Negara Abai


Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh tingkat produktivitas perekonomian. Secara sederhana bisa dirumuskan sebagai berikut:

          Q/L = Q/K x K/L

yang mana Q adalah output nasional atau lazimnya produk domestik bruto (PDB), L adalah labor atau jumlah tenaga kerja, K adalah jumlah modal atau kapital (capital).

Persamaan di atas menunjukkan dua unsur penentu produktivitas. Pertama, Q/K yang menunjukkan tingkat efisiensi modal. Kedua, K/L yang merupakan nisbah modal terhadap pekerja. Karena K di penyebut dan K di pembilang bisa dicoret, maka hasilnya adalah Q/L.

Q/L menunjukkan produktivitas pekerja, yaitu berapa banyak setiap pekerja menghasilkan output.

Negara yang produktivitasnya tinggi bakal unggul dalam persaingan internasional, nilai tukar mata uangnya cenderung menguat, dan kesejahteraan rakyatnya relatif tinggi.

Produktivitas perekonomian sangat ditentukan oleh kualitas pekerja. Ada pun kualitas pekerja sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, yang ditopang oleh dua faktor utama yaitu pendidikan dan kesehatan.

Soal pendidikan bisa dilihat pada tulisan bertajuk “Sesat Pikir Pendidikan” (http://wp.me/p1CsPE-fx). Tulisan ini mengulas dengan ringkas kondisi kesehatan.

Pengeluaran untuk kesehatan dalam persentase terhadap PDB di Indonesia tergolong sangat rendah, bahkan lebih rendah ketimbang Laos sekalipun. Bagaimana mungkin rakyat produktif kalau pengeluaran untuk kesehatan sedemikian kecil.

Tentu saja rakyat kebanyakan tak sanggup mengalokasikan pendapatannya untuk biaya kesehatan, mengingat pendapatan nasional kotor per kapita kita masih relatif rendah, yaitu sebesar 3.420 dollar AS. Namun mengapa pengeluaran untuk kesehatan di Vietnam jauh lebih tinggi, yaitu 6,8 persen dari PDB?

Pemerintah di sejumlah negara berkembang tak menunggu sampai rakyatnya lebih sejahtera. Mereka sadar justru pengeluaran untuk kesehatan dalam tingkat yang patut bakal menyehatkan rakyatnya dan memacu produktivitas. Negara menjadi ujung tombak. Sebagian besar dana kesehatan dipompakan dari APBN.

Di Indonesia, dalam 10 tahun terakhir pengeluaran untuk public health rata-rata hanya sekitar 1 persen. Tahun 2010 naik menjadi 1,3 persen.

Kita tak perlu meniru Amerika Serikat yang sistem pembiayaan kesehatannya sangat mahal karena sektor swasta sebagai tulang punggung, bukan public health. Presiden Obama berupaya keras untuk merombaknya.

Yang paling besar komitmen negara dalam pembiayaan kesehatan adalah negara-negara Skandinavia, seperti Norwegia dan Swedia. Juga negara-negara Sosialis.

health-01

Maka, tak heran jika berbagai indikator kesehatan di Indonesia relatif sangat buruk. Bahkan untuk penyakit Malaria dan tuberculosis sekalipun kita tertinggal juah dibandingkan dengan negara-negara tetangga dekat.

health-02

Beberapa tahun yang lalu sekumpulan masyarakat sipil mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Pengadilan telah memutuskan pemerintah abai dalam menghadirkan sistem jaminan sosial nasional. Undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) sudah ditandatangani oleh Presiden Megawati pada tahun 2004. Tak ada perasaan bersalah pada pemerintah karena abai. Sistem jaminan sosial nasional untuk kesehatan rencananya baru akan diterapkan tahun depan. Baru akan, itu pun hanya sebatas satu dari lima pilar sistem jaminan sosial yang komprehensif.

Sesat Pikir Pendidikan


Pendekatan pendidikan di Indonesia berdasarkan input. Yang ditetapkan terlebih dahulu adalah dana untuk pendidikan sebesar paling sedikit 20 persen dari APBN dan APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Yang kerap jadi perbincangan adalah gaji guru, gedung sekolah rusak, dan kurikulum. Betul kita serba kekurangan atau jauh dari memadai dalam hampir segala hal. Segala hal di sini terkait dengan input pendidikan.

Jika terjadi perubahan APBN di pada tahun berjalan (bisa lebih dari satu kali), maka anggaran pendidikan pun otomatis ikut berubah. Jika karena krisis, misalnya, belanja APBN harus dipangkas, maka anggaran pendidikan pun otomatis terpangkas. Demikian juga sebaliknya. Pengalaman selama ini hampir selalu APBN diubah ke atas atau menggelembung, termasuk perubahan APBN tahun 2013 (APBN-P 2013).

Perubahan dilakukan bulan Juni 2013. Sebagian kegiatan sudah disusun rapi. Karena ada kenaikan nilai APBN, maka anggaran pendidikan pun ikut naik, padahal belum ada persiapan kegiatan baik program maupun proyek. Sudah barang tentu cara seperti ini sangat tidak sehat, cenderung membuat kegiatan batu tanpa perencanaan dan persiapan. Bisa jadi yang muncul adalah serangkaian kegiatan apa adanya atau bahkan “mengada-ada”. Bisa rawan disalahgunakan.

Pidato presiden yang mengantarkan RAPBN dan Nota Keuangan 2014 juga mencerminkan hal itu. Presiden mengatakan komitmennya pada peningkatan kualitas pendidikan dengan menggarisbawahi peningkatan anggaran pendidikan di atas Rp 300 triliun. Kita bersyukur anggaran untuk pendidikan naik terus. Namun, alangkah lebih baik kalau juga diseetai dengan capaian apa yang hendak dituju.

Ada baiknya merombak total pendekatan pendidikan. Tetapkan dahulu output yang hendak dicapai dan output tersebut terukur. Lazimnya, output pendidikan diukur dari reading literacy rate, scientific literacy rate, mathematical literacy rate, dan kemampuan memecahkan masalah (problem solving). Data berikut tak memuat yang keempat.

Image

Indonesia sangat tertinggal dalam hal output pendidikan. Dari 65 negara yang disurvei oleh OECD untuk pelajar berusia 15 tahun, Indonesia berada di urutan ke-57. Negara Asean lain yang masuk daftar adalah Singapura di urutan ke-5 dan Thailand di urutan ke-50. Di posisi paling buncit adalah Kyrgyzstan.

Jika pendekatan yang digunaka adalah output, maka yang pertama kali dilakukan adalah menetapkan target output. Katakanlah kita hendak mengejar posisi 40 besar dalam lima tahun ke depan. Skor total tahun 2009 yang berada pada posisi ke-40 adalah  1.436. Skor total  Indonesia sekarang 1.156.

Langkah selanjutnya adalah memetakan kondisi input yang ada sekarang, antara lain: jumlah dan komposisi guru serta kompetensinya, kurikulum, kondisi gedung sekolah, dan kelas, alat bantu pendidikan, dan manajemen pendidikan. Kemudian dihitung berapa yang dibutuhkan untuk mencapai skor yang ditargetkan. Setelah itu baru dihitung kebutuhan dananya.

Pendekatan output menempatkan keluarga sebagai faktor yang sangat penting dalam proses pendidikan. Selain itu adalah innate ability dan peers. Yang terakhir adalah school inputs. Secara sederhana, rumusannya adalah sebagai berikut:

Education = f (family, peers, school inputs, innate ability)

Sejauh ini kita berkutat pada school inputs.

Satu data perbandingan lagi, namun maaf saya sudah tak ingat sumbernya. Data di bawah menunjukkan betapa kinerja negara dalam pendidikan sangat buruk.

kinerja_pendidikan

Blog di WordPress.com.

Atas ↑