, bahkan lebih rendah ketimbang Laos sekalipun. Bagaimana mungkin rakyat produktif kalau pengeluaran untuk kesehatan sedemikian kecil.

Tentu saja rakyat kebanyakan tak sanggup mengalokasikan pendapatannya untuk biaya kesehatan, mengingat pendapatan nasional kotor per kapita kita masih relatif rendah, yaitu sebesar 3.420 dollar AS. Namun mengapa pengeluaran untuk kesehatan di Vietnam jauh lebih tinggi, yaitu 6,8 persen dari PDB?

Pemerintah di sejumlah negara berkembang tak menunggu sampai rakyatnya lebih sejahtera. Mereka sadar justru pengeluaran untuk kesehatan dalam tingkat yang patut bakal menyehatkan rakyatnya dan memacu produktivitas. Negara menjadi ujung tombak. Sebagian besar dana kesehatan dipompakan dari APBN.

Di Indonesia, dalam 10 tahun terakhir pengeluaran untuk public health rata-rata hanya sekitar 1 persen. Tahun 2010 naik menjadi 1,3 persen.

Kita tak perlu meniru Amerika Serikat yang sistem pembiayaan kesehatannya sangat mahal karena sektor swasta sebagai tulang punggung, bukan public health. Presiden Obama berupaya keras untuk merombaknya.

Yang paling besar komitmen negara dalam pembiayaan kesehatan adalah negara-negara Skandinavia, seperti Norwegia dan Swedia. Juga negara-negara Sosialis.

health-01

Maka, tak heran jika berbagai indikator kesehatan di Indonesia relatif sangat buruk. Bahkan untuk penyakit Malaria dan tuberculosis sekalipun kita tertinggal juah dibandingkan dengan negara-negara tetangga dekat.

health-02

Beberapa tahun yang lalu sekumpulan masyarakat sipil mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Pengadilan telah memutuskan pemerintah abai dalam menghadirkan sistem jaminan sosial nasional. Undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) sudah ditandatangani oleh Presiden Megawati pada tahun 2004. Tak ada perasaan bersalah pada pemerintah karena abai. Sistem jaminan sosial nasional untuk kesehatan rencananya baru akan diterapkan tahun depan. Baru akan, itu pun hanya sebatas satu dari lima pilar sistem jaminan sosial yang komprehensif.

Menghadapi Kondisi Bergejolak*


Perekonomian Indonesia sudah berulang kali mengalami gejolak. Yang terjadi pertengahan tahun ini tak seberapa dibandingkan dengan keadaan pada akhir tahun 2008. Kala itu nilai tukar rupiah melorot ke titik terendah, Rp 12.400 per dollar AS. Inflasi menembus dua digit di kisaran 12 persen selama Juli-November 2008. Cadangan devisa pada November 2008 masih sekitar separuh dari posisi akhir Juni 2013.

Ekspor melorot dari 140 miliar dollar AS pada tahun 2008 menjadi 120 miliar dollar AS pada tahun 2009. Tekanan berat juga terjadi pada penanaman modal asing langsung yang anjlok 53 persen, dari 9,3 miliar dollar AS pada tahun 2008 menjadi 4,9 miliar dollar AS pada tahun 2009.

Di tengah letupan krisis finansial global, perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh 6,0 persen pada tahun 2008, turun hanya 0,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,3 persen. Tatkala dunia mengalami resesi setahun kemudian, perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh positif 4,6 persen.

Salah satu kunci keberhasilan meredam gejolak ekternal adalah kebijakan fiskal yang antisiklikal, sebagaimana tercermin dari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meningkat tajam, dari hanya 0,08 persen Produk Domertik Bruto (PDB) pada tahun 2008 menjadi 1,58 persen PDB pada tahun 2009.

Konsumsi pemerintah naik cukup tajam pada tahun 2008 dan 2009, masing-masing sebesar 10,4 persen dan 15,7 persen. Pada tahun 2009, sumbangan konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan PDB mencapai 28,3 persen.

Sayangnya, sejak tahun 2012, konsumsi pemerintah melempem. Pada tahun 2012, konsumsi pemerintah hanya naik 1,2 persen dan pada triwulan I-2013 bahkan hanya 0,4 persen. Akibatnya, sumbangan konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan PDB hampir nihil, hanya 1,6 persen pada tahun 2012 dan 0,5 persen pada triwulan I-2013.

Kesamaan antara tahun 2009 dan 2013 adalah pada konsumsi rumah tangga yang tumbuh cukup kuat, sekitar 5 persen, sehingga menyumbang sekitar separuh pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih tetap cukup tinggi di kisaran 5 persen untuk jangka menengah ke depan.

Dengan demikian, penopang agar pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mendekati target 6,3 persen adalah penanaman modal asing langsung serta peningkatan ekspor dan pengendalian impor dengan cara-cara cerdas.

Penanaman modal asing langsung masih berpotensi meningkat sehingga dapat mengompensasikan kecenderungan penurunan pertumbuhan kredit dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, juga sekaligus mengimbangi fluktuasi tajam arus investasi portofolio, sehingga mampu menahan kemerosotan cadangan devisa lebih lanjut.

Langkah Bank Indonesia (BI) tampaknya cukup sigap dan terukur dengan kembali menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 6,5 persen, menaikkan suku bunga deposit facility 50 basis poin menjadi 4,75 persen, dan mempertahankan lending facility pada aras 6,75 persen. Dengan kebijakan ini, laju inflasi diharapkan tak menjadi liar dan gejolak arus finansial bisa diredam.

Jika pemerintah pun bertindak dengan sigap dan penuh determinasi, niscaya keseimbangan eksternal akan segera pulih. Masyarakat tidak akan panik dengan menjual saham dan membeli valuta asing. Apalagi kalau para pemimpin memberikan contoh nyata dengan menjual kekayaannya dalam bentuk valuta asing.

Yang tak bisa ditawar adalah memobilisasikan segala daya untuk meningkatkan ekspor. Paket pembaruan yang komprehensif merupakan tuntutan untuk memperlancar arus ekspor. Industri manufaktur harus menjadi tulang punggung.  Sangatlah memilukan kalau setelah hampir 68 tahun merdeka, tetapi hampir separuh ekspor total kita hanya disumbangkan oleh enam komoditas primer: batubara, gas alam, minyak sawit, minyak mentah, karet, dan tembaga.

Pada saat yang sama harus diupayakan agar impor lebih selektif, terutama impor dari China. Defisit perdagangan kita dengan China naik sangat tajam, dari hanya 3,9 miliar dollar AS pada tahun 2011 menjadi 8,1 miliar dollar AS pada tahun 2012.

Semakin derasnya produk-produk impor dari China ditengarai menekan produksi dalam negeri dan berpotensi menambah angka pengangguran. Diplomasi dagang dengan China harus kian gencar, termasuk pembukaan akses yang lebih luas bagi produk-produk ekspor kita di pasar China. Menteri Perdagangan jangan hanya sibuk menampilkan diri di televisi berkampanye untuk menjadi presiden atas biaya negara. Lakukanlah apa yang menjadi tugas hakiki Menteri Perdagangan, yakni mengamankan pasar dalam negeri dan membuka akses bagi produk-produk kita di luar negeri.

Selain langkah-langkah di atas yang harus dilakukan sekarang juga, ada satu pekerjaan rumah besar yang mulai harus ditangani, yakni penguatan sektor keuangan dalam negeri. Bagaimana mungkin kita bakal memiliki daya tahan yang semakin kokoh dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, tetapi penopang dari dalam negeri tak kunjung menguat. Kita tidak bakal bisa berlari lebih kencang jika fungsi jantung jauh dari optimal.

Kita berpotensi mengalami terpaan lebih dahsyat sepanjang pemilikan saham oleh asing (non-residents) masih sangat tinggi, bahkan nilainya jauh melebihi cadangan devisa yang kita miliki. Ditambah lagi dengan porsi pemilikan asing terhadap keseluruhan surat utang negara yang juga relatif tinggi.

Untuk itu, tak ada cara lain agar mengalir darah segar baru di dalam perekonomian, kecuali dengan menghadirkan sesegera mungkin Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).  Jangan memandang SJSN sebagai beban atau ongkos karena SJSN merupakan investasi berkelanjutan yang memperkokoh kemandirian.

* Dimuat di harian Kompas, 15 Juli 2013, hal.15.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑